Akhirnya, setelah ditunggu-tunggu sekian lama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan Joko Widodo alias Jokowi sebagai kandidat capres yang akan mereka usung di Pemilu 2014.
Masih panjang perjalanan yang harus dilewati Jokowi dan PDIP untuk bisa menduduki Istana Merdeka di utara Monas. PDIP mula-mula harus meraup minimal 20% suara dalam Pemilu Legislatif 9 April mendatang. Itulah syarat yang harus dipenuhi oleh partai mana pun yang ingin mengajukan calonnya dalam Pemilihan Presiden pada 9 Juli nanti.
Agaknya tidak terlalu sulit bagi PDIP untuk memenuhi syarat minimal itu. Jika pun tidak sampai 20%, mencari sekitar 3-5% tambahan suara dari partai gurem lainnya tentu bukan pekerjaan yang kelewat musykil.
Yang menarik untuk ditelaah adalah cara dan proses kemunculan Jokowi sampai akhirnya resmi menjadi kandidat capres dari PDIP. Jika Jokowi akhirnya benar-benar bisa menduduki kursi RI-1, maka inilah presiden pertama (sekaligus capres pertama) sepanjang sejarah Indonesia yang memulai karirnya setahap demi setahap dari lembaga eksekutif.
Kita tahu, Jokowi sudah pernah memimpin lembaga eksekutif melalui pemilu langsung dari mulai tingkat II (Wali Kota di Pemkot Surakarta) sampai tingkat I (Gubernur di Provinsi DKI). Di Solo, Jokowi bahkan dua kali terpilih sebagai wali kota.
Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, ada presiden dan calon presiden yang membangun karirnya melalui suatu proses seperti yang dilalui Jokowi ini.
Soekarno jelas tidak, karena dia presiden pertama. Soekarno juga tidak pernah berkarir di birokrasi pemerintah kolonial karena dia justru menentang Belanda. Soeharto juga tidak karena sebelum menjadi presiden dia berangkat dari jalur militer.
Begitu juga dengan BJ Habibie. Karirnya dimulai dengan menjadi asisten khusus Ibnu Sutowo di Pertamina. Dari situ, berturut-turut, Habibie menjadi Direktur Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN), Menteri Riset dan Teknologi, Wakil Presiden dan akhirnya menjadi presiden.
Abdurrahman Wahid beda lagi. Dia bahkan tidak pernah menjadi bagian dari lembaga eksekutif sama sekali. Karirnya dari lembaga-lembaga kultural seperti Nahdlatul Ulama, LSM dan kelompok-kelompok penekan seperti Forum Demokrasi (Fordem).
Megawati, mentor dan pelindung Jokowi, memulai karirnya sebagai anggota partai Demokrasi Indonesia (PDI). Setelah "terbuang" dari PDI karena infiltrasi dan pemaksaan kehendak yang dilakukan Soeharto ke tubuh PDI, karir Mega melesat pasca-reformasi dengan mendirikan PDIP. Setelah selama 2 tahun kurang menjadi wakil presiden mendampingi Gus Dur, Mega kemudian menjadi presiden sejak Juli 2001 sampai Oktober 2004.
Sementara proses SBY menjadi presiden adalah kombinasi antara Soeharto dan Habibie. Karirnya dimulai dari jalur militer (seperti Soeharto) lalu masuk ke pemerintahan dengan menjadi menteri pada pemerintahan Gus Dur dan Megawati (seperti Habibie). Bedanya dengan Habibie, SBY tak perlu menjadi wapres lebih dulu untuk bisa duduk di kursi R-1.
Jika kita bandingkan dengan capres-capres yang gagal pada dua pemilu sebelumnya, 2004 dan 2009, tidak ada juga yang seperti Jokowi prosesnya.
Empat capres yang dikalahkan SBY pada Pilpres 2004 (Wiranto, Amien Rais, Hamzah Haz, dan Megawati) juga tidak ada yang karirnya seperti Jokowi. Pada Pilpres 2009, selain Megawati, SBY juga mengalahkan Jusuf Kalla. Seperti yang lain, Jusuf Kalla juga tidak meniti karir seperti Jokowi.
Dibandingkan semua presiden dan semua capres yang pernah bertarung dalam pilpres sepanjang sejarah Indonesia, Jokowi punya keunikan dalam hal prosesnya meniti karir. Cuma dia yang pernah meniti karir di jabatan eksekutif dari Daerah Tingkat II sampai Tingkat I.
Silakan bandingkan juga dengan nama-nama kandidat capres yang belakangan digadang-gadang punya potensi untuk maju dalam pilpres. Dari Aburizal Bakrie, Prabowo, Gita Wirjawan, Dahlan Iskan, Anies Baswedan, Mahfud MD, Surya Paloh sampai Hatta Radjasa, tidak ada yang jalur kepemimpinannya seperti Jokowi.
Belakangan muncul nama Risma dan Ahok sebagai kandidat alternatif. Nama keduanya mulai digadang-gadang sebagai kandidat calon wakil presiden. Bukan calon wakil presiden memang, tapi kemunculan Risma dan Ahok dan jalan yang ditempuh Jokowi ini agaknya menarik untuk dicermati sebagai sebuah kemungkinan.
Jokowi jelas bukannya tanpa kelemahan. Beberapa kritik terhadap kepemimpinan Jokowi di Jakarta belakangan mulai tampak lebih masuk akal. Kritik-kritik itu sudah pasti akan semakin massif setelah pengumuman Jokowi sebagai capres-nya PDIP ini.
Tapi bukan poin itu yang hendak dibahas dalam artikel ini. Kemunculan Jokowi (belakangan juga Risma dan Ahok) ini menawarkan sebuah kemungkinan baru: bahwa tidak usah ngoyo dengan langsung bertarung di pusat kekuasaan (entah itu dengan menjadi menteri atau bahkan malah membuat partai) untuk bisa menjadi figur yang populer dan punya potensi kuat menjadi RI-1.
Jokowi (juga Risma dan Ahok) memberi sebuah alternatif lain khususnya pada para politisi muda yang memang punya kualitas: daripada langsung bertarung di Jakarta yang butuh dana dan usaha yang luar biasa mahalnya. Mending memulainya dari level eksekutif terbawah yang dipilih lewat pemilu, yaitu menjadi pemimpin di Pemerintah Tingkat II.Bisa saja kita menyebutnya sebagai "metode Jokowi".
Jika ingin mempraktikkan "metode Jokowi" ini, kira-kira tahapannya begini: (1)bertarunglah di pilkada, (2)utamakan bertarung di daerah-daerah atau kota-kota besar yang populer dan dekat dengan media, (3)menangkan pilkada itu, (4)bekerjalah dengan sebaik-baiknya dan tunjukkan perubahan yang berarti dan kasat mata, (5) sedari awal begitu terpilih langsung rancang tim komunikasi yang terus menerus mengkampanyekan gerak-gerik dan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan dengan cara yang cantik, cerdik, dan sadar media.
"Metode Jokowi" ini, yang sampai batas tertentu juga dilakukan oleh Risma, Ahok dan beberapa kepala daerah lain seperti Ridwan Kamil di Bandung, adalah model baru kepemimpinan di Indonesia. Inilah cara yang paling masuk akal, wajar dan sampai batas tertentu benar-benar melatih, mendidik dan menguji kepemimpinan seseorang dari waktu ke waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun.
Menjadi pemimpin di lembaga eksekutif seperti bupati, walikota atau gubernur amat berbeda dengan menjadi menteri, ketua/pembina partai, duta besar, atau anggota legislatif. Dengan menjadi bupati/walikota, seorang pemimpin benar-benar diuji oleh persoalan-persoalan konkrit, persoalan remeh temeh, dan dipaksa untuk selalu siap berinteraksi dengan warganya setiap hari, dan setiap waktu.
Di level ini, persoalan semacam taman banjir, lampu merah mati, gelandangan dan PKL bersimaharajela akan muncul sebagai masalah yang lebih rutin dihadapi dan mesti diselesaikan dengan cara kasat mata tanpa retorika.
Semoga saja "metode Jokowi" ini menginspirasi para politisi muda yang belum apa-apa sudah bermimpi menjadi presiden. Jika memang punya kualitas dan kapasitas, rebutlah kepemimpinan tanah kelahiran Anda masing-masing. Perbaiki dan benahi kota kelahiran masing-masing dengan kerja yang terancang dengan baik dan dieksekusi dengan konsistensi dan persistensi yang tinggi.
Jika pun akhirnya tidak menjadi presiden, setidaknya mereka akan dikenang oleh warga kotanya masing-masing sebagai pemimpin yang terbukti sudah bekerja dengan sebaik-baiknya dan semampu-mampunya.
Bukankah tanpa menjadi presiden, Ali Sadikin akan tetap dikenang oleh kita semua sebagai pemimpin yang hebat?
Yahoo! News
