andree_erlangga
New member
Penolakan terhadap Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2002-2007 semakin bertambah kuat. Setelah lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu menyatakan menolak Sutiyoso. penolakan mulai muncul dari Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan (PDI-P) Cempaka Putih.
Surat penolakan terhadap pencalonan Sutiyoso itu ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ketua PAC PDI-P Kecamatan Cempaka Putih Rahmat Halim dalam suratnya mengatakan bahwa rekomendasi Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang mencalonkan Sutiyoso, nyata-nyata melanggar konstitusi partai.
Konstitusi partai yang dilanggar khususnya adalah Keputusan DPP PDI-P No 262/ KPTS/DPP/XII/1999 tentang tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon gubernur/bupati/wali kotamadya. Rekomendasi itu, kata Rahmat, seharusnya berdasar kepada hasil Konferdasus DPD PDI-P DKI Jakarta.
Penolakan terhadap pencalonan kembali Sutiyoso sebagai gubernur juga muncul dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Jakarta. Di antaranya dari Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Politeknik Negeri Jakarta, yang tergabung dalam Aliansi BEM Jakarta.
Aliansi BEM Jakarta juga menyatakan menolak laporan pertanggung jawaban (LPJ) Sutiyoso karena menganggap Sutiyoso gagal memimpin Jakarta. Mereka juga mengecam keras politik dagang sapi di DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan LPJ dan pencalonan kembali Sutiyoso. Selain itu, mahasiswa mendesak agar Presiden Megawati menghentikan intervensinya dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta.
berpolitik.com
Surat penolakan terhadap pencalonan Sutiyoso itu ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ketua PAC PDI-P Kecamatan Cempaka Putih Rahmat Halim dalam suratnya mengatakan bahwa rekomendasi Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang mencalonkan Sutiyoso, nyata-nyata melanggar konstitusi partai.
Konstitusi partai yang dilanggar khususnya adalah Keputusan DPP PDI-P No 262/ KPTS/DPP/XII/1999 tentang tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon gubernur/bupati/wali kotamadya. Rekomendasi itu, kata Rahmat, seharusnya berdasar kepada hasil Konferdasus DPD PDI-P DKI Jakarta.
Penolakan terhadap pencalonan kembali Sutiyoso sebagai gubernur juga muncul dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Jakarta. Di antaranya dari Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Politeknik Negeri Jakarta, yang tergabung dalam Aliansi BEM Jakarta.
Aliansi BEM Jakarta juga menyatakan menolak laporan pertanggung jawaban (LPJ) Sutiyoso karena menganggap Sutiyoso gagal memimpin Jakarta. Mereka juga mengecam keras politik dagang sapi di DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan LPJ dan pencalonan kembali Sutiyoso. Selain itu, mahasiswa mendesak agar Presiden Megawati menghentikan intervensinya dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta.
berpolitik.com