Pilpres 2024

Daftar 17 Partai Peserta Pemilu 2024 Beserta Nomor Urutnya

Jakarta - Daftar partai peserta Pemilu 2024 secara resmi telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPI) RI pada Rabu (14/12/2022). Ada sebanyak 17 partai politik (parpol) yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Lantas apa saja daftar 17 parpol peserta Pemilu 2024 yang telah ditetapkan KPU tersebut? Simak informasi daftar partai beserta nomor urutnya berikut ini.

Daftar 17 Partai Peserta Pemilu 2024 dan Nomor Urutnya
KPU RI telah mengumumkan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 berdasarkan pengundian dalam rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).

Sebanyak 17 parpol dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual sebagai peserta Pemilu 2024. "Menetapkan 17 partai politik memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Di antara 17 parpol yang lolos itu terdiri dari 9 partai parlemen dan 8 partai non parlemen. Sementara itu, terdapat satu parpol yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 yakni Partai Ummat.

Berikut ini daftar lengkap 17 partai politik peserta Pemilu 2024 dengan nomor urutnya:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Seputar Regulasi Pemilu 2024 dalam Perppu Pemilu Terbaru
Terkait regulasi Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terbaru. Aturan itu termuat dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Berikut 6 hal baru dalam Perppu Pemilu terbaru seputar Pemilu 2024:

1. Jumlah Anggota DPR Menjadi 580

Poin pertama berhubungan dengan jumlah anggota DPR RI. Dalam Pasal 186 Perppu No. 1 tahun 2022 tercantum bahwa ada tambahan anggota DPR menjadi 580 anggota DPR.

"Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh)," demikian isi Pasal 186 Perppu No. 1 tahun 2022 tentang Pemilu seperti dilihat detikcom.

2. Jumlah DPD RI Bertambah Jadi 152

Selain jumlah anggota DPR, anggota DPD RI juga akan bertambah. Hal itu terjadi karena bertambahnya jumlah provinsi di Indonesia dari 34 menjadi 38.

Tidak ada perubahan jumlah anggota DPD dari setiap provinsi dalam Perppu Pemilu tersebut. Artinya, setiap provinsi akan diwakili oleh empat orang anggota DPD. Ada 152 orang anggota DPD dari hasil Pemilu 2024.

3. Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2024

Perppu tersebut mengatur terkait pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu 2024. Dalam Perppu No. 1 tahun 2022, disebutkan Parpol lama akan diberikan dua pilihan terkait nomor urut untuk menggunakan nomor urut baru atau lama.

4. KPU di 4 Provinsi Baru Papua

Perppu ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Perppu tersebut menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membentuk KPU Provinsi baru di keempat DOB itu.

Keempat DOB yang dimaksud adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

5. Bawaslu di 4 Provinsi Baru Papua

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diatur dalam Perppu tersebut. Bawaslu baru harus dibentuk di 4 provinsi DOB, yaitu Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

6. Pelaksanaan Pemilu 2024 di IKN

Selanjutnya, Perppu juga membahas Pemilu di IKN. Penyelenggaraan Pemilu di IKN ternyata masih berpedoman pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. IKN masuk dalam wilayah Kalimantan Timur yang diatur dalam Pasal 568A.

Sementara itu, dalam bagian penjelasan, ditekankan bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota Negara (IKN), terhitung sejak penetapan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dengan Keputusan Presiden, wilayah kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak meliputi wilayah IKN.

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024


Tak Lolos Verifikasi Faktual Peserta Pemilu, Partai Ummat Akan Tempuh Langkah Hukum

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Ummat bakal menempuh langkah hukum lantaran menjadi satu-satunya partai yang tidak lolos dalam tahap verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pihaknya juga mengatakan akan membeberkan bukti kecurangan kepada publik.

“Bukti-bukti kesaksian tertulis maupun bukti digital telah kami miliki dan pada saatnya akan kami ekspos ke publik,” kata Amien Rais dalam konferensi pers daring hari ini Rabu, 14 Desember 2022.

Diketahui bahwa kegagalan partai besutan Amien Rais itu disebabkan karena tidak memenuhi syarat di dua provinsi yakni Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

Dalam kesempatan yang sama, Amien turut didampingi oleh Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi dan tim advokasi hukum. Ridho menegaskan akan menempuh langkah politik dan hukum untuk mengusut kejanggalan yang dialami.

“Sudah kita awali dengan menyampaikan tiga tuntutan,” kata Ridho. Adapun tuntutan yang dimaksud yakni terkait keterbukaan data yang ada di Sipol dan permohonan tuntutan terhadap DKPP agar menindaklanjuti dugaan intervensi KPU pusat terhadap daerah.

“Kita lihat berapa hari terakhir ini itu bahkan penyelenggara yang ada di daerah juga melakukan somasi,” lanjut Ridho.

Ajukan keberatan

Sementara itu kuasa hukum Partai Ummat Denny Indrayana, menegaskan bahwa dalam tiga hari ke depan, pihaknya akan menyampaikan keberatan tersebut kepada Bawaslu.

“Tentu disertai dengan dokumen-dokumen, bukti-bukti, kesaksian-kesaksian yang kami miliki untuk menguatkan bahwa sebenarnya Partai Ummat layak untuk dijadikan peserta Pemilu 2024. Silakan nanti publik melihat bagaimana proses ini,” kata Denny selaku Ketua Kuasa Hukum Partai Ummat.

Lebih lanjut, pihaknya juga akan membawa dan membatalkan surat keputusan KPU Nomor 18 Tahun 2022 yang baru diterima hari ini kepada Bawaslu.

ALFITRIA NEFI PRATIWI

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024

[ame="https://www.youtube.com/watch?v=cLTBfQHHHCc"]Resmi! 17 Partai Politik Lolos sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 - YouTube[/ame]

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024


Siswono Yudo Husodo Mundur dari Jabatan Dewan Pertimbangan NasDem

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate membenarkan kabar Siswono Yudo Husodo mundur dari Dewan Pertimbangan NasDem.

Menurutnya, Siswono mengajukan pengunduran diri tak lama setelah selesai Pemilu 2019. Johnny menyebut alasan pengunduran diri adalah faktor usia dan kesibukan pribadi Siswono.

"Saya lakukan konfirmasi kepada Pak Siswono, maka dapat disampaikan bahwa beliau telah mengajukan surat secara tertulis kepada Ketua Umum terkait pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua Wantim NasDem mengingat usia dan kesibukan pribadi," kata dia pada wartawan, Selasa (27/12/2022).

Menurut Johnny, mulanya pengunduran diri disampaikan Siswono disampaikan secara lisan. Sementara penguduran diri tertulis disampaikan jauh sebelum NasDem umumkan capres.

Oleh karena itu ia menyebut pengunduran diri Siswono tidak terkait dengan dukungan Capres 2024.

"Jauh sebelum proses pemilu 2024 dimulai dan memang sama sekali tidak terkait dengan pemilu dan dukungan pada bacapres atau capres pada Pilpres 2024. Surat pengunduran diri secara tertulis juga disampaikan jauh sebelum proses pemilu baik pilpres maupun pileg 2024," jelas Johnny.

Pria yang duduk sebagai Menkominfo itu memastikan Siswono hanya mundur dari wantim, namun masih menjadi anggota NasDem.

"Pengunduran diri hanya terkait dalam jabatannya sebagai Ketua Wantim dan tetap memegang keanggotaan NasDem,"kata Johnny.

Ucapkan Terima Kasih

Selain itu, Johnny juga menyampaikan terima kasih pada Siswono atas kontribusnya kepada NasDem dan masyarakat.

"Kami berterima kasih kepada Pak Sis yang selama ini telah memberikan pendapat, saran dan pertimbangan demi kemajuan partai NasDem," pungkasnya.

.

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024


Respons Prabowo Dengar Kabar Sandiaga Bakal Pindah ke PPP


Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto hanya melemparkan senyum ketika mendengar kabar Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno pindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Wakil Ketua DPR RI itu telah bertemu dengan Prabowo menyampaikan kabar rencana kepindahan Sandiaga.

"Kemarin saya ketemu Pak Prabowo. Pak Prabowo kebetulan diceritakan soal berita ini. Tidak ada komentar apa-apa saja kecuali senyum-senyum saja pak Prabowo," ujar Dasco di Gedung DPR, Kamis (29/12/2022).

Namun, Dasco tidak membahas lebih lanjut dengan Prabowo soal kepindahan Sandiaga. Karena Prabowo tidak menanggapi lebih lanjut.

"Ya sudah karena tidak ada pembahasan lebih lanjut ya sudah kita enggak bahas," katanya.

Dasco tidak memaknai senyuman Prabowo sebagai sikap legowo kehilangan bekas pasangannya di Pilpres 2019 lalu. Dia mengaku tidak menanyakan Prabowo lebih lanjut arti senyuman tersebut.

"Saya enggak tahu arti senyum-senyumnya apa, saya kan enggak tanya," ujarnya.

Beralih Jadi Kader PPP

Sebelumnya, Dasco mengungkap, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno sebentar lagi akan menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dasco mendengar kabar tersebut dari rekan-rekan dari Fraksi PPP DPR RI.

"Saya sudah mendengar kabar dari teman-teman fraksi PPP bahwa pak Sandi itu sebentar lagi sudah resmi menjadi anggota PPP," ujar Dasco di DPR RI, Rabu, 28 Desember 2022.

Namun, saat ini Gerindra belum menerima secara resmi pengunduran diri dari Sandiaga. Dasco bilang, kabar kepindahan Sandi ke PPP itu baru sebatas informasi yang disampaikan anggota DPR PPP.

"Saya baru dengar dari teman-teman fraksi PPP. Jadi silahkan ditanyakan ke yang bersangkutan, dan ditanyakan ke PPP," kata wakil ketua DPR RI ini.

.

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024

[ame="https://www.youtube.com/watch?v=WTkc0vKpHnk"][FULL] Pidato Amien Rais Usai Partai Ummat Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024 - YouTube[/ame]

KOMPAS.com - Partai Ummat dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengungkapkan kebahagiaannya setelah partainya dinyatakan lolos ke Pemilu 2024. Namun, ia berharap Pemilu 2024 tidak ditunda maupun dibatalkan.

"Mudah-mudahan, ini messages saya kepada Presiden Jokowi. Mudah-mudahan Pemilu 2024 jangan sampai pernah ditunda atau diundur," ucap Amien Rais di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (29/12/2022).

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024

[ame="https://www.youtube.com/watch?v=n5LDHamRhms"]Siapa Untung Pemilu Sistem Proporsional Tertutup? | Political Show (Full) - YouTube[/ame]

Ketua KPU RI melontarkan pernyataan yang mengejutkan di penghujung tahun 2022, bahwa kemungkinan sistem proporsional tertutup diterapkan pada pemilu 2024. Sambil mewanti-wanti agar para kandidat jangan buru-buru untuk pasang iklan dan baliho, siapa tahu Pemilu 2024 mencoblos partai bukan Calon Legislatif.

Sontak saja pimpinan lembaga penyelenggara pemilu itu dikritik. Ketua KPU offside, mengomentari yang bukan kewenangannya. KPU seharusnya fokus saja pada aturan yang berlaku dan jangan tergoda kepentingan politik parpol tertentu. Siapa Untung Sistem Proporsional Tertutup? Rivana Pratiwi membahasnya secara mendalam dengan narasumber Sururudin selaku Kuasa Hukum Pemohon, Andreas Hugo Pareira selaku Politisi PDI Perjuangan, Willy Aditya selaku Wasekjen Partai Nasdem, serta Feri Amsari selaku Pakar Hukum Tata Negara dan bergabung secara virtual BEM Universitas Andalas Padang dalam program Political Show.

.

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024


Sistem Proporsional Terbuka di Pemilu Picu Politik Uang

Liputan6.com, Jakarta Perdebatan penerapan sistem proporsional terbuka dan tertutup mewarnai jelang Pemilu 2024, menyusul sejumlah pihak ada yang menggugat agar pesta demokrasi nanti hanya memilih partai tak calon legislatifnya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN) Oce Madril menilai, konstitusi sebenarnya tidak mengatur mengenai sistem pemilu apa yang harus diterapkan.

"Jadi pilihan sistem pemilu, apakah proporsional terbuka atau tertutup merupakan kebijakan hukum terbuka. Kedua sistem itu pun pernah diterapkan di Indonesia," kata dia, Rabu (4/1/2023).

Meski demikian, OCe mengingatkan ada implikasi dari setiap pilihan sistem pemilu tersebut. Misalnya, sistem proporsional terbuka dengan mencoblos caleg menitikberatkan pada individu, sehingga setiap caleg berlomba-lomba untuk dapat terpilih dan mengeluarkan biaya banyak.

Hal ini menyebabkan politik berbiaya sangat tinggi. Banyak riset telah dilakukan yang menyimpulkan rata-rata pengeluaran caleg DPR mencapai angka Rp 4 miliar dan bahkan ada yang menghabiskan sampai Rp 20 miliar. Di tingkat DPRD biayanya juga tinggi hanya untuk berebut satu kursi.

Oce Madril menambahkan biaya tinggi yang harus dikeluarkan caleg tersebut untuk membiayai berbagai kebutuhan kampanye agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya.

Para caleg akan bertarung dengan caleg dari partai lain dan bahkan akan gontok-gontokan dengan caleg dalam satu partai. Selain berbiaya tinggi, juga memicu konflik.

“Oleh karena orientasinya adalah meraih suara sebanyak-banyaknya, maka berbagai intrik dilakukan termasuk melakukan praktik politik uang. Maka banyak riset menyatakan bahwa politik uang di Indonesia sangatlah tinggi,” jelas Oce.

Memicu Korupsi

Pemilu yang berbiaya mahal berkorelasi dengan tingginya tingkat korupsi di sebuah negara.

Rumusnya sederhana, karena modal yang harus dikeluarkan caleg sangat mahal, maka ketika terpilih rentan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal biaya pemilu dan menyiapkan modal baru agar dapat terpilih di pemilu berikutnya.

Persoalan turunan yang ditimbulkan oleh sistem pemilu berbiaya mahal ini telah dirasakan selama ini dan hingga saat ini, persoalannya semakin akut, korupsi politik, dan politik uang semakin merongrong institusi demokrasi.

“Sementara sistem proporsional tertutup menyisakan masalah demokratisasi di tingkat partai, khususnya berkaitan dengan rekrutmen politik," kata Oce.

"Oleh karena itu, apabila nanti Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sistem proporsional tertutup (mencoblos partai) kembali diterapkan, maka partai-partai harus memberikan jaminan bahwa rekrutmen caleg dilakukan berdasarkan merit system dengan mengajukan kader-kader berkualitas, tidak hanya berdasarkan popularitas semata,” tutupny

.

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024


8 Ketua Umum Parpol Parlemen Bertemu, Kompak Tolak Proporsional Tertutup Pemilu 2024


Liputan6.com, Jakarta - Delapan Ketua Umum dan pimpinan Partai politik parlemen berkumpul hari, Minggu (8/1/2023) untuk menyatakan sikap menolak sistem Proporsional Tertutup. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menyatakan yang sistem pemilu merupakan ranah Parpol, bukan MK apalagi KPU.

“Salah satu yang ingin dibicarakan, satu soal masalahnya pernyataan Ketua KPU tentang proporsional terbuka. Itu menjadi point yang akan kita diskusikan supaya ada pemahaman sama. Harusnya seperti itu. Karena itu memang domain parpol yang pembuat UU itu bukan domain MK mestinya, harusnya,” kata Ahmad Ali di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/1/2023).

Ali menyatakan pernyataan sikap parpol hari ini tak perlu melaporkannya ke Presiden Jokowi, sebab hal itu adalah sikap internal masing-masing Parpol.

“Pak Jokowi pastinya memahami semua pertemuan partai hari ini menyangkut kepentingan parpol itu sendiri. Jadi ya ini menyangkut internal parpol masing-masing, kepentingan partai secara ke depannya,” pungkasnya.

Pantauan Liputan6.com, nampak hadir pada pertemuan ini Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen NasDem Jhonny Plate dan Wakil Ketua Umum PPP Amin Uskara. Namun, perwakilan Gerindra belum nampak dalam pertemuan awal.

Sebelumnya, 8 dari 9 fraksi DPR yang terdiri dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan pernyataan sikap menolak sistem Proporsional Tertutup.

Perwakilan delapan fraksi menandatangai pernyataan sikap pada 2 Januari 2023. Sikap pertama 8 fraksi adalah akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju.

MK Diminta Konsisten

Kedua, meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU No.7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia.

“Ketiga, Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat Undang-Undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kutipan pernyataan sikap 8 fraksi.

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024


Mahfud Md Sebut Pilpres 2024 Masih Akan Diwarnai Kecurangan, tapi Bukan dari Pemerintah


Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyebut, pasti akan ada pihak yang menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) curang pada pemilu 2024. Menurutnya, kecurangan itu terjadi di bawah.

"Coba ini saya berbicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan, padahal itu curangnya di bawah," kata Mahfud saat sambutan virtual di acara Dies Natalis Universitas Paramadina, Selasa (10/1/2022).

Mahfud menambahkan, kecurangan juga pasti terjadi dalam pemilihan presiden. Menurut, bila menunggu pemilu bersih, maka pelaksanaannya tidak akan selesai.

"Pilpres apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah bukan kontestan, bukan pemerintah, di bawah dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di pilpres itu kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10 ribu suara, terbukti, yang satunya curang juga 5 ribu suara, apakah pemilu batal? Nggak bisa, kalau menunggu pemilu bersih, pemilu nggak akan selesai," tuturnya.

Menurutnya, kecurangan pemilu masih terjadi selama era reformasi. Bedanya dengan orde baru, saat era reformasi yang curang adalah antar pemain.

"Kalau zaman Orde Baru itu curangnya, vertikal yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu. Kalau sekarang yang curang itu antarpemain, partai politik melawan partai politik, anggota parpol menggugat anggota parpol lainnya meskipun sama-sama satu partai karena dicurangi," kata Mahfud Md.

Selesaikan Secara Hukum
Mahfud mengatakan, kecurangan sekecil apapun dalam pemilu tetap harus diselesaikan secara hukum. Kecurangan itu harus dibawa ke pengadilan sesuai hukum pidana yang berlaku.

"Oleh sebab itu yang curang-curang itu diselesaikan melalui hukum pidana, sudah ada hukum pidana. Hukum tata negaranya jalan, sejauh ya sejauh kemenangan dan kekalahan itu tidak signifikan," ucapnya.

"Kalau saya bersaing, saya jadi capres, Pak Didik jadi capres, Pak Didik menang dengan 5 juta lalu saya bilang Pak Didik curang, bawa ke pengadilan terbukti 500 ribu dia curang, tetap menang dia, karena 500 ribu ini kalau diberikan ke saya tetap kalah 4 juta saya. Tapi apakah yang curang 500 ribu itu dibiarkan? Tidak. Itu ke pengadilan pidana," tuturnya.

Dia pun bercerita saat dirinya masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusional (MK). Kala itu, ada 72 anggota DPR terpilih akhirnya dibatalkan lantaran terbukti curang.

"Waktu saya jadi Ketua MK dulu 72 anggota DPR terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam pemilu tahun 1999 saya batalkan karena memang curang," ujarnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024


Jokowi Ingatkan Tak Ada Pihak Gunakan Politik Identitas: Bukan Eranya Lagi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Pemilu 2024 agar tidak lagi menggunakan politik identitas.

Menurut dia, hal itu bukanlah cara yang baik dan juga era yang tepat untuk meraih kemenangan dengan cara demikian.

Saya selalu titip jangan gunakan politik identitas. Sekarang ini bukan eranya lagi politik gontok-gontokan, sekarang ini eranya adu gagasan, kontestasi program, mengadu ide," kata Jokowi saat memberikan pidato sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Nasional Partai Bulan Bintang di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Dia mengaku setuju dengan pendapat Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan persatuan dan kesatuan ada di atas segalanya. Sehingga tidak boleh mengorbankan kepentingan bangsa juga negara.

"Saya setuju Prof Yusril, jangan mengorbankan kepentingan bangsa untuk kepentingan pribadi dan partai dan yang lainnya," wanti Jokowi.

Jokowi berharap, pemenang Pemilu 2024 bisa melahirkan sosok yang meraih hati rakyat dengan cara yang baik dan bukan dengan identitas atau gontok-gontokan.

"Mari kita bersama, kalau menang menanglah dengan intelek, dengan santun dan kalau ingin menang, menanglah dengan cara yang bersahabat," kata dia.

Masih Jadi Isu

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengatakan bahwa politik identitas merupakan salah satu isu yang harus diwaspadai oleh semua pemangku kepentingan Pemilu.

Terlebih, di tengah perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial.

"Politik identitas masih menjadi isu strategis yang harus diwaspadai oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu," kata Juri dikutip dari siaran persnya, Jumat (30/12/2022).

Dia mengingatkan bahwa identitas seseorang tidak boleh disalahgunakan dan dipakai sebagai instrumen politik kebencian yang bisa memunculkan potensi polarisasi di masyarakat. Juri menyampaikan identitas seharusnya untuk memperkuat persatuan bangsa.

"Kita perlu detailkan bahwa yang dimaksud adalah identitas yang merusak atau identitas yang dipakai untuk politik kebencian. Harusnya identitas untuk memperkuat persatuan, dan bukan untuk politik pecah belah," jelasnya.

Juri pun menyambut baik langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah melakukan analisa terhadap isu-isu strategis yang dilansir dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Salah satu isu strategis yang memiliki pengaruh kerawanan adalah potensi polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh gerakan Politik Identitas.

"Memang sekarang yang perlu diwaspadai adalah keterbelahan masyarakat yang tajam akibat politik identitas, terutama saat ini perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial sangat pesat," tutur Juri.

.

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024


Cari Penerus Presiden Jokowi, Projo Sodorkan Nama Ini untuk Maju di Pilpres 2024


Liputan6.com, Jakarta Musra (Musyawarah Rakyat) Indoensia ke VIII Pro Jokowi (Projo) di Surabaya, Jawa Timur, menghasilkan dua nama paling banyak dipilih yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, yang bakal disodorkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dua nama tersebut memang sering kali muncul pada 12 Musra sebelumnya yang sedang mencari rekomendasi Calon Presiden (Capres) untuk Pemilu 2024. Musra ini memang diinisiasi oleh para relawan Jokowi," ujar Ketua Panitia Nasional Musra, Panel Barus di Surabaya, Minggu (15/1/2023).

Selain Ganjar dan Prabowo, lanjut Barus, satu nama lagi yang bersaing dalam Musra ialah Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian yang juga Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

"Rekomendasi ada Prabowo, Ganjar dan Airlangga tiga itu bergantian," ucapnya.

Nama Ganjar, kata Barus, menjadi teratas di tiga Musra. Begitu juga Airlangga yang namanya bersaing bahkan menempel di tiga Musra. Sementara Prabowo menang dua kali di dua Musra.

Kemudian ada nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menang di Musra Pekanbaru. "Pak Jokowi menang dua kali di Musra Jawa Barat dan NTT (Nusa Tenggara Timur)," ujarnya.

Barus menyebut, khusus Musra Jatim, memang nama Ganjar kerap disebut dan diteriakan relawan. Tapi itu bukan jaminan menjadi teratas. Karena pihaknya masih akan mengumpulkan rekomendasi suara yang masuk.

Nama Cawapres

Barus menyampaikan, selain capres, Musra juga memunculkan nama Calon Wakil Presiden (Cawapres). Tiga nama yang kerap muncul antara lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Tapi saat Musra Jatim, nama Gubernur Khofifah Indar Parawansa dimunculkan.

"Target selesai sebelum 20 Maret target 80 persen sudah selesai Musra. Ujungnya akan kami sampaikan ke Jokowi saat Musra terakhir di Jakarta," ucapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) awalnya direncanakan menghadiri acara Musra (Musyawarah Rakyat) Indoensia ke VIII di Surabaya, sekitar pukul 13.00 WIB. Namum hingga acara berakhir pada pukul 15.00 WIB, Jokowi tidak nampak di acara tersebut.

.

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024

[ame="https://www.youtube.com/watch?v=IPts1jjCxWs"]Presiden Jokowi Dukung Ketum PBB Maju Pada Pilpres 2024 | Kabar Hari Ini tvOne - YouTube[/ame]

Presiden Jokowi Dukung Ketum PBB Maju Pada Pilpres 2024 | Kabar Hari Ini tvOne
Presiden RI Joko Widodo mendukung Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra untuk maju pada Pilpres 2024, baik menjadi Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di acara Rakornas dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB di el Royale Hotel, Jakarta pada 11-13 Januari 2023.

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024


Guntur Soekarnoputra Dukung Ganjar Jadi Capres

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi pernyataan Guntur Soekarnoputra yang memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan.

Puan mengatakan, siapapun termasuk pamannya itu boleh saja menyampaikan aspirasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden PDIP.

"Semua orang boleh menyatakan aspirasinya semua orang boleh punya pilihannya," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Hanya saja Puan mengingatkan, sebagai kader PDIP harus menunggu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan siapa yang akan dicalonkan sebagai capres 2024.

"Namun sebagai kader PDI Perjuangan ya kami menunggu apa yang menjadi pilihan yang akan diumumkan oleh ketua umum PDI Perjuangan siapa calon presiden atau calon wakil presiden dari PDI Perjuangan," tegasnya.

Maka, semua pihak khususnya kader PDIP diminta bersabar menunggu keputusan Megawati. Pada saatnya presiden kelima RI itu mengumumkan calon presiden dari PDIP.

"Jadi selama belum ada pengumuman dari ketua umum PDI Perjuangan kita tunggu dulu sabar siapa nanti yang akan diumumkan," ujar Puan.

Sebelumnya diberitakan, Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarnoputra, menegaskan, pilihannya kepada Ganjar Pranomo ketimbang Puan Maharani. Dia menilai, presiden RI tak harus dari trah Soekarno.

Hal tersebut diungkap Guntur alias Mas To saat wawancara khusus dengan Liputan6 di rumahnya, Senin (16/1/2023).

"Kan saya sudah bilang, yang jadi presiden atau kepala negara ini tidak harus keluarganya bung Karno saya berhak dong kalau milih Ganjar," ujar Guntur.

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024


Sekber Gerindra-PKB Diresmikan Hari ini Senin 23 Januari, Bakal Ada Kejutan Baru?

Liputan6.com, Jakarta Partai Gerindra-PKB akan meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) pada hari ini, Senin (23/1/2023). Peresmian Sekber ini merupakan bagian dari program dan komitmen bersama koalisi Gerindra-PKB.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda mengungkapkan, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pun dijadwalkan hadir dalam acara peresmian sekber Gerindra-PKB ini. Mereka diagendakan menggelar pertemuan empat mata.

“Cak Imin dan Pak Bowo memang diagendakan ngobrol empat mata di sela acara peresmian Sekber Gerindra-PKB besok (hari ini). Kami berharap pertemuan dua pimpinan partai akan memberikan hasil maju terkait kerja sama politik Gerindra-PKB dalam Pemilu 2024,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda, Minggu (22/1/2023).

Huda mengatakan kerja sama politik Gerindra dan PKB secara subtantif hampir tidak menemui kendala. Dua partai ini secara ideologis saling melengkapi, bentuk kerja sama telah disepakati dalam piagam deklarasi, hingga komunikasi intensif antardua belah pihak terus dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

“Saat ini tinggal satu kesepakatan saja yang masih belum dilakukan yakni siapa figur calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh kedua belah pihak dalam Pemilu 2024,” katanya.

Huda berharap pertemuan empat mata Cak Imin dan Prabowo akan membicarakan persoalan tersebut. Sebab dua figur itulah yang berdasarkan piagam koalisi mempunyai otoritas untuk menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Gerindra dan PKB dalam Pemilu 2024.

“Kami berharap secepatnya kedua pimpinan partai menyepakati figur capres dan cawapres Gerindra-PKB sehingga langkah-langkah pemenangan akan secepatnya bisa disusun dan dilaksanakan,” katanya.

Sampaikan Hasil Ijtima' Ulama

Selain pertemuan empat mata antara Cak Imin dan Prabowo, lanjut Huda, agenda lain yang cukup penting adalah penyampaian hasil ijtima ulama Nusantara ke pihak Gerindra. Hasil ijtima ulama nusantara ini penting karena berisi beberapa amanat para kiai terkait pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Hasil Ijtima Ulama ini penting disampaikan ke kawan-kawan Gerindra karena amanat dari kiai maupun ulama ini penting sebagai panduan dari langkah PKB dalam Pemilu 2024 khususnya untuk pemilihan presiden,” pungkasnya.

.

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024

[ame="https://www.youtube.com/watch?v=ELStXch65kU"]BREAKING NEWS - Prabowo Subianto dan Cak Imin Resmikan Sekber Gerindra-PKB - YouTube[/ame]

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra akan meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) guna pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Peresmian dilakukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Menteng, Jakarta Pusat, hari ini, Senin (23/1/2023). Adapun kedua partai politik (parpol) tersebut sudah mendeklarasikan koalisinya sejak tanggal 13 Agustus 2022.

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024


5 Fakta Terkait Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Resmikan Sekber Gerindra-PKB


Liputan6.com, Jakarta - Pada Senin 23 Januari 2023, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya meresmikan Sekretariat Bersama atau Sekber Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Selain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, sejumlah elite kedua parpol juga nampak hadir, antara lain Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, hingga Ketua DPP PKB Ida Fauziah.

"Hari ini ini kita resmi membuka Sekber Gerindra-PKB sebagai wujud pelaksanaan implementasi dari kerja sama politik yang sudah kita putuskan dan sepakati bersama beberapa bulan lalu di Sentul, Jawa Barat persisnya 13 Agustus 2022," ujar Prabowo usai menggunting pita peresmian Sekber, Senin 23 Januari 2023.

Menurut Prabowo, keberadaan Sekber adalah bukti koalisi solid dan siap menang. Prabowo optimis Sekber dan koalisi tidak hanya berisi dua parpol namun akan segera bertambah parpol lain.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, pemilihan 23 Januari 2023 sengaja dilakukan bersamaan dengan awal bulan Rajab. Sebab, kata dia, Rajab adalah bulan baik.

"Memang kita pilih hari ini 23 Januari tepatnya 1 Rajab bagi kalangan santri dan umat Islam rajab ini komentum berbenah dan persiapan membawa keberkahan menuju Ramadan. Insyaallah dengan peresmian ini kerja sama PKB dan Gerindra untuk Indonesia yang sejahtera terwujud," kata Cak Imin.

.

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024


Gerindra Sebut Deklarasi Capres Dilakukan Last Minute

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan dengan terbentuknya Sekretait Bersama (Sekber) Gerindra-PKB, maka pintu untuk partai politik lain bergabung akan semakin besar.

"Saya kira iya (peluang) semakin besar. Ada waktunya tapi tentu dengan kesepakatan bersama. Semakin banyak parpol semakin bagus,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (24/1/2023).

Fadli enggan menyebut parpol mana saja yang tengah melakukan pendekatan dengan koalisi, namun ia menyebut semakin banyak parpol akan semakin baik.

"Jelas sekarang ini ada dua parpol, tapi semakin banyak akan semakin baik,” kata dia.

Terkait Ijtima ulama, Fadli memastikan Ketum Prabowo Subianto akan mempertimbangkan nama Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Dia menyebutkan antara dua ketua umum tentu sudah ada pembicaraan siapa capres-cawapres.

"Semua masukan baik dari Ijtima ulama, kalangan buruh kalangan petani akan menjadi pertimbangan dan masukan untuk ambil keputusan. Saya kira diantar mereka sudah ada pembicaraan, tapi nanti diputuskan pada waktunya,” ujar Fadli.

Fadli menyebut nama-nama cawapres yang beredar tentu sah-sah saja, namun ia menyebut keputusan ada di tangan koalisi dalam hal ini Prabowo dan Cak Imin.

"Proses masih panjang, ini masih Januari. Kita lihat saja dulu, Yang sudah diputuskan saja dalam beberapa jam bisa berubah. Soal nama bisa macam-macam spekulasi tapi entar yang memutuskan koalisi. Tunggu di waktu yang tepat sekarang terlalu awal Belanda masih jauh,” tutur dia.

Alasan Koalisi dengan PKB

Oleh karena itu, Fadli memastikan deklarasi capres-cawapres tidak akan dalam waktu dekat, melainkan mendekati pendaftaran capres di bulan Oktober.

"Nanti kan masih bulan September, seringkali di kita itu keputusannya last minute. Tentu setiap partai politik punya strateginya mana yang harus didahulukan apakah pileg dulu atau pilpres,” kata dia.

Selain itu, Anggota Komisi I DPR RI itu juga menjelaskan alasan Gerindra mantap untuk berkoalisi dengan PKB. Salah satu alasan karena PKB punya basis massa besar di Jawa Timur.

Tentu karena sama sama partai nasionalis dan PKB lahirnya kan juga dulu dari NU dan sangat kuat di Jawa Timur. Lihat ada kesamaan figur dan kesamaan program program. Dan juga yang pertama reaching out atau yang pertama (mengajak) kerjasama duluan. Ada Law of attraction,” pungkasnya.

.

Re: 17 Partai Peserta Pemilu 2024


PKS Sambut Usulan Pembentukan Sekretariat Perubahan Pasca AHY Umumkan Demokrat Dukung Anies di Pilpres

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik usulan Partai Demokrat agar segera dibentuk Sekretariat Perubahan. Hal tersebut, dinilai sebagai bentuk sekretariat bersama calon mitra di Koalisi Perubahan.

PKS berharap dengan terbentuknya sekretariat bersama tiga partai tersebut akan semakin memperkuat soliditas Nasdem, PKS, dan Demokrat serta dapat memperlancar proses menuju deklarasi bersama Koalisi Perubahan dalam rangka mengusung Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden RI (Bacapres).

"Kami menyambut baik usulan Partai Demokrat terkait usulan pembentukan Sekretariat Perubahan sebagai bentuk persiapan menuju deklarasi bersama tiga partai. Kami berharap, hal tersebut akan semakin memperkuat soliditas dan kebersamaan serta memperkuat komitmen kerja sama koalisi antara tiga partai," ka Kholid, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/1/2023).

Kholid mengungkapkan, sebenarnya selama ini juga sudah terbentuk Tim Kecil Koalisi Perubahan yang menggodok kesepakatan-kesepakatan penting dalam Koalisi Perubahan.

"Tim kecil tersebut sudah bekerja dengan sangat baik. Kami setuju jika Tim Kecil tersebut bisa ditransformasi menjadi Sekretariat Perubahan," ujarnya.

Soal Cawapres


Mengenai Bakal Calon Wakil Presiden, PKS bersikap rasional dan adil terhadap siapa pun Bakal Calonnya yang dapat melengkapi dan membantu kemenangan Bakal Calon Presiden yang akan diusung bersama. Bagi PKS, Bakal Calon Wakil Presiden harus menjadi faktor nilai tambah kemenangan.

"Pembahasan di tim kecil sudah berjalan cukup intensif dan mendalam. Semua pertimbangan dan pandangan ketiga partai sudah dibahas bersama. Prinsipnya, PKS setuju untuk mendukung siapa pun yang terbaik yang paling besar peluangnya untuk memenangkan Pilpres," jelas Kholid.

Beri Mandat ke Majelis Syuro


Sikap resmi PKS terkait deklarasi dukungan Capres-Cawapres akan disampaikan langsung oleh pimpinan partai. Dalam konteks tersebut, Musyawarah Majelis Syuro telah memberikan mandat kepada Ketua Majelis Syuro untuk menetapkan keputusan hasil Musyawarah Majelis Syuro sebelumnya terkait penentuan pilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

"Terkait deklarasi dukungan, DPP PKS menunggu arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufrie. DPP PKS sebagai pelaksana tugas dari amanat Majelis Syuro akan taat dan patuh menjalankan keputusan Majelis Syuro," ucap Kholid.

"Oleh karena itu, kami memohon agar masyarakat, khususnya keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, untuk dapat bersabar menunggu keputusan resmi dari Pimpinan. Mohon doanya agar PKS dapat memutuskan dengan cara terbaik, waktu terbaik, dan pada pilihan yang terbaik," imbuhnya.

Sumber: Alma Fikhasari/Merdeka.com

.

PKB: NasDem Belum Punya Koalisi, Bisa Saja Gabung ke Kita dan Gerindra

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, bicara peluang NasDem bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB. Huda menilai, NasDem saat ini sama sekali belum resmi punya koalisi, sehingga potensi besar bergabung dengan Gerindra-PKB.

"Kita tahu NasDem belum bikin koalisi. Kalau belum bangun koalisi, bisa saja koalisi dengan partai yang sudah gabung koalisi termasuk dengan PKB-Gerindra," ujar Huda di Sekber Gerindra-PKB, Menteng, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Dalam pertemuan, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menyampaikan bahwa politik dinamis. NasDem masih bisa bubar atau berpisah dengan Demokrat dan PKS yang sedang dijajaki koalisi.

"Cuma menyampaikan politik kita dinamis dan peluang bergabung dan berpisah atau bubar dari konsolidasi yang sekarang ada itu sangat memungkinkan," ujar Huda.

Tidak Tawarkan Anies

Hanya saja, dalam pertemuan hari ini, NasDem belum bicara calon presiden yang akan diusung. NasDem tidak menawarkan Anies Baswedan kepada Gerindra-PKB.

"Enggak ada tadi kita enggak ada obrolan soal sosok siapapun, enggak ada," ujar Huda.