Dipi76
New member
Giliran Aljazair Ketar-ketir
Penulis: Josephus Primus | Editor: Josephus Primus
Sabtu, 12 Februari 2011 | 14:23 WIB
KOMPAS.com — Imbas lengsernya Presiden Mesir Hosni Mubarak membikin Pemerintah Aljazair ketar-ketir. Maka, pada Sabtu (12/2/2011) Pemerintah Aljazair menyiapkan ribuan aparat keamanan untuk mencegah aksi unjuk rasa kelompok prodemokrasi.
Sebelumnya pemerintah melarang aksi demonstrasi di ibu kota Aljazair, Algiers. Namun, kelompok oposisi dan sejumlah pegiat hak asasi manusia bergeming. "Kami sudah siap untuk melakukan aksi ini," kata juru bicara partai oposisi Aksi untuk Kebudayaan dan Demokrasi (RCD), Mohsen Belabes.
"Ini akan menjadi hari yang luar biasa bagi kehidupan berdemokrasi di Aljazair," ucapnya.
Mereka mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menuntut kondisi kehidupan yang lebih baik dan kebebasan yang jauh lebih besar bagi masyarakat di negara tesebut.
Sebelumnya pada Jumat (11/2/2011), sebagaimana warta AP dan AFP, kepolisian setempat juga mencegah rencana sekelompok warga yang akan melakukan aksi di jalan untuk merayakan jatuhnya Presiden Mesir Hosni Mubarak.
Untuk mengantisipasi aksi ini, sejumlah penjagaan dilakukan di beberapa perempatan jalan utama. Kepolisian menempatkan sejumlah kendaraan militer ringan dan puluhan polisi berjaga di sejumlah jalan. Sedikitnya 15 truk polisi juga tampak berjaga sejak malam di Lapangan 1 Mei, yang akan menjadi titik awal aksi tersebut. Aksi demonstrasi ini akan dimulai pada pukul 11.00 waktu setempat. Sementara itu pihak keamanan berupaya menghentikan kegiatan masyarakat yang bisa berkembang ke arah aksi yang lebih besar layaknya di Mesir dan Tunisia.
Demonstrasi di Aljazair telah dilarang sejak 1992 atau tepatnya sejak penguasa memberlakukan keadaan darurat di negara itu. Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika pada awal bulan ini mengatakan, pemberlakuan keadaan darurat dicabut dalam waktu tidak lama lagi.
Menurut media pemerintah, pernyataan Bouteflika ini disampaikan saat menggelar pertemuan dengan sejumlah menterinya di Algiers. Dalam kesempatan itu, dia juga membolehkan warganya melakukan aksi demonstrasi dan protes di seluruh wilayah Aljazair, kecuali di ibu kota negara tersebut, Algiers.
sumber: Kompas
-dipi-
Penulis: Josephus Primus | Editor: Josephus Primus
Sabtu, 12 Februari 2011 | 14:23 WIB
KOMPAS.com — Imbas lengsernya Presiden Mesir Hosni Mubarak membikin Pemerintah Aljazair ketar-ketir. Maka, pada Sabtu (12/2/2011) Pemerintah Aljazair menyiapkan ribuan aparat keamanan untuk mencegah aksi unjuk rasa kelompok prodemokrasi.
Sebelumnya pemerintah melarang aksi demonstrasi di ibu kota Aljazair, Algiers. Namun, kelompok oposisi dan sejumlah pegiat hak asasi manusia bergeming. "Kami sudah siap untuk melakukan aksi ini," kata juru bicara partai oposisi Aksi untuk Kebudayaan dan Demokrasi (RCD), Mohsen Belabes.
"Ini akan menjadi hari yang luar biasa bagi kehidupan berdemokrasi di Aljazair," ucapnya.
Mereka mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menuntut kondisi kehidupan yang lebih baik dan kebebasan yang jauh lebih besar bagi masyarakat di negara tesebut.
Sebelumnya pada Jumat (11/2/2011), sebagaimana warta AP dan AFP, kepolisian setempat juga mencegah rencana sekelompok warga yang akan melakukan aksi di jalan untuk merayakan jatuhnya Presiden Mesir Hosni Mubarak.
Untuk mengantisipasi aksi ini, sejumlah penjagaan dilakukan di beberapa perempatan jalan utama. Kepolisian menempatkan sejumlah kendaraan militer ringan dan puluhan polisi berjaga di sejumlah jalan. Sedikitnya 15 truk polisi juga tampak berjaga sejak malam di Lapangan 1 Mei, yang akan menjadi titik awal aksi tersebut. Aksi demonstrasi ini akan dimulai pada pukul 11.00 waktu setempat. Sementara itu pihak keamanan berupaya menghentikan kegiatan masyarakat yang bisa berkembang ke arah aksi yang lebih besar layaknya di Mesir dan Tunisia.
Demonstrasi di Aljazair telah dilarang sejak 1992 atau tepatnya sejak penguasa memberlakukan keadaan darurat di negara itu. Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika pada awal bulan ini mengatakan, pemberlakuan keadaan darurat dicabut dalam waktu tidak lama lagi.
Menurut media pemerintah, pernyataan Bouteflika ini disampaikan saat menggelar pertemuan dengan sejumlah menterinya di Algiers. Dalam kesempatan itu, dia juga membolehkan warganya melakukan aksi demonstrasi dan protes di seluruh wilayah Aljazair, kecuali di ibu kota negara tersebut, Algiers.
sumber: Kompas
-dipi-
