Jurus Saling Tuduh Anggota Dewan Soal Bolos

sakradeva

New member
Jakarta - Dalam beberapa kali sidang paripurna, pimpinan DPR pernah memperingatkan pimpinan fraksi agar memerhatikan kehadiran anggotanya. Ketua DPR Marzuki Alie termasuk yang pernah meminta pimpinan fraksi menyentil anggotanya yang kerap mangkir.

"Kehadiran anggota adalah tanggung jawab pimpinan fraksi untuk mengendalikan anggotanya. Ini peraturan tata tertib," tegas Ketua DPR Marzuki Alie saat memimpin sidang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 12 Juli lalu.

Belum terlihat tanda-tanda fraksi akan menertibkan anggotanya, daftar nama anggota yang kerap bolos sudah kadung tersiar lewat pemberitaan pers.

Adalah anggota FPAN, Ratu Munawaroh, yang paling terlihat mangkirnya. Dari 10 kali sidang paripurna masa sidang III (5 April 2010- 18 Juni 2010), dia tidak hadir sama sekali. Hal ini pun memicu Sekretaris FPAN, Viva Yoga Mauladi, membeberkan soal kebiasaan anggota Dewan yang lain, yakni tukang titip absen.

"Kenapa hanya Bu Ratu, padahal Bu Ratu ini tidak mau titip absen," kata Viva kemarin.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Mustafa Kamal, menyangkal ucapan Viva tersebut. Ia menjamin anggota fraksinya tidak ada yang hobi titip absen.

"Bagaimana mungkin (menitip absen). Itu pelanggaran etika," kata Mustafa kepada detikcom, Rabu (28/7/2010).

Mustafa menilai, sikap yang saling tuduh ini menunjukkan tidak berjalannya sistem organisasi dengan baik.

"Ketua DPR memperingatkan pimpinan fraksi, dan fraksi menunjuk fraksi lain tidak bertanggung jawab. Ini jadi lempar-lemparan," kata Mustafa.

Ia menjelaskan, yang diperlukan DPR adalah sistem yang baik, khususnya dalam mekanisme perizinan. Sehingga anggota yang izin bisa tercatat dengan baik.

"Kan tidak apa-apa kalau izin karena ada tugas lain. Untuk administrasi perizinan perlu diperbaiki, asisten perlu dilatih, kalau ada sistem perizinan dengan teknologi lebih baik, kenapa tidak diterapkan," kata dia.

Soal pembenahan sistem ini juga pernah disorot oleh Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo. Menurutnya, perbaikan sistem ini salah satunya lewat mengubah mekanisme rapat paripurna agar lebih efektif.

"Paripurna diagendakan untuk pengambilan keputusan saja. Pandangan fraksi cukup panja saja. Paripurna hanya pengambilan keputusan dan membicarakan soal-soal kenegaraan," kata Tjahjo.

sumber

wah paling pinter ya bikin alasan |:mad:
 
Bls: Jurus Saling Tuduh Anggota Dewan Soal Bolos

FPKS Jamin Tidak Ada Anggotanya yang Hobi Titip Absen

Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menjamin tidak ada anggotanya yang menitip absen saat rapat. Menitipkan absen kepada orang lain bagi FPKS adalah pelanggaran etika.

"Bagaimana mungkin (minitip absen). Itu pelanggaran etika," kata Ketua FPKS Mustafa Kamal, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (28/7/2010).

Sebelumnya, FPAN tidak terima hanya anggotanya Ratu Munawaroh, yang tidak pernah hadir sama sekali dalam satu masa sidang, diganjar hukuman. FPAN melihat banyak anggota DPR yang hobi titip absen dan hanya santai-santai saja.

"Jangan terburu-buru menyalahkan fraksi yang lainnya," kata Mustafa.

Menurut Mustafa, sebaiknya setiap anggota memanage diri sendiri sebaik-baiknya. Ia yakin tidak ada kesengajaan setiap anggota untuk membolos saat rapat.

"Misalnya, dia sebenarnya izin, namun karena kurang berkoordinasi dengan asisten pribadinya, jadi tidak tercatat," kata Mustafa.

sumber
 
Bls: Jurus Saling Tuduh Anggota Dewan Soal Bolos

Anggota DPR Pembolos
PAN Siapkan Pengganti Ratu Munawaroh di DPR


Jakarta - Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa memaklumi ketidakhadiran anggota DPR RI Ratu Munawarah dalam rapat-rapat DPR RI. Sebab, ketidakhadiran itu disebabkan masalah kemanusiaan karena suami Ratu sedang sakit.

Menurut Hatta, Ratu telah mengundurkan diri sejak lama. Pengunduran diri tersebut sudah dalam proses.

"Saya sampaikan itu, yang PAN itu, Ratu Munawarah, sudah mengundurkan diri. Istrinya Gubernur Jambi, suaminya sakit jadi ini menyangkut kemanusiaan saja. Makanya 9 kali tidak hadir karena sudah mengundurkan diri," ujar Hatta saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (28/7/2010).

Hatta menyatakan Ratu telah mengundurkan diri sejak awal masa persidangan ini. Namun, Hatta menegaskan pihaknya akan menindak tegas masalah ketidakhadiran anggota fraksinya dalam rapat-rapat DPR. Begitu juga dengan laporan kekayaan. Pemberian sanksi akan diselesaikan di partai.

"Memang kalau PAN sendiri hal-hal itu diberikan sanksi, yang tidak memberikan laporan kekayaan juga akan diberikan sanksi keras. Kita ada selalu sanksi, tapi kalau dimaksudkan, Ibu Munawarah kan dia sudah mengundurkan diri. Saya sudah tetapkan ada sanksi," tandasnya.

Mengenai penggantian Ratu di DPR, Hatta mejelaskan akan diganti dengan nomor urut dibawah Ratu.

"Nanti ke fraksi, ada ketentuan KPU-nya, diinternal sudah diputuskan. Sedang proses. Nanti nomor urut selanjutnya," jelasnya.

Sebelumnya, anggota DPR RI dari fraksi PAN Ratu Munawarah diberitakan bolos 100% pada rapat DPR RI.

sumber
 
Bls: Jurus Saling Tuduh Anggota Dewan Soal Bolos

Anggota DPR Bolos Rapat
Priyo: Anggota Dewan Bukan Malaikat


Jakarta - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berterimakasih atas masukan dan kritik publik atas pemberitaan anggota dewan yang suka bolos. Namun Priyo meminta publik bisa memahami dan memaafkan anggota dewan karena mereka juga manusia, bukan malaikat.

"Saya paham, semua bukan malaikat, harus diakui. Bahwa kalau ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan melalui mekanisme, solusi ampuhnya adalah umumkan saja namanya di pers. Terima kasih telah dikritik publik. Ada kesempatan teman-teman untuk perbaiki diri," kata Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/7/2010).

Menurut Politisi Golkar ini, untuk membuat anggota dewan lebih rajin dan tugas dewan terpenuhi, sudah dibuat aturan soal jadwal rapat. Untuk rapat legislasi dibuat hari Rabu dan Kamis. Sementara hari lainnya untuk tugas pengawasan bersama mitra kerja dari pemerintah.

"Rapat konsultasi pimpinan dewan dengan fraksi-fraksi akhirnya setuju bahwa hari Rabu dan Kamis untuk hari legislasi," terangnya.

Selain itu, lanjut Ketua DPP Golkar ini, untuk menjadikan anggota aktif dalam bersidang, Pimpinan FPG DPR sudah membuat aturan khusus. "Saya senang sekali seminggu lalu, ketua fraksi Golkar arahkan ke anggota untuk mengindahkan seruan publik yang semakin deras. Alhamdulillah Golkar orangnya baik-baik. Mengerti kesalahannya," terangnya.

Priyo juga mengungkapkan soal adanya rencana merevisi UU Perlemen. Hal ini dilakukan untuk menjadikan aturan main bagi anggota untuk lebih akuntabel. "UU MD3 akan kita tata lagi, target penyelesaian rancangan UU yang akan jadi prioritas," tegasnya.

sumber
 
Bls: Jurus Saling Tuduh Anggota Dewan Soal Bolos

Anggota DPR Pembolos Pantas Dipansuskan

Jakarta - DPR tak pernah bisa mengatasi masalah anggota yang sering bolos. DPR bisa membentuk Pansus untuk meminta klarifkasi anggota yang sering bolos itu.

"Saya setuju bentuk Panitia Khusus (Pansus) saja untuk anggota DPR pembolos itu," kata Kordinator Advokasi & Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafy, kepada detikcom, Kamis (29/7/2010).

Mekanisme Pansus tidak hanya untuk masalah eksternal seperti kasus Century, tetapi bisa saja dibuat untuk penyelidikan masalah internal DPR. Anggota DPR yang sering bolos bisa dimintai klarifikasi di hadapan Pansus dan disiarkan oleh televisi seperti Pansus Century.

"Ini bukan untuk memalukan mereka, tetapi untuk shock therapy agar tidak ditiru yang lain," katanya.

Badan Kehormatan (BK) DPR juga diminta lebih galak menghadapi wakil rakyat yang hobi bolos. Menurutnya salah satu sebab anggota DPR berani bolos karena BK selama ini tidak tegas memberi sanksi. BK juga diminta mengeluarkan rekomendasi untuk potong gaji anggota DPR yang bolos.

"Di BK harus dipush bikin tim pencari fakta siapa-siapa yang sering bolos dan titip absen itu," katanya.

sumber
 
Back
Top