andree_erlangga
New member
Jose Melo, seorang pensiunan hakim agung yang menjadi ketua komisi pencarian fakta itu, mengatakan kepada Reuters bahwa "unsur-unsur dalam militer" ada di belakang penembakan yang menewaskan ratusan aktivis sayap kiri, pekerja masyarakat, dan petani.
"Ini adalah sebuah kelompok kecil dalam militer yang melakukan hal-hal tersebut dengan toleransi sebagian komandan, tetapi ini bukan kebijakan seluruh angkatan bersenjata Filipina," ujarnya.
Presiden Gloria Macapagal-Arroyo, yang menunjuk Melo menginvestigasi pembunuhan-pembunuhan itu Agustus 2006, memerintahkan Komisi HAM dan departemen kehakiman serta departemen pertahanan untuk menyelidiki lebih lanjut keterlibatan personel-personel militer dalam pembunuhan itu, dan mengadili siapa pun yang ditemukan bersalah.
"Saya menyesalkan pembunuhan-pembunuhan itu, baik mereka dari kiri atau dari kanan, terhadap wartawan atau aktivis," kata Arroyo setelah menerima laporan Komisi Melo. "Kita mempunyai sejarah yang menyedihkan dalam kekerasan politik bangsa kita. Saya bertujuan menghentikan ini untuk selamanya."
Arroyo meminta pembentukan pengadilan khusus untuk menghadapi pembunuhan-pembunuhan politik dan meminta angkatan bersenjata untuk memperbarui peraturannya mengenai tanggung jawab pimpinan.
Presiden Filipina yang membentuk komisi itu bulan Agustus di tengah pembunuhan para anggota dan aktivis partai sayap kiri yang terjadi hampir setiap pekan itu menerima laporan komisi itu hari Selasa, tetapi tidak mengungkapkan isinya.
Melo menolak untuk memberikan rincian laporan itu kepada wartawan sampai Arroyo mengizinkan penyebarannya.
Kelompok HAM Filipina Karapatan telah membuat daftar lebih dari 800 orang yang diduga ditembak mati pasukan keamanan sejak tahun 2001. Tidak jelas berapa dari jumlah itu yang diselidiki oleh Komisi Melo.
Surat kabar Philippine Daily Inquirer mengatakan hari Selasa bahwa menurut Melo para anggota komisi tidak mau mencap seluruh militer, "hanya unsur-unsur militer yang diizinkan melakukan tindakan mereka tanpa supervisi dari perwira-perwira yang lebih tinggi".
kompas.com
"Ini adalah sebuah kelompok kecil dalam militer yang melakukan hal-hal tersebut dengan toleransi sebagian komandan, tetapi ini bukan kebijakan seluruh angkatan bersenjata Filipina," ujarnya.
Presiden Gloria Macapagal-Arroyo, yang menunjuk Melo menginvestigasi pembunuhan-pembunuhan itu Agustus 2006, memerintahkan Komisi HAM dan departemen kehakiman serta departemen pertahanan untuk menyelidiki lebih lanjut keterlibatan personel-personel militer dalam pembunuhan itu, dan mengadili siapa pun yang ditemukan bersalah.
"Saya menyesalkan pembunuhan-pembunuhan itu, baik mereka dari kiri atau dari kanan, terhadap wartawan atau aktivis," kata Arroyo setelah menerima laporan Komisi Melo. "Kita mempunyai sejarah yang menyedihkan dalam kekerasan politik bangsa kita. Saya bertujuan menghentikan ini untuk selamanya."
Arroyo meminta pembentukan pengadilan khusus untuk menghadapi pembunuhan-pembunuhan politik dan meminta angkatan bersenjata untuk memperbarui peraturannya mengenai tanggung jawab pimpinan.
Presiden Filipina yang membentuk komisi itu bulan Agustus di tengah pembunuhan para anggota dan aktivis partai sayap kiri yang terjadi hampir setiap pekan itu menerima laporan komisi itu hari Selasa, tetapi tidak mengungkapkan isinya.
Melo menolak untuk memberikan rincian laporan itu kepada wartawan sampai Arroyo mengizinkan penyebarannya.
Kelompok HAM Filipina Karapatan telah membuat daftar lebih dari 800 orang yang diduga ditembak mati pasukan keamanan sejak tahun 2001. Tidak jelas berapa dari jumlah itu yang diselidiki oleh Komisi Melo.
Surat kabar Philippine Daily Inquirer mengatakan hari Selasa bahwa menurut Melo para anggota komisi tidak mau mencap seluruh militer, "hanya unsur-unsur militer yang diizinkan melakukan tindakan mereka tanpa supervisi dari perwira-perwira yang lebih tinggi".
kompas.com