nurcahyo
New member
Panwas Cilegon: Proses Pilkada 2006 Penuh Dengan Kekurangan
Kapanlagi.com - Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2006 penuh dengan kekurangan, karena Parpol, pasangan calon maupun Tim Sukses (Timses) hanya tertuju kepada raihan suara untuk memenangkan pasangan calonnya, kata Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Cilegon Syaiful Bahri.
Seharusnya semua pihak yang terkait dalam proses Pilkada harus berpikir bagaimana caranya tingkat partisipasi warga terhadap penggunaan hak pilihnya tinggi, kata Syaiful Bahri di Cilegon, Minggu.
Ia juga meminta tim sukses, pasangan calon gubernur dan Parpol tidak hanya memanfaatkan hak pilih warga untuk memenangkan calon gubernur saja.
Ia mengatakan, seharusnya hak pilih warga menjadi bagian proses untuk pembelajaran politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak awam terhadap bidang politik.
Dengan tingginya penggunaan hak pilihnya warga saat proses Pilkada, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa proses pembelajaran politik di tengah masyarakat yang dilakukan partai politik sudah berhasil.
Sama halnya dengannya Syaiful, Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara KPUD Kota Cilegon Muhammad Tahyar mengatakan, pertumbuhan politik masyarakat di Banten masih sangat rendah, hal tersebut terbukti dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilih.
Seperti diketahui, partisipasi masyarakat Kota Cilegon dalam Pilkada Banten 2006 lalu hanya berkisar 60 persen dari jumlah total pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih Tetap (DPT).
Dari jumlah DPT 230.680 orang, hanya 160.813 orang yang menggunakan hak pilihnya di Kota Cilegon, jumlah surat suara yang sah dari jumlah tersebut mencapai 151.168 suara, sedangkan suara yang dinyatakan tidak sah mencapai 9.645 suara.
Untuk itu, Syaiful dan Tahyar meminta dalam proses pelaksanaan Pilkada mendatang di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat Provinsi Banten, bisa ada perubahan terhadap partisipasi masyarakat dalam berpolitik.
"Jelas yang harus banyak bergerak yakni mesin politik partai pengusung dengan memberikan pembelajaran etika berpolitik kepada masyarakat," katanya
Kapanlagi.com - Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2006 penuh dengan kekurangan, karena Parpol, pasangan calon maupun Tim Sukses (Timses) hanya tertuju kepada raihan suara untuk memenangkan pasangan calonnya, kata Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Cilegon Syaiful Bahri.
Seharusnya semua pihak yang terkait dalam proses Pilkada harus berpikir bagaimana caranya tingkat partisipasi warga terhadap penggunaan hak pilihnya tinggi, kata Syaiful Bahri di Cilegon, Minggu.
Ia juga meminta tim sukses, pasangan calon gubernur dan Parpol tidak hanya memanfaatkan hak pilih warga untuk memenangkan calon gubernur saja.
Ia mengatakan, seharusnya hak pilih warga menjadi bagian proses untuk pembelajaran politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak awam terhadap bidang politik.
Dengan tingginya penggunaan hak pilihnya warga saat proses Pilkada, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa proses pembelajaran politik di tengah masyarakat yang dilakukan partai politik sudah berhasil.
Sama halnya dengannya Syaiful, Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara KPUD Kota Cilegon Muhammad Tahyar mengatakan, pertumbuhan politik masyarakat di Banten masih sangat rendah, hal tersebut terbukti dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilih.
Seperti diketahui, partisipasi masyarakat Kota Cilegon dalam Pilkada Banten 2006 lalu hanya berkisar 60 persen dari jumlah total pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih Tetap (DPT).
Dari jumlah DPT 230.680 orang, hanya 160.813 orang yang menggunakan hak pilihnya di Kota Cilegon, jumlah surat suara yang sah dari jumlah tersebut mencapai 151.168 suara, sedangkan suara yang dinyatakan tidak sah mencapai 9.645 suara.
Untuk itu, Syaiful dan Tahyar meminta dalam proses pelaksanaan Pilkada mendatang di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat Provinsi Banten, bisa ada perubahan terhadap partisipasi masyarakat dalam berpolitik.
"Jelas yang harus banyak bergerak yakni mesin politik partai pengusung dengan memberikan pembelajaran etika berpolitik kepada masyarakat," katanya