KLB Partai Demokrat di Deli Serdang

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus HM Darmizal MS mengatakan Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat akan segera berlangsung hari ini, Jumat, 5 Maret 2021. Darmizal pun menjelaskan sebagian besar Ketua DPD dan Ketua DPC sudah menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam KLB itu.

"Pendiri Partai, Ketua DPD dan DPC, Pimpinan Organisasi Sayap, seperti AMD, KMD, BMD dan GMD beserta pengurus di seluruh tanah air, sudah konfirmasi datang (ke KLB)," katanya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 4 Maret 2021.

KLB ini rencananya akan digelar di sebuah resort yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Beberapa mantan kader Partai juga sudah mendarat di Bandara Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis, 4 Maret 2021 malam.

Salah satunya adalah Jhoni Allen Marbun (JAM). "Ada Max Sopacua, Darmizal, ada juga orang sekretariat,” katanya saat ditanya siapa saja yang tiba bersama rombongannya.

Tempo memperoleh foto persiapan ruangan KLB. Dari foto itu, nampak beberapa pekerja sedang menyiapkan ruangan kongres.


Baner yang terpasang dalam foto ini bertuliskan, "Kongres Luar Biasa Partai Demokrat." Kursi-kursi juga sudah tertata rapih di ruangan kongres itu.

Darmizal mengatakan KLB Demokrat adalah jalan dan kesempatan terbaik bagi semua kader untuk menyelamatkan partai. Menurut dia, ini adalah warisan terbaik yang bisa dilakukan untuk kembali membesarkan Demokrat.

.

Re: Beredar Foto Persiapan KLB Demokrat yang Digelar di Deli Serdang

7 Hal tentang Sosok Moeldoko, Ketum Demokrat Versi KLB


KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kembali menjadi perbincangan setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Penetapan itu digelar melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengatasnamakan Partai Demokrat, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Adapun selama ini Partai Demokrat dipimpin oleh Agus Harimuri Yudhoyono (AHY), anak sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Simpang siur kabar kudeta kepemimpinan AHY telah berlangsung selama sebulan terakhir. Sampai akhirnya KLB berlangsung dan nama Moeldoko jadi perbincangan publik.

Lantas, bagaimana sepak terjang Moeldoko di dunia militer dan politik selama ini? Berikut 7 hal yang perlu kita ketahui dari sosok Moeldoko.

1. Lahir dari keluarga pas-pasan

Laki-laki yang berasal dari Kediri, Jawa Timur ini lahir pada 8 Juli 1957.

Melansir Kompaspedia, Moeldoko adalah anak bungsu dari 12 bersaudara. Ayahnya bernama Moestaman dan ibunya bernama Masfuah.

Semasa muda, Moeldoko hidup serba pas-pasan, karena pendapatan orang tuanya yang tidak menentu.

Sang ayah bekerja sebagai pedagang palawija dan perangkat keamanan di desanya, sedangkan ibunya mengurusi rumah.

Di usia muda, Moeldoko membantu menyokong kebutuhan keluarga dengan bekerja mengangkut batu dan pasir dari kali setiap pulang sekolah.

Ia kemudian pergi ke Jombang untuk menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Pertanian (SMPP) Jombang.

Setelah lulus, Moeldoko melanjutkan pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) di Magelang.

Pada usia 24 tahun, ia berhasil menyelesaikan pendidikan militer. Tak sekadar lulus, pada 1981 Moeldoko tercatat sebagai lulusan terbaik dan mendapatkan Bintang Adimakayasa.

2. Karier militer melesat

Moeldoko dikenal karena perannya di TNI Angkatan Darat.

Ia mengawali karier sebagai Komandan Peleton di Yonif Linud 700 Kodam VII/Wirabuana pada 1981.

Jabatannya terus melesat dengan singkat, sampai pada 1984, Moeldoko terlibat dalam Operasi Seroja Timor-Timur dan Konga Garuda XI/A pada 1995.

Ia juga pernah mendapat penugasan di berbagai negara seperti Singapura, Jepang, Irak-Kuwait, Amerika Serikat, dan Kanada.

Selanjutnya, pada 2011 Moeldoko dipromosikan di luar kesatuan Angkatan Darat dengan menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Pangkatnya naik jadi bintang tiga atau Letnan Jenderal pada Agustus 2011.

3. Sempat harmonis dengan SBY

Selang tiga tahun bertugas di Lemhanas, pada 2013 Moeldoko kembali ke kesatuan Angkatan Darat dengan menjabat Wakil Kepala Staf TNI AD mendampingi adik ipar SBY, Jenderal Pramono Eddie Wibowo.

Hanya berselang beberapa bulan, Moeldoko diangkat menjadi Kepala Staf TNI AD (KSAD). Ia dilantik pada 22 Mei 2013.

Selang sekitar dia bulan, nama Moeldoko diusulkan SBY sebagai calon Panglima TNI ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono yang akan pensiun.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, dari Bermasalah sejak Era SBY hingga Bungkamnya Erick Thohir

Moeldoko resmi dilantik oleh Presiden SBY di Istana Negara pada 30 Agustus 2013 dan tercatat sebagai Panglima TNI terakhir yang ditunjuk SBY.

Ini jadi penanda puncak kariernya di dunia militer yang ia geluti selama 32 tahun.

Jabatan itu pun membuat hubungan Moeldoko dengan SBY kian harmonis. Bahkan Moeldoko pernah mengusulkan SBY mendapatkan anugerah Jenderal Besar TNI.

4. Mendapat gelar doktor

Di pergulatannya di dunia militer, Moeldoko menyempatkan diri untuk meningkatkan jenjang pendidikkannya.

Ia menempuh pendidikan di Universitas Terbuka, kemudian lulus pada 2001.

Selanjutnya, ia mengambil jenjang pendidikan magister di Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia pada 2005.

Tak cukup dengan magister, Moeldoko mengambil program pendidikan doktoral atau S3 di FISIP Universitas Indonesia.

Dilansir dari Antara, 15 Januari 2014, Moeldoko mendapat gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul "Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan).

5. Kekayaan mencapai Rp 49 miliar

Berdasarkan situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) acch.kpk.go.id, Moeldoko terakhir menunjukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2018.

Total kekayaan Moeldoko mencapai Rp 49,5 miliar.

Adapun harta terbesarnya Moeldoko berupa tanah dan bangunan dengan nilai total Rp 30,25 miliar. Ia memiliki 11 bidang tanah tersebar di Bogor, Jakarta Timur, Pasuruan, dan Surabaya.

KPK juga mencatat mobil pribadi Moeldoko Toyota Camry tahun 2012 memiliki nilai Rp 240 juta. Sedangkan harta berbentuk kas dan setara kas totalnya mencapai Rp 13,2 miliar.

Kekayaannya meningkat dibandingkankan saat menjabat Kepala Staf TNI AD.

Pada 16 Agustus 2013, Moeldoko tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp 28,7 miliar saat masih menjabat di dunia militer.

6. Jam tangan Rp 1 miliar

Nama Moeldoko sempat mencuat karena ia memiliki jam tangan mahal dan sempat disorot sejumlah media di Singapura pada 2014.

Seperti diberitakan Kompas.com, 23 April 2014, Moeldoko memiliki jam tangan tipe Richard Mille RM 011 Felipe Massa Flyback Chronograph "Black Kite".

Jam tangan ini langka dan sangat mahal, dengan harga di atas 100.00 dollar AS atau setara Rp 1 miliar.

Sebenarnya ulasan mengenai jam tangannya sudah muncul sejak 16 April 2014 di situs Singapura yang khusus membahas seputar jam tangan, www.themillenary.com.

Namun, sorotan terhadap jam tangan Moeldoko baru ramai setelah tulisan tersebut dikutip situs lainnya, www.mothership.sq. Tulisan ini juga menyorot gaya hidup Moeldoko.

Tulisan ini dikaitkan dengan kontroversi penamaan kapal perang KRI Usman Harun yang diprotes Pemerintah Singapura.

Sebagai informasi, Usman dan Harun adalah dua prajurit Korps Komando Operasi (KKO) TNI AL yang dihukum mati karena melakukan pengeboman di Gedung MacDonald House di Orchard Road pada 1965 saat ada kebijakan Dwikora yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno.

7. Terjun di dunia politik

Setelah pensiun dari militer, Moeldoko pun terjun ke politik praktis. Ia masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura yang dipimpin oleh Oesman Sapta Odang (OSO) pada 2016.

Akan tetapi, pada 2018 Moeldoko mengundurkan diri dari partai tersebut.

Moeldoko juga aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dengan menjadi Ketua Umum untuk periode kepemimpinan 2017-2020. Ia kembali menjabat untuk periode 2020-2025.

Ia dipercaya menjadi Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka (IKA UT) periode 2019-2024.

Karier politiknya memuncak pada 17 Januari 2018, saat dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Teten Masduki.

Di periode kedua pemerintahan Jokowi, Moeldoko kembali dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Kini, Moeldoko kembali berkarier di politik praktis dengan menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat.

Namanya jadi ramai diperbincangkan karena menjad kubu kontra AHY, anak dari mantan presiden yang dulu pernah membantunya menduduki posisi tertinggi di TNI.

.

Dua Kubu Partai Demokrat Kemungkinan Bertemu di Kemenkum HAM Hari Ini


JAKARTA, iNews.id - Dua kubu Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, dijadwalkan mendatangi kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Senin (8/3/2021).

Tujuan kedatangan mereka untuk membuktikan legalitas kepengurusan masing-masing.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, kedatangannya untuk membuktikan penyelenggaraan KLB di Deli Serdang tidak berlandaskan hukum.

Kunjungan ke Kemenkumham, lanjut dia, akan dipimpin langsung Ketua Umum AHY serta diikuti perwakilan Majelis Tinggi Partai, pengurus DPP, hingga ketua DPD Demokrat se-Indonesia.

"Kita besok (hari ini) akan menyampaikan bagaimana sikap Partai Demokrat menghadapi KLB abal-abal ini dengan segala bukti yang kita miliki dari sisi legalitas, sesuai AD/ART, ingin menunjukkan pada Kemenkum HAM apa yang menamakan dirinya KLB adalah abal-abal dan itu tidak sah dan di luar konstitusi AD/ART," kata Syarief, di Jakarta, Minggu (7/3/2021) malam.

Menurut Syarief, KLB Deli Serdang yang menobatkan Moeldoko sebagai ketua umum merupakan bentuk pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Demokrat kubu AHY akan menyampaikan bukti-buktinya ke Kemenkum HAM.

Rombongan Partai Demokrat dipimpin AHY akan berangkat bersama dari kantor pusat sekitar pukul 08.30 WIB.

Dia menjamin tidak akan memantik keributan bila bertemu kubu KLB di Kemenkum HAM.

"Mudah-mudahan kami sih Partai Demokrat, faksi kitakan berpolitik santun. Kita tidak suka arogan, kita tidak suka terjadi kekerasan, kita tidak suka itu. Kita berpolitik santun, saya pikir itu," ujarnya.

Sementara itu penggagas KLB Deli Serdang Hencky Luntungan mengatakan kubunya juga akan ke Kemenkum HAM hari ini untuk melaporkan hasil pertemuan.

"Iya, pasti didaftarkan. Besok (hari ini)," kata Hencky.

.

kalau yang menang Demokrat Versi KLB, gimana dengan SBY & Agus ya?

sebelumnya pernah ada dualisme partai apa aja?

agungsuhada said:

kalau yang menang Demokrat Versi KLB, gimana dengan SBY & Agus ya?

sebelumnya pernah ada dualisme partai apa aja?

Click to expand...

bagi yang setuju KLB Deli Serdang, mengatakan jika yang mengajari rebut-merebut partai adalah SBY juga, yaitu saat PKB direbut sama Muhaimin Iskandar (ponakan Gusdur) dari Gusdur

Jika menang Demokrat versi KLB sangat dimungkinkan Moeldoko menyalonkan diri jadi capres 2024. Sementara SBY dan AHY akan tetap menjadi Demokrat dengan loyalitasnya

Pengakuan Peserta KLB Demokrat, Dijanjikan Rp100 juta Cuma Dapat Rp10 juta


Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menampilkan testimoni peserta kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara pada Jumat (5/3/2021).

Peserta KLB Demokrat mengaku diimingi uang Rp100 juta untuk hadir, tapi ternyata hanya mendapat Rp10 juta.

Wakil Ketua DPC Koto Kotamobagu Gerald Piter Runtuthomas mengklaim ikut sebagai salah satu peserta KLB Demokrat setelah diimingi uang mencapai Rp100 juta. Setelah dua kali ajakan, dia akhirnya menuju ke Sumatra Utara tanpa izin Ketua DPC Kotamobagu Ishak.

Kendati pergi ke KLB, Gerald mengaku telah menyampaikan kepada Vecky Lumentut, sosok yang mengajak Gerald bahwa dirinya tidak memiliki hak suara. Akan tetapi Vecky disebut tetap memintanya ikut. Vecky diketahui telah dipecat partai itu sejak 2018.

Dari penuturannya, Vecky mengiming-iming uang total Rp100 juta jika dirinya hadir pada KLB tersebut. Saat hadir di KLB, imbuhnya, akan diberikan 25 persen lebih dulu yaitu Rp25 juta, kemudian sisanya akan diberikan usai KLB yaitu Rp75 juta.

“Total kita dapat uang 10 juta,” ujarnya dalam konferensi pers Partai Demokrat, Senin (8/2/2021).

Dia menjelaskan, usai KLB mereka hanya mendapatkan uang Rp5 juta dari panitia. Setelah mengetahui kenyataannya, para peserta memberontak. Akhirnya, eks kader Demokrat M. Nazaruddin menambah pemberian Rp5 juta sehingga menjadi Rp10 juta.

Sementara itu, Ketua Umum Demokrat AHY menuturkan bahwa pernyataan itu cukup mudah dimengerti dan faktual. Dia mengaku sulit berkata-kata setelah mendengar langsung pernyataan tersebut.

“Tetapi sekali lagi testimoni semacam ini semakin meyakinkan kita semua bahwa apa yang sedang kita lakukan ini adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan,” katanya.

Menurut AHY banyak kader yang menjadi korban dan merasa bersalah kepada kader lainnya. Dia menyebut di satu sisi kader berat untuk berangkat ke Deli Serdang, di sisi lain mereka dimungkinkan tengah memiliki kebutuhan finansial sehingga mengikuti KLB itu.


.

Rumah Moeldoko Jadi Kantor Demokrat Hasil KLB


SEJUMLAH pengurus Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, menggelar jumpa pers perdana di kediaman ketua umum terpilih, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Jakarta, Kamis.

Namun, Moeldoko, yang terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025 lewat KLB di Sibolangit minggu lalu (5/3) tidak ikut hadir dalam sesi jumpa pers tersebut.

Walaupun demikian, salah satu perintis KLB, Darmizal mengatakan kantor pusat kubu Moeldoko nantinya akan bertempat di Jalan Pemuda Nomor 712 Rawamangun, Jakarta Timur. Keterangan itu mengklarifikasi berbagai pemberitaan yang menyebut kediaman pribadi Moeldoko akan jadi markas sementara pengurus Demokrat versi KLB.

"Hari ini kita konferensi pers di tempat ini. Tempat ini adalah kediaman pribadi Ketua Umum Partai Demokrat Jenderal TNI (Purn) Dr H Moeldoko. Kami diberikan kesempatan memakai tempat ini pada hari ini saja karena kebetulan ibu (istri Moeldoko) dan keluarga lainnya sedang berada di luar kota sehingga kegiatan kita pada hari ini tidak mengganggu keluarga beliau yang ada di rumah," kata Darmizal saat memberi pengantar pada sesi jumpa pers.

Dalam kesempatan itu, ia menerangkan markas Partai Demokrat versi KLB yang bertempat di Jalan Pemuda merupakan tempat bersejarah bagi perjalanan partai.

"Tempat itu dipinjamkan oleh Bapak Jhoni Allen Marbun yang hari ini jadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat," kata Darmizal.

Saat ditanya mengenai keberadaan Moeldoko, Darmizal tidak berkenan menjawab.

"Saya tidak bertemu beliau dan tidak bertanya karena ini hari libur. Yang saya sepakati, boleh gak kami pinjam (rumah, red) karena di rumah tidak ada orang," kata dia menerangkan.

Menurut dia, ketidakhadiran Moeldoko pada acara jumpa pers dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Demokrat versi KLB tidak jadi sebuah masalah.

"Di sini (kepengurusan Demokrat versi KLB, red) super team. Di sini, kolektif kolegial. Kalau tidak ada ketua umum, ada wakil ketua umum, sekretaris jenderal," kata Darmizal.

Sejak terpilih sebagai ketua umum pada kongres luar biasa minggu lalu, Moeldoko jarang terlihat tampil bersama pengurus partai lainnya pada acara-acara jumpa pers.

Dalam sesi jumpa pers itu, beberapa pengurus Demokrat versi KLB yang hadir, di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Jhoni Allen Marbun, politisi Max Sopacua, Razman Nasution, dan beberapa pengurus partai dari daerah, di antaranya Papua Barat.

Sesi jumpa pers di kediaman Moeldoko hari ini kembali membahas beberapa isu, di antaranya mengenai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat versi AHY yang diyakini melanggar Undang-Undang Partai Politik, latar belakang KLB di Sibolangit, serta isu-isu terkait lainnya. (OL-4)

wkwkwk satu aja korup nya bukan main

Bambang Widjojanto: Kisruh Demokrat Brutalitas Demokrasi di Era Jokowi


Eks Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) resmi ditunjuk Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi kuasa hukum partainya. Bersama sejumlah pengurus Partai Demokrat, Bambang melayangkan gugatan terhadap 10 orang kubu Moeldoko ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini.

Di sela mengantar berkas gugatan, Bambang menyinggung kepemimpinan Jokowi dan kisruh Demokrat.

"Ini brutalitas, brutalitas demokratik terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi, mudah-mudahan ini bisa diatasi," kata Bambang, di PN Jakpus, Jumat (12/3).

Menurut dia, persoalan Partai Demokrat tidak main-main. Sebab, kalau orang-orang seperti para penggagas KLB Sumut difasilitasi dan diberi tempat, maka partai mana saja bisa dengan mudah dihancurkan.

Bambang menilai, hal itu bukan hanya mengancam partai, tapi seluruh sendi kehidupan di masyarakat, bangsa, bahkan negara.

"Jadi ini bukan persoalan main-main apalagi kemudian ada representasi Pak Moeldoko yang posisinya itu sangat strategis sebagai KSP, simbol negara ada di situ," papar dia.

Atas dasar itu, Bambang menuturkan Demokrat ingin menggunakan hukum dan memuliakan hukum melalui pengadilan. Ia berharap hukum berpihak dan berpijak pada kepentingan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia.

"Kalau segelintir orang yang sudah dipecat sebagian besarnya bisa melakukan tindakan seperti ini, ini yang diserang sebenarnya negara, kekuasaan dan pemerintahan yang sah. bukan sekadar Partai Demokrat," ujarnya.

Lantas, mengapa Bambang menerima permintaan AHY menjadi kuasa hukum?

"Kalau hak parpol yang diakui secara sah saja bisa diobok-obok kayak begini maka kemudian sebenarnya negara kita itu sedang terancam," urai Bambang.

"Dalam suatu diskusi apakah ini awal dari sebuah akhir? Kan mengerikan kalau itu awal dari sebuah akhir. Jadi, itu sebabnya saya merasa terhormat dipercaya untuk menangani kasus ini karena menurut saya ini kasus yang sangat fundamental sekali," tutup dia.

Sejumlah kader Demokrat seperti Jhoni Alen Marbun, Marzuki Alie sebelumnya sudah menggugat AHY dan DPP Demokrat ke Pengadilan Negeri. Mereka tak terima pemecatan sepihak yang dilakukan AHY.