spirit
Mod
Luhut: Hilirisasi Harga Mati Biar RI Gak Jadi Budak Terus
Jakarta, CNBC Indonesia - Serangkaian 'serangan' Uni Eropa terhadap Indonesia tampaknya masih berlanjut hingga saat ini. Pemerintah Indonesia masih pantang menyerah untuk tetap konsisten membanggakan proyek era presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali angkat bicara perihal gugatan Uni Eropa kepada Indonesia melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2020 lalu.
Nyatanya, Menko Marves ini masih menyambung pembicaraan oleh pembicaraan dengan pihak Uni Eropa karena kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah, khususnya bijih nikel, di Indonesia. Luhut mengatakan bahwa Uni Eropa bertanya alasan Indonesia melarang ekspor bijih nikel.
Pernyataan pemerintah masih konsisten, semua kompak menyebut bahwa pelarangan ekspor nikel sukses membawa Indonesia mendapatkan nilai tambah yang berpengaruh besar pada perekonomian Indonesia melalui hilirisasi atau pemrosesan dan pemurnian bijih nikel.
"Seperti Uni Eropa datang ke saya, mereka mengatakan kenapa Indonesia larang ekspornickel ore, kalau nggak kami larang, ekonomi kami nggak seperti ini," jelas Luhut dalam Economic Update 2023 CNBC Indonesia, Senin (10/7/2023).
Sebagaimana diketahui, kebijakan pemerintah untuk fokus mendorong hilirisasi nikel mulai membuahkan hasil dalam mendorong perekonomian daerah dan nasional. Ekspor produk nikel dan investasi sektor ini melonjak pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, hilirisasi nikel jadi krusial agar Indonesia bisa mengambil kesempatan masuk dalam rantai pasok pengembangan kendaraan listrik dunia.
Itulah sebabnya, Luhut kerap memberikan pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Sehingga, seharusnya tidak bisa didikte oleh siapapun.
Namun, jika di flashback saat tahun 2021 larangan ekspor nikel mengganggu pasokan nikel global dan dapat menimbulkan konflik dagang. Akibat larangan ekspor nikel, Uni Eropa melayangkan terhadap kebijakan Indonesia ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Indonesia kini tengah menghadapi gugatan.
Nikel menjadi sumber daya energi yang mampu membawa kemajuan bagi suatu daerah. Dengan pengelolaan tepat dan mengedepankan kelestarian lingkungan, nikel akan memberikan keberkahan bagi masyarakat setempat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, betulkah kebijakan larangan ekspor berdampak positif pada perkembangan hilirisasi produk nikel?
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2020 lalu telah berhasil meningkatkan nilai ekspor hingga menjadi US$ 30 miliar atau setara Rp 450 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$).
Bahlil mengatakan, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bijih nikel yang sudah diterapkan sejak Januari 2020 telah berdampak positif pada perekonomian Indonesia.
"Hilirisasi nikel, ekspor nikel kita 2017-2018 hanya US$ 3,3 miliar, begitu stop ekspor, hilirisasi pada 2022 hampir US$ 30 miliar, naik sepuluh kali lipat," jelas Bahlil dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.
Dari sisi neraca perdagangan juga terjadi perbaikan dengan 25 bulan berturut-turut Indonesia selalu mengalami surplus. Khususnya dengan China yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, terjadi perbaikan neraca perdagangan. Pada 2018, neraca dagang RI dengan China defisit sebesar US$ 18,4 miliar.
Namun seiring dengan penerapan hilirisasi, defisit neraca perdagangan RI dengan China turun menjadi US$ 1,6 miliar pada 2022, bahkan menjadi surplus sebesar US$ 1,2 miliar pada kuartal I-2023.
"Ini akibat hilirisasi dan mendorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas mentah, tapi berbentuk setengah jadi dan barang jadi," tutur Bahlil.
Kendati demikian, Bahlil mengakui, dalam konteks penerimaan negara untuk pajak ekspor komoditas memang terjadi pengurangan sejak kebijakan larangan ekspor diterapkan.
Namun, ketika hilirisasi dilakukan, pemerintah mengantongi penambahan pendapatan dari sisi pajak penghasilan (PPh) badan, pajak pertambahan nilai (PPN), serta PPh pasal 21 dari tenaga kerja. Serta, meningkatnya lapangan pekerjaan.
Kementerian Investasi mencatat, sejak diberlakukan kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor hilirisasi tiap tahun mencapai angka 26,9% dalam empat tahun terakhir.
Meski pelarangan ekspor bijih nikel baru dilakukan pada 2020, namun program hilirisasi nikel di dalam negeri saat ini bisa dikatakan sukses. Pasalnya, Indonesia telah meraup nilai tambah yang berganda sejak nikel yang dijual sudah berupa logam atau hasil pengolahan di dalam negeri.
Indonesia berhasil meraup nilai tambah dari nikel sebesar US$ 33 miliar atau sekitar Rp 514 triliun pada 2022.
Bahkan pemerintah kerap kali menyebut bahwa 'hilirisasi menjadi kunci negara maju'. Peta jalan tentu sudah dirangkai sedemikian rupa. Kalau menilik roadmap tersebut invetasi yang dibutuhkan begitu besar mencapai angka US$ 545,3 miliar atau serata dengan Rp 8.200 triliun hingga 2024 mendatang.
Peluang ini tampaknya semakin nyata setelah Indonesia resmi naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas alias upper middle income countryberdasarkan kategorisasi terbaru yang dirilis Bank Dunia.
Untuk diketahui, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per capita dalam empat kategori. Yakni, low income (US$1.035), lower middle income (US$1.036 hingga US$4.045), upper middle income (US$4.046 hingga US$12.535), serta high income (di atas US$12.535).
Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada 2022 dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 71 juta atau US$ 4.783,9.
Melihat data Bank Dunia, saat ini perekonomian Indonesia pada 2022 dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 71,82 juta atau US$ 4.788. Ada sedikit perbedaan antara BPS dan Bank Dunia.
Namun tetap sama, Indonesia masuk negara upper middle income.
Bank Dunia menjelaskan, perubahan kategori Indonesia tersebut karena perekonomian Indonesia yang tumbuh kuat 5,31% . (year-on-year/yoy). pada tahun lalu.
Perekonomian domestik tahun 2022 berhasil tumbuh berkat tingginya pertumbuhan pada triwulan IV-2022 yang naik 5,01 persen (yoy).
Indonesia sudah pernah masuk kelompok negara menengah atas pada 2019. Namun, pukulan keras pandemi Covid-19 menyeter Indonesia kembali turun ke kategori menengah bawah selama dua tahun beruntun, dan kini kembali naik.
Tak bisa dipungkiri, ada andli dari komoditas andalan Indonesia ekonomi Indonesia kian membaik. Terlebih tentang hilirisasi.
Dear Next President, Jalan Negara Maju Sangat Terjal!
Belum selesai persoalan gugatan WTO yang masih berjalan, baru-baru ini Dana Moneter International (IMF) belum lama ini meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus secara bertahap kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi pertambangan. IMF menambah daftar lembaga yang menentang kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal hilirisasi.
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya negara berkembang seperti Indonesia memang harus berjuang sendiri untuk menjadi negara maju di dunia. Dia menilai, tidak akan sebuah negara menjadi negara maju bila terus-terusan menjadi 'budak' dari negara maju.
Untuk diketahui, puluhan tahun Indonesia hanya ekspor bijih mentah. Indonesia sendiri saat ini menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel dunia.Negara ini menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa.
Nilai ekspor bijih nikel Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat, ekspor bijih nikel Indonesia naik signifikan sebesar 18% pada kuartal kedua 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. "Terlepas dari usaha yang kami lakukan, Indonesia tetap tidak beranjak dari langkahnya dan mengumumkan larangan ekspor pada Januari 2020.
Uni Eropa juga keberatan dengan kebijakan Indonesia yang membebaskan pajak dan bea masuk impor untuk pembangunan smelter sepanjang memenuhi konten lokal sebesar 30%, dan menganggap kebijakan itu sebagai subsidi ilegal.
Hingga kini persoalan WTO ini masih melanjutkan perjuangan.Hingga saat ini, Indonesia dan Uni Eropa masih menunggu terbentuknya hakim oleh Badan Banding WTO yang saat ini belum ada karena terdapat blokade pemilihan Badan Banding oleh salah satu Anggota WTO (Amerika Serikat).
Dengan adanya blokade tersebut, maka segala sesuatu menjadi tertunda. Setidaknya ada 25 kasus banding yang menunggu di proses oleh Badan Banding WTO.
Kendati demikian, ini sebagai waktu bagi pemerintah dan kuasa hukum telah menyiapkan argumen untuk menguji keputusan panel awal yang dianggap keliru dalam menginterpretasikan aturan WTO.
"Begini, dari pengalaman saya tidak akan ada satu negara maju pun di dunia ini yang akan menarik kamu untuk jadi negara maju. So you have to do it by yourself atau kau jadi budak mereka terus. Berkelahi saja mereka terus untuk kita jadi budak mereka," jelas Luhut dalam program Economic Update 2023 CNBC Indonesia, Senin (10/7/2023).
Inilah pernyataan terbaru yang membuktikan bahwa kita ini harus menjadi bangsa yang kuat dan harus menghadapi jalan terjal ke depan.