Wakil Presiden M Jusuf Kalla memerintahkan Badan Pengelola Pengembangan Proyek Kemayoran (BP3K) segera menyelesaikan MoU (Memorandum of Understanding atau nota kesepakatan) mengenai peruntukan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan rusunami/wa (rumah susun hak milik/sewa).
