UN (Ujian Nasional) Dihapus

Dukung UN Dihapus, Arief Rachman: Tak Mungkin Se-Indonesia Standarnya Sama



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menghapus ujian nasional (UN) pada tahun 2017 dan mungkin untuk seterusnya. Langkah itu dinilai tepat karena standar kualitas pendidikan di Indonesia belum merata.

"Kita ini lulus-tidak lulus dengan satu standar, apakah adil? Kalau daerah terluar, yang guru SD-nya hanya tiga, disamakan dengan Jakarta, saya katakan tidak adil. Kelulusan tidak boleh ujian nasional tapi ujian sekolah yang evaluasi anak, berdasarkan potensi anak di daerah masing-masing," kata pengamat pendidikan Arief Rachman saat dihubungi detikcom, Senin (28/11/2016).

Bagi Arief, penerapan UN sebagai standar kelulusan merupakan kekeliruan. Arief mengatakan UN hanya untuk memetakan daerah di Indonesia.

"Pemerintah perlu pemetaan. Tapi, jangan sebut ujian nasional, tapi kualitas akademis," ujar Arief.

Selain itu, Arief menyebut tidak mungkin seluruh wilayah Indonesia distandarkan. "Tidak akan mungkin setara, biar saja bersaing seperti pasar bebas. Kita jangan bermimpi seluruh Indonesia sama, kalau berusaha boleh," kata Arief.

Sebelumnya, Muhadjir mengatakan moratorium penghapusan UN ini sejalan dengan konsep Nawacita Presiden Jokowi. Pemerintah akan menerapkan desentralisasi pendidikan.

"Tadi kan Presiden sudah menyampaikan. Jadi itu intinya desentralisasi. Jadi nanti Kemendikbud dan BNSP akan menetapkan standar nasionalnya. Kemudian sebagai pelaksana diserahkan kepada provinsi untuk SMK dan SMA sederajat. Dan atau SD dan SMP dan yang sederajat akan diserahkan kepada kabupaten/kota," kata Muhadjir usai menghadiri acara Peringatan Hari Guru Nasional di Sentul, Bogor, Minggu (27/11).

sumber

mantap jiwa gan, UN dihapus, hehehe

kok bisa di hapus ya

spirit said:

Dukung UN Dihapus, Arief Rachman: Tak Mungkin Se-Indonesia Standarnya Sama

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menghapus ujian nasional (UN) pada tahun 2017 dan mungkin untuk seterusnya. Langkah itu dinilai tepat karena standar kualitas pendidikan di Indonesia belum merata.

"Kita ini lulus-tidak lulus dengan satu standar, apakah adil? Kalau daerah terluar, yang guru SD-nya hanya tiga, disamakan dengan Jakarta, saya katakan tidak adil. Kelulusan tidak boleh ujian nasional tapi ujian sekolah yang evaluasi anak, berdasarkan potensi anak di daerah masing-masing," kata pengamat pendidikan Arief Rachman saat dihubungi detikcom, Senin (28/11/2016).

Bagi Arief, penerapan UN sebagai standar kelulusan merupakan kekeliruan. Arief mengatakan UN hanya untuk memetakan daerah di Indonesia.

"Pemerintah perlu pemetaan. Tapi, jangan sebut ujian nasional, tapi kualitas akademis," ujar Arief.

Selain itu, Arief menyebut tidak mungkin seluruh wilayah Indonesia distandarkan. "Tidak akan mungkin setara, biar saja bersaing seperti pasar bebas. Kita jangan bermimpi seluruh Indonesia sama, kalau berusaha boleh," kata Arief.

Sebelumnya, Muhadjir mengatakan moratorium penghapusan UN ini sejalan dengan konsep Nawacita Presiden Jokowi. Pemerintah akan menerapkan desentralisasi pendidikan.

"Tadi kan Presiden sudah menyampaikan. Jadi itu intinya desentralisasi. Jadi nanti Kemendikbud dan BNSP akan menetapkan standar nasionalnya. Kemudian sebagai pelaksana diserahkan kepada provinsi untuk SMK dan SMA sederajat. Dan atau SD dan SMP dan yang sederajat akan diserahkan kepada kabupaten/kota," kata Muhadjir usai menghadiri acara Peringatan Hari Guru Nasional di Sentul, Bogor, Minggu (27/11).

sumber

Click to expand...

khusus untuk DKI tahun ajaran 2016-2017 tetap ujian berbasis komputer UNBK. Siswa lebih dipermudah karena tidak lagi menggunakan kertas ujian dan pinsil 2B. Ga bulat2 lagi, tinggal klik jawaban. Waktu lbh luang juga

UN udah berlangsung sejak sekitar tahun 2002 ya? masih aja didebatin sampai sekarang

agungsuhada said:

UN udah berlangsung sejak sekitar tahun 2002 ya? masih aja didebatin sampai sekarang

Click to expand...

sebenarnya yg didebatin itu bukan UN-nya tp regulasinya. Banyak pungli didalamnya. Mulai dari pengadaan kertas. Distribusi. Upah polisi. Upah para pengawas ujian. Kebocoran soal, dll. Belum lagi masalah materi soal yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi daerah tertentu, daerah tertinggal.

Ini Pertimbangan Mendikbud Hapus Ujian Nasional


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengeluarkan kebijakan soal moratorium ujian nasional (UN). Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Muhadjir. Apa saja?

Muhadjir berpendapat, UN tidak berperan ketika siswa-siswi mendaftar di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dengan alasan itu dia berpendapat UN tidak dipertahankan.

"UN tidak berimplikasi sama sekali dan secara langsung terhadap tiap peserta UN. Saya melihat beberapa PTN, enggak ada satu pun yang membuat hasil UN. Jadi enggak benar UN dipertahankan dengan dasar UN menerima mahasiswa baru, PTN gunakan SNMPTN," kata dia usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2016).

Selain itu menjelang UN semua sekolah memprioritaskan mata pelajaran yang diujikan. Sehingga mata pelajaran di luar prioritas itu tidak dianggap penting yang juga berimplikasi terhadap guru.

"Orientasi pada UN akan membuat reduksi mata pelajaran lain. Sekarang sekolah-sekolah sudah fokus anak didiknya disiapkan hanya untuk UN. Yang lain dianggap enggak penting. Berimplikasi pada guru, guru pengajar bukan UN dianggap kelas 2," bebernya.

"Juga berimplikasi pada rasa hormat yang enggak pegang mata pelajaran UN. Mereka merasa enggak dihargai," kata dia.

Pertimbangan lain soal digunakannya pilihan ganda untuk menguji siswa. Pilihan ganda atau multiple choice itu tidak mengajarkan siswa berpikir kritis.

"Pilihan ganda dalam UN hanya membuat siswa nengenal, mengingat, dan mengaplikasikan. Tapi tidak melatih siswa berpikir kritis. Kalau kita ingin siapkan generasi berpikir tigkat tinggi maka kalau tes pakai multiple choice tidak akan bisa ketemu," jelasnya.

Dari sisi hukum Muhadjir berpegangan pada Putusan MA No. 2596 K/PDT/2008 pada 14 September 2009. Putusan tersebut memerintahkan untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN.

"UN juga dianggap hanya menguji ranah kognitif dan beberapa mata pelajaran saja. Akibatnya cenderung mengesampingkan hakikat pendidikan untuk membangun karakter, perilaku, dan kompetensi," kata Muhadjir.

Dia membenarkan pendidikan dengan standar nasional harus tetap dilaksanakan. Untuk itu Muhadjir berencana mengevaluasi pendidikan yang sudah berjalan.

"Dengan basis standar nasional yang dikeluarkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Ijazah kredibel tetap diperlukan. Ijazah akan tetap kredibel," katanya.

Bentuk evaluasi UN itu pihaknya menyiapkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). USBN ini akan mengakomodir semua materi pelajaran.

"Semua mata pelajaran seluruhnya akan di USBN kan. Jadi enggak hanya beberapa mata pelajaran. Nanti ada soal-soal dari SNSB. Sehingga nanti ada nilai yang ungkap standar nasional sekaligus local content," urainya.

Saat Raker bersama anggota Komisi X itu, Mendikbud juga dicecar pertanyaan. Pasalnya selama pelaksanaan UN banyak timbul masalah dan apalagi masing-masing menteri memiliki kebijakannya sendiri.

"Kok ganti menteri kebijakannya ganti lagi. Kok tahu-tahu langsung sekarang, kita akan mengganti atau moratorium UN, sementara mengacu masalah UN sekarang. Kok mendadak banget? Sementara masih banyak masalah," kata anggota fraksi PAN, Anang Hermansyah.


sumber

UN itu harus, adalah supaya mereka siap... UN ato ujian klo bisa jangan ditentuin kapan dimulainya..klo bisa kapan aja tanpa mereka tau....pada dasarnya "ujian"(per"soal"an yang harus dijawab dan dihadapi) datang kapan saja supaya mereka siap tiap waktu...
klo ditentuin,pinternya juga dadakan ,setelah itu lupa lagi.
otak itu meski diasah tiap waktu supaya tajam , supaya reflek dan terbiasa.

pendapat saya sih memang bagusnya dihapus. Dikarenakan sebenarnya pelajaran yang penting bukan hanya pelajaran yang di UN kan saja.. tetapi semua pelajaran itu penting.
jika UN masih tetap ada, dan pelajaran yang di UN kan tetap itu-itu saja.. Masukan saya ke pemerintah dan juga dinas pendidikan..
Buatlah kurikulum baru dengan "hanya" mata pelajaran yang akan di UN kan saja.

nganhang said:

pendapat saya sih memang bagusnya dihapus. Dikarenakan sebenarnya pelajaran yang penting bukan hanya pelajaran yang di UN kan saja.. tetapi semua pelajaran itu penting.
jika UN masih tetap ada, dan pelajaran yang di UN kan tetap itu-itu saja.. Masukan saya ke pemerintah dan juga dinas pendidikan..
Buatlah kurikulum baru dengan "hanya" mata pelajaran yang akan di UN kan saja.

Click to expand...

sebenarnya sudah ada tuh tryout (dulu namanya TUKPD) untuk kelas 9 dan kelas 12. selesai UAS Ganjil sudah ga belajar mata pelajaran lain selain materi UN. Cuman yang jadi masalah sebenarnya biaya UN itu sangat tinggi, itu salahsatu alasan mengapa UN itu ingin ditiadakan yaitu untuk alasan penghematan anggaran juga