Sekjen PKS Anis Matta Diadukan Ke KPK

Dipi76

New member
KEMELUT DALAM PKS
Yusuf Supendi Laporkan Anis Matta ke KPK
Selasa, 22 Maret 2011 | 03:40 WIB

Jakarta, Kompas - Salah seorang pendiri Partai Keadilan, yang telah berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera, Yusuf Supendi, Senin (21/3) di Jakarta, melaporkan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Yusuf melaporkan dugaan penggelapan uang oleh Anis.

Anggota DPR 2004-2009 itu datang sekitar pukul 14.00 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seusai mengadu, Yusuf mengatakan, sebagai anggota DPR, Anis termasuk penyelenggara negara sehingga ia melaporkannya ke KPK.

”Saya, sebagai Muslim, berkewajiban amar makruf nahi mungkar, ini yang intinya. Saya pada dasarnya niat untuk menyelamatkan Partai Keadilan yang saya dirikan dari perilaku yang tidak benar,” kata Yusuf, yang juga menyeret nama Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden PKS.

Yusuf menyatakan, ia telah menyampaikan sejumlah bukti permulaan kepada KPK untuk mendukung laporannya. Menurut Yusuf, uang Rp 10 miliar yang digelapkan itu berasal dari ”mas kawin” partai sebesar Rp 40 miliar saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2007.

”Uang itu adalah uang satu koper berjumlah Rp 40 miliar.... Setelah dilakukan investigasi Dewan Sariah Wilayah DKI, kemudian intervensi Ketua Dewan Syariah PKS dan intervensi ketua Majelis Syuro PKS, mungkin bahasa hukumnya SP3, maka tidak ditindaklanjuti,” kata Yusuf yang menambahkan bahwa uang itu dari Adang Daradjatun.

Sebagai bukti, Yusuf menyertakan daftar data, di antaranya sejumlah dokumen, amplop kecil berisi surat sakti, alat bukti terkait dana Rp 10 miliar, nama-nama 12 saksi terkait penggelapan Rp 10 miliar oleh Anis Matta, dan nama pemegang bukti fisik manipulasi data donatur ke KPU.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK akan mempelajari apa yang diadukan oleh Yusuf Supendi.

Menanggapi langkah Yusuf Supendi mengadu ke KPK, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Shiddiq pada Senin di Jakarta menyebutkan, hal itu merupakan hak pribadi Yusuf.

Menurut Mahfudz, jika terkait dana Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, PKS Jakarta sudah menyampaikan laporan ke KPU dan hal itu pun sudah melalui audit. Yusuf pun sudah mengadukan soal dugaan penggelapan dana pilkada oleh Sekjen PKS Anis Matta. Persoalan itu sudah ditangani oleh PKS. Namun, aduan itu dinyatakan tidak terbukti dan semua dana bisa dipertanggungjawabkan. Mahfudz juga menunjukkan kesalahan dari pernyataan Yusuf. ”Dana pilkada yang dikelola Rp 75 miliar, bukan Rp 40 miliar. Itu saja datanya (Yusuf) sudah salah,” kata Mahfudz. (dik/Ray)


==================

Pengaduan Yusuf Supendi
Tifatul: PKS Jangan Emosi Hadapi Fitnah
Editor: A. Wisnubrata
Selasa, 22 Maret 2011 | 09:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menghimbau jajaran DPP PKS agar tidak emosi menghadapi fitnah terhadap dakwah dan PKS. Hal ini dikemukakan terkait adanya aduan Yusuf Supendi kepada KPK terkait dugaan penggelapan dana pilkada DKI.

Menurut Tifatul dalam siaran pers yang diterima redaksi Selasa (22/3/2011), kejadian ini merupakan ujian bagi perjalanan dakwah PKS ke depan untuk tetap konsisten memberlakukan prinsip-prinsip reward dan punishment serta tegas menegakkan aturan oraganisasi.

"Sistem PKS sedang diuji, apakah kuat. AD/ART nya sedang ditantang, apakah sanggup menghadapi serangan balik seperti ini. PKS tidak boleh goyah", ujar Tifatul dalam siaran pers itu.

Tifatul juga menghimbau agar DPP PKS menjelaskan kepada publik atas tuduhan-tuduhan itu, agar tidak menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Karena disinyalir tuduhan-tuduhan yang disampaikan sudah berkembang menjadi fitnah, tidak semata ingin menegakkan kebenaran.

"Jangan sampailah terpancing emosi, sekalipun dituduh macam-macam, eperti NII korupsi, poligami dan sebagainya. DPP dapat menjelaskan semuanya dengan baik. Kalau emosi dijawab emosi, tidak akan menyelesaikan masalah", tambah Tifatul.

Tifatul juga menegaskan bahwa tidak ada perpecahan di internal PKS. Struktur PKS dari pusat sampai daerah tetap solid, setelah Mukernas bulan lalu di Yogyakarta. "1,5 juta orang kader PKS semua solid, tidak ada kepemimpinan ganda. Ini perlu dijelaskan, bukan konflik internal, tapi adalah gugatan dari salah seorang yang merasa hukuman yang diberikan atas yang bersangkutan tidak tepat. Jadi hal ini sekaligus merupakan masukan dan introspeksi bagi pembinaan kader PKS ke depan," ujar Tifatul.

"Kita perlu antisipasi, karena dinamika masyarakat hari ini sudah berubah. Para pengurus PKS pusat sangat dituntut, kesabaran dan kearifannya menghadapi berbagai masalah", imbau Tifatul.



Sumber: Kompas


-dipi-
 
paling ini orang ngak di kasih jadi berkoar koar kesana kesini

coba uang nya di bagi rata pak anis,jangan di makan sendiri

kalau ada rezki lagi di bagi rata ya pak anis,biar kader nya ngak ngoceh kayak burung beo
 
Back
Top