Bayar SPP Pakai Gopay

Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membantah adanya rumor terkait konflik kepentingan pembayaran biaya pendidikan atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) melalui dompet digital Gopay.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kemendikbud. Itu adalah kebijakan yang terjadi di pasar kompetisi sengit antardompet digital, di mana semua bisa menerima apa pun," ujar Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Jakarta, Kamis (2/20/2020).

Dia menambahkan meski pendiri Gojek dirinya sebagai menteri tidak akan melakukan tindakan yang memiliki konflik kepentingan.

Menurut Nadiem, ini harus ditekankan karena saat ini posisinya bukan bagian dari Gojek. "Mohon ditanya ke perusahaannya, karena saya mendedikasikan mencoba menyempurnakan sistem pendidikan kita," jelas dia.

Nadiem menegaskan bahwa integritas adalah harga mati untuknya. Selain itu, tidak ada kebijakan Kemdikbud mengenai sistem pembayaran itu.

"Sekolah itu bebas memilih, mau bank apa, mau dompet digital apa. Bayangkan kalau misal anggota komisi X menggunakan Gofood artinya ada konflik kepentingan dengan saya. Ini adalah produk pasar yang digunakan semua orang."

Nadiem mengakui dirinya jengkel dengan adanya rumor tersebut. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa hal itu merupakan bagian dari demokrasi.


.

Ridwan Kamil Setuju Pembayaran SPP Sekolah Pakai Aplikasi


Ramai soal biaya sekolah menggunakan aplikasi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sepakat sepanjang memudahkan masyarakat. Namun, dia berharap semua aplikasi layanan pembayaran dengan teknologi digital tersebut dilakukan juga oleh aplikator lainnya.

"kalau saya sangat setuju kepada apapun yang memudahkan, bukan soal GoPaynya. Mau pakai, Ovo, Dana dan lainnya. (Mungkin GoPay), karena kebetulan GoPay ada hubungan dengan Pak Nadim, mungkin ya dari sisi sejarah tapi saya kira bukan itu yang dipermasalahkan,"ujar Ridwan, Jumat 21 Februari 2020.

Menurut Ridwan, justru yang harus dilihat saat ini adalah kebermanfaatan aplikasi tersebut.

"Bermanfaat atau tidak, pada kecepatan dan kemudahan menggunakan dunia teknologi yang namanya digital itu daripada hp-nya dipakai enggak jelas kan mending dipakai untuk hal-hal yang serba cepat serta mudah," kata dia.


"Sehingga kalau saya enggak sebut GoPay tapi saya sangat setuju kepada masalah pembayaran menggunakan teknologi cashless. Jangan nyebut merek," ujar dia.

Untuk diketahui, aplikator besar pada 18 Februari lalu telah merilis terkait layanan pembayaan biaya pendidikan melalui layanan tersebut. Aplikator tersebut melayani pembayaran biaya pendidikan di berbagai macam lembaga pendidikan, mulai dari sekolah, bimbel, universitas, hingga pesantren.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat tak hanya bisa melakukan pembayaran biaya pendidikan seperti SPP, uang seragam, dan uang buku. Pembayaran hingga ekstrakurikuler pun bisa melalui aplikasi hanya lewat HP.


~pikiran-rakyat.com

hehe jadi kenyataan juga ya

tapi pakai OVO, Dana, dsb juga ga ya

baik

agungsuhada said:

hehe jadi kenyataan juga ya

tapi pakai OVO, Dana, dsb juga ga ya

Click to expand...

dan pada akhirnya
tenaga terampil manusia akan bersaing dengan kecerdasan buatan.

di negara eropa dan china sdh menerapkan penggunaan uang digital secara nasional. kemana2 ga bawa duit atau ATM. cukup bawa smartphone saja

Usai Viral Bayar SPP Pakai GoPay, Madrasah Ini Kini Punya QRIS


Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Akhlaqiyah di Semarang, Jawa Tengah sempat viral pada akhir 2019. Sebabnya, madrasah ini berinisiatif memanfaatkan metode transfer GoPay dan e-money lainnya untuk memudahkan orang tua murid membayar pendaftaran siswa baru.

Inisiatif terdengar ke telinga pihak GoPay yang kemudian membantu madrasah ini mendapatkan QR Indonesia Standard (QRIS). Untuk diketahui, QRIS berfungsi agar satu kode QR bisa dipakai oleh beberapa layanan pembayaran yang berbeda. Jadi, satu kode QR ini bisa di-scan untuk membayar menggunakan GoPay, Ovo, LinkAja, Dana dan e-payment lainnya.

Berkat bantuan GoPay, akhirnya MI Miftahul Akhlaqiyah menjadi madrasah pertama di Indonesia yang menggunakan QRIS, sehingga bisa menerima pembayaran dari dompet digital apa saja yang sudah disertifikasi QRIS oleh Bank Indonesia.

"Proses pengajuan QRIS ternyata cukup mudah. Ketika semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap, kami dibantu pihak GoPay untuk pengajuan QRIS. Kurang lebih satu bulan prosesnya," kata Kepala MI Miftahul Akhlaqiyah Miftahul Arief dihubungi detikINET, Jumat (10/1/2020).

Sebelumnya, opsi pembayaran lewat e-payment di madrasah ini memang belum menggunakan kode QR. Pilihan pembayaran lewat e-payment murni merupakan inisiatif sekolah dengan menggunakan akun e-payment milik Arief yang diperuntukkan sebagai tujuan transfer.

Dijelaskan Arief, tujuan sebenarnya adalah untuk memberikan alternatif pembayaran sekolah. Dengan cara tersebut, calon orang tua siswa tak harus datang ke madrasah untuk sekadar membayar biaya pendaftaran seperti yang umum dilakukan selama ini.

Menurut Arief, kendala yang dihadapi calon orang tua murid kebanyakan adalah kesibukan. Sekarang, dengan punya QRIS, lebih mudah bagi madrasah dan para orang tua murid melakukan transaksi dari berbagai dompet digital.

"Sebagai MI pertama yang memiliki QRIS, kami dapat menerima pembayaran dari berbagai uang elektronik dengan satu kode QR," ujarnya.

Arief berharap, langkah go digital yang dilakukan madrasahnya dapat menginspirasi lembaga pendidikan lainnya, karena menghemat waktu dan tentunya menawarkan kemudahan.

Sementara itu, Head of Corporate Communications GoPay Indonesia Winny Triswandhani mengungkapkan apresiasinya pada pihak madrasah dalam menerapkan metode non-tunai.

"Karena itu kami segera menghubungi pak Arief dan membantu MI Miftahul Akhlaqiyah untuk mendapatkan QRIS. Sekarang orang tua murid dapat membayar administrasi sekolah dengan GoPay dan juga uang elektronik lain. Langkah ini merupakan komitmen kami mendukung Bank Indonesia untuk memperluas penerapan QRIS," ujarnya lewat keterangan tertulis.

GoPay sendiri saat ini telah bekerja sama dengan lebih dari 420.000 rekan usaha di seluruh Indonesia, sebanyak 90% di antaranya adalah UMKM yang termasuk pedagang kaki lima, kantin, dan warung kelontong.

Selain itu, GoPay juga dapat digunakan di 390 kota di Indonesia, bahkan ada di kota-kota yang GoJek belum beroperasi. Pada 2018, GoPay juga telah bekerjasama dengan puluhan kantin SMK di Jakarta, puskesmas, layanan transportasi publik dan institusi lain dalam memfasilitasi pembayaran non-tunai.

Susul Gopay, Ovo Siap Sedia Fitur Bayar SPP


PT Visionet Internasional (Ovo) mengatakan siap mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menjadi alat pembayaran uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan).

"Tentu Ovo senang sekali dan siap mendukung program Mendikbud Nadiem, bagaimana Ovo bersama pemain penyedia uang elektronik lain bisa menunjang program digitalisasi sekolah khususnya uang SPP," kata Presiden Direktur Ovo Karaniya Dharmasaputra, di Jakarta, Rabu (19/2).

Lebih lanjut kata Karaniya, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait rencana Ovo itu.
Lihat juga: Nadiem, Jokowi dan 'Abuse of Power' Bayar SPP Pakai Gopay

"Kami sudah mengirimkan surat ke Pak Menteri, mudah-mudahan bisa diterima dan kami siap. Jadi sekali lagi, prinsipnya kami siap mendukung program dari Pak Nadiem di sektor pendidikan," pungkasnya.

Sebelumnya, layanan unggulan perusahaan ride-hailing Gojek yakni Gopay dapat digunakan untuk membayar SPP melalui fitur GoBills.

Saat Nadiem diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, banyak warganet yang bergurau kalau bakal ada fitur bayar uang sekolah di Gopay. Ternyata, fitur tersebut menjadi kenyataan pekan lalu.

Di satu sisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut kerjasama pembayaran SPP tidak hanya lewat Gojek saja.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Ade Erlangga menyebut mereka terbuka bagi perusahaan fintech lain yang ingin terlibat di bisnis pembayaran SPP sekolah secara digital.

Selain Ovo, LinkAja dan Dana juga mengaku sedang menggodok fitur serupa. Chief Communications Officer Dana, Chrisma Albandjar menjelaskan saat ini pihaknya sedang mengembangkan fitur & kapabilitas untuk kebutuhan SPP di universitas.

Sementara Head Corcomm LinkAja, Putri Dianita Ruswaldi menjelaskan LinkAja juga masih dalam tahap penjajakan dengan sekolah maupun universitas. LinkAja telah bisa digunakan oleh mahasiswa di 25 universitas sebagai sarana pembayaran di kantin.



~CNN Indonesia

Ya kayaknya si untuk kemudian hari semuanya serba digital dengan alasan ga repot.

oooiiii,canggih sekarang ya,dulu ane kalo bayar spp sering telat,pake katu doang,sekarang udah bisa online...