Tuesday, 09 June 2009
Belum lama ini pasangan capres-cawapres dari pemerintahan berkuasa menepis tuduhan bahwa dirinya menganut paham ekonomi neoliberal. Namun fakta berbicara lain, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dengan semangat menggebu mencoba menghidupkan kembali upaya liberalisasi sektor pertanian yang sempat terhenti dalam perundingan-perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Lewat pertemuan Cairns ke-33 yang diadakan di Bali 7-9 Juni, Mari dengan tegas menyatakan akan kembali menghidupkan kembali putaran Doha yang sempat mandek karena terjadi kemandekan dalam perundingan pertanian. Inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan Kelompok Cairns yang menyatakan perang terhadap proteksionisme, mengusung pengurangan subsidi dan meneruskan liberalisasi sektor pertanian nota bene adalah resep para ekonom neoliberal, hal tersebut terlihat jelas dari sikap WTO yang menyokong penuh pertemuan itu.
Liberalisasi pertanian yang di desakkan oleh WTO adalah salah satu penyebab krisis pangan global. Apa yang akan dilakukan Kelompok Cairns dalam upaya menghidupkan kembali perundingan WTO tidak akan menjadi solusi bagi krisis global saat ini.
Pertemuan Kelompok Cairns ke-33 di Bali hanya akan mendorong agenda Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan kembali putaran Doha. Pemerintah Indonesia harus mewaspadai dan bersikap lebih kritis terhadap tujuan ini. Karena AS adalah salah satu negara yang terbesar menyubsidi perusahaan transnasional di bidang pertanian, tercatat sekurangnya 58 milyar USD per tahun dikucurkan untuk subsidi via skema Overall Trade-distorting Domestic Support (OTDS) dan Green Box di dalam WTO.
Hampir keseluruhan subsidi ini akan menjadi instrumen pelindung perusahaan transnasional di bidang pertanian dan akhirnya berujung pada dumping produk pertanian ke pasar internasional yang notabene terus berlangsung menghancurkan petani kecil dan pasar domestik. Hal ini menerangkan bahwa subsidi pertanian yang dilaksanakan di dalam mekanisme WTO, bukanlah perlindungan terhadap petani kecil, maupun pasar domestik.
Perang melawan proteksionisme yang akan menjadi pesan dalam pertemuan ini juga tidak substansial. Karena subsidi atau proteksi bukanlah musuh dalam kebijakan perekonomian. Esensinya tergantung kepada seberapa banyak subsidi atau proteksi tersebut diberikan, siapa yang mendapatkannya, dan apa yang diberikan olehnya. Subsidi yang dibayarkan kepada perusahaan transnasional di negara maju, yang berakhir pada dumping dan kehancuran kehidupan pertanian di negara miskin dan berkembang adalah buruk. Subsidi atau proteksi yang benar adalah yang diberikan kepada petani kecil untuk mendukung kegiatan ekonominya, menyokong pembangunan pedesaan, mempromosikan konservasi lahan pertanian, dan membangun pasar domestik. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia untuk menegakkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan, bukan neoliberalisme!
Siaran Pers Menentang Agenda Neoliberal Pertemuan Kelompok Cairns ke-33 di Bali
Jakarta, 8 Juni 2009
Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Imperialisme (GERAK LAWAN)
Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Buruh Indonesia (SBI), Koalisi Anti Utang (KAU), Indonesia Human Right Commitee for Social Justice (IHCS), KAM-LAKSI 31, Lingkar Studi Aksi Untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Solidaritas Anak Jalanan Untuk Demokrasi (SALUD)
» http://kau.or.id/content/view/145/2/
Apa SBY masih menyangkal dengan berita ini, dan mengklaim bahwa pemerintah sekarang tidak menjalankan ekonomi kapitalis?
Belum lama ini pasangan capres-cawapres dari pemerintahan berkuasa menepis tuduhan bahwa dirinya menganut paham ekonomi neoliberal. Namun fakta berbicara lain, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dengan semangat menggebu mencoba menghidupkan kembali upaya liberalisasi sektor pertanian yang sempat terhenti dalam perundingan-perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Lewat pertemuan Cairns ke-33 yang diadakan di Bali 7-9 Juni, Mari dengan tegas menyatakan akan kembali menghidupkan kembali putaran Doha yang sempat mandek karena terjadi kemandekan dalam perundingan pertanian. Inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan Kelompok Cairns yang menyatakan perang terhadap proteksionisme, mengusung pengurangan subsidi dan meneruskan liberalisasi sektor pertanian nota bene adalah resep para ekonom neoliberal, hal tersebut terlihat jelas dari sikap WTO yang menyokong penuh pertemuan itu.
Liberalisasi pertanian yang di desakkan oleh WTO adalah salah satu penyebab krisis pangan global. Apa yang akan dilakukan Kelompok Cairns dalam upaya menghidupkan kembali perundingan WTO tidak akan menjadi solusi bagi krisis global saat ini.
Pertemuan Kelompok Cairns ke-33 di Bali hanya akan mendorong agenda Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan kembali putaran Doha. Pemerintah Indonesia harus mewaspadai dan bersikap lebih kritis terhadap tujuan ini. Karena AS adalah salah satu negara yang terbesar menyubsidi perusahaan transnasional di bidang pertanian, tercatat sekurangnya 58 milyar USD per tahun dikucurkan untuk subsidi via skema Overall Trade-distorting Domestic Support (OTDS) dan Green Box di dalam WTO.
Hampir keseluruhan subsidi ini akan menjadi instrumen pelindung perusahaan transnasional di bidang pertanian dan akhirnya berujung pada dumping produk pertanian ke pasar internasional yang notabene terus berlangsung menghancurkan petani kecil dan pasar domestik. Hal ini menerangkan bahwa subsidi pertanian yang dilaksanakan di dalam mekanisme WTO, bukanlah perlindungan terhadap petani kecil, maupun pasar domestik.
Perang melawan proteksionisme yang akan menjadi pesan dalam pertemuan ini juga tidak substansial. Karena subsidi atau proteksi bukanlah musuh dalam kebijakan perekonomian. Esensinya tergantung kepada seberapa banyak subsidi atau proteksi tersebut diberikan, siapa yang mendapatkannya, dan apa yang diberikan olehnya. Subsidi yang dibayarkan kepada perusahaan transnasional di negara maju, yang berakhir pada dumping dan kehancuran kehidupan pertanian di negara miskin dan berkembang adalah buruk. Subsidi atau proteksi yang benar adalah yang diberikan kepada petani kecil untuk mendukung kegiatan ekonominya, menyokong pembangunan pedesaan, mempromosikan konservasi lahan pertanian, dan membangun pasar domestik. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia untuk menegakkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan, bukan neoliberalisme!
Siaran Pers Menentang Agenda Neoliberal Pertemuan Kelompok Cairns ke-33 di Bali
Jakarta, 8 Juni 2009
Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Imperialisme (GERAK LAWAN)
Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Buruh Indonesia (SBI), Koalisi Anti Utang (KAU), Indonesia Human Right Commitee for Social Justice (IHCS), KAM-LAKSI 31, Lingkar Studi Aksi Untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Solidaritas Anak Jalanan Untuk Demokrasi (SALUD)
» http://kau.or.id/content/view/145/2/
Apa SBY masih menyangkal dengan berita ini, dan mengklaim bahwa pemerintah sekarang tidak menjalankan ekonomi kapitalis?
