Kalina
Moderator
BANGKOK - Pemerintah Thailand terus mengincar perusahaan-perusahaan milik keluarga mantan PM Thaksin Shinawatra. Setelah mengumumkan rencana membeli kembali (buy back) saham perusahaan telekomunikasi Shin Corp. yang kini dikuasai Singapura, kemarin mereka mengancam mengambil alih iTV jika stasiun televisi milik keluarga Thaksin itu tidak membayar denda senilai THB 100 miliar (sekitar Rp 26,8 triliun).
"Kami harus bertindak tegas dan mencabut perjanjian yang ada jika mereka tidak mampu membayar denda yang ditentutkan pengadilan. Kami tidak punya pilihan lain," kata Menteri Keuangan Thailand Pridiyathorn Devakula. iTV harus membayar denda tersebut paling lambat 6 Maret. Kalau tidak, mereka akan dinyatakan bangkrut dan jatuh ke tangan pemerintah Thailand yang kini dipimpin PM Surayud Chulanont.
iTV harus membayar denda sebanyak itu karena dianggap melanggar perjanjian dengan pemerintah. Saat mereka mengudara pada 1996, iTV merupakan stasiun televisi swasta khusus berita. Berdasar perjanjian dengan pemerintah, mereka harus membayar fee kepada negara senilai THB 1 miliar (sekitar Rp 268 miliar) per tahun. Mereka juga wajib mempertahankan 70 persen tayangan program berita.
Beberapa tahun kemudian, iTV menyatakan keberatan membayar fee dan tayangan berita mulai berkurang. Pada 2004, pengadilan mengambil jalan tengah dengan mengurangi fee kepada pemerintah hingga THB 230 juta per tahun dan iTV hanya diminta untuk mempertahankan program berita hingga 50 persen. Namun, Desember lalu dua bulan pascakudeta militer terhadap Thaksin, Mahkamah Tata Usaha Negara Thailand membatalkan putusan tersebut.
Beberapa kelompok kebebasan pers Thailand menyayangkan rencana pemerintah Thailand tersebut. Mereka khawatir kebebasan media di negeri Gajah Putih akan mati jika iTV diambil alih pemerintah. "Ini kemunduran bagi media," kecam Supinya Klangnarong, ketua Campaign for Popular Media Reform.
"Kami harus bertindak tegas dan mencabut perjanjian yang ada jika mereka tidak mampu membayar denda yang ditentutkan pengadilan. Kami tidak punya pilihan lain," kata Menteri Keuangan Thailand Pridiyathorn Devakula. iTV harus membayar denda tersebut paling lambat 6 Maret. Kalau tidak, mereka akan dinyatakan bangkrut dan jatuh ke tangan pemerintah Thailand yang kini dipimpin PM Surayud Chulanont.
iTV harus membayar denda sebanyak itu karena dianggap melanggar perjanjian dengan pemerintah. Saat mereka mengudara pada 1996, iTV merupakan stasiun televisi swasta khusus berita. Berdasar perjanjian dengan pemerintah, mereka harus membayar fee kepada negara senilai THB 1 miliar (sekitar Rp 268 miliar) per tahun. Mereka juga wajib mempertahankan 70 persen tayangan program berita.
Beberapa tahun kemudian, iTV menyatakan keberatan membayar fee dan tayangan berita mulai berkurang. Pada 2004, pengadilan mengambil jalan tengah dengan mengurangi fee kepada pemerintah hingga THB 230 juta per tahun dan iTV hanya diminta untuk mempertahankan program berita hingga 50 persen. Namun, Desember lalu dua bulan pascakudeta militer terhadap Thaksin, Mahkamah Tata Usaha Negara Thailand membatalkan putusan tersebut.
Beberapa kelompok kebebasan pers Thailand menyayangkan rencana pemerintah Thailand tersebut. Mereka khawatir kebebasan media di negeri Gajah Putih akan mati jika iTV diambil alih pemerintah. "Ini kemunduran bagi media," kecam Supinya Klangnarong, ketua Campaign for Popular Media Reform.