Istana Beli Pesawat Presiden Rp.496 Miliar

Pesawat Kepresidenan

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi memperkirakan pesawat senilai US$58 juta atau Rp496 miliar tersebut akan hadir di Indonesia pada 2013. Pesawat tersebut berjenis Boeing Business Jet (BBJ) 2 yang dirancang secara mewah untuk pemilik pribadi, bisnis dan pemerintahan. Pemerintah RI memilih pesawat seri 737-800 NG yang akan dijadikan pesawat kepresidenan. Pesawat ini biasanya memiliki kursi antara 25 dan 50 penumpang dalam konfigurasi mewah.

silahkan berpendapat

Re: Istana Beli Pesawat Presiden Rp496 Miliar

Daku setuju sekali. Dan punya alasan tertentu kenapa daku sangat setuju.

Tapi sebelum daku kemukakan alasan kesetujuanku, daku mau tanya apa alasan bagi kalian yang nggak setuju.

tunda dulu pembelian pesawat kepresidenan. Biaya pembelian pesawat itu alihkan dulu pada pembelian beberapa kapal patroli perbatasan laut yang canggih. Dan ini lbh urgen daripada beli pesawat kepresidenan

d-net said:

tunda dulu pembelian pesawat kepresidenan. Biaya pembelian pesawat itu alihkan dulu pada pembelian beberapa kapal patroli perbatasan laut yang canggih. Dan ini lbh urgen daripada beli pesawat kepresidenan

Click to expand...

Daku mau menyoroti soal pengalihan anggaran nih.

Jadi gini den, proses bernegara itu beda jauh dengan tata laksana RT atau RW.
Entah kenapa selalu saja ada banyak yang beropini seperti di atas saat ada rencana ini itu, anggarannya dialihkan ke sini, anggarannya lebih baik untuk itu bla bla bla.

Dalam bernegara itu kalau bicara soal anggaran belanja itu bukan insidental, tapi sudah disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pos-posnya, dalam UU No. 17 Tahun 2003 ini disebutkan bahwa belanja negara dan belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. Dan proses itu bukan semudah yang kita pikirkan sehingga bisa dengan gampang memindahalihkan suatu anggaran yang sudah ditetapkan untuk keperluan lainnya.

Second_Sister said:

Daku mau menyoroti soal pengalihan anggaran nih.

Jadi gini den, proses bernegara itu beda jauh dengan tata laksana RT atau RW.
Entah kenapa selalu saja ada banyak yang beropini seperti di atas saat ada rencana ini itu, anggarannya dialihkan ke sini, anggarannya lebih baik untuk itu bla bla bla.

Dalam bernegara itu kalau bicara soal anggaran belanja itu bukan insidental, tapi sudah disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pos-posnya, dalam UU No. 17 Tahun 2003 ini disebutkan bahwa belanja negara dan belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. Dan proses itu bukan semudah yang kita pikirkan sehingga bisa dengan gampang memindahalihkan suatu anggaran yang sudah ditetapkan untuk keperluan lainnya.

Click to expand...

sebenarnya bisa dialihkan non.
batalkan rencana pembelian pesawat kepresidenan itu. Lalu buat anggaran belanja baru untuk kapal patroli laut. Dana kan sama2 diambil dari APBN. Nah dana yang ada tadi atau dana lain yang senilai harga pembelian pesawat disamakan jumlahnya atau kurang lebih yang akan dialokasikan pada pembelian kapal patroli laut

d-net said:

sebenarnya bisa dialihkan non.
batalkan rencana pembelian pesawat kepresidenan itu. Lalu buat anggaran belanja baru untuk kapal patroli laut. Dana kan sama2 diambil dari APBN. Nah dana yang ada tadi atau dana lain yang senilai harga pembelian pesawat disamakan jumlahnya atau kurang lebih yang akan dialokasikan pada pembelian kapal patroli laut

Click to expand...

Daku nggak bilang bahwa nggak bisa dialihkan lho. Tapi yang namanya penyusunan APBN itu nggak sekedar ditentukan poin per poin. Itulah kenapa daku bilang nggak sesederhana pengelolaan anggaran setingkat RT.

Tapi Ok, coba kita bahas soal "dialihkan".

Selama ini, darimana dan berapakah biaya yang dipakai untuk kunjungan kenegaraan? APBN bukan? dan besarnya itu sekitar 180 Milyar per tahun untuk biaya sewa pesawat, itu berarti sekitar 900 Milyar untuk satu periode pemerintahan.

Sampai disitu, semua biaya tersebut sudah pasti dianggarkan dalam APBN, bukan?

Ketika anggaran untuk membeli pesawat dialokasikan ke post lain (apapun itu) itu berarti ada satu post (yaitu biaya kunjungan kenegaraan) yang akan masih tetap kan?

Apakah ada yang akan dihemat di sini kalau berdasarkan hitungan-hitungan di atas??

Bagaimana penghematan yang terjadi jika dianggarkan pembelian pesawat yang bernilai 496 milyar itu, yang akan menghilangkan post pada biaya kunjungan negara akibat harus menyewa pesawat??


do the math, then.

saya kurang tau menahu tentang UU anggaran DPR, APBN dan yang lain soal pemerintah.

most of indonesian's people think/say : "mbok ya mensejahterakan rakyat dulu daripada beli ini itu atau bangun ini dan itu." terutama orang tua yang kolot. mereka berpikir demikian karena mereka merasa belum sejahtera, rakyat masih miskin malah presiden dan pemerintah memanjakan fasilitas mereka. walaupun "barang - barang" itu akan dipakai juga pada pemerintahan selanjutnya.

apakah ada anggaran untuk mensejahterakan rakyat miskin? kalo ada mengapa masih banyak rakyat miskin dan merasa masih tidak sejahtera?

saya masih belum mengerti mengapa rakyat kita masih miskin dan belum sejahtera, apakah karena masyarakatnya atau memang pemerintah belum memaksimalkan dan memprioritaskan rakyat.

setuju untuk keamanan presiden
tidak setuju anggarannya dipotong aja

Second_Sister said:

Daku nggak bilang bahwa nggak bisa dialihkan lho. Tapi yang namanya penyusunan APBN itu nggak sekedar ditentukan poin per poin. Itulah kenapa daku bilang nggak sesederhana pengelolaan anggaran setingkat RT.

Tapi Ok, coba kita bahas soal "dialihkan".

Selama ini, darimana dan berapakah biaya yang dipakai untuk kunjungan kenegaraan? APBN bukan? dan besarnya itu sekitar 180 Milyar per tahun untuk biaya sewa pesawat, itu berarti sekitar 900 Milyar untuk satu periode pemerintahan.

Sampai disitu, semua biaya tersebut sudah pasti dianggarkan dalam APBN, bukan?

Ketika anggaran untuk membeli pesawat dialokasikan ke post lain (apapun itu) itu berarti ada satu post (yaitu biaya kunjungan kenegaraan) yang akan masih tetap kan?

Apakah ada yang akan dihemat di sini kalau berdasarkan hitungan-hitungan di atas??

Bagaimana penghematan yang terjadi jika dianggarkan pembelian pesawat yang bernilai 496 milyar itu, yang akan menghilangkan post pada biaya kunjungan negara akibat harus menyewa pesawat??


do the math, then.

Click to expand...

Saya setuju ama penjelasan non dipe yang saya kutip di atas, karena sebenarnya dengan biaya sejumlah Rp. 496 Miliar itu sudah bisa memangkas pengeluaran rutin yang lain, dalam hal ini biaya perjalanan dinas kepresidenan.
Dan sebagai sebuah negara yang berbentuk kepulauan seperti ini saya rasa pengadaan pesawat kepresidenan tersebut tepat, disamping untuk perjalanan dinas presiden ke luar negeri.

zoeratmand said:

saya kurang tau menahu tentang UU anggaran DPR, APBN dan yang lain soal pemerintah.

most of indonesian's people think/say : "mbok ya mensejahterakan rakyat dulu daripada beli ini itu atau bangun ini dan itu." terutama orang tua yang kolot. mereka berpikir demikian karena mereka merasa belum sejahtera, rakyat masih miskin malah presiden dan pemerintah memanjakan fasilitas mereka. walaupun "barang - barang" itu akan dipakai juga pada pemerintahan selanjutnya.

apakah ada anggaran untuk mensejahterakan rakyat miskin? kalo ada mengapa masih banyak rakyat miskin dan merasa masih tidak sejahtera?

saya masih belum mengerti mengapa rakyat kita masih miskin dan belum sejahtera, apakah karena masyarakatnya atau memang pemerintah belum memaksimalkan dan memprioritaskan rakyat.

Click to expand...

Kalau kita mau bicara tentang kapan negara ini bisa mewujudkan "masyarakat yang sejahtera, gemah ripah loh jinawi", aku sedikit berpendapat ekstrim.
Karena menurut aku, tingkatan yang dikatakan "SEJAHTERA" itu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua lapisan termasuk masyarakat itu sendiri khan...

Pemerintah dalam hal ini hanya mampu memfasilitasi segala sesuatunya dalam rangka menuju kerangka Sejahtera tersebut. NEgara besar dan maju seperti Amerika sekalipun masih belum bisa mensejahterahkan rakyatnya, demikian pula dengan beberapa negara yang tergolong kaya dengan APBN yang berlimpah ruah masih belum bisa mensejahterakan rakyatnya. Semua itu karena tingkatan yang di sebut dengan SEJAHTERA itu khan relatif, bisa aja menurut sekian orang di negara ini mengatakan masyarakat masih belum sejahtera, tetapi pada saat yang sama mungkin sebagian orang lagi akan berkata tingkatan kesejahteran rakyat sudah meningkat.

nice

zoeratmand said:

saya kurang tau menahu tentang UU anggaran DPR, APBN dan yang lain soal pemerintah.

most of indonesian's people think/say : "mbok ya mensejahterakan rakyat dulu daripada beli ini itu atau bangun ini dan itu." terutama orang tua yang kolot. mereka berpikir demikian karena mereka merasa belum sejahtera, rakyat masih miskin malah presiden dan pemerintah memanjakan fasilitas mereka. walaupun "barang - barang" itu akan dipakai juga pada pemerintahan selanjutnya.

apakah ada anggaran untuk mensejahterakan rakyat miskin? kalo ada mengapa masih banyak rakyat miskin dan merasa masih tidak sejahtera?

saya masih belum mengerti mengapa rakyat kita masih miskin dan belum sejahtera, apakah karena masyarakatnya atau memang pemerintah belum memaksimalkan dan memprioritaskan rakyat.

Click to expand...

Dan most of Indonesian belum dapet pendidikan yang bagus. Baik itu secara formal maupun pendidikan dari hasil pengamatan, karena politikus kita itu berbicara hanya berdasarkan ego dan bukan the real thing, sehingga tidak bagus untuk pendidikan politik.
Pendapat seperti dibawah ini

"mbok ya mensejahterakan rakyat dulu daripada beli ini itu atau bangun ini dan itu."

Click to expand...

Itu bukti bahwa pendidikan politik belum berhasil di masyarakat kita. Semua masih serba normatif dan menggampangkan.

Mencapai kesejahteraan itu variabelnya banyak banget. Bukan hanya dengan gelontoran dana pada satu bidang. Ada juga variabel sekunder bahkan tersier yang menunjang tercapainya kesejahteraan, selain variabel primer.

Nggak semua anggaran itu mesti dihabiskan untuk variabel primer, karena variabel sekunder bahkan tersier pun perlu dapat perhatian.

Setuju ama penjelasan non dipe di atas....

emm,,,ngono tho? jadi sedikit paham tentang politik,...

itulah den enaknya gabung di forum ii, bisa belajar sambil fun... [<

(

betul pak guru, saya kan masih sangat sangat under standard,,,hallaahhh...

wah den zoe terlalu merendah nih..

sya sih setuju2 aj qlo pesawat itu buat kebaikan y ga masalah menurut saya

emang rendah kok...

ga setuju bgt ....karena masih byk rakyatnya yg bahkan ga bisa makan ....terlalu mewah pula...dengan uang ratusan miliar , berapa byk n berapa hari rakyat bisa makan, dan berapa byk pula usaha kecil kerakyatan yg bisa tertolong dng dana sebesar itu........

nnatea said:

ga setuju bgt ....karena masih byk rakyatnya yg bahkan ga bisa makan ....terlalu mewah pula...dengan uang ratusan miliar , berapa byk n berapa hari rakyat bisa makan, dan berapa byk pula usaha kecil kerakyatan yg bisa tertolong dng dana sebesar itu........

Click to expand...

Pernah baca APBN?? Coba sekali-sekali baca APBN, terutama yang tahun 2011.
Lihat berapa anggaran untuk hal-hal yang non sebutin di atas. Terakhir daku baca sih itungannya bukan dalam milyar tapi dalam triliun. Jadi masih kurang seperti apa?

Pertanyaan lagi, kalau nggak beli pesawat menurut Non selama ini kunjungan kenegaraan baik di dalam dan ke luar negeri itu mekanismenya gimana? Sewa pesawatkah? Naik penerbangan komersial? naik bagasi pesawat? atau gimana? dan berapa biaya untuk itu semua??

Kalau nggak tahu jawabannya bisa melihat postingan-postingan sebelumnya, dan setelah melihat jawabannya di atas, tolong tuliskan lagi lalu bandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan untuk beli pesawat.