spirit
Mod
Ilustrasi. Pradesain Istana Negara berlambang burung Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) karya seniman I Nyoman Nuarta. Perusahaan modal ventura asal Jepang, Softbank batal investasi 100 miliar dolar AS. Bagaimana kelanjutan pembiayaan IKN Nusantara?
Softbank Batal Investasi 100 Miliar Dolar AS, Bagaimana Kelanjutan Pembiayaan IKN Nusantara?
TRIBUNKALTIM.CO - Perusahaan model ventura asal Jepang, Softbank mundur dari pendanaan proyek Ibu Kota Negara ( IKN ) baru di Penajam Paser Utara ( PPU ), Kalimantan Timur ( Kaltim ).
Sebelumnya, Softbank dikabarkan akan memberikan investasi senilai 100 miliar dolar AS.
Dengan mundurnya Softbank dari investasi di IKN yang diberi nama IKN Nusantara, investasi tersebut batal.
Bagaimana kelanjutan pembiayaan IKN Nusantara?
Simak penjelasan dari Tim Komunikasi IKN.
Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) sudah menunjuk CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota dewan komite pengarah proyek IKN.
Bersama dengan Masayoshi Son, Presiden Jokowi juga menunjuk putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ikut duduk sebagai dewan komite pengarah proyek IKN.
Setelah Softbank mundur dari investasi senilai 100 miliar dolar AS di IKN Nusantara, bagaimana pembiayaan selanjutnya?
Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Ketua Tim Komunikasi IKN, Sidik Pramono mengungkapkan, pembiayaan pembangunan IKN tetap pada niat awal, yakni seminimal mungkin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ).
Pendanaan tersebut bisa berasal dari sektor swasta ( private sectors ) maupun pendanaan kreatif lainnya.
"Pada prinsipnya, pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.
Porsi pembiayaan APBN diupayakan seminimal mungkin," kata Sidik saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (12/3/2022).
Sidik mengungkapkan, komitmen pendanaan dari pihak luar sejauh ini masih dalam tahap awal.
Realisasinya pun bakal dibicarakan lebih lanjut bersama pemerintah.
Komitmen pihak di luar-pemerintah terkait pembiayaan, sejauh ini msh dalam tahap awal.
Dalam realisasinya nanti tentu semuanya akan dibicarakan lebih detail bersama Pemerintah.
Sementara terkait kelembagaan termasuk struktur organisasi otorita IKN yang di dalamnya ada dewan pengarah rencananya tengah disiapkan aturannya.
"Kelembagaan akan diatur dalam Perpres yang menjadi salah satu peraturan turunan prioritas amanat UU IKN.
Saat ini Bappenas bersama K/L terkait sedang menyiapkan RenPerpres (Rencana Peraturan Presiden) tersebut," tandas dia.
Sebelumnya diberitakan, Softbank batal ikut berinvestasi di IKN.
Masayoshi Son belum menjelaskan apa alasan pembatalan tersebut, namun dia tetap berkomitmen memberikan dukungan kepada perusahaan rintisan ( startup ) di Indonesia.
“Kami tidak berinvestasi dalam proyek ( IKN ) ini, tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund,” kata SoftBank dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip dari Nikkei Asia, Sabtu (12/3/2022).
Asal tahu saja, niat Softbank mendanai IKN bermula ketika dia membahas proyek-proyek potensial di Tanah Air bersama Presiden RI, Joko Widodo pada 2020 lalu.
Saat itu Softbank menyatakan niatnya untuk menanam modal di RI.
Meski saat itu belum menyatakan berapa besar komitmen investasi yang diberikan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Softbank tertarik berinvestasi senilai 100 miliar dollar AS.
"Akan datang Masayoshi Son, dia mendesak saya terus, dia mau investasi sampai 100 miliar dollar AS.
Bagi saya ini too good to be true," beber Luhut di awal Januari 2020.
Tentang Softbank
Softbank adalah perusahaan modal ventura asal Jepang.
Sebagai informasi, SoftBank adalah investor utama di Indonesia untuk GoTo dan Grab
Saham Softbank tersebar di berbagai startup, seperti GoTo dan Grab yang berbasis di Singapura.
Vision Fund baru-baru ini juga berinvestasi di Funding Societies yang berbasis di Singapura.
Funding Societies adalah sebuah usaha yang mengoperasikan layanan pinjaman digital di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
.