Swasta Diberi Peluang Garap Listrik

JAKARTA — Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral (Permen ESOM) Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang,

Terpencil, Perbatasan, daü Pulan Kecil Berpenduduk Melalui

Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kedil. Melalui

aturan tersebut, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, dan

koperasi dapat mengelola suatu wilayah usaha yang saat ini belum

terjangkau oleh pemegang wilayah usaha lainnya.
Wakil Menteri ESDMArcandra Tahar mengatakan, permen ini bertujuan

mendorong percepatan elektrifikasi demi menerangi desadesa yang

belum menikmati listrik. “Hal ini merupakan terobosan pemerintah

untuk memberikan payung hukum guna mengupayakan pemenuhan energi

yang lebih berkeadilan, yaitu meningkatkan rasio desa berlistrik

di Indonesia yang saat ini baru sebesàr 96,95 persen dan total

82.190 desa,”kata Arcandra dalam acara coffee morning di kantor

Direktorat Jenderal Ketenaga listrikan, Jakarta, Senin (16/1).
Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik

(BPS) tahun 2014, terdapat 2.519 desa yang belum menikmati

listrik. Dalam perencanaan PT PLN (Persero) hingga 2019, baru

sekitar





504 desa yang dapat dilistriki melalui kegiatan listrik

perdesaan.
“Salah satu implementasi kita membangun dari pinggiran adalah

dengan mempercepat elektrifikasi. Seperti yang telah dilaporkan

rasio elêktnifikasi kita 91,1 persen. Pada akhir 2019

ditargetkan 97 persen. Tentu pada 2025 diharapkan 100 persen.

Seluruh desa bisa teraliri listrik,” ujar Arcandra.
Dirjen Ketenaga listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) Jarman mengatakan, pemerintah menhub peluang

sehingga semua unsur masyarakat bisa mendukung peringkatan rasio

elektrifikasi secara cepat. Ia mengungkapkan bagaimana situasi

demikian sudah terjadi.
Jarman mencontohkan di Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau, ada

BUMD terlibat dalam pengelolaan listrik. BUMD tersebut

melistriki tiga kecamatan dengan pelanggan berjumlah 6.ooo.

“Tentu PLN yang ditugaskan semuanya. Tapi, kalau tidak ada,

gubernur bisa menunjuk BUMD untuk melaksanakan. Karena kita tahu

bahwa BUMD ini punya kemampuan melistriki daerah-daerah

tertinggal seperti yang kita lihat di Pelalawan,” ujarnya.
Sementara, PJT II Jatiluhur siap meningkatkan suplai listrik

untuk kebutuhan industri di Kabupaten Purwakarta. Dirut PJT II

Jatiluhur Djoko Saputro mengatakan, selama ini pihaknya sering






menerima masukan dari pemkab soal penjualan listrik untuk industri. Karena itu, pada 2016 kemarin pihaknya sudah bisa menjual

listrik langsung Ice medustri. Tetapi, kuotanya masih belum

maksimal. “Tahun ini kita akan naikkan kuota listrik untuk

industri,” ujar Djoko kepada Republika.
Pada 2016 kemarin, lanjut Djoko, PLTA Jatiluhur mampu

memproduksi listrik sekitar l,2 miliar kWh. Dan hasH produksi

itu, 60 persennya terserap untuk kebutuhan PLN. Sisanya

dialokasi kan untuk industri, yakni sekitar 280 juta kWh.

Untuk tahun ini, suplai bagi industri akan ditingkatkan jadi 100

persen.
Tarif listrik yang mau jual ke PLN harganya hanya Rp 289 per kWh.

Sedangkan, PLN menjual listrik ke industri dengan tarif Rp 1.100

sampai Rp 1.200 per kWhnya. “Tarif listrik dari kami ke industri,

harganya Rp 8o pen kWh. Tarif ini jauh lebih murah ketimbang dari PLN,” ujar Djoko.
Guna merealisasikan supli listrik untuk mendustri sampai 100

persen, pihaknya akan memastikan seluruh tunbin bisa beroperasi.

Ada enam turbin yang mampu menghasilkan listrik. Selama 2016

kemarin, seluruh turbin mampu beroperasi. Makanya, produksi

listrik meningkat. “Tahun ini juga diharapkan tak ada kendala

pada turbmn ataupun trafo. Supaya, kami bisa memasok listrik

langsung ke industri,”jelasnya. . ed: satya festiani


Sumber Republika

na ini monggo para distributor trafo trafindo siapa tau masiha da proyeknya

kl di daerah2 kan kebanyakan yg garap listrik warga adalah swasta. Mau andalin pemerintah (PLN) susah juga

satu sisi banyak yang menilai kebijakan ini adalah kebijakan bagus, tapi kalau saya pribadi melihat kebijakan ini adalah kebijakan yang kurang bertanggungjawab, PLN sebagai BUMN hanya mau membangun wilayah2 yang maju, sedangkan daerah terpencil dilepas ke swasta, sama aja ini namanya ngak mau ribet atau ngak mau capet, mau yang enak enak saja,,

Bagus sih menurut saya biar cepat seluruh Indonesia ada listriknya, biar semakin maju desa-desa di Indonesia terutama di pulau-pulau yang jauh. Asalkan harganya terjangkau dengan penduduk setempat.

ibamfx said:

satu sisi banyak yang menilai kebijakan ini adalah kebijakan bagus, tapi kalau saya pribadi melihat kebijakan ini adalah kebijakan yang kurang bertanggungjawab, PLN sebagai BUMN hanya mau membangun wilayah2 yang maju, sedangkan daerah terpencil dilepas ke swasta, sama aja ini namanya ngak mau ribet atau ngak mau capet, mau yang enak enak saja,,

Click to expand...

gpp juga sih. Secara ekonomi listrik swasta lbh baik layanan dan harganya. dimana2 itu BUMN layanan agak buruk, mungkin berpikir kl itu bukan tanggung jawab mereka. Toh juga gaji tetap jalan walaupun kinerja buruk

Nah bagus nih, jadi bisa ga seenaknya naikin listrik, kita bisa pake dari swasta kalo lebih murah dan lebih baik