You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.
You should upgrade or use an alternative browser.
saya bertanya? tentang sejarah kelas 7 nih..
- Thread starter amira97
- Start date
Bls: saya bertanya? tentang sejarah kelas 7 nih..
Ni de sejarah kerajaan ho-ling
Holing ( Chopo )
Kerajaan ini ibukotanya bernama Chopo ( nama China ), menurut bukti- bukti China pada abad 5 M. Mengenai letak Kerajaan Holing secara pastinya belum dapat ditentukan. Ada beberapa argumen mengenai letak kerajaan ini, ada yang menyebutkan bahwa negara ini terletak di Semenanjung Malay, di Jawa barat, dan di Jawa Tengah. Tetapi letak yang paling mungkin ada di daerah antara pekalongan dan Plawanagn di Jawa tengah. Hal ini berdasarkan catatan perjalanan dari Cina
Kerajaan Holing adalah kerajaan yang terpengaruh oleh ajaran agama Budha. Sehingga Holing menjadi pusat pendidikan agama Budha. Holing sendiri memiliki seorang pendeta yang terkenal bernama Janabadra. Sebgai pusat pendidikan Budha, menyebabkan seorang pendeta Budha dari Cina, menuntut ilmu di Holing. Pendeta itu bernama Hou ei- Ning ke Holing, ia ke Holing untuk menerjemahkan kitab Hinayana dari bahasa sansekerta ke bahasa cina pada 664-665.
Sistem Administrasi kerajaan ini belum diketahui secara pasti. Tapi beberapa bukti menunjukkan bahwa pada tahun 674-675, kerajaan ini diperintah oleh seoarang raja wanita yang bernama Simo.
Holing sendiri banyak ditemukan barang-barang yang bercirikan kebudayaan Dong-Song dan India. Hal ini menunjukkan adanya pola jaringan yang sudah terbentuk antar Holing dengan bangsa luar. Wilayah perdaganganya meliputi laut China Selatan sampai pantai utara Bali. Tetapi perkembangan selanjutnya sistem perdagangan Holing mendapat tantangan dari Srivijaya, yang pada akhirnya perdagangan dikuasi oleh Srivijaya. Sehingga Srivijaya menjadi kerajaan yang menguasai perdagangan pada pertengahan abad ke-8.
Sistem Pemerintahan Kerajaan- Kerajaan Hindu Pertama
Perkembangan Kerajaan- kerajaan Hindu di Kepulauan Indonesia dan Malaysia tidak lepas dari proses adaptasi selektif kebudayaan India yang disesuaikan dengan pola atau tradisi lokal atau disebut sebgai local genius oleh para pemimpin Austronesia dengan dukungan sistem perdagangan maritim yang kuat. Konsep kerajaan menurut tradisi Hindu yaitu sebuah alam-semesta kecil yang berupa mandala yang dipimpin oleh raja dan dikelilingi oleh kekuatan konsentris yang terdiri dari para pendeta, pemerintah, bangsawan, tentara, dan rakyat jelata. Masing-masing mandala mewakili area kekuasaan inti sang tuan tanah.
Konsep kerajaan tersebut dapat juga berupa kerajaan-kerajaan yang dibawahi atau tunduk pada seorang tuan tanah besar atau maharaja. Dan konsekuensi dari konsep diatas adalah bahwa kerajaan-kerajaan bawahan harus membayar upeti kepada sang maharaja secara berkala. Tetapi walaupun begitu penguasa kerajaan bawahan tersebut mempunyai kekuasaan murni terhadap kerajaan yang diperintahnya. Menurut Coedes adalah bahwa kerajaan- kerajaan Hindu memiliki kebudayaan yang terorganisasi berdasarkan konsep agama Hindu dan menganut kepercayaan Hindu Budha, dan bersamaan dengan mitologi puranas, ketaatan pada Dharmasastra dan penggunaan bahasa sansekerta sebagai alat komunikasi bagi golongan penguasa.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kerajaan- kerajaan pertama tersebut menggunakan struktur pemerintahan yang dibentuk oleh Arthasastra (pakta pemerintahan). Artasastra sendiri adalah pedoman bagi para pemimpin dimana sebuah pemerintahan yang baik harus mengandung tujuh kaki dasar, unsur tersebut diantaranya; Raja, Menteri, Kerajaan, Benteng, Perbendaharaan, Tentara, dan sekutu. Arthasastra juga mengatur mengenai hubungan kerajaan dengan kerajaan lain, penegakan hukum, dan penyelesaian perbedaan pendapat. Ajaran ini juga menyebutkan mengenai seorang pendeta Brahmana yang fungsinya sebagai penasihat raja dan pemuka keagamaan serta pendidik militer. Hal ini tidak lepas dari pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para brahmana tersebut diantaranya ilmu sosial, pengobatan, matematika, arsitektur, dan persenjataan.
Raja dalam hal ini haruslah memiliki sikap yang fleksibel terhadap posisi dan tanggung jawab para pengikutnya. Raja sebgai sebuah jabatan yang sangat sulit untuk diemban, raja harus mampu menjadi seorang penengah dan juru damai bagi orang-orang bertikai, menghargai kesetiaan bawahan, dan selalu berusaha untuk menjaga kesatuan negaranya. Karena tugas yang sangat berat inilah raja memerlukan brahmana untuk membantu mengurusi pegawai pemerintah. Brahmana-brahmana yang datang ke dalam istana tidak semata untuk memberikan siraman rohani, namun mereka diberi tugas untuk mendidik pegawai pemerintah. Didikan terhadap pegawai pemerintah ini diharapkan agar pegawai pemerintah dapat meningkatkan sisitem manajeman dan kemakmuran di setiap bidangnya. Brahmana juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda, menurut kemempuannya, guna mendidik para pegawai pemerintah.
Perekonomian kerajaan-kerajaan hindu awal umumnya bertumpu pada perdagangan internasional, sehingga fungsi terpenting dari pemerintahan mereka berkaitan dengan bandar- bandar, armada yang dimiliki, pajak, keadilan, dan pertanahan mereka. Selain berbasis pada perdagangan, perekonomian, terutama di Jawa bertumpu pada pertanian. Hal ini tidak lepas dari perkembangan sistem feodalisme yang masih melekat pada jiwa masyarakat Hindu-Budha pada masa itu. Karena faktor itulah banyak para penguasa-penguasa kerajaan tersebut memberikan perintah untuk membuat kanal- kanal saluran irigasi seperti disebutkan dalam prasasti Tugu.
Dengan bertambahnya populasi penduduk dan peningkatan standar pendidikanyang dipegang oleh kaum Brahmana, secar berlahan muncullah sistem birokrasi, yang tersusunn atas: hierarki abdi kerajaan, bangsawan adan tuan tanah, struktur lokal pada tingakt desa.
Abdi kerajaan ini sebagai penasihat raja, dan mediator antara orang jelata dengan para bangsawan atau pejabat istana.
Para tuan tanah disamping memperoleh pendapatan dari desa yang tanahnya merupakan daerah kekuasaanya juga memiliki kewajiban untuk menajalankan setiap peraturan kerajaan dan mengamankan hasil bumi, pajak, dan upeti yang sangat penting untuk mendukung kerajaan dan pemerintahan didalamnya.
Dewan lokal ini diangkat oleh para tetua desa yang biasanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh tradisi lokal yang disebut sebagai adat. Saran dan nasehat mereka dipertangungjawabkan didepan para bangsawan pada komunitas desa itu.
Keamanan kerajaan tersebut dipercayakan kepada pasukan non-permanen yang profesional yang biasanya merupakan tentara bayaran yang biasanya direkrut dari para pengikut bangsawan dan raja.
Ni de sejarah kerajaan ho-ling
Holing ( Chopo )
Kerajaan ini ibukotanya bernama Chopo ( nama China ), menurut bukti- bukti China pada abad 5 M. Mengenai letak Kerajaan Holing secara pastinya belum dapat ditentukan. Ada beberapa argumen mengenai letak kerajaan ini, ada yang menyebutkan bahwa negara ini terletak di Semenanjung Malay, di Jawa barat, dan di Jawa Tengah. Tetapi letak yang paling mungkin ada di daerah antara pekalongan dan Plawanagn di Jawa tengah. Hal ini berdasarkan catatan perjalanan dari Cina
Kerajaan Holing adalah kerajaan yang terpengaruh oleh ajaran agama Budha. Sehingga Holing menjadi pusat pendidikan agama Budha. Holing sendiri memiliki seorang pendeta yang terkenal bernama Janabadra. Sebgai pusat pendidikan Budha, menyebabkan seorang pendeta Budha dari Cina, menuntut ilmu di Holing. Pendeta itu bernama Hou ei- Ning ke Holing, ia ke Holing untuk menerjemahkan kitab Hinayana dari bahasa sansekerta ke bahasa cina pada 664-665.
Sistem Administrasi kerajaan ini belum diketahui secara pasti. Tapi beberapa bukti menunjukkan bahwa pada tahun 674-675, kerajaan ini diperintah oleh seoarang raja wanita yang bernama Simo.
Holing sendiri banyak ditemukan barang-barang yang bercirikan kebudayaan Dong-Song dan India. Hal ini menunjukkan adanya pola jaringan yang sudah terbentuk antar Holing dengan bangsa luar. Wilayah perdaganganya meliputi laut China Selatan sampai pantai utara Bali. Tetapi perkembangan selanjutnya sistem perdagangan Holing mendapat tantangan dari Srivijaya, yang pada akhirnya perdagangan dikuasi oleh Srivijaya. Sehingga Srivijaya menjadi kerajaan yang menguasai perdagangan pada pertengahan abad ke-8.
Sistem Pemerintahan Kerajaan- Kerajaan Hindu Pertama
Perkembangan Kerajaan- kerajaan Hindu di Kepulauan Indonesia dan Malaysia tidak lepas dari proses adaptasi selektif kebudayaan India yang disesuaikan dengan pola atau tradisi lokal atau disebut sebgai local genius oleh para pemimpin Austronesia dengan dukungan sistem perdagangan maritim yang kuat. Konsep kerajaan menurut tradisi Hindu yaitu sebuah alam-semesta kecil yang berupa mandala yang dipimpin oleh raja dan dikelilingi oleh kekuatan konsentris yang terdiri dari para pendeta, pemerintah, bangsawan, tentara, dan rakyat jelata. Masing-masing mandala mewakili area kekuasaan inti sang tuan tanah.
Konsep kerajaan tersebut dapat juga berupa kerajaan-kerajaan yang dibawahi atau tunduk pada seorang tuan tanah besar atau maharaja. Dan konsekuensi dari konsep diatas adalah bahwa kerajaan-kerajaan bawahan harus membayar upeti kepada sang maharaja secara berkala. Tetapi walaupun begitu penguasa kerajaan bawahan tersebut mempunyai kekuasaan murni terhadap kerajaan yang diperintahnya. Menurut Coedes adalah bahwa kerajaan- kerajaan Hindu memiliki kebudayaan yang terorganisasi berdasarkan konsep agama Hindu dan menganut kepercayaan Hindu Budha, dan bersamaan dengan mitologi puranas, ketaatan pada Dharmasastra dan penggunaan bahasa sansekerta sebagai alat komunikasi bagi golongan penguasa.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kerajaan- kerajaan pertama tersebut menggunakan struktur pemerintahan yang dibentuk oleh Arthasastra (pakta pemerintahan). Artasastra sendiri adalah pedoman bagi para pemimpin dimana sebuah pemerintahan yang baik harus mengandung tujuh kaki dasar, unsur tersebut diantaranya; Raja, Menteri, Kerajaan, Benteng, Perbendaharaan, Tentara, dan sekutu. Arthasastra juga mengatur mengenai hubungan kerajaan dengan kerajaan lain, penegakan hukum, dan penyelesaian perbedaan pendapat. Ajaran ini juga menyebutkan mengenai seorang pendeta Brahmana yang fungsinya sebagai penasihat raja dan pemuka keagamaan serta pendidik militer. Hal ini tidak lepas dari pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para brahmana tersebut diantaranya ilmu sosial, pengobatan, matematika, arsitektur, dan persenjataan.
Raja dalam hal ini haruslah memiliki sikap yang fleksibel terhadap posisi dan tanggung jawab para pengikutnya. Raja sebgai sebuah jabatan yang sangat sulit untuk diemban, raja harus mampu menjadi seorang penengah dan juru damai bagi orang-orang bertikai, menghargai kesetiaan bawahan, dan selalu berusaha untuk menjaga kesatuan negaranya. Karena tugas yang sangat berat inilah raja memerlukan brahmana untuk membantu mengurusi pegawai pemerintah. Brahmana-brahmana yang datang ke dalam istana tidak semata untuk memberikan siraman rohani, namun mereka diberi tugas untuk mendidik pegawai pemerintah. Didikan terhadap pegawai pemerintah ini diharapkan agar pegawai pemerintah dapat meningkatkan sisitem manajeman dan kemakmuran di setiap bidangnya. Brahmana juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda, menurut kemempuannya, guna mendidik para pegawai pemerintah.
Perekonomian kerajaan-kerajaan hindu awal umumnya bertumpu pada perdagangan internasional, sehingga fungsi terpenting dari pemerintahan mereka berkaitan dengan bandar- bandar, armada yang dimiliki, pajak, keadilan, dan pertanahan mereka. Selain berbasis pada perdagangan, perekonomian, terutama di Jawa bertumpu pada pertanian. Hal ini tidak lepas dari perkembangan sistem feodalisme yang masih melekat pada jiwa masyarakat Hindu-Budha pada masa itu. Karena faktor itulah banyak para penguasa-penguasa kerajaan tersebut memberikan perintah untuk membuat kanal- kanal saluran irigasi seperti disebutkan dalam prasasti Tugu.
Dengan bertambahnya populasi penduduk dan peningkatan standar pendidikanyang dipegang oleh kaum Brahmana, secar berlahan muncullah sistem birokrasi, yang tersusunn atas: hierarki abdi kerajaan, bangsawan adan tuan tanah, struktur lokal pada tingakt desa.
Abdi kerajaan ini sebagai penasihat raja, dan mediator antara orang jelata dengan para bangsawan atau pejabat istana.
Para tuan tanah disamping memperoleh pendapatan dari desa yang tanahnya merupakan daerah kekuasaanya juga memiliki kewajiban untuk menajalankan setiap peraturan kerajaan dan mengamankan hasil bumi, pajak, dan upeti yang sangat penting untuk mendukung kerajaan dan pemerintahan didalamnya.
Dewan lokal ini diangkat oleh para tetua desa yang biasanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh tradisi lokal yang disebut sebagai adat. Saran dan nasehat mereka dipertangungjawabkan didepan para bangsawan pada komunitas desa itu.
Keamanan kerajaan tersebut dipercayakan kepada pasukan non-permanen yang profesional yang biasanya merupakan tentara bayaran yang biasanya direkrut dari para pengikut bangsawan dan raja.