Parpol peserta Pemilu 2009 !

Visi

Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.

Misi

1. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

Asas

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka’bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila
sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984.

Sejarah

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973, partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nadhatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah H.M.S Mintaredja SH.

Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973. PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR.
Para deklarator itu adalah;

* KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
* H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
* Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
* Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
* Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

​

1. Visi dan Misi yang menjadi kerinduan banyak orang, dan kebutuhan masyarakat secara umum. Namun sasaran pengembangan harus diarahkan kepada pembangunan daerah masing-masing dan pelayanan kasih sebagai bukti konkritisasi tujuan yaitu membawa Damai Sejahtera bagi Bangsa yang diawali Damai Sejahtera dalam diri sendiri dan keluarga.

2. Optimalkan Jaringan disegala bidang.
* Konsentrasi pada pembangunan masing-masing wilayah daerah.
* Kegiatan persekutuan / persatuan untuk memelihara kesehatian.


​

*Maaf saya belum menemukan Visi dan Misi PNBK, nanti kalau sudah ada saya edit lagi.​

Platform Partai.
Dengan berpegang teguh pada aqidah dan tuntunan agama Islam sebagai khittah, persyarikatan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berdasarkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan batin, adil dan makmur yang merata serta maju, berkhidmat dan bertanggung jawab bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya dengan penuh ampunan dan ridha Allah SWT.

Nilai yang digunakan sebagai pijakan politik partai
Partai Bulan Bintang adalah persyarikatan yang berakidah dan berasaskan Islam (AD,Pasal 2). Ini berarti bahwa Islam menjadi dasar keyakinan baik sebagai sumber kebenaran maupun sebagai sumber nilai dan norma di dalam setiap aktivitas persyarikatan. Sumber kebenaran Islam yaitu Allah SWT. "Kebenaran (mutlak) itu adalah yang bersumber dari Rabb (Tuhan Pencipta, Penata dan Penyempurna) kamu, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu" (Al Baqarah:147). Dan kebenaran mutlak itu terhimpun di dalam Kitab Suci-Nya, yaitu Al-Qur’anul Karim yang berfungsi sebagai pedoman dan ukuran (mizan) Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur,an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda/ukuran antara yang haq dan yang bathil (Al-Baqarah:185).​

Visi :

1.
Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Membangun masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, adil dan makmur.


Misi :

1.
Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat;
2.
Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis; dan
3.
Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

​

Fungsi Partai Bintang Reformasi :

1. Sebagai wadah tempat berhimpun umat Islam Indonesia tanpa memandang latar belakang suku, keturunan, ras, profesi dan pemahaman keagamaan.
2. Sebagai wadah perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang islami.
3. Sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik umat Islam dalam upaya memperkuat demokrasi
4. Sebagai sarana penyerap, penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat kedalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan
5. Sebagai sarana rekrutmen politik dan wadah bagi peningkatan kualitas kepemimpinan sosial politik dan kemasyarakatan.

Tujuan Partai Bintang Reformasi adalah terwujudnya masyarakat madani Indonesia yang sejahtera lahir batin, adil, mandiri dan demokratis yang diridhoi Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.


Untuk mencapai tujuannya, Partai Bintang Reformasi melakukan usaha-usaha, antara lain sebagai berikut :

1. Membudayakan moralitas dan etika politik yang islami
* Berperan aktif bagi terbentuknya sistem politik yang merefleksikan atau sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu amanah, menegakkan keadilan dan berakhlaqul karimah.
* Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan peribadatan menurut syariat Islam
* Mendorong kerukunan antar ummat beragama dengan saling menghargai dalam kemajemukan masyarakat
* Menuntut tindakan tegas dan hukuman yang sekeras-kerasnya terhadap para bandar dan pengedar narkoba, memberantas tuntas perjudian, menolak semua bentuk pornografi dan pornoaksi
2. Mewujudkan Indonesia yang mandiri dan bermartabat
* Mendorong agar Indonesia mengurangi secara bersungguh-sungguh ketergantungan kepada hutang luar negeri
* Mendorong politik luar negeri yang beorientasi kepada kepentingan nasional dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan
* Mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan pembangunan ekonomi, dari corak kapitalisme yang memiskinkan rakyat menuju ke arah kebijakan yang mengutamakan keadilan, pemerataan dan pemberdayaan masyarakat, dari pemborosan sumber daya alam kepada prinsip eko-efisiensi, dari industri yang tergantung pada bahan baku impor menjadi industri yang berbasis sumber daya alam
3. Berpihak kepada kaum mustadzafiin (kelompok masyarakat yang terpinggirkan)
* Berperan aktif mendorong peningkatan kualitas hidup rakyat terutama di daerah pedesaan, daerah-daerah terpencil, melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, akses transportasi
* Mendorong kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial yang memberdayakan atau memperkuat sektor usaha-usaha rakyat seperti pertanian, perikanan dan kerajinan
* Mendorong dilakukannya reformasi agraria atas kepemilikan tanah
4. Memperkuat demokrasi dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM)
* Melaksanakan pendidikan politik dan meningkatkan pengetahuan politik rakyat supaya lebih sadar akan hak dan kewajibannya selaku warga negara dari negara hukum yang merdeka, berdaulat yang menghargai Hak Asasi Manusia
* Membangun kerjasama dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya dan semua golongan masyarakat untuk kemaslahatan bersama atas dasar toleransi dan saling menghargai
* Menegakkan dan membela Hak Asasi Manusia sesuai fitrah sebagai makhluk ciptaan Allah SWT
* Mendorong kehidupan demokrasi yang sehat yang berdasarkan hukum, dalam rangka membangun masyarakat madani yaitu masyarakat yang kuat, yang mampu mengontrol institusi-institusi negara
5. Menegakkan supremasi hukum
* Mendorong terbangunnya supremasi hukum yang ditandai dengan tegaknya hukum dan keadilan, dan terjaminnya kepastian hukum
* Mendorong terbangunnya badan-badan peradilan yang bebas, tidak memihak dan bersih dari mafia peradilan sehingga badan-badan peradilan merupakan tempat yang sebenar-benarnya bagi rakyat dalam mencari keadilan
* Mendorong berlanjutnya pemberantasan korupsi secara terus menerus tanpa pandang bulu meliputi semua strata pemerintahan dan birokrasi
* Menuntut agar semua bentuk terorisme, premanisme dan kekerasan karena kekuasaan modal, baik yang dilakukan individu, kelompok maupun organisasi diberantas dengan tegas
6. Mendorong terlaksananya reformasi birokrasi dan pemerintahan
* Berperan aktif dalam mewujudkan birokrasi dan pemerintahan yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme agar terwujud pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien (good and clean governance) yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat
* Mendorong peningkatan pembangunan dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kesejahteraan bersama dalam bingkai negara kesatuan
7. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
* Memupuk ukhuwah Islamiyah, wathoniyah dan basyariyah untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
* Menegakkan, membangun, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.​

Visi

Memperkuat dan melanjutkan perjuangan pendiri-pendiri bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Sumpah Pemuda sebagai pilar jati diri bangsa untuk mewujudkan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila serta mengembalikan roh/marwah UUD 1945 yang dicetuskan dan menjadi ikatan lahir batin bangsa Indonesia.



PROFIL PARTAI

DALAM pemilihan umum tahun 2004, partai yang keberadaannya dibidani ormas Pemuda Pancasila ini mengusung nama Partai Patriot Pancasila. Dengan nomor urut 21 (saat itu) dan berlambang burung garuda bersayap warna-warni, merah, hijau, dan kuning, serta perisai merah-putih lengkap diisi lambang kelima sila Pancasila, parpol ini gagal memperoleh kursi di DPR.

Bukannya tidak ada yang memilih. Partai Patriot Pancasila saat itu setidaknya mampu meyakinkan satu juta pemilih untuk memercayakan suara mereka ke parpol tersebut. Namun, satu juta suara belum cukup untuk bisa dikonversikan menjadi satu kursi pun di DPR. Boleh jadi, ini akibat salah menerapkan strategi.

Soalnya, pada Pemilu 2004 beberapa parpol lain toh mampu meraih kursi walau dengan perolehan jumlah suara total di bawah perolehan Partai Patriot Pancasila.

Kondisi seperti itulah yang dinilai tidak adil oleh pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Patriot Pancasila—sekarang mengubah nama menjadi Partai Patriot—Japto S Soerjosoemarno.

Menurut Japto, bersama delapan parpol lain, mereka kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Dalam prosesnya, Japto tidak mau ambil risiko dengan berlarut-larut mengurusi persoalan tersebut. Mereka kemudian juga mendaftarkan diri dengan nama parpol lain, Partai Patriot.

Belakangan, menurut Japto, kedua parpol dinyatakan lolos. Setelah itu diputuskan hanya Partai Patriot yang akan digunakan, sementara Partai Patriot Pancasila beserta seluruh kelengkapannya akan digabung ke dalam parpol (yang sekarang) bernomor urut 30 ini.

Walau mengaku tidak menetapkan target apa pun, Japto mengaku optimistis Partai Patriot setidaknya mampu mendulang suara dari ormas pendirinya, Pemuda Pancasila. ”Sampai sekarang jumlah anggota Pemuda Pancasila di seluruh Indonesia mencapai sekitar empat juta orang. Insya Allah 60-70 persennya memilih Partai Patriot,” katanya.

Tidak cuma itu, dalam rapat pleno diperluas Pemuda Pancasila tahun lalu diputuskan, semua kader ormas itu mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di Partai Patriot jika mereka hanya dijadikan caleg ”nomor sepatu” di parpol lain.

Partai Patriot optimistis di Pemilu 2009 prestasinya akan lebih baik, karena persiapannya jauh lebih panjang dibanding Pemilu 2004, sekitar 2,5 tahun. (Wisnu Dewabrata)



CALON PRESIDEN

Japto Siap Maju Jadi Presiden Jika Ada Dukungan
KENDARI, SABTU - Ketua Partai Patriot Pancasila, KRMH Japto, SH siap maju bersaing pada Pemilu Presiden 2009, jika rakyat Indonesia mendukungnya.

"Kalau rakyat Indonesia mendukung untuk bersaing menjadi calon presiden tentu saya siap. Tetapi yang perlu dikaji sekarang ini adalah mau atau tidak memimpin negeri ini," kata Japto di Kendari, Sabtu.

Pencalonan seseorang sebagai presiden, gubernur, bupati/walikota dan wakil rakyat adalah hak setiap warga negara yang memenuhi kententuan perundang-undangan yang berlaku. Meski tetap perlu mempertimbangkan kemampuan memimpin negeri yang saat ini sedang terpuruk.

"Perekonomian negeri ini sedang merosot, terjadi degradasi moral. Sebagian anak bangsa dan kekayaan alam hancur karena ulah segilintir orang," kata Japto.

Putra-putri bangsa ini sebaiknya bahu membahu membangkitkan perekonomian bangsa demi pencapaian kesejahteraan rakyat, kata Japto di sela Musyawarah Wilayah (Muswil) Pemuda Pancasila di Kendari.

Muswil Pemuda Pancasila yang dibuka Gubernur Sultra, H. Nur Alam, SE dihadiri Wakil Gubernur Sultra, H.M. Saleh Lasata, Sekdaprov Sultra, Zainal Abidin dan sejumlah anggota dewan.

Ketua MPW Pemuda Pancasila Sultra, Abdul Hasan Mbou dihadapan peserta Muswil meminta kesediaan Japto untuk maju bersaing pada Pilpres 2009. "Suka atau tidak suka. Siap atau tidak siap, Bung Japto diminta oleh kader Pemuda Pancasila Sultra untuk maju pada Pilpres 2009 mendatang," kata Hasan Mbou yang juga anggota DPRD Sultra.

Kader Pemuda Pancasila sebanyak enam juta orang yang tersebar pada seluruh provinsi di negeri ini akan berjuang semaksimal mungkin untuk memenangkan Bung Japto.

Selain kader Pemuda Pancasila, Bung Japto juga akan mendapat dukungan seluruh kader, simpatisan dan pengurus Partai Patriot, kata Hasan Mbou.​

VISI PARTAI

PARTAI DEMOKRAT bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

MISI PARTAI

1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraaan.

2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.

3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lebaga perwakilan dan permusyawaratan.​

Visi

Terciptanya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 berdasarkan kasih.

PROFIL PARTAI

PENGURUS Partai Kasih Demokrasi Indonesia atau PKDI boleh saja mengklaim partai ini terbuka, plural. Keinginan yang sama juga pernah dilontarkan pengurus Partai Keadilan Sejahtera sebelum menggelar musyawarah kerja nasional di Bali, Februari lalu.

Namun, harus diakui, sebenarnya hanya ada dua ”aliran” besar partai politik di negeri ini, partai nasionalis dan partai yang berasaskan agama. PKDI bagi sebagian orang adalah salah satu partai yang berasaskan agama, atau setidak-tidaknya dekat dengan umat agama tertentu. PKDI bagi sebagian orang adalah partai berbasis Kristen, baik Katolik maupun Kristen Protestan.

Ketua Umum PKDI Stefanus Roy Rening mengakui, partainya memang ingin memperoleh dukungan luas dari rakyat Indonesia. Tetapi, kalau harapan itu meleset, setidak-tidaknya partainya memperoleh kepercayaan dari umat Kristiani di seluruh Indonesia, termasuk yang selama ini berada di partai politik lain. Apalagi, basis suara umat Kristiani di negeri ini selama ini tidak pernah dimenangkan oleh partai yang membawa ”bendera” Kristen Protestan atau Katolik.

Harus diakui, suara umat Katolik atau Kristen Protestan di negeri ini tidaklah terlalu besar. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005 menyebutkan, jumlah penduduk yang beragama Kristen Protestan di negeri ini mencapai 12,96 juta lebih dan yang beragama Katolik tak kurang dari 6,94 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 208,82 juta jiwa. Pada pemilu nanti jumlah itu dipastikan bertambah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan jumlah pemilih pada Pemilu 2009 mencapai 170,75 juta jiwa.

Jika PKDI bisa merebut suara seluruh umat Kristiani, memang pasti bisa memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas perolehan suara untuk di DPR, yang ditentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tetapi, hal ini tidaklah mudah karena partai yang mengincar suara umat Katolik dan Kristen Protestan bukan hanya PKDI. Selain ada partai lain yang identik dengan umat Kristiani, partai yang berbasiskan nasionalis juga mengharapkan dukungan dari seluruh rakyat, apa pun agamanya. Bahkan, selama ini partai nasionalislah yang memenangkan suara di basis umat Kristiani.

Dari 550 kursi di DPR hasil Pemilu 2004, wakil rakyat yang berlatar belakang Kristiani sebanyak 81 orang, atau sekitar 14,73 persen. Jumlah ini memang lebih dari cukup untuk meloloskan sebuah partai dari ketentuan parliamentary threshold sebesar 2,5 persen. Tetapi, sekali lagi, PKDI tidak sendirian. Kader partai ini harus bekerja keras meyakinkan pemilih, terutama di daerah padat penduduk, bukan di daerah basis.
​

Visi

Melahirkan pemimpin - pemimpin bangsa yang dapat membawa bangsa Indonesia Sejahtera.


Partai Indonesia Sejahtera Angkat Tiga Isu

Partai Indonesia Sejahtera (PIS) mengangkat tiga isu utama sebagai modal kampanye pemilu 2009, yakni menyangkut bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Isu tersebut dijadikan PIS sebagai upaya menarik calon pemilih dari kal angan menengah dan bawah.

Demikian dikatakan Sekjen PIS Marnixon RC Wila kepada Kompas.com di kantor Dewan Pimpinan Pusat PIS, Jl. Slamet Riyadi Raya no.19, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (15/7). "Ketiga isu tersebut lebih mewadahi keinginan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Karena ketiga isu tersebut masih belum banyak membantu kalangan menengah dan bawah dalam merasakan kesejahteraan hidup", Ucap Marnixon.

Menurut Marnixon, sampai saat ini ketiga hal tersebut hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. "Sebagai contoh untuk bidang kesehatan. Walaupun saat ini pemerintah sudah mengeluarkan surat askes bagi rakyat miskin, pada kenyataannya masyarakat bawah masih dibuat rumit, seperti masih harus izin sana-sini dulu, bukannya pasien yang langsung diurus. Kalau pasien sampai meninggal gara-gara kelamaan menunggu proses askes, gimana coba?," papar pria asal Nusa Tenggara Timur ini.

Sedangkan untuk masalah ekonomi, PIS menitikberatkan pada masalah pendapatan masyarakat ke las bawah dengan basis kompetensi. "Ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kemampuan serta ditunjang dengan prospek pekerjaan di lingkungan sekitarnya. Contoh, nelayan harus diberi wawasan dan kemudahan dalam mendapatkan cicilan peralatan modern untuk menu njang profesinya, bukannya dipersulit sewaktu pinjam di bank dengan memberikan persyaratan agunan yang memberatkan," kata Marnixon.

Dengan terpenuhinya ketiga isu tersebut, masalah yang lain akan teratasi dengan sendirinya. "Sebab seseorang akan sejahtera bila tiga bidang tersebut sudah terpenuhi. Dalam artian bukan kesejahteraan secara finansial, tetapi kebutuhan primer seseorang," ungkap Marnixon.

Marnixon mengatakan, ketiga isu tersebut akan menjadi andalan PIS untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dari calon pemilih yang berasal dari kalangan menengah dan bawah. "Ketiga isu tersebut sangat pas untuk mewadahi aspirasi masyarakat kalangan menengah dan bawah yang membutuhkan perubahan," Ujar Marnixon.
​

Visi

Mewujudkan cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang adil, damai, dan sejahtera sebagai perwujudan dari rasa keimanan yang berlandaskan keagamaan dan rasa Cinta Tanah Air.

Misi

1. Mengamankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk kenegaraan Indonesia yang final.
2. Memperjuangkan keberlangsungan agama Islam yang berdasarkan aqidah Ahlus-sunnah wal-Jama’ah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terciptanya harmonisasi antara kepentingan agama dan negara.
3. Memperjuangkan terpenuhinya kebutuhan hidup secara lahir dan batin, materiil dan spiritual, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sejarah

Partai ini didirikan oleh para ulama sebagai wadah politik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (iqamatil haq wal ‘adl). Kelahiran partai ini harus dimaknai sebagai kebangkitan nasional “dari” (minal) ulama. Melalui PKNU, ulama menjadi motor menandai kebangkitan nasional kedua untuk melakukan perbaikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah rusak.
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), yang didirikan pada tanggal 21 Nopember 2006 di Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur, bisa diartikan sebagai alat politik para ulama untuk memperjuangkan kebangkitan nasional sebagai perwujudan rasa cinta tanah air (hubbul wathon).
​

Singkatan Resmi

:
HANURA

Asas

:
Ketakwaan, Kemandirian, Kebersamaan, Kerakyatan, K

Tanggal Berdiri

:
21 Desember 2006

Ketua Umum

:
Jendral TNI (Purn) H. Wiranto, SH.

Sekjen

:
H. Yus Usman Sumanegara, SE. MM. MBA.

Alamat

:
Jl.Diponegoro No.1, Menteng,

Kota

:
Jakarta Pusat 10310

Telephone

:
021-31935334

Fax

:
021-3922054

Hasil Verifikasi

:
Lolos Verifikasi Faktual KPU​

Singkatan Resmi

:
PKPB

Asas

:
Pancasila dan UUD 1945

Tanggal Berdiri

:
9 September 2002

Ketua Umum

:
H.R. Hartono

Sekjen

:
Hartarto

Alamat

:
Jl.Cimandiri No.30, Cikini, Menteng

Kota

:
Jakarta Pusat 10330

Telephone

:
021-31927421

Fax

:
021-31937417​

Singkatan Resmi

:
PPPI

Asas

:
Pancasila dan UUD 1945

Tanggal Berdiri

:
12/12/2002

Ketua Umum

:
Daniel Hutapea

Sekjen

:
H. Rudy Prayitno

Alamat

:
Jl.Iamam Bonjol No.44, Menteng

Kota

:
Jakarta Pusat 10310

Telephone

:
021-3916716, 3916680

Fax

:
021-3915745​

Singkatan Resmi

:
PPRN

Asas

:
Pancasila

Tanggal Berdiri

:
27 Nopember 2007

Ketua Umum

:
Amelia Achmad Yani

Sekjen

:
DR. H.V.T. Albert Simanjuntak

Alamat

:
Jl. Pahlawan Revolusi No.148, Pondok Bambu

Kota

:
Jakarta Timur

Telephone

:
021-866.00284 / 866.13922

Fax

:
021-866.00230​

Singkatan Resmi

:
GERINDRA

Asas

:
Pancasila

Tanggal Berdiri

:
Februari 2008

Ketua Umum

:
Prof. Dr. Ir. SUHARDI , M.Sc

Sekjen

:
AHMAD MUZANI

Alamat

:
Jl. Brawijaya IX No.1, Kebayoran Baru

Kota

:
Jakarta Selatan 12160

Telephone

:
021-727.95478

Fax

:
021-739 5154

Hasil Verifikasi

:
Lolos verifikasi faktual KPU​