spirit
Mod
JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki big data bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan big data yang dimiliki oleh Luhut Binsar Pandjaitan tersebut. Pasalnya pemilih Partai Demokrat menginginkan Pemilu 2024 tidak ditunda.
“Dalam survei internal kami para pemilih Demokrat menghendaki 2024 ada Pemilu. Jadi kita mempertanyakan big data versi Pak Luhut,” ujar Andi kepada wartawan, Sabtu (12/3).
Menurut Andi, jika benar mayoritas rakyat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda, maka tidak perlu diikuti. Pemerintah juga harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa Pemilu diadakan setiap lima tahun sekali adalah amanah konstitusi.
“Kalaupun benar ada big data berbeda versi Pak Luhut, menurut Partai Demokrat itu keinginan yang tidak boleh diikuti. Tetapi harus diedukasi dan diingatkan dalam proses sejarah,” katanya.
Andi menjelaskan, pada tahub 2013 lalu kepuasan masyarakat terhadap Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebanyak 74 persen. Bahkan saat baru lengser menjadi Presiden RI pada 2014 lalu, kepuasan masyarakat terhadap SBY masih sangat tinggi sebesar 72 persen. “Karena SBY dianggap berhasil dan mendapat apresiasi rakyat,” ungkapnya.
Namun menurut Andi, dengan kepuasan rakyat terhadap SBY tersebut, tidak menjadikannya ingin menambah jabatan sebagai kepala negara. Andi menegaskan, Partai Demokrat taat kepada konstitusi, dan tidak ingin SBY memperpanjang jabatan Presiden RI.
“Kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadapa isu mengancam demokrasi yang ingin memperpanjang jabatan SBY,” tuturnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu 2024 bedasarkan suara dari rakyat Indonesia.
“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-macam dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” kata Luhut.
Luhut menuturkan, dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti di Pilpres 2019 lalu yang muncul ‘kecebong’ dan ‘kampret’.
Bahkan Luhut mengungkapkan dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024. Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun.
Karena itu, Luhut megatakan seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyakat mengenai keenganan Pemilu 2024 itu diselenggarakan.
.