All About Koalisi Partai di Indonesia

Gerindra Positif Ditawari Masuk Koalisi
Kamis, 03 Maret 2011 | 10:11 WIB



TEMPO Interaktif, Jakarta - Niat Partai Demokrat untuk menggandeng Partai Gerindra masuk koalisi agaknya sudah terlihat. Kemarin, politisi partai ini sibuk berembuk soal tawaran bergabung dalam kubu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pertemuan itu dibahas dalam rapat yang dipimpin Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hotel Mulia, Senayan, Rabu (2/3) petang. Pertemuan juga dihadiri Ketua DPP Gerindra Fadli Zon, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, serta Wijono Harjanto.

Pertemuan itu juga tanpa dihadiri pihak Demokrat, yang menawarkan Gerindra masuk koalisi. "Hanya kami berempat. Tidak ada ada dari Demokrat," kata Ahmad Muzani saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Kamis 3 Maret 2011.

Hasilnya? Menurut Muzani, mereka sedang sibuk mempertimbangkan. "Kalau kami masuk, kami tidak mau hanya menjadi penggenap atau pengganjil. Kami ingin memberi sesuatu yang berarti pada proses pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya.


Sumber: Tempointeraktif



-dipi-

Re: Gerindra Positif Ditawari Masuk Koalisi

Gerindra Incar Bidang Ekonomi
Kamis, 3 Maret 2011 10:47 WIB |


Jakarta (ANTARA News) - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengincar bidang ekonomi jika diajak menjadi bagian dari koalisi dan Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Kita akan berikan sejumlah catatan kepada SBY," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis terkait kemungkinan Partai Gerindra masuk kabinet.

Menurut dia, jika memang Gerindra diajak memperkuat koalisi partai politik pendukung pemerintahan, maka pihaknya mengajukan sejumlah catatan.

Persyaratan tersebut, kata Muzani, Gerindra lebih tertarik kepada sektor ekonomi yang tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat.

Gerindra menginginkan agar kebijakan pemerintah bisa lebih prorakyat seperti BUMN bisa jadi faktor penggerak perekonomian bangsa, produksi gas distop untuk kebutuhan pasar internasional, tapi diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri, seperti pupuk. Sehingga kita tidak kekurangan pupuk.

Pemerintah juga harus serius mengutamakan pangan dalam negeri dan pasokan batubara bisa digunakan untuk lebih mengutamakan kebutuhan energi dalam negeri.

"Jika hal-hak itu tidak dimungkinkan, maka masuknya kita (ke dalam kabinet) tidak memberi arti dalam proses pembangunan. Kita ingin betul-betul bermanfaat buat rakyat. Kalau tidak, posisi kita biarlah tetap seperti saat ini," kata Muzani.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, kedatangan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa untuk bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan bagian dari penjajakan mengenai kemungkinan PDIP bergabung dalam koalisi.

"Kedatangan Pak Hatta ke Teuku Umar, dua hari lalu, usai SBY memberikan pernyataan merupakan upaya dari SBY mengajak PDIP untuk bergabung. Namun semua bergantung pada Ibu Megawati, apakah mau atau tidak. Toh sebelum penyusunan kabinet tahun 2009 lalu, SBY telah menyediakan "seat" bagi PDIP," kata Hakam.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menyebutkan, pasti ada hitung-hitungan dari SBY untuk memilih mana yang akan dikeluarkan dari setgab maupun kabinet.

Bila Presiden SBY mengeluarkan Golkar dan PKS, tentu harus ada dua partai yang masuk menggantikan. "Istilahnya, pergi dua, harus datang dua, yakni PDIP dan Gerindra," ujar Hakam.


Sumber: Antara


-dipi-

Re: Gerindra Positif Ditawari Masuk Koalisi

Prabowo sebagai rival bebuyutan SBY lama2 luluh juga

PKS Beberkan "Behind the Scene" Koalisi

Politik
PKS Beberkan "Behind the Scene" Koalisi
Penulis: Caroline Damanik | Editor: Heru Margianto
Rabu, 2 Maret 2011 | 15:20 WIB




JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib PKS bagai di ujung tanduk. Kekeuh mendukung usulan hak angket di parlemen, PKS dinilai sebagai salah satu anggota koalisi yang membangkang.

Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, justru PKS merasa bingung dengan tingkah Demokrat dalam mengelola komunikasi di dalam parlemen. Menurut Anis, masalah komunikasi memang menjadi catatan khusus PKS kepada Demokrat.

Ia mengatakan, pada awalnya antarpartai koalisi menyepakati pola komunikasi di mana semua keputusan strategis harus dibicarakan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan semua pimpinan partai koalisi.

"Tapi dalam banyak kasus, termasuk angket Century dan angket mafia pajak, sebenarnya tak pernah ada pertemuan antara SBY dengan pimpinan koalisi untuk menyatakan sikap beliau. Kita semua bersedia tunduk kepada seluruh kesepakatan. Masalahnya tak ada kesepakatan. Ini yang membingungkan kami dalam komunikasi," tegas Anis di ruangannya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Wakil Ketua DPR RI ini pun memaparkan kebingungan yang dialami PKS melalui pengalaman lalu ketika hak angket Century disusulkan di DPR. Sebelum usulan angket Century diputuskan, Anis mengaku PKS sudah menyampaikan kepada SBY bahwa ada bukti obyektif sehingga hak angket harus diangkat.

"Kami minta arahan SBY dan kemudian beliau bilang silakan. Tapi, teman-teman Demokrat bilang kita harus mundur. Maka, kita tak mengerti pola komunikasi itu. Kenapa ada perbedaan antara komunikasi beliau dengan kami dan Demokrat kepada kami. Jadi ini harus dievaluasi," tambahnya.

Anis juga menuding elite Demokrat justru yang gagal dalam mengelola komunikasi antarpartai koalisi. Namun, justru dampaknya ditimpakan kepada anggota koalisi. Bahkan, Anis mengeluhkan bahwa partai koalisi diperlakukan sebagai partai yang diakuisisi oleh Demokrat, bukan partai koalisi. Pola komunikasi inilah, lanjut Anis, yang harusnya dievaluasi oleh SBY terkait koalisi. Setelah itu, baru SBY bisa mengevaluasi substansi kerja sama koalisi yang tecermin dalam momen dua kali hak angket, Century dan mafia perpajakan.

"Soal substansi adalah apakah dalam dua kali angket ada pelanggaran terhadap kontrak politik. Jadi kalau kita ingin melihat substansi, maka lihat dalam dua kali angket kita compare (bandingkan) dengan kontrak politik, mana yang melanggar?" tandasnya.

Demokrat bantah

Ketua DPP Demokrat Saan Mustofa membantah buruknya kualitas komunikasi antarpartai koalisi di dalam Sekretariat Gabungan. Menurut Saan, Demokrat selalu berupaya agar koalisi berjalan lebih solid, menjamin adanya kebersamaan, dan memperbaiki kualitas komunikasi.

"Kalau menyangkut katanya Demokrat dan Golkar mendominasi, sudah kita tegaskan prinsip dasar di Setgab adalah kesetaraan dan kesejajaran. Enggak ada saling mendominasi dan memaksakan. Setara, bagaimana masing-masing sikap dan pandangan itu kita jadikan sebuah bahan bersama untuk mencari solusi," tegasnya.


kompas


-dipi-

Re: PKS Beberkan "Behind the Scene" Koalisi

Bertengkar berbisik boleh2 saja
Asal kepentingan rakyat jangan dilupakan.
Rakyat sudah tahu kok

Re: PKS Beberkan "Behind the Scene" Koalisi

Sabtu, 05/03/2011 09:04 WIB, Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jelang Evaluasi Koalisi, PKS 'Puasa Bicara'


Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih 'puasa bicara' menjelang keputusan Presiden SBY terkait evaluasi koalisi. PKS memilih menunggu keputusan SBY terkait evaluasi koalisi ketimbang mengeluarkan pernyataan yang bisa memperkeruh suasana.

Menurut informasi yang dikumpulkan detikcom, Sabtu (5/3/2011), DPP PKS menginstruksikan semua kadernya untuk tidak memberikan komentar ke media terkait evaluasi koalisi. Kader PKS bahkan dilarang berkicau di twitter seputar evaluasi koalisi.

"INFO FPKS : Asw. Dimohon kepada seluruh Aleg Yth mulai saat ini tidak berkomentar lagi tentang isu di sekitar koalisi dan reshufle. Menolak wawancara di seputar itu dan juga tidak menulis komentar di sosial media (FB, Tweetter, dll). Atas perhatiannya," begitu bunyi broadcast message BBM yang disebar di sejumlah elit PKS, seperti disampaikan sumber detikcom.

Imbauan ini bukan isapan jempol belaka. Sekjen PKS Anis Matta yang beberapa hari terakhir bersemangat mengungkapkan optimisme PKS menunggu keputusan SBY juga menghilang dari kejaran wartawan. Anis tidak menjawab setelah beberapa kali dihubungi detikcom melalui telepon.

Barangkali tujuan PKS baik untuk memberikan kesempatan Presiden SBY memikirkan secara matang terkait evaluasi koalisi. Karena itulah , Wasekjen PKS Mahfudz Siddik menuturkan tak banyak perubahan dari sikap PKS selain menunggu keputusan SBY.

"Capek, pertanyaannya dan jawabannya sama, siaran ulang terus," tutur Mahfudz, saat dimintai komentar terkait evaluasi koalsi dan reshuffle kabinet.

Situasi politik di koalisi memanas setelah Presiden SBY mengumumkan rencana mengevaluasi koalisi. Situasi bertambah tak menentu saat Ketua MPP PAN Amien Rais menuding PKS sebagai koalisi bermuka dua yang menusuk pemerintah dari belakang.

Evaluasi Koalisi
Gerindra Siapkan Konsep BUMN-Pertanian
Penulis: Maria Natalia | Editor: Robert Adhi Kusumaputra
Jumat, 4 Maret 2011 | 21:03 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com- Partai Gerindra sudah menyiapkan konsep-konsep kerja jika diajak koalisi bersama Partai Demokrat. Di antaranya konsep-konsep di bidang BUMN dan Pertanian.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, Ahmad Muzani koalisi akan susah berjalan jika partai-partai koalisi menawarkn di bidang yang berbeda dengan BUMN dan Pertanian.

"Agak susah yah, kalau di bidang lain yang punya konsep kan kita. Untuk BUMN dan pertanian. Jadi sebenarnya untuk memperkuat posisi negara harus ada jaminan pangan yg cukup kita bisa impor dan dengan harga-harga yg terjangkau serta benih-benih yang bagus. Ini kan untuk kemajuan rakyat juga," jelas Ahmad di depan Gedung Bidakara, Jumat (04/03/2011).

Bidang-bidang tersebut juga merupakan syarat yang diajukan Gerindra terhadap partai koalisi. Menurut Ahmad, penawaran koalisi belum sampai pada pada posisi-posisi yang jelas, tapi tawaran koalisi sudah disampaikan kepada Prabowo langsung melalui orang-orang kepercayaan SBY.

Mengenai nama-nama orang yang kemungkinan mengisi penawaran jika diterima koalisi itu, Ahmad belum memastikan, karena semua tergantung dari Prabowo Subianto.

"Mengenai itu, itu hak beliau (Prabowo) dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT), beliau punya kewenangan di dalam dan di luar," tambah Ahmad.

Gerindra menginginkan dalam koalisi, agar kebijakan pemerintah bisa lebih prorakyat seperti BUMN bisa jadi faktor penggerak perekonomian bangsa, produksi gas distop untuk kebutuhan pasar internasional, tapi diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri, seperti pupuk. Sehingga pertanian tidak kekurangan pupuk.


Kompas



-dipi-

Evaluasi Koalisi
Gerindra Ditawari Kursi Menteri
Penulis: Caroline Damanik | Editor: Heru Margianto
Kamis, 3 Maret 2011 | 12:00 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku Partai Gerindra memang sudah ditawari oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Namun, kini Gerindra dalam masa menimbang-nimbang. ”Pembicaraan (tawaran) itu memang ada,” kata Muzani di Gedung DPR, Kamis (3/3/2011).

Menurut Muzani, tawaran itu kemudian sudah dirapatkan bersama Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, dan Ketua Fraksi Gerindra DPR Wijono Harjanto di salah satu hotel berbintang lima di kawasan Jakarta Selatan.

Muzani enggan berkomentar pos menteri yang ditawarkan karena Gerindra sendiri masih mempertimbangkannya. Kalaupun menerima, Gerindra mengajukan sejumlah catatan dan pertimbangan. Gerindra mempertimbangkan apakah tawaran itu dinilai prorakyat atau tidak.

”Apakah pro rakyat? BUMN, misalnya, bisa menjadi faktor penggerak perekonomian kita. Apakah produksi gas distop untuk kebutuhan pasar internasional, tapi diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri, seperti pupuk sehingga kita tidak kekurangan pupuk dan bisa buat mahal. Harus serius mengutamakan pangan dalam negeri. Juga, apakah pasokan batu bara bisa untuk digunakan energi? Jika hal-hal itu tidak dimungkinkan, kami masuk hanya mengganjilkan, tidak memberi arti dalam proses pembangunan. Kami ingin betul-betul bermanfaat buat perubahan rakyat,” ujarnya.

Namun, Gerindra sendiri juga menyiapkan diri tetap berada di luar kabinet. Jika tetap berada di luar, Muzani mengatakan kontrol pemerintahan tetap harus berjalan efektif.

Hubungan Gerindra dengan Partai Demokrat semakin dekat pasca-Gerindra memilih menolak usulan hak angket pajak bersama Demokrat dan sejumlah partai koalisi. Di pihak lain, terjadi ketidakharmonisan antara Demokrat dan Partai Golkar yang bersama PKS memilih mendukung hak angket. Presiden Yudhoyono menyatakan, partai-partai yang tidak lagi sejalan dengan pemerintah sebaiknya keluar dari koalisi.


Kompas


-dipi-

KOALISI
Kenapa Prabowo Merapat ke SBY?
Penulis: Hindra Liu | Editor: Latief
Rabu, 2 Maret 2011 | 17:21 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com — Hubungan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Partai Demokrat dinilai semakin harmonis. Terakhir, Gerindra, yang selama ini terdengar vokal terhadap kebijakan pemerintah, kini mendukung Partai Demokrat yang menentang usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pemimpin Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat ini memang tengah berusaha mencari simpati dari Demokrat dan Presiden SBY.

"Ini terkait dengan pencapresan dia (Prabowo) pada 2014. SBY tidak bisa mencalonkan diri kembali karena kendala konstitusi dan Demokrat belum memiliki capres definitif pada 2014," kata Burhanuddin kepada Kompas.com, Rabu (2/3/2011).

"Pada saat yang sama, dan ini saya kira jauh lebih urgent, Gerindra membutuhkan dukungan Demokrat agar parliamentary threshold tidak naik sampai 5 persen. Parliamentary threshold memungkinkan Gerindra tetap survive, saat ini pembahasannya sedang digodok di DPR," kata Burhanuddin.

Tak hanya itu, Burhanuddin juga memperkirakan Gerindra tengah mendekati Demokrat agar mau mengurangi presidential threshold di bawah 20 persen. Pada Pemilu 2009, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju harus didukung parpol atau gabungan parpol yang memperoleh suara di parlemen sebanyak 20 persen.

Burhanuddin, yang juga alumnus Australian National University ini, mengatakan, peluang bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintahan cukup terbuka lebar. Hanya saja, alasan bergabungnya Gerindra ke koalisi menunggu sikap Golkar dan PKS.

Ia mengatakan, masuknya Gerindra ke koalisi pemerintah tidak akan menimbulkan resistensi dari parpol yang selama ini setia mendukung pemerintahan SBY.

"Saya kira resisten kecil. Justru, kalau misalnya Golkar dan PKS diceraikan, Gerindra bisa dianggap sebagai penyelamat. Konteks masuknya Gerindra adalah bagian dari usaha untuk mengamankan kebijakan pemerintah di DPR. Meski jumlah kursinya hanya 5 persen, tapi dalam pertarungan yang sangat ketat suara Gerindra dapat membantu," katanya.


Kompas


-dipi-

Evaluasi Koalisi
Bahas Koalisi, Golkar Kumpulkan Pimpinan
Penulis: Ary Wibowo | Editor: Heru Margianto
Selasa, 8 Maret 2011 | 09:06 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com — Hari ini, Selasa (8/3/2011), Partai Golkar mengumpulkan pimpinan daerah se-Indonesia untuk menghadiri rapat membahas perkembangan situasi politik terakhir yang dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Semua ketua pimpinan daerah diwajibkan untuk hadir dalam pertemuan yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie pada Selasa (8/3/2011) nanti. Tidak boleh diwakilkan," kata Priyo Budi Santoso, seusai menerima Penganugerahan sebagai Politisi Pria Terpopuler 2010, di Jakarta, Senin (7/3/2011) malam.

Menurut dia, dikumpulkannya ketua pimpinan daerah itu karena dipandang perlu mengingat situasi politik saat ini begitu cepat. "Mereka akan mendapatkan penjelasan dari Ketum Golkar sehingga diharapkan adanya umpan balik atau pandangan dari daerah terhadap situasi terakhir. Kami juga ingin pada saatnya agar teman di daerah memberikan mandat penuh kepada DPP untuk memutuskan terbaik mengenai perkembangan perpolitikan kita saat ini," katanya.

Ia tidak membantah adanya permintaan dari daerah agar Golkar berada di luar pemerintahan, tetapi ada juga yang masih menginginkan Golkar memberikan pengabdiannya kepada masyarakat dan bangsa dengan mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Di Golkar juga terjadi pandangan-pandangan yang berbeda, tetapi tujuannya baik. Golkar ingin mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat dan bangsa ke depan," tuturnya.

Presiden bertemu Aburizal

Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengungkapkan, Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah Presiden dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang juga Ketua Harian Setgab.

”Secepatnya, dalam minggu ini,” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (7/3/2011).

Kedua pemimpin parpol terbesar di Indonesia tersebut akan berbicara seputar koalisi di pemerintahan. Pasca-usulan Hak Angket Pajak, hubungan antarpartai politik pendukung pemerintah merenggang setelah Partai Golkar dan PKS memilih berbeda suara dengan Partai Demokrat. Kedua partai tersebut juga bersimpang jalan saat pengambilan keputusan mengenai usulan Hak Angket Pajak Kasus Bank Century. Presiden Yudhoyono tengah memikirkan evaluasi serius untuk menata ulang koalisi.


Kompas


-dipi-

Reshuffle
PKS Instruksikan Menterinya Siap Mundur
Penulis: Caroline Damanik | Editor: Heru Margianto
Senin, 7 Maret 2011 | 15:57 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera telah menginstruksikan kepada empat kadernya yang kini duduk di kabinet untuk bersiap menerima apa pun keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyangkut evaluasi koalisi.

"Mereka juga sudah menyatakan kesiapan kalau Presiden sudah keluarkan keputusan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfuds Siddiq di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/3/2011).

Empat kader PKS yang kini bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II adalah Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie, dan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa.

Menurut Mahfudz, keempat menteri PKS tersebut masih berperforma baik meski tengah berada di gonjang-ganjing persoalan koalisi belakangan ini. Mereka telah melaporkan kondisi internal kementeriannya dalam pertemuan elit PKS di kantor DPP. "Menteri laporan suasana kerja di pemerintah seperti biasa dan kita dorong agar kinerja mereka tak terganggu," ujar dia.

Ia menegaskan, tidak menjadi masalah bagi PKS jika harus mengakhiri kontrak koalisi dengan Presiden Yudhoyono. Dalam karir politknya, PKS pernah berada di luar maupun di dalam pemerintahan.

Gerindra

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa mengungkapkan, partainya telah mengajukan tiga nama calon menteri kepada Presiden Yudhoyono. Mereka adalah Fadli Zon, Wijono Harjono, dan Rahmat Pambudi.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon diplot untuk mengisi kursi Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Fraksi Gerindra Wijono Harjono untuk pos Menteri BUMN serta Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rahmat Pambudi untuk pos Menteri Pertanian.

Posisi Menteri Komunikasi dan Informatika saat ini dijabat oleh kader PKS Tifatul Sembiring. Demikian pula pos Menteri Pertanian diisi oleh kader PKS Suswono.

Hubungan Partai Demokrat dan PKS dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah merenggang pasca-usulan Hak Angket Pajak. PKS memilih berseberangan dengan partai-partai koalisi dengan mendukung usulan Hak Angket Pajak. Sementara, Gerindra berdiri mendukung Demokrat menolak hak angket. PKS juga berseberangan dengan Demokrat dalam usulan Hak Angket Century. Dukungan Gerindra terhadap Demokrat nampaknya akan membuat peta baru koalisi di parlemen.


Kompas



-dipi-

sebaiknya PKS keluar aja dari koalisi jika merasa tak cocok, jgn tunggu d keluarkan oleh SBY

menurut saya sebaiknya PKS mundur saja dr kabinet dari pada mendukung koalisi partai yg tdk berpihak pd kepentingan rakyat......hidup PKS......

seperti nya reshufle kabinet ngak jadi,pks dan golkar masih tenang tenang aja para menteri nya

ancaman demokrat ma pak beye hanya pepesan kosong ...hngga saat ini masih takut untk mengeluarkan pks dan golkar

PKS dan golkar juga seperti nya tidak tahu malu

padahal mereka sudah di persilahkan untuk keluar dari koalisi

pak beye aja yg ga tegas ...ga berani scara terang2an untk 'mengusir' pks dan golkar ...takut kekuatan d parlemen brkurang drastis ...


apalagi pdi p yg dg tegas menolak ajakan koalisi demokrat. Sedan gerindra sampai saat ini msh pikir2 ...

dunia politik tak ada teman tak ada lawan

semua nya bagai musuh dalam selimut

PKS dan Golkar partai yang tidak tahu malu sudah jelas untuk di persilahkan meninggalkan koalisi tapi masih adem ayem saja

sedangkan pak sby tidak tegas padahal PKS dan Golkar sudah jelas membangkan dan melanggar perjanjian koalisi

rizalolo said:

PKS dan Golkar partai yang tidak tahu malu sudah jelas untuk di persilahkan meninggalkan koalisi tapi masih adem ayem saja

sedangkan pak sby tidak tegas padahal PKS dan Golkar sudah jelas membangkan dan melanggar perjanjian koalisi

Click to expand...

berkuasa emang nikmat den