Diprotes, Iuran Tamanisasi SDN Sukabumi 1

Kalina

Moderator
PROBOLINGGO- Gara-gara harus membayar iuran untuk membuat taman, SDN Sukabumi 1 diprotes salah satu wali muridnya. Pasalnya, besarnya iuran dirasa memberatkan yaitu antara Rp 45 ribu-Rp 50 ribu per siswa.

"Pungutan liar yang dilakukan oleh SDN Sukabumi 1 dengan mengatasnamakan pembangunan tamanisasi terus berlanjut," tutur seorang wali murid yang tidak mau namanya dikorankan.

Padahal, SD lain menurutnya tidak menarik iuran untuk pembangunan tamanisasi. Dia lantas mencontohkan SDN Sukabumi III, IX dan X yang tidak menarik iuran untuk pembangunan tamanisasi.

Yang juga dipertanyakan oleh wali murid yaitu, sekolah menetapkan iuran hanya berdasarkan rapat antara sekolah dengan komite. "Wali murid memang diundang untuk rapat. Namun, hanya untuk mendengarkan keputusan yang sudah dikeluarkan oleh sekolah," lanjutnya.

Sekolah menurutnya bahkan sering menarik pungutan liar. Padahal, tidak semua wali murid di SDN Sukabumi 1 berasal dari keluarga mampu. "Contohnya ya kami ini," katanya lagi.

Kepala Komite dan Kepala Sekolah SDN Sukabumi 1, Agustina Puji Astuti dan Niniek Sudarmi saat dikonfirmasi membantah tegas keluhan wali murid tersebut. Ditegaskan Niniek, iuran itu bukan pungutan liar karena sudah dirapatkan lebih dulu dengan komite dan wali murid sendiri.

"Tidak benar jika iuran itu dikatakan pungutan liar. Kita sudah merapatkan dan menyosialisasikan sebelumnya pada wali murid. Semuanya sudah kita lakukan sesuai prosedur yang ada," tegas Niniek.

Jika ada sekolah lain yang tidak menarik iuran tamanisasi untuk siswanya, menurut Niniek hal itu terjadi karena sekolah-sekolah tersebut mendapat dana DAK. Sementara SDN Sukabumi 1 tidak mendapat dana DAK. "Dana tamanisasi itu diambilkan dari dana DAK tersebut oleh sekolah," katanya.

Agustina lantas menerangkan, awalnya rencana penarikan iuran itu memang hanya dirapatkan antara sekolah dengan komite. Intinya, iuran dilakukan untuk memenuhi program kota sejuta taman yang digagas Pemkot Probolinggo.

Hasilnya, wali murid diminta iuran sebesar Rp 50 ribu dengan cara pembayaran diangsur dua kali. Iuran itu akan digunakan untuk membangun taman sepanjang 200 meter persegi yang mengelilingi sekolah.

Pasalnya, untuk membangun taman dibutuhkan dana sebesar Rp 15.005.000. "Kalau sekolah yang harus menanggung, ya jelas tidak bisa. Dari mana kami mendapat uang sebesar itu. Kami tidak punya," tutur Niniek.

Namun keputusan itu tidak serta merta diberlakukan. Hasil rapat itu lantas disosialisasikan dan dirapatkan dengan wali murid. Berdasarkan masukan dan saran dari wali murid, komite dan sekolah lantas mengubah kebijakan.

Besarnya iuran bukan lagi Rp 50 ribu tapi antara Rp 45 ribu-Rp 50 ribu. Pembayarannya bisa dilakukan tunai atau satu kali. Namun juga bisa diangsur sebanyak 2 atau 3 kali. Tergantung kemampuan wali murid.

Hasilnya, sekolah awalnya akan membebaskan wali murid yang tidak mampu dari iuran tamanisasi. "Namun, ternyata wali murid tidak mau. Ada kepedulian dari mereka untuk tetap membayar iuran," terang Niniek. Dari situ akhirnya disepakati, wali murid yang tidak mampu hanya membayar Rp 25 ribu.
 
Back
Top