Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menilai bahwa penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh dua anggota KPU Maluku Utara non-aktif, Rahmi Husein, ilegal meskipun fatwa Mahkamah Agung (MA) menyebutkan hal itu memenuhi syarat hukum.
