spirit
Mod
Nurul Izzah Anwar (Foto: Haris Fadhil/detikcom)
Tunjuk Putrinya Jadi Penasihat Ekonomi, Anwar Ibrahim Tuai Kontroversi
Jakarta - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menuai kontroversi setelah menunjuk putrinya, Nurul Izzah Anwar sebagai penasihat senior ekonomi dan keuangan negara. Badan pengawas korupsi, Transparency International Malaysia (TI-M) menyebut penunjukan itu bisa meninggalkan implikasi negatif terhadap Indeks Persepsi Korupsi (CPI) negara tersebut.
Dilansir media Malaysia, The Star, Rabu (1/2/2023), Presiden TI-M Dr Muhammad Mohan mengatakan penunjukan itu bisa menimbulkan isu konflik kepentingan dan nepotisme.
"Pandangan kami adalah itu memberikan sinyal yang salah dan jika tidak diperbaiki, itu akan menjadi faktor yang akan muncul di CPI," katanya ketika ditanya pandangannya tentang penunjukan tersebut.
Muhammad menekankan bahwa PM Anwar Ibrahim sendiri sebelumnya telah berbicara menentang nepotisme dan penunjukan putrinya untuk jabatan tersebut akan menimbulkan persepsi bahwa nepotisme telah merayap kembali ke negara tersebut. Dia pun mendesak Anwar untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.
Namun, dia menegaskan bahwa dia tidak mempertanyakan kemampuan Nurul Izzah ataupun integritasnya.
Sebelumnya, Nurul Izzah telah mengungkapkan dalam wawancara eksklusif dengan Sunday Star, bahwa dia telah menjabat sebagai penasihat senior Perdana Menteri sejak 3 Januari.
PM Anwar pun telah bicara mengenai hal tersebut dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (29/1) lalu. Menurut Anwar, putrinya tidak digaji untuk jabatan tersebut.
"Saya tak bayar uang sepeser pun kepadanya (Nurul Izzah)," kata Anwar seperti diberitakan media lokal, Malaysiakini.
Asisten Nurul Izzah, Amir H. Ghazali mengatakan, penunjukan Nurul Izzah adalah hak prerogatif Perdana Menteri dan harus dihormati. Menurutnya, tak ada unsur nepotisme atau kronisme dalam penunjukan tersebut.
Amir yakin penunjukan itu telah dibahas secara matang dan telah mempertimbangkan berbagai unsur yang mengutamakan efektivitas pelaksanaan berbagai agenda nasional.
"Bagaimanapun, Nurul Izzah bukanlah chief executive officer (CEO) atau ketua yang memiliki kewenangan untuk menyetujui proyek dan tender," ujarnya.
"Tidak ada isu nepotisme atau kronisme dalam penyelenggaraan pemerintahan kesatuan, jika penunjukan itu dilakukan untuk kepentingan negara," imbuhnya.
Dia mempertanyakan mengapa penunjukan itu dianggap sebagai praktik nepotisme.
"Saya tegaskan kembali, siapa pun yang akan diangkat, sekalipun itu anaknya sendiri, adalah hak prerogatif Perdana Menteri yang harus dihormati dan tidak bisa diganggu gugat," katanya.
~detik.com