nurcahyo
New member
Suryadharma Ali Tak Bisa Tentukan Jadi Menteri Atau Pimpinan PPP
Kapanlagi.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengatakan tidak bisa menentukan antara menjadi menteri dan Ketua Umum PPP karena kedua hal itu sangat berbeda dan ada aturan yang mengatur di luar kewenangannya.
"Memilih itu ada aturan mainnya. Jadi tidak boleh ada yang membatasi harus begini, harus begitu, " katanya setelah menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) di Bogor, Senin.
Hal itu dikatakannya terkait dengan pernyataan Ketua Umum PPP Hamzah Haz yang menyarankan agar Suryadharma Ali sebaiknya memilih untuk menjadi menteri atau Ketua Umum PPP.
Menurut Hamzah, hal itu dimaksudkan agar kandidat Ketua umum PPP yang sekarang muncul melakukan pembagian kekuasaan atau "power sharing". Dengan begitu, semua kader mendapat tempat yang sesuai, ada yang di kabinet dan pimpinan di DPR.
Lebih lanjut Suryadharma Ali mengatakan keputusan untuk menjadi atau tidak menjadi Ketua Umum PPP adalah hak muktamirin (peserta Muktamar) sepenuhnya.
Muktamirin, menurut dia, adalah elemen yang paling berhak menentukan siapa yang akan memimpin PPP, termasuk hal-hal yang harus dilakukan oleh pemimpin tersebut.
Sementara itu, menurut dia, untuk menjabat atau tidak menjabat sebagai menteri adalah hak prerogatif Presiden.
"Jadi kedua hal itu adalah dua tempat yang berbeda," katanya.
Kapanlagi.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengatakan tidak bisa menentukan antara menjadi menteri dan Ketua Umum PPP karena kedua hal itu sangat berbeda dan ada aturan yang mengatur di luar kewenangannya.
"Memilih itu ada aturan mainnya. Jadi tidak boleh ada yang membatasi harus begini, harus begitu, " katanya setelah menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) di Bogor, Senin.
Hal itu dikatakannya terkait dengan pernyataan Ketua Umum PPP Hamzah Haz yang menyarankan agar Suryadharma Ali sebaiknya memilih untuk menjadi menteri atau Ketua Umum PPP.
Menurut Hamzah, hal itu dimaksudkan agar kandidat Ketua umum PPP yang sekarang muncul melakukan pembagian kekuasaan atau "power sharing". Dengan begitu, semua kader mendapat tempat yang sesuai, ada yang di kabinet dan pimpinan di DPR.
Lebih lanjut Suryadharma Ali mengatakan keputusan untuk menjadi atau tidak menjadi Ketua Umum PPP adalah hak muktamirin (peserta Muktamar) sepenuhnya.
Muktamirin, menurut dia, adalah elemen yang paling berhak menentukan siapa yang akan memimpin PPP, termasuk hal-hal yang harus dilakukan oleh pemimpin tersebut.
Sementara itu, menurut dia, untuk menjabat atau tidak menjabat sebagai menteri adalah hak prerogatif Presiden.
"Jadi kedua hal itu adalah dua tempat yang berbeda," katanya.