zackysetya
New member
Selama kepemimpinan SBY, salah satu hal yang harus diakui adalah keberhasilan kinerja Presiden SBY dalam menjaga pertumbuhan ekonomi makro. Sejak SBY mengambil alih kepemimpinan nasional dari Megawati tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu pada tingkat yang positif yaitu rata-rata 6 persen. Bahkan saat perekonomian global mengalami krisis mulai tahun 2008. Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang cukup baik tersebut masih belum mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja. Perilaku korupsi juga sering diinisiasi oleh kalangan legilatif melalui pengaturan APBN dan APBD. Perilaku korupsi yang semakin subur ini menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembangunan ekonomi untuk rakyat miskin.
Kalau ditelaah secara teliti, boleh dikatakan tiap menit ada korupsi. Walaupun ada badan pemberantasan korupsi (KPK), tetapi faktanya sangat lambat dalam menangani kasus-kasus korupsi khususnya yang melibatkan para pejabat tinggi negara. Munculnya korupsi ibarat deret ukur sedangkan pemberantasan korupsinya ibarat deret hitung. Upaya pemberantasan korupsi kalah cepat dengan perbuatan korupsi yang kian merajalela. Ditambah lagi lembaga KPK tampaknya selalu mengalami permasalahan internal, seperti jumlah personil yang sangat terbatas, sangat sedikit, dan kurang memadai. Namun tidak ada usaha yang serius dari pemerintah untuk menambah personil KPK secepatnya. Pemerintah terkesan bersikap masa bodoh sehingga para koruptor pun makin gencar saja melakukan korupsi.
Korupsi telah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan dari tingkat aparat paling redah, seperti Ketua RT hingga pejabat tinggi negara. Pejabat tidak lagi memiliki kepedulian terhadap masyarakat miskin yang terus-menerus menderita. Tanpa rasa salah dan malu, pejabat justru terus-menerus menyakiti hati rakyatnya. Potensi kerugian negara akibat korupsi ini sangatlah besar, bisa sampai bertriliun-triliun rupiah tiap tahunnya. Yang menarik, kebanyakan pelaku korupsi ini memiliki latar belakang pegawai negeri sipil (PNS). Tersangka berlatar belakang PNS menempati urutan teratas dalam setiap kasus korupsi di Indonesia. Bahkan yang selalu menjadi topik setiap tahun ketika ada rekrutmen CPNS adalah korupsi ataupun kasus suap agar lulus dan bisa diterima menjadi PNS. Lucunya, setelah menjadi PNS kemungkinan mereka juga akan melakukan korupsi lagi.
Bagi rakyat miskin, korupsi tentu saja berdampak sangat luas. Awal mulanya, korupsi menyebabkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional kurang jumlahnya. Untuk mencukupi anggaran pembangunan, pemerintah pusat menaikkan pendapatan negara, salah satu contohnya dengan menaikkan harga BBM. Pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan akibat dari adanya kenaikan BBM tersebut. Dampak dari kenaikan harga BBM tentunya sangat membuat rakyat miskin semakin tercekik. Bagaimana tidak, jika BBM naik otomatis harga-harga kebutuhan pokok akan semakin tinggi; biaya pendidikan semakin mahal, lapangan pekerjaan semakin sempit, dan pengangguran pun bertambah. Lain halnya dengan para pejabat, meski BBM naik mereka tenang-tenang saja sebab masih bisa hidup mewah-mewah.
Dengan demikian, tanpa disadari masyarakat miskin telah menyetor 2 kali kepada para koruptor. Pertama, masyarakat miskin membayar kewajibannya kepada negara lewat pajak dan retribusi, misalnya pajak tanah dan retribusi puskesmas. Namun hak mereka tidak diperhatikan oleh negara, karena “uang rakyat miskin” tersebut telah dikuras untuk kepentingan pejabat. Kedua, upaya menaikkan pendapatan negara melalui kenaikan BBM, masyarakat miskin kembali “menyetor” negara untuk kepentingan para koruptor, meskipun dengan dalih untuk subsidi rakyat miskin. Padahal seharusnya negara meminta kepada koruptor untuk mengembalikan uang rakyat yang mereka korupsi, bukan sebaliknya, malah menambah beban rakyat miskin dengan cara menaikkan BBM. Kembali lagi rakyat miskin yang selalu tercekik dan terbebani akibat ulah para pejabat korup tersebut.
Kalau ditelaah secara teliti, boleh dikatakan tiap menit ada korupsi. Walaupun ada badan pemberantasan korupsi (KPK), tetapi faktanya sangat lambat dalam menangani kasus-kasus korupsi khususnya yang melibatkan para pejabat tinggi negara. Munculnya korupsi ibarat deret ukur sedangkan pemberantasan korupsinya ibarat deret hitung. Upaya pemberantasan korupsi kalah cepat dengan perbuatan korupsi yang kian merajalela. Ditambah lagi lembaga KPK tampaknya selalu mengalami permasalahan internal, seperti jumlah personil yang sangat terbatas, sangat sedikit, dan kurang memadai. Namun tidak ada usaha yang serius dari pemerintah untuk menambah personil KPK secepatnya. Pemerintah terkesan bersikap masa bodoh sehingga para koruptor pun makin gencar saja melakukan korupsi.
Korupsi telah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan dari tingkat aparat paling redah, seperti Ketua RT hingga pejabat tinggi negara. Pejabat tidak lagi memiliki kepedulian terhadap masyarakat miskin yang terus-menerus menderita. Tanpa rasa salah dan malu, pejabat justru terus-menerus menyakiti hati rakyatnya. Potensi kerugian negara akibat korupsi ini sangatlah besar, bisa sampai bertriliun-triliun rupiah tiap tahunnya. Yang menarik, kebanyakan pelaku korupsi ini memiliki latar belakang pegawai negeri sipil (PNS). Tersangka berlatar belakang PNS menempati urutan teratas dalam setiap kasus korupsi di Indonesia. Bahkan yang selalu menjadi topik setiap tahun ketika ada rekrutmen CPNS adalah korupsi ataupun kasus suap agar lulus dan bisa diterima menjadi PNS. Lucunya, setelah menjadi PNS kemungkinan mereka juga akan melakukan korupsi lagi.
Bagi rakyat miskin, korupsi tentu saja berdampak sangat luas. Awal mulanya, korupsi menyebabkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional kurang jumlahnya. Untuk mencukupi anggaran pembangunan, pemerintah pusat menaikkan pendapatan negara, salah satu contohnya dengan menaikkan harga BBM. Pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan akibat dari adanya kenaikan BBM tersebut. Dampak dari kenaikan harga BBM tentunya sangat membuat rakyat miskin semakin tercekik. Bagaimana tidak, jika BBM naik otomatis harga-harga kebutuhan pokok akan semakin tinggi; biaya pendidikan semakin mahal, lapangan pekerjaan semakin sempit, dan pengangguran pun bertambah. Lain halnya dengan para pejabat, meski BBM naik mereka tenang-tenang saja sebab masih bisa hidup mewah-mewah.
Dengan demikian, tanpa disadari masyarakat miskin telah menyetor 2 kali kepada para koruptor. Pertama, masyarakat miskin membayar kewajibannya kepada negara lewat pajak dan retribusi, misalnya pajak tanah dan retribusi puskesmas. Namun hak mereka tidak diperhatikan oleh negara, karena “uang rakyat miskin” tersebut telah dikuras untuk kepentingan pejabat. Kedua, upaya menaikkan pendapatan negara melalui kenaikan BBM, masyarakat miskin kembali “menyetor” negara untuk kepentingan para koruptor, meskipun dengan dalih untuk subsidi rakyat miskin. Padahal seharusnya negara meminta kepada koruptor untuk mengembalikan uang rakyat yang mereka korupsi, bukan sebaliknya, malah menambah beban rakyat miskin dengan cara menaikkan BBM. Kembali lagi rakyat miskin yang selalu tercekik dan terbebani akibat ulah para pejabat korup tersebut.
Last edited by a moderator:
