KPK Akui Pecat Novel Cs Tanpa Pesangon dan Uang Pensiun

spirit

spirit

Mod
5df5d027-864d-4639-bc94-f6c26355a252_169.jpg

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui tidak memberikan pesangon dan uang pensiun kepada 57 pegawai yang akan dipecat per 30 September 2021 imbas tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri menyatakan meski demikian, Novel Baswedan Cs tetap menerima Tunjangan Hari Tua (THT).

"Pegawai KPK yang berhenti dengan hormat memang tidak mendapatkan pesangon dan uang pensiun, namun KPK memberikan Tunjangan Hari Tua sebagai pengganti manfaat pensiun," ujar Ali melalui keterangan tertulis, Selasa (21/9).

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menuturkan bahwa THT merupakan dana tunai yang diberikan oleh KPK kepada penasihat dan pegawai sebagai jaminan kesejahteraan pada saat berakhirnya masa tugas (purnatugas).

"Serta segala manfaat atau fasilitas lain yang menjadi bagian dari benefit kepesertaan program THT yang besarannya ditetapkan oleh KPK dan pengelolaannya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan serta pihak ketiga yang ditunjuk," lanjut Ali.

Ia menjelaskan, pelaksanaan THT dimaksud diatur secara rinci melalui Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai serta Keputusan Sekretaris Jenderal KPK Nomor 390 Tahun 2018 tentang Alokasi Iuran Tunjangan Hari Tua untuk Tim Penasihat/Pegawai KPK.

Adapun besaran iuran THT tiap bulannya yaitu senilai 16 persen yang dihitung berdasarkan gaji. Terdiri dari 13 persen berasal dari APBN dan 3 persen dari kontribusi pegawai. Ali berujar iuran dimaksud dikumpulkan sejak seseorang diangkat menjadi pegawai.

"Pemenuhan hak keuangan ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan sekaligus penghargaan atas profesionalitas, jasa, dan pengabdian insan KPK selama melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di KPK," imbuh Ali.

Pemecatan 57 pegawai KPK tanpa memperoleh pesangon dan uang pensiun diungkapkan kali pertama oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK nonaktif, Giri Suprapdiono.

Giri merupakan pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK dan gagal dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Giri sudah menerima Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dari Ketua KPK Firli Bahuri.

"57 pegawai KPK yang dipecat itu tanpa pesangon dan pensiun sama sekali. Tetapi SK pemecatan Ketua KPK ini berbunyi seakan mereka memberikan tunjangan, padahal itu adalah tabungan kita sendiri dalam bentuk tunjangan hari tua & BPJS," cuit Giri dalam akun @girisuprapdiono, Senin (20/9).


.
 
1021700_720.jpg

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (tengah) didampingi Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kanan) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat​

Begini Respons Pegawai KPK yang Kena Pecat per 30 September

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil keputusan memecat 57 pegawai yang tidak lolos wawasan kebangsaan (TWK). Mereka dipecat secara hormat per 30 September 2021.

Salah satu pegawai yang dipecat ialah penyidik senior KPK Novel Baswedan. Ia menyadari bila upayanya memberantas korupsi akan berjalan dengan berat.

Tak hanya berat, Novel menuturkan ada banyak risiko dan musuh yang dihadapi. Salah satu risikonya ialah disingkirkan dari lembaga tempat dia mengabdi. “Kami sadar dengan segala risikonya dan kami akan berbuat sebaik-baiknya,” kata dia di depan Gedung Anti-Corruption Learning Center, Jakarta Selatan, Rabu, 15 September 2021.

Novel mengucapkan itu setelah pimpinan KPK mengumumkan memecat 57 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan per 30 September 2021. Ihwal putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, ia menilai dua putusan dari lembaga tersebut tidak membenarkan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan TWK.

Novel Baswedan pun ingin terus melawan. Tetapi, dia sadar usahanya itu belum tentu berhasil. Dia mengatakan tidak bisa berbuat banyak apabila pemerintah memilih membiarkan penyingkiran pegawai KPK.

“Setidaknya sejarah mencatat kami berbuat baik,” tutur Novel. “Kami berupaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, tetapi ternyata kami yang diberantas.”

Selain memecat, KPK juga menawari para pegawai yang dipecat untuk bekerja di institusi lain, seperti di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Direktur Sosialisasi dan Kampenye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono, mengatakan pegawai tidak pernah meminta disalurkan ke instansi lain. Pria yang masuk dalam daftar pemecatan pegawai KPK ini mengatakan justru pimpinan yang proaktif menawarkan program itu.

Menurut dia, tawaran itu diberikan di saat yang tidak tepat. Seharusnya, kata dia, pimpinan KPK berfokus pada temuan Komnas HAM dan Ombudsman yang menemukan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan TWK. “Tawaran ke BUMN adalah peluang bagus untuk membangun antikorupsi di korporasi, namun harus dilakukan di waktu, proses yang tepat,” kata Giri.

.
 
w1200

Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK berfoto bersama usai audiensi dengan Komisioner Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/5). Foto: M Risyal Hidayat/Antara Foto​

Novel Baswedan Dkk Resmi Dipecat dari KPK

Sebanyak 57 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan kini resmi dipecat oleh KPK. Mereka diberhentikan mulai hari ini, Kamis (30/9).

Mereka yang masuk daftar ini bukan pegawai sembarangan. Mereka sudah bertahun-tahun mengabdi di KPK dengan kinerja dan integritas yang tak perlu lagi diragukan.

Mulai dari Deputi, Direktur, hingga penyidik dan penyelidik yang menangani kasus korupsi besar. Misalnya Novel Baswedan, Yudi Purnomo, Rizka Anungnata, Rieswin, hingga Harun Al Rasyid yang sempat dijuluki Raja OTT.

Kami berupaya berantas korupsi sungguh-sungguh, tapi justru kami malah diberantas- Novel Baswedan

Total ada 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Satu di antaranya masuk usia pensiun tak lama setelah pengumuman hasil TWK.

Sebanyak 18 orang kemudian dibina dan lulus. Mereka sudah turut dilantik menjadi ASN.

Sehingga menyisakan 56 pegawai tak lulus TWK. Belakangan angka itu bertambah satu dengan masuknya penyidik muda, Lakso Anindito.

w1200

Surat pemecatan pegawai KPK yang tidak lulus TWK susulan. Foto: Dok. Istimewa​

Lakso merupakan tiga pegawai yang ikut TWK susulan pada pekan lalu. Namun, hasil TWK menyatakan Lakso tidak lulus. Bahkan, ia ikut dipecat per hari ini. Dengan adanya penambahan Lakso, maka total pegawai yang dipecat menjadi 57 orang.

Pemecatan dilakukan meski ada temuan Ombudsman dan Komnas HAM bahwa TWK bermasalah. TWK diduga hanya akal-akalan dalam upaya menyingkirkan pegawai tertentu di KPK.

Ombudsman menyatakan TWK malaadministrasi. Sementara temuan Komnas HAM lebih mendalam dan menguak sejumlah hal.

Komnas HAM menyatakan ada upaya penyingkiran pegawai tertentu dari KPK. Sebagian di antaranya ialah pegawai yang dilabeli sebagai "Taliban". Padahal itu tidak terbukti dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lebih jauh, Komnas HAM bahkan menemukan ada 11 pelanggaran hak asasi dalam tes alih status menjadi ASN itu.

w1200

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan​

Namun, Pimpinan KPK bergeming. Firli Bahuri dkk tetap memecat para pegawai itu meski ada temuan Ombudsman dan Komnas HAM.

KPK kembali berdalih bahwa keputusan ini berdasarkan rapat pada 13 September 2021. Rapat ini menindaklanjuti putusan MK dan MA terkait TWK.

Jokowi melalui staf khususnya, Dini Shanti Purwono, sebelumnya menyatakan masih menunggu putusan MA dan MK. Namun kini, meski sudah ada putusan MA dan MK, Jokowi tidak bersikap.

Ketika mengumumkan hasil TWK pada Mei lalu, Firli Bahuri beberapa kali membantah dirinya tidak ada niat mengusir pegawai. Namun kini, terbukti bahwa ucapan berbeda dengan tindakan.

Kami ingin menegaskan sore ini, tidak ada kepentingan KPK apalagi pribadi atau kelompok. Tidak ada niat KPK usir insan KPK dari lembaga ini- Firli Bahuri, 5 Mei 2021


 
w1200

Sejumlah elemen masyarakat mengkritik sikap pimpinan KPK yang memecat para pegawai hanya karena tak lulus tes wawasan kebangsaan. (CNN Indonesia/ Andry Novelino)​


Surat Perpisahan Pegawai KPK: Saya Bangga Diberhentikan

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif mengirim surat perpisahan pada hari ini, Kamis (30/9). Bertepatan dengan hari pemecatan mereka usai dinyatakan gagal tes wawasan kebangsaan (TWK).

Penyelidik nonaktif, Rieswin Rachwell mengirim surat perpisahan dirinya ke surat elektronik (surel) internal pegawai. Dalam penggalan surat, dia mengaku bangga dikeluarkan dari KPK karena konon tak berwawasan kebangsaan.

Rieswin mengaku bangga dikeluarkan dari KPK karena menolak komisi antirasuah dipimpin oleh orang yang melanggar kode etik. Rieswin telah mengizinkan penggalan suratnya untuk diberitakan.

"Saya bangga diberhentikan dari KPK bukan karena saya melanggar kode etik di KPK. Saya bangga diberhentikan dari KPK bukan karena saya melindungi pelaku tindak pidana korupsi," ujar Rieswin dalam suratnya, Kamis (30/9).

Dalam penggalan lain suratnya, dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan kerja yang telah menerima dirinya sebagai kalangan minoritas.

Rieswin mengaku bangga karena telah diberi kesempatan untuk mengabdi kendati ia justru dinilai tak berwawasan kebangsaan, tidak setia pada Pancasila, UUD '45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Meski begitu, katanya, ia menerima justifikasi kepada dirinya.

"Terima kasih untuk teman-teman 57 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak setia pada pancasila, uud 1945, NKRI dan pemerintah yang sah oleh segelintir orang itu," ucap Rieswin.

Surat perpisahan juga ditulis Yudi Purnomo, salah satu pegawai KPK yang akan dipecat. Sebelum resmi diberhentikan, Yudi adalah salah satu penyidik. Total, ia telah 14,5 tahun bekerja di komisi antirasuah.

Dalam suratnya, Yudi mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak. Ia mengaku belum memutuskan akan ke mana setelah keluar dari KPK. Namun, ia berjanji akan tetap bekerja buat negara seperti yang pernah ia lakukan di KPK.

Kata Yudi, surat yang ia tulis bukanlah surat perpisahan, melainkan hanya sebatas pengumuman bahwa dirinya tak lagi di KPK per Jumat (1/10) besok.

"Langkah saya boleh terhenti saat pimpinan periode ini, tapi semangat memberantas korupsi tak boleh mati justru harus bangkit dalam banyak arti," kata dia.


 
You must log in or register to reply here.
Back
Top