Kalina
Moderator
[ Sabtu, 13 Juni 2009 ]
London Protes Titipan Tahanan Gitmo
LONDON - Amerika Serikat (AS) dan Inggris terlibat pertentangan diplomatik terkait dengan diterimanya empat tahanan muslim Uighurs, Tiongkok, yang dibebaskan dari tahanan AS di Teluk Guantanamo (Gitmo) oleh Bermuda. Inggris menyatakan, Bermuda -yang menjadi bagian dari wilayahnya- seharusnya berkonsultasi dahulu dengan London sebelum menyetujui perjanjian tersebut.
Empat mantan tahanan Guantanamo itu merupakan bagian dari kelompok muslim yang ditangkap oleh tentara AS di Afghanistan. Namun, mereka akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan dianggap bukan kelompok yang harus diperangi.
Dari London, oposisi mendesak agar departemen luar negeri menjelaskan isu tersebut. Sementara itu, Beijing meminta seluruh Uighurs dikembalikan ke Tiongkok. Empat orang yang sudah dikirim ke Bermuda merupakan bagian dari 17 Uighurs yang saat ini masih ditahan di Gitmo. Awal minggu ini, negara Pasifik, Palau, juga sepakat menerima 13 tahanan Uighurs.
Pejabat AS menyatakan, Washington akan berkonsultasi secara berkala dengan pemerintah Bermuda tentang status para tahanan itu. Sebab, mereka tidak bisa memasuki wilayah AS tanpa izin. "Pemerintah Bermuda me?*ma?*hami bahwa urusan ini terkait dengan tanggung jawab harian di bidang imigrasi," ujar sebuah pernyataan.
"Kami menggarisbawahi perlunya pemerintah Bermuda berkonsultasi dengan Inggris," tambahnya. Saat ini Inggris membantu Bermuda untuk menghitung untung ruginya menerima empat tahanan tersebut. Departemen Luar Negeri mengatakan, keempat tahanan tersebut tidak mengantongi dokumen perjalanan. Karena itu, mereka tidak bisa memasuki wilayah Inggris.
Menteri Luar Negeri bayangan (oposisi) Inggris William Hague meminta agar Menlu David Miliband memberikan penjelasan. "Sangat mengherankan bah?*wa sebuah perjanjian penting antara AS dan Bermuda tidak dikonsultasikan dahulu dengan Whitehall (parlemen)," tandasnya.
"Inggris bertanggung jawab atas hubungan luar negeri, pertahanan, dan keamanan serta penunjukan gubernur Bermuda. Foreign and Commonwealth Office (FCO) sepertinya tidak tahu tentang perjanjian itu," tegasnya. (cak/ami)
London Protes Titipan Tahanan Gitmo
LONDON - Amerika Serikat (AS) dan Inggris terlibat pertentangan diplomatik terkait dengan diterimanya empat tahanan muslim Uighurs, Tiongkok, yang dibebaskan dari tahanan AS di Teluk Guantanamo (Gitmo) oleh Bermuda. Inggris menyatakan, Bermuda -yang menjadi bagian dari wilayahnya- seharusnya berkonsultasi dahulu dengan London sebelum menyetujui perjanjian tersebut.
Empat mantan tahanan Guantanamo itu merupakan bagian dari kelompok muslim yang ditangkap oleh tentara AS di Afghanistan. Namun, mereka akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan dianggap bukan kelompok yang harus diperangi.
Dari London, oposisi mendesak agar departemen luar negeri menjelaskan isu tersebut. Sementara itu, Beijing meminta seluruh Uighurs dikembalikan ke Tiongkok. Empat orang yang sudah dikirim ke Bermuda merupakan bagian dari 17 Uighurs yang saat ini masih ditahan di Gitmo. Awal minggu ini, negara Pasifik, Palau, juga sepakat menerima 13 tahanan Uighurs.
Pejabat AS menyatakan, Washington akan berkonsultasi secara berkala dengan pemerintah Bermuda tentang status para tahanan itu. Sebab, mereka tidak bisa memasuki wilayah AS tanpa izin. "Pemerintah Bermuda me?*ma?*hami bahwa urusan ini terkait dengan tanggung jawab harian di bidang imigrasi," ujar sebuah pernyataan.
"Kami menggarisbawahi perlunya pemerintah Bermuda berkonsultasi dengan Inggris," tambahnya. Saat ini Inggris membantu Bermuda untuk menghitung untung ruginya menerima empat tahanan tersebut. Departemen Luar Negeri mengatakan, keempat tahanan tersebut tidak mengantongi dokumen perjalanan. Karena itu, mereka tidak bisa memasuki wilayah Inggris.
Menteri Luar Negeri bayangan (oposisi) Inggris William Hague meminta agar Menlu David Miliband memberikan penjelasan. "Sangat mengherankan bah?*wa sebuah perjanjian penting antara AS dan Bermuda tidak dikonsultasikan dahulu dengan Whitehall (parlemen)," tandasnya.
"Inggris bertanggung jawab atas hubungan luar negeri, pertahanan, dan keamanan serta penunjukan gubernur Bermuda. Foreign and Commonwealth Office (FCO) sepertinya tidak tahu tentang perjanjian itu," tegasnya. (cak/ami)