JAKARTA—Ke1anjut proyek geclung baru DPR senilai Rp 777 miliar tersebut bergantuxg padarapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan pimpinan DPR pekan depan. Sejumlah fraksi di DPR bertekad menghentikan pembangunan gedung baru dalam rapat terse— but. “Kita apresiasi keputusan pimpinan DPR yang menunda pembangunan gedung. Tapi, itu belum dukup,” kata Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, kepada Republika, Ahad (29/5).
Menurut Tjatur, keputusan penundaan pembangunan gedung baru DPR belum cukup jika tidak diikuti perombakan rencana pembangunan gedung baru DPR. Fraksi PAN sendin, lanjut Tjatur, akan kembali mengusulkan optimalisasi penggu
naanruangan di kompleks MPR/ DPR yang saat mi digunakan para wakil rakyat.
Tjatur menilai, DPR saat mi membutuhkan masterplan kompleks parlemen ketimbang tiba-tiba membangun gedung baru. Masterplan perlu dibuat untuk panduan pengembangan kompleks parlernen 20- 30 tahun ke depan. “Mereka akan melthat dan aspek 1ingkunan, energi,arsitektural, hingga biaya.” Setclah masterplan dimiliki DPR, barulah pembangunan gedung menyusul kemudian.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga akan kembali menyuarakan penolakan pembangunan gedung baru DPR pada rapat BURT dan pimp man DPR pekan depan. “Seluruh konstituen yang saya temui di daerah menolak, jath buat apa dllanjutkan kalau mereka yang kita wakili sudah tidak setuju,” kata Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, saat dihubungi, Sabtu
(28/5).
Penghentian pembangunan semakin layak dipertimbangkan, lanjut Maruarar, menyusul berbagai ketidakkonsistenan yang ditunjukkantim teknis dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pada’periode DPR sebelumnya, PU merekomendasikan pembangunan gedung 27 lantai, kemuthan berubah menjadi 36 lantai, dan pada tahun mi desain berubah lagi menjadi 26 lantai.
Adapun fraksi lain, seperti Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS, menyerahkan sepenuhnya kelanjutan proyek gedung baru pada hasil rapat BURT berikutnya. “Yang jelas, anggota DPR memerlukan tambahan ruangan seiring tambahan jumlah staf ahli nanti,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Anis Matta, melalui pesan singkat.
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa, mengapresiasi rekomendasi Kementerian PU yang telah mengakomodasi keinginan rakyat atas efisiensi anggaran. Demokrat juga menunggu rapat BURT dan pimpinan DPR pekan depan. “Keinginan rakyat direspons, kebutuhan DPR pun tetap dipenuhi,” kata Saan.
Wakil Ketua BURT DPR, Refnizal, memastikan pembangunan gedung baru tidak mungkin dilaksanakan tahun mi. “Katanya PU mau bangun pada 2011 in Tidak akan mungkinbisa terkejar,” kata Refrizal kepada Repubika, Ahad (29/5).
Seandainya mau dibangun, kata Ref rizal, barn bisa dilaksanakan paling cepat pada April atau Mel 2012. Karenanya, kata Refrizal, anggaran Rp 800 miliar untuk pembangunan gedung barn yang sudah dianggarkan di APBN tidak alnan mungkin digunakan tahun mi. “Kalau memang tidak bisa dipakai, lebih baik dialihkan dan sekarang,” katanya.
Refrizal menyarankan, anggaran sebesar Rp 800 miliar itu dialihkan ke industri strategis yang membutuhkan modal kerja, seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PIN DAD, atau PT PAL. Mekanisme pengalihan anggarannya tetap dibahas antara Badan Anggaran DPR dun pemerintah.
Kabiro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat J’nderal DPR, Soeniirat, mengakui sejak awal ada ketidakjelasan meng’nai pembangunan gedung lewat bcriibnhubahnya desain dan angguraii lui Kementenian PU. “Sejak awal ))
canaanpembangunangedung aid) invalid,” kata Soemirat. I 41 lu,
Sumber : republika
Menurut Tjatur, keputusan penundaan pembangunan gedung baru DPR belum cukup jika tidak diikuti perombakan rencana pembangunan gedung baru DPR. Fraksi PAN sendin, lanjut Tjatur, akan kembali mengusulkan optimalisasi penggu
naanruangan di kompleks MPR/ DPR yang saat mi digunakan para wakil rakyat.
Tjatur menilai, DPR saat mi membutuhkan masterplan kompleks parlemen ketimbang tiba-tiba membangun gedung baru. Masterplan perlu dibuat untuk panduan pengembangan kompleks parlernen 20- 30 tahun ke depan. “Mereka akan melthat dan aspek 1ingkunan, energi,arsitektural, hingga biaya.” Setclah masterplan dimiliki DPR, barulah pembangunan gedung menyusul kemudian.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga akan kembali menyuarakan penolakan pembangunan gedung baru DPR pada rapat BURT dan pimp man DPR pekan depan. “Seluruh konstituen yang saya temui di daerah menolak, jath buat apa dllanjutkan kalau mereka yang kita wakili sudah tidak setuju,” kata Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, saat dihubungi, Sabtu
(28/5).
Penghentian pembangunan semakin layak dipertimbangkan, lanjut Maruarar, menyusul berbagai ketidakkonsistenan yang ditunjukkantim teknis dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pada’periode DPR sebelumnya, PU merekomendasikan pembangunan gedung 27 lantai, kemuthan berubah menjadi 36 lantai, dan pada tahun mi desain berubah lagi menjadi 26 lantai.
Adapun fraksi lain, seperti Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS, menyerahkan sepenuhnya kelanjutan proyek gedung baru pada hasil rapat BURT berikutnya. “Yang jelas, anggota DPR memerlukan tambahan ruangan seiring tambahan jumlah staf ahli nanti,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Anis Matta, melalui pesan singkat.
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa, mengapresiasi rekomendasi Kementerian PU yang telah mengakomodasi keinginan rakyat atas efisiensi anggaran. Demokrat juga menunggu rapat BURT dan pimpinan DPR pekan depan. “Keinginan rakyat direspons, kebutuhan DPR pun tetap dipenuhi,” kata Saan.
Wakil Ketua BURT DPR, Refnizal, memastikan pembangunan gedung baru tidak mungkin dilaksanakan tahun mi. “Katanya PU mau bangun pada 2011 in Tidak akan mungkinbisa terkejar,” kata Refrizal kepada Repubika, Ahad (29/5).
Seandainya mau dibangun, kata Ref rizal, barn bisa dilaksanakan paling cepat pada April atau Mel 2012. Karenanya, kata Refrizal, anggaran Rp 800 miliar untuk pembangunan gedung barn yang sudah dianggarkan di APBN tidak alnan mungkin digunakan tahun mi. “Kalau memang tidak bisa dipakai, lebih baik dialihkan dan sekarang,” katanya.
Refrizal menyarankan, anggaran sebesar Rp 800 miliar itu dialihkan ke industri strategis yang membutuhkan modal kerja, seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PIN DAD, atau PT PAL. Mekanisme pengalihan anggarannya tetap dibahas antara Badan Anggaran DPR dun pemerintah.
Kabiro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat J’nderal DPR, Soeniirat, mengakui sejak awal ada ketidakjelasan meng’nai pembangunan gedung lewat bcriibnhubahnya desain dan angguraii lui Kementenian PU. “Sejak awal ))
canaanpembangunangedung aid) invalid,” kata Soemirat. I 41 lu,
Sumber : republika