nurcahyo
New member
Natuna Baru Pertama Dikunjungi Presiden RI
Kapanlagi.com - Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Ranai, ibukota Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau yang dijadwalkan berlangsung Jumat (17/11)pagi, bagi Natuna menjadi yang pertama dalam perjalanan Republik Indonesia.
Gubernur Ismeth Abdullah, kepada wartawan di Ranai, Kamis malam, mengemukakan, dalam kunjungan tiga jam yang bersejarah itu, Kepala Negara akan menandatangani prasasti dan mencanangkan penguatan pulau-pulau terluar, serta berdialog dengan nelayan.
Meski mengemukakan sebagai berkah dan menjadi sejarah pertama Natuna dikunjungi presiden, Bupati Natuna Daeng Rusnadi mengatakan, pemerintah daerah menyambutnya dengan wajar, sederhana dan kondusif.
Wajar dan sederhana, katanya, tidak perlu ada pembangunan baru yang diada-adakan karena inilah keadaan Natuna sekarang yang kalau dibandingkan dengan Batam seperti masih di era 1970-an.
Semula, Yudhoyono direncanakan juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Provinsi Kepri, TNI-Angkatan Udara dan Departemen Perhubungan mengenai pengembangan pangkalan TNI-AU Ranai agar bisa digunakan bagi penerbangan sipil.
Akan tetapi, kata Ismeth, acara tersebut batal dilaksanakan di Ranai karena Presiden harus segera ke Hanoi Vietnam untuk menghadiri pembukaan pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).
Dalam kunjungan tiga jam di Ranai, Presiden Yudhoyono akan memberi pengarahan, termasuk kepada seluruh camat dan lurah se-Natuna, mengenai penguatan pengamanan pulau-pulau terluar, khususnya di Natuna yang harus dijaga sebab di dasar lautnya mengandung gas dan minyak bumi.
Selain itu, kata gubernur, perairan Natuna harus diamankan dari para nelayan asing yang banyak mencuri ikan.
Khusus terhadap nelayan asing dari Thailand, sejak 15 September 2006, pemerintah melarang beroperasi di perairan Indonesia sebelum asosiasi nelayan dan perusahaan ikan Thailand membangun pabrik pengolahan di Indonesia.
Menurut Gubernur Kepri, asosiasi nelayan maupun Pemerintah Thailand sudah mengerti tentang persyaratan dan larangan yang diterbitkan Pemerintah RI sehingga ada rencana untuk mendirikan pabrik pengolahan ikan di Bintan, Batam, dan Natuna.
Kendati demikian, ujarnya, masih saja ada nelayan Thailand yang nakal. TNI-AL sudah menangkap 15 nelayan asing pencuri ikan Natuna.
"Mereka yang tetap mencuri," kata Ismeth, "bisa ditembak"
Kapanlagi.com - Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Ranai, ibukota Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau yang dijadwalkan berlangsung Jumat (17/11)pagi, bagi Natuna menjadi yang pertama dalam perjalanan Republik Indonesia.
Gubernur Ismeth Abdullah, kepada wartawan di Ranai, Kamis malam, mengemukakan, dalam kunjungan tiga jam yang bersejarah itu, Kepala Negara akan menandatangani prasasti dan mencanangkan penguatan pulau-pulau terluar, serta berdialog dengan nelayan.
Meski mengemukakan sebagai berkah dan menjadi sejarah pertama Natuna dikunjungi presiden, Bupati Natuna Daeng Rusnadi mengatakan, pemerintah daerah menyambutnya dengan wajar, sederhana dan kondusif.
Wajar dan sederhana, katanya, tidak perlu ada pembangunan baru yang diada-adakan karena inilah keadaan Natuna sekarang yang kalau dibandingkan dengan Batam seperti masih di era 1970-an.
Semula, Yudhoyono direncanakan juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Provinsi Kepri, TNI-Angkatan Udara dan Departemen Perhubungan mengenai pengembangan pangkalan TNI-AU Ranai agar bisa digunakan bagi penerbangan sipil.
Akan tetapi, kata Ismeth, acara tersebut batal dilaksanakan di Ranai karena Presiden harus segera ke Hanoi Vietnam untuk menghadiri pembukaan pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).
Dalam kunjungan tiga jam di Ranai, Presiden Yudhoyono akan memberi pengarahan, termasuk kepada seluruh camat dan lurah se-Natuna, mengenai penguatan pengamanan pulau-pulau terluar, khususnya di Natuna yang harus dijaga sebab di dasar lautnya mengandung gas dan minyak bumi.
Selain itu, kata gubernur, perairan Natuna harus diamankan dari para nelayan asing yang banyak mencuri ikan.
Khusus terhadap nelayan asing dari Thailand, sejak 15 September 2006, pemerintah melarang beroperasi di perairan Indonesia sebelum asosiasi nelayan dan perusahaan ikan Thailand membangun pabrik pengolahan di Indonesia.
Menurut Gubernur Kepri, asosiasi nelayan maupun Pemerintah Thailand sudah mengerti tentang persyaratan dan larangan yang diterbitkan Pemerintah RI sehingga ada rencana untuk mendirikan pabrik pengolahan ikan di Bintan, Batam, dan Natuna.
Kendati demikian, ujarnya, masih saja ada nelayan Thailand yang nakal. TNI-AL sudah menangkap 15 nelayan asing pencuri ikan Natuna.
"Mereka yang tetap mencuri," kata Ismeth, "bisa ditembak"