Hiruk-pikuk Pilkada DKI Jakarta

Janji manis calon Gubernur. Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sudah mulai melontarkan program-program yang bakal dilakukan bila terpilih nanti. Cuman biasanya janji tinggal janji

momentum said:

Janji manis calon Gubernur. Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sudah mulai melontarkan program-program yang bakal dilakukan bila terpilih nanti. Cuman biasanya janji tinggal janji

Click to expand...

ya benar den . kadang'' janji nya doang . udh jd gubernur nanti lupa dengan janjinya tadi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Ahok-Djarot Merosot, Kini 24,6%


Pasca penetapan pasangan calon oleh KPU DKI serta aksi demo 4 November lalu, elektabiltas pasangan cagub-cawagub nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merosot. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA mencatat, elektabilitas pasangan petahana itu turun 6,8 persen.

"Elektabilitas pasangan ini (Ahok-Djarot) cenderung terus menurun. Dalam sebulan elektabilitas Ahok turun 6,8 persen. Maret 2016 elektabilitas Ahok-Djarot 59,3 persen, Juli 49,1 persen, Oktober 31,4 persen dan November 24,6 persen," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby di Kantor LSI, Jl Pemuda, Jakarta Timur, Kamis (10/11/2016).

Survei dilakukan LSI dengan pengumpulan data mulai 31 Oktober hingga 5 November 2016 dengan jumlah responden 440 responden di wilayah DKI. Survei menggunakan metode multistage random sampling serta margin of error kurang lebih 4,8 persen. Survei dilakukan dengan biaya sendiri.

"Tanggal pengambilan data hampir bertepatan dengan aksi demo 4 November pada Jumat lalu. Survei ini selesai setelah aksi tersebut. Isu menjelang demonstrasi bisa memotret situasi terkini," ujarnya.

Dari hasil survei tersebut, tercatat elektabilitas Ahok sebesar 24,6 persen. Angka tersebut menurun 6,8 persen jika dibandingkan pada Oktober 2016 yakni 31,4 persen. Padahal, pada Maret 2016 lalu, elektabilitas Ahok-Djarot mencapai 59,3 persen.

"Angka elektabilitas ini sudah di bawah 30 persen. Secara tren elektabilitas cenderung menurun dari Oktober ke November," lanjutnya.

Turunnya elektabilitas Ahok-Djarot, salah satunya disampaikan Adjie yakni dipengaruhi oleh kasus pidato kontroversial terkait Surat Al Maidah ayat 51 serta proses hukum yang saat ini tengah berlangsung.

Dari hasil survei, sebesar 89,3 persen responden mengetahui kasus Ahok tersebut sementara 73,2 persen responden menyatakan bahwa pidato kontroversi Ahok merupakan kesalahan.

"Kasus dugaan penistaan agama ini menjadi perhatian publik Jakarta, nasional dan internasional. Mereka yang menyatakan bahwa pernyataan Ahok adalah kesalahan merata di semua segmen masyarakat," kata Adjie.

Meski elektabilitas turun, posisi Ahok-Djarot masih berada di posisi pertama. Sementara itu, elektabilitas kedua pasangan lainnya yakni Agus Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno tercatat stagnan.

Agus-Sylviana berada di peringkat dua dengan 20,9 persen, sedangkan Anies-Sandiaga elektabilitasnya tercatat 20 persen. Sementara angka swing voters atau belum menentukan pilihan yakni 34,5 persen dan naik 6,3 persen jika dibanding pada Oktober 2016 yakni 28,2 persen.

"Turunnya suara Ahok enggak berpindah ke pasangan lain, tapi ke swing voters. Sebulan pasca pendaftaran dan seminggu pasca penetapan calon, suara Ahok di bawah swing voters," jelas Adjie.

sumber

ahok gimana kabarnya

saya yakin ahok ga mungkin menang

Politisi sekarang yang dibutuhkan rakyat itu seperti Pak Ahok yang mempunyai misi berantas korupsi, dan itu sudah dilakukan olehnya.

salmon said:

Politisi sekarang yang dibutuhkan rakyat itu seperti Pak Ahok yang mempunyai misi berantas korupsi, dan itu sudah dilakukan olehnya.

Click to expand...

nah yang jadi masalah adalah, AHOK tidak disukai banyak warga Jakarta (yg mungkin tak ber-KTP) DKI jakarta yang tidak suka itu. Akhirnya kita akan bicara soal suka dan tidak suka bukan soal kinerja AHOK. Jika sudah tak suka mau ngomong apa saja tetap terlihat tak baik

calon gubenur pada sibuk kampanye semua . nantii udh jadi gubenur pada lupa semua sama rakyat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI mengumumkan kekayaan tiga pasangan calon di Pemilu Gubernur DKI 2017. Pengumuman ini berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah dari KPK.

"Pengumuman Laporan Harta Kekayaan pasangan Calon Kepala Daerah yang disampaikan melalui surat ini, untuk diumumkan kepada publik," demikian bunyi surat itu, sebagaimana diakses detikcom dari situs resmi KPU DKI, Rabu (29/11/2016).

Surat bernomor B-9472/10-12/11/2016 tertanggal 16 November itu ditandatangani oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Surat ini mencantumkan sejumlah Undang-undagn yang melandasi perlunya pengumuman harta kekayaan pasangan calon ini.

Undang-undang yang melandasi yakni UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. UU NO 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana diubah dengan UU No 1 Tahun 2015. UU No 10 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. Terakhir, Peraturan KPU No 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No 9 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Bila dilihat dari nominal rupiah yang mereka miliki, ternyata calon yang paling kaya di Pilgub DKI 2017 adalah cawagub Sandiaga Uno, disusul oleh cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), cagub Agus Harimurti Yudhoyono, cawagub Sylviana Murni, cagub Anies Baswedan, dan di urutan terbawah ada cawagub Djarot Saiful Hidayat. Beberapa dari mereka juga mempunyai harta yang tercatat dalam nominal Dolar Amerika Serikat.

Berikut adalah total kekayaan beserta tanggal lapor mereka:

Agus Harimurti Yudhoyono (3/10/2016)
Rp 15.291.805.024
USD 511.322

Sylviana Murni (1/3/2015)
Rp 8.369.075.364
USD 0

Basuki Tjahaja Purnama (21/9/2016)
Rp 25.655.887.496
USD 7.228

Djarot Saiful Hidayat (6/10/2016)
Rp 6.295.603.364
USD 0

Anies Baswedan (20/9/2016)
Rp 7.307.042.605
USD 8.893

Sandiaga Salahudin Uno (29/9/2016)
Rp 3.856.763.292.656
USD 10.347.381


sumber

sandiaga hampir 4 triliun. Lbh kaya dari prabowo rupanya

jika rakyat ahok yang atur semua akan sangat baik tapi jika bukan ahok mungkin rakyat akan sangat bermasalah

cetak yg banyak ini dan bagikan ke seluruh orang2 dijakarta..
...
..
pasti gak bakalan pilih ahok.
di fatwa dinyatakan WAJIB.. (bukan sunnah).

- n1 -
aku juga lagi buat nih dikampung. dari ka rt/rw, pe pemimpin2 organisasi yg ada mau tak bersihin.

n1ngs1h said:

cetak yg banyak ini dan bagikan ke seluruh orang2 dijakarta..
...

_- 'FATWA MUI' -_

..
pasti gak bakalan pilih ahok.
di fatwa dinyatakan WAJIB.. (bukan sunnah).

- n1 -
aku juga lagi buat nih dikampung. dari ka rt/rw, pe pemimpin2 organisasi yg ada mau tak bersihin.

Click to expand...

kadangkala MUI itu mengeluarkan fatwa kurang tepatguna. Mana mungkin fatwa ini berlaku di Kupang. Papua dan daerah2 yg mayoritas non muslim









Fatwa MUI dan Tuaian Kontroversi

Kita tentu masih ingat fatwa MUI tentang Arah Kiblat yang membuat kebingungan seluruh umat Muslim se-Indonesia pada tanggal Maret 2010 silam, atau tentang fatwa haramnya orang yang memilih Golput (Golongan Putih) pada Pemilu 2009, fatwa haram merokok? Fatwa haram Infotainment? Dan beberapa fatwa lainnya yang banyak menuai baik di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pada bulan Juni 2011 kritik pedas dilemparkan oleh editorial Koran Media Indonesia, catatan editorial yang diberi judul ”Wibawa Fatwa Haram” ini mengkritik habis pemerintah yang ketika gagal mendapat kepatuhan warga negara, pemerintah memmbawa-bawa ulama untuk mengeluarkan fatwa. Padahal belum tentu umat kelak mematuhi fatwa itu. Selanjutnya dikatakan bahwa jika kelak MUI menerbitkan fatwa orang kaya haram membeli BBM bersubsidi dan umat mengabaikannya, runtuhlah pula wibawa MUI. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Zuhairi Misrawi (cendekiawan NU) pada media yang sama. Zuhairi mengatakan bahwa ”MUI jangan jadi Tameng Pemerintah soal BBM”. Tuturnya.

Kritik pedas dan dukungan terhadap apa yang dilakukan MUI tentu banyak terjadi. MUI tidak jarang menerbitkan fatwa yang kontroversial. Di antaranya adalah fatwa-fatwa yang menyatakan sesat terhadap beberapa aliran agama Islam. Tercatat, sejak 1980, MUI telah menyesatkan kurang lebih 10 aliran kepercayaan yang telah dianut oleh ratusan ribu warga Indonesia (lihat buku himpunan fatwa MUI bidang akidah dan aliran keagamaan hal 35-114). Fatwa MUI tidak mengandung kekuatan hukum, hanya legal opinion. Oleh karena itu fatwa sah untuk tidak dipatuhi, termasuk fatwa kontroversial di atas. Namun karena sebagian masyarakat Muslim dan pemerintah menganggap bahwa MUI adalah corong agama, maka bagi mereka fatwa MUI merupakan suara kebenaran yang harus disikapi, direspon dan direalisasikan.

Selain itu, yang tak kalah kontroversialnya, pada tahun 2005, MUI menelorkan fatwa pelarangan kepada masyarakat Muslim untuk menganut paham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Bagi kalangan yang memperjuangkan isme-isme tersebut percaya bahwa ketiganya merupakan pilar demokrasi yang jika ditiadakan akan meruntuhkan bangunan Demokrasi di Indonesia. Namun MUI mempunyai pandangan lain mengenai tiga isme tersebut. Menurut MUI sekularisme dianggap membahayakan akidah dan syari’at Islam karena mengajarkan relativisme agama, penafian dan pengingkaran adanya hukum Allah (syariat) serta menggantikannya dengan hukum-hukum hasil pemikiran akal semata. Adapun liberalisme mendorong pengikutnya untuk menafsirkan agama secara bebas dan tanpa kaidah penuntun. sedangkan pluralisme disesatkan karena dianggap mengajarkan sinkretisme agama atau penyamaan kebenaran semua agama.

sumber

pada mau ya jadi pemimpin...padahal pemimpin itu beban,amanat,dan disumpah...

tetap ahok is the best

bapak ahok sebenarnya itu dia sangat baik dan selalu membantu masyrakat di indonesia dan dia lah yang mengembangkan indonesia menjadi seperti yang sekarang ini. tetap selalu memilih ahok, terimakasih dan sekian info.

kini rakyat sudah bangkit dan bukan seperti yang dulu nya lagi

kini rakyat sudah lah bukan yang dulu dan rakyat ini menjadi bangsa yang maju

Kader Membelot, NasDem akan Laporkan Anies-Sandi ke Bawaslu DKI


Partai NasDem akan mengadukan pasangan nomor urut 3 di Pilgub DKI 2017, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, ke Bawaslu DKI setelah sejumlah kadernya mendeklarasikan dukungan ke Anies-Sandi. Keduanya dianggap melakukan penyesatan.

"Pertama, kita ingin laporkan backdrop yang digunakan di posko pemenangan Anies-Sandi yang menggunakan nama NasDem se-Jakarta Timur. Ini merupakan penyesatan publik," ujar Sekretaris DPW NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Rabu (28/12/2016).

Seperti diketahui, NasDem merupakan partai pengusung pasangan calon nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Wibi mempermasalahkan klaim bahwa kader NasDem se-Jakarta Timur mendukung Anies-Sandi.

"Kami akui ada, tetapi hanya beberapa orang saja, tidak bisa dong segelintir orang diklaim mewakili seluruh DPC dan DPRT se-Jakarta Timur. Ini merupakan penyesatan dan masyarakat akan mengingat bahwa ada calon gubernur dan wakil gubernur yang bernama Anies-Sandi berlaku tidak jujur," ungkapnya.

"Kami bersama DPC dan DPRT se-Jakarta Timur akan datang ke Bawaslu DKI untuk melaporkan hal tersebut dan terhadap kader yang menyimpang kami akan berikan sanksi tegas," lanjut Wibi.

Sebelumnya, Sandiaga menerima deklarasi dukungan dari sejumlah kader NasDem. Pembacaan deklarasi diwakili oleh Ketua DPC NasDem Jatinegara Saefudin di Pendopo Anies-Sandi, Jalan Panglima Polim IX, Jakarta Selatan, Selasa (27/12). Saefudin menyebut dukungan ini bagian dari aspirasi. Dia pun berharap pengurus DPP dan DPW NasDem memaklumi keputusan tersebut.

"Kami ingin memilih pemimpin yang sopan, jujur, dan berpihak sama rakyatnya. Kami sedih jika ada pemimpin yang arogan sama rakyatnya," kata Saefudin, seperti disampaikan lewat keterangan pers dari timses Anies-Sandiaga, Selasa (27/12).

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem Bestari Barus menyatakan NasDem menyiapkan langkah hukum terhadap oknum yang terlibat. "Kami mempersiapkan tindakan hukum kepada para oknum yang menggunakan nama NasDem tanpa izin dan juga kepada fasilitatornya terkait penyalahgunaan nama Partai NasDem," papar Bestari dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (27/12).

Sebagai Rakyat Jelata Nyimak aja ah... yang penting gk telat bayar pajak..