pratama_adi2001
New member
Risi terhadap Gerakan Militer Tua
Benarkah pandangan SBY melarang TNI mencoblos pada Pemilu 2009 disebabkan kekhawatiran terhadap manuver para purnawirawan?
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok menegaskan, visi Presiden SBY itu tidak didasari atas kekhawatiran bahwa para militer tua akan "bermain" bila prajurit ikut masuk ke bilik suara. Mubarok lantas mengungkapkan alasan sikap SBY itu.
Visi presiden itu, katanya, semata-mata untuk menjernihkan dua arus besar wacana politik yang berkembang di internal TNI. Saat ini, ujar guru besar UIN Syarif Hidayatullah itu, terdapat sekelompok TNI yang percaya betul terhadap urgensi pemberian hak politik TNI bagi pembangunan demokrasi bangsa. Di sisi lain, ada pula yang belum percaya karena kultur militer bangsa ini dinilai belum siap memasuki wilayah demokrasi Indonesia saat ini.
"Kekhawatiran itu besar, bisa-bisa korps TNI terseret ke dalam dunia politik," katanya kemarin.
Mubarok tidak melihat adanya ketakutan dan kekhawatiran Presiden SBY atas gerakan politik para purnawirawan TNI hingga **memutuskan** menunda pemberian hak pilih TNI pada Pemilu 2009. "Saya tidak melihat gelagat itu," ujarnya.
Meski demikian, dia tidak menampik bahwa presiden merasa risi terhadap perilaku politik para militer senior itu. "Bukan takut, tapi risi," katanya. Bagaimana tidak? Ibarat orang sekolah, ujar Mubarok, bangsa ini baru sepuluh tahun belajar menjalankan sistem pemerintahan presidensial yang sesungguhnya. "Jadi, biarkanlah pemerintah ini selesai hingga lima tahun. Jangan main potong di tengah jalan," tegasnya.
Sejarah perpolitikan bangsa ini dipandang terlalu sering mengajarkan tradisi potong jalan tersebut. "Mulai Habibie dipotong, lalu Gus Dur dipotong, sementara Megawati tidak sampai lima tahun," paparnya.
Selain itu, Mubarok juga mengakui adanya keresahan pemerintah atas sikap militer tua yang tidak setuju terhadap amandemen UUD ?45. "Alam bawah sadar mereka itu masih terfokus pada masa lalu sehingga terdapat seorang mantan militer yang menganggap SBY telah berkhianat karena menyetujui upaya menyosialisasikan UUD ?45."(aku)
Benarkah pandangan SBY melarang TNI mencoblos pada Pemilu 2009 disebabkan kekhawatiran terhadap manuver para purnawirawan?
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok menegaskan, visi Presiden SBY itu tidak didasari atas kekhawatiran bahwa para militer tua akan "bermain" bila prajurit ikut masuk ke bilik suara. Mubarok lantas mengungkapkan alasan sikap SBY itu.
Visi presiden itu, katanya, semata-mata untuk menjernihkan dua arus besar wacana politik yang berkembang di internal TNI. Saat ini, ujar guru besar UIN Syarif Hidayatullah itu, terdapat sekelompok TNI yang percaya betul terhadap urgensi pemberian hak politik TNI bagi pembangunan demokrasi bangsa. Di sisi lain, ada pula yang belum percaya karena kultur militer bangsa ini dinilai belum siap memasuki wilayah demokrasi Indonesia saat ini.
"Kekhawatiran itu besar, bisa-bisa korps TNI terseret ke dalam dunia politik," katanya kemarin.
Mubarok tidak melihat adanya ketakutan dan kekhawatiran Presiden SBY atas gerakan politik para purnawirawan TNI hingga **memutuskan** menunda pemberian hak pilih TNI pada Pemilu 2009. "Saya tidak melihat gelagat itu," ujarnya.
Meski demikian, dia tidak menampik bahwa presiden merasa risi terhadap perilaku politik para militer senior itu. "Bukan takut, tapi risi," katanya. Bagaimana tidak? Ibarat orang sekolah, ujar Mubarok, bangsa ini baru sepuluh tahun belajar menjalankan sistem pemerintahan presidensial yang sesungguhnya. "Jadi, biarkanlah pemerintah ini selesai hingga lima tahun. Jangan main potong di tengah jalan," tegasnya.
Sejarah perpolitikan bangsa ini dipandang terlalu sering mengajarkan tradisi potong jalan tersebut. "Mulai Habibie dipotong, lalu Gus Dur dipotong, sementara Megawati tidak sampai lima tahun," paparnya.
Selain itu, Mubarok juga mengakui adanya keresahan pemerintah atas sikap militer tua yang tidak setuju terhadap amandemen UUD ?45. "Alam bawah sadar mereka itu masih terfokus pada masa lalu sehingga terdapat seorang mantan militer yang menganggap SBY telah berkhianat karena menyetujui upaya menyosialisasikan UUD ?45."(aku)