Annan Meminta Dunia Dorong Proses Perdamaian di Palestina

nurcahyo

New member
Annan Meminta Dunia Dorong Proses Perdamaian di Palestina

Kapanlagi.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan menyeru masyarakat internasional untuk saling mengikat diri dalam memberikan nafas kehidupan baru kepada proses perdamaian Palestina-Israel sehingga tujuan masing-masing pihak tercapai.

Pernyataan itu dikemukakan oleh Kofi Annan dalam pesannya untuk menyambut Hari Solidaritas Internasional Bersama Rakyat Palestina yang jatuh pada Rabu, 29 November 2006.

"Situasi kemanusiaan yang menurun di Tepi Barat dan Jalur Gaza memerlukan perhatian secepatnya dan saya harap masyarakat donor akan terus bermurah hati," kata Annan dalam pernyataan yang dipublikasikan pusat informasi PBB.

Menurut Annan, penyelesaian yang damai akan konflik Israel dan Palestina tetap sukar untuk dipahami, karena sekalipun banyak kesempatan telah diarahkan dalam meneruskan proses perdamaian ke arah progresif belum juga membuahkan hasil, sementara situasi di lapangan makin mengkhawatirkan.

Operasi militer di Jalur Gaza, lanjut Annan, telah menghasilkan peningkatan drastis korban sipil dan kerusakan infrastruktur dan properti.

"Saya telah berulang kali mendorong Israel untuk melakukan pengendalian maksimum dan menahan diri dari memperburuk situasi yang sudah suram. Saya juga akan secara terus menerus menekankan bahwa Israel mempunyai tanggung jawab untuk melindungi rakyat Palestina dibawah aturan hukum internasional," katanya.

Rakyat Israel, kata Annan, juga hidup dibawah ketidakamanan.

"Mereka berhak menuntut pihak berwenang Palestina untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mencegah serangan yang diarahkan kepada mereka dan wilayah mereka," katanya.

Pihak berwenang Palestina juga tengah menghadapi krisis politik dan finansial sehingga institusi-institusi Palestina seperti rumah sakit dan sekolah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan dan memperburuk penderitaan rakyat Palestina.

Jalan buntu dan pertumpahan darah akhir-akhir ini, kata dia, menjadi lebih tragis karena kedua belah pihak menginginkan solusi dua-negara-bagian yang ternegosiasikan, satu hal yang bisa mengakhiri pendudukan yang telah dimulai sejak 1967, mendirikan negara Palestina merdeka dan menjamin keamanan Israel.

"Saya juga percaya bahwa para pemimpin dari setiap pihak, Presiden Abbas dan Perdana Menteri Olmert, benar-benar berkomitmen untuk membebaskan rakyat mereka dari sebuah dekade yang penuh penderitaan dan ketidakpastian," ujarnya.

Masing-masing pihak pun mulai mengambil tanggung jawab utama mereka dalam menemukan jalan keluar dari keadaan rumit dengan melibatkan diri dalam proses politik berkelanjutan yang akan menuntun pada perdamaian yang diinginkan rakyat, katanya.

"Tidak ada yang bisa membuat perdamaian lebih dari yang mereka inginkan. Tetapi masyarakat internasional juga telah memainkan peran penting di dalam konflik ini dari awal dan tidak bisa mengenal dari tanggung jawab dalam mengkontribusi sebuah solusi," ujar Annan.

Peringatan Hari Solidaritas Internasional Bersama Rakyat Palestina dilakukan guna mengenang proposal pertama oleh Majelis Umum untuk solusi dua negara pada 1947.

Hingga hari ini, resolusi Dewan Keamanan PBB 242, 338, 1937 dan 1515 tetap akan menjadi patokan untuk solusi yang tepat dan abadi.

Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah juga terus bekerja bersama setiap pihak dan wakil masyarakat internasional di daerah itu.

Sementara itu Kelompok Hamas pada akhir pekan lalu mengingatkan Israel akan adanya aksi perlawanan yang ketiga, kecuali ada kemajuan mengenai negara Palestina dengan perbatasan-perbatasan seperti sebelum tahun 1967. Pemimpin Hamas Khaled Meshaal mengemukakan hal itu dalam konferensi pers di Kairo.

Israel mulai melakukan serangan di jalur pesisir Juni lalu segera setelah para pejuang Palestina dari Gaza menangkap seorang tentara Israel di dalam serangan lintas-perbatasan. Hampir 400 warga Palestina, separoh di antara mereka pejuang, tewas sejak serangan tersebut dimulai.

Isu Palestina juga menjadi salah satu agenda Pemerintah Indonesia dalam sejumlah kesempatan dalam forum internasional, seperti ASEAN, Gerakan Non-Blok, Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan PBB.
 
Back
Top