WASHINGTON--MIOL: Pascakekalahan di Senat, Minggu (18/2) WIB, para senator Demokrat merancang strategi baru guna menjegal rencana pengiriman 21.500 tentara tambahan ke Irak.
Langkah itu termasuk mencabut otoritas Presiden George W Bush yang diberikan pada Oktober 2002 untuk menginvasi Irak.
Seperti diketahui, dalam voting di DPR (House of Representative), Sabtu (17/2) WIB, resolusi menentang penambahan pasukan disetujui. Namun, resolusi itu ditolak Senat sehari kemudian. Dengan penolakan itu, resolusi tidak bisa diteruskan pembahasannya di Kongres.
Senator Carl Levin, ketua Komisi Angkatan Bersenjata Senat mengatakan, voting pencabutan otoritas perang Bush, yang diharapkannya juga bisa digunakan untuk memotong pendanaan bagi pasukan AS, bisa jadi merupakan langkah terbaik.
Resolusi perang Irak yang disetujui Senat empat tahun lalu, menurut dia, merupakan otoritas yang mengizinkan Bush melakukan tindakan apa saja dan sekarang membuat AS terjebak dalam perang di Irak.
''Saya kira, kita harus memodifikasi otoritas itu untuk membatasi misi pasukan AS menjadi misi pendukung dan bukan misi perang, dan itu sangat berbeda dengan pemangkasan dana,'' ujar Levin.
Ditegaskannya meski kalah dalam pemungutan suara di Senat, Minggu, Demokrat akan tetap berupaya untuk mengeluarkan resolusi yang menuntut pertanggungjawaban Bush dalam menangani Irak.
''Ini akan lebih sulit daripada meloloskan resolusi yang mengikat. Tapi, kami akan terus mencoba, sebab kami sudah bertekad akan mengubah kebijakan di Irak,'' katanya kepada televisi Fox.
Levin menegaskan, rencana penambahan pasukan ke Irak merupakan kesalahan. Menurutnya, penambahan itu hanya akan membuat AS semakin terseret dalam kancah perang saudara di Irak.
Dengan otoritas perang yang baru, menurut dia, Kongres bisa menetapkan batasan-batasan baru bagi pasukan AS di Irak sekaligus mengakhiri 'misi tanpa batas' itu.
Desakan untuk memotong otoritas Presiden Bush di Irak juga dilontarkan oleh Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat Joseph Biden. Dia mengatakan langkah itu perlu dilakukan untuk memastikan pasukan AS tidak terseret semakin jauh dalam konflik sektarian di Irak yang semakin membara.
''Sangat penting untuk menegaskan bahwa tujuan pasukannya di sana, sebenarnya, untuk mencegah al-Qaeda menguasai wilayah itu, dan melatih pasukan Irak. Tujuan pasukan itu bukan untuk masuk ke tengah-tengah perang saudara,'' kata Biden.
Kesalahan terburuk
Ketua Demokrat di Senat Harry Reid, seperti diungkapkan kepada CNN, mengatakan Demokrat kini tengah mempertimbangkan sejumlah usulan. Reid mengatakan kesalahan kebijakan perang di Irak merupakan kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dalam sejarah AS.
Di tengah upaya Demokrat tersebut, Senin (19/2), Gedung Putih mendesak anggota Kongres (Senat dan DPR) melupakan perbedaan pandangan mereka dan memberikan perbekalan yang dibutuhkan oleh pasukan AS di lapangan. Jubir Gedung Putih Tony Snow mengatakan kini sudah saatnya untuk kembali fokus pada tindakan yang harus dilakukan.
''Saya kira apa yang akan terjadi adalah akan ada peralihan dalam debat itu. Jika Anda mendukung pasukan, apakah Anda akan menyediakan perbekalan yang dibutuhkan mereka dan komandan-komandan kita untuk mnyelesaikan misi di Irak?'' kata Snow kepada televisi NBC.
Kongres, sebagai otoritas yang berhak untuk memotong anggaran pertahanan, akan memulai pembahasan anggaran baru dalam beberapa pekan lagi. Termasuk agenda pembahasan permohonan anggaran sebesar US$235 miliar untuk tahun ini dan 2008-- sebagian besar akan digunakan untuk memperkuat operasi militer AS di Irak dan Afghanistan.
Presiden Bush telah meminta agar anggaran tersebut tidak dipotong. Namun beberapa anggota Kongres sudah mengungkapkan rencana untuk memperkenalkan aturan baru yang membatasi pendanaan bagi pasukan AS di Irak.
Langkah itu termasuk mencabut otoritas Presiden George W Bush yang diberikan pada Oktober 2002 untuk menginvasi Irak.
Seperti diketahui, dalam voting di DPR (House of Representative), Sabtu (17/2) WIB, resolusi menentang penambahan pasukan disetujui. Namun, resolusi itu ditolak Senat sehari kemudian. Dengan penolakan itu, resolusi tidak bisa diteruskan pembahasannya di Kongres.
Senator Carl Levin, ketua Komisi Angkatan Bersenjata Senat mengatakan, voting pencabutan otoritas perang Bush, yang diharapkannya juga bisa digunakan untuk memotong pendanaan bagi pasukan AS, bisa jadi merupakan langkah terbaik.
Resolusi perang Irak yang disetujui Senat empat tahun lalu, menurut dia, merupakan otoritas yang mengizinkan Bush melakukan tindakan apa saja dan sekarang membuat AS terjebak dalam perang di Irak.
''Saya kira, kita harus memodifikasi otoritas itu untuk membatasi misi pasukan AS menjadi misi pendukung dan bukan misi perang, dan itu sangat berbeda dengan pemangkasan dana,'' ujar Levin.
Ditegaskannya meski kalah dalam pemungutan suara di Senat, Minggu, Demokrat akan tetap berupaya untuk mengeluarkan resolusi yang menuntut pertanggungjawaban Bush dalam menangani Irak.
''Ini akan lebih sulit daripada meloloskan resolusi yang mengikat. Tapi, kami akan terus mencoba, sebab kami sudah bertekad akan mengubah kebijakan di Irak,'' katanya kepada televisi Fox.
Levin menegaskan, rencana penambahan pasukan ke Irak merupakan kesalahan. Menurutnya, penambahan itu hanya akan membuat AS semakin terseret dalam kancah perang saudara di Irak.
Dengan otoritas perang yang baru, menurut dia, Kongres bisa menetapkan batasan-batasan baru bagi pasukan AS di Irak sekaligus mengakhiri 'misi tanpa batas' itu.
Desakan untuk memotong otoritas Presiden Bush di Irak juga dilontarkan oleh Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat Joseph Biden. Dia mengatakan langkah itu perlu dilakukan untuk memastikan pasukan AS tidak terseret semakin jauh dalam konflik sektarian di Irak yang semakin membara.
''Sangat penting untuk menegaskan bahwa tujuan pasukannya di sana, sebenarnya, untuk mencegah al-Qaeda menguasai wilayah itu, dan melatih pasukan Irak. Tujuan pasukan itu bukan untuk masuk ke tengah-tengah perang saudara,'' kata Biden.
Kesalahan terburuk
Ketua Demokrat di Senat Harry Reid, seperti diungkapkan kepada CNN, mengatakan Demokrat kini tengah mempertimbangkan sejumlah usulan. Reid mengatakan kesalahan kebijakan perang di Irak merupakan kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dalam sejarah AS.
Di tengah upaya Demokrat tersebut, Senin (19/2), Gedung Putih mendesak anggota Kongres (Senat dan DPR) melupakan perbedaan pandangan mereka dan memberikan perbekalan yang dibutuhkan oleh pasukan AS di lapangan. Jubir Gedung Putih Tony Snow mengatakan kini sudah saatnya untuk kembali fokus pada tindakan yang harus dilakukan.
''Saya kira apa yang akan terjadi adalah akan ada peralihan dalam debat itu. Jika Anda mendukung pasukan, apakah Anda akan menyediakan perbekalan yang dibutuhkan mereka dan komandan-komandan kita untuk mnyelesaikan misi di Irak?'' kata Snow kepada televisi NBC.
Kongres, sebagai otoritas yang berhak untuk memotong anggaran pertahanan, akan memulai pembahasan anggaran baru dalam beberapa pekan lagi. Termasuk agenda pembahasan permohonan anggaran sebesar US$235 miliar untuk tahun ini dan 2008-- sebagian besar akan digunakan untuk memperkuat operasi militer AS di Irak dan Afghanistan.
Presiden Bush telah meminta agar anggaran tersebut tidak dipotong. Namun beberapa anggota Kongres sudah mengungkapkan rencana untuk memperkenalkan aturan baru yang membatasi pendanaan bagi pasukan AS di Irak.