alfinfafaz1
New member
Keaktifan Masyarakat dalam Kebijakan Publik Selamat datang di Lahiya, situs (blog) sederhana yang berbagi ilmu dan pengetahuan dengan penuh keikhlasan. Dan, pada kesempatan kali ini, kami bakal sharing pengetahuan mengenai Keaktifan Masyarakat dalam Kebijakan Publik, dan Berikut ini beberapa pertanyaan dan jawaban mengenai Keaktifan Masyarakat dalam Kebijakan Publik.
Mengapa masyarakat harus aktif dalam Kebijakan Publik di Daerah dan apa keuntungannya bagi masyarakat?
Masyarakat mesti aktif dalam Kebijakan Publik lantaran masyarakatlah yang lebih tahu apa yang menjadi kebijakan keperluan serta keinginan mereka dalam keperluan sehari‐hari. Oleh karena adanya partisipasi masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk perumusan kebijakan publik bakal beresiko positif pada masyarakat yang berkaitan. Hal semacam ini disebabkan masyarakat bakal ikut bertanggung jawab pada beragam kebijakan publik yang di keluarkan oleh pemerintah daerah setempat, lantaran mereka dilibatkan secara langsung dalam perumusannya. Jadi tidak ada lagi perasaan atau kesan, kalau orang-orang tidak sepakat atau tidak tahu pada kebijakan‐kebijakan yang di keluarkan itu.
Dengan keaktifan masyarakat, diharapkan bakal muncul kebijakan publik yang bisa:
Melindungi, mengayomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Sesuai dengan keperluan serta harapan masyarakat.
Mengenai contoh partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik salah satunya bisa berupa membayar pajak tepat waktu, melakukan berbagai peraturan daerah serta memberikan berbagai input dalam berbagai perumusan kebijakan publik yang bakal diberlakukan pada semua masyarakat.
Demikian sebaliknya, apa yang terjadi apabila masyarakat tidak aktif dalam Kebijakan Publik di Daerah?
Apabila masyarakat tidak aktif, bakal efek negatif yang bisa merugikan masyarakat, diantaranya:
Perumusan kebijakan publik di daerah tidak memenuhi hak‐hak masyarakat secara menyeluruh.
Kebijakan publik itu mungkin saja tidak sesuai sama keperluan serta keinginan masyarakat.
Kebijakan publik itu bisa tidak searah atau bahkan juga bertentangan dengan nilai‐nilai budaya masyarakat.
Contoh:
Pemda mengeluarkan ketentuan supaya masyarakat tidak buang sampah ke sungai, sedangkan masyarakat tidak mematuhinya sampah itu bakal menumpuk serta berbau tidak sedap, hingga masyarakat juga yang dirugikan lantaran lingkungan sudah tercemar serta berbau tidak sedap.
Bagaimana caranya pemerintah mewadahi serta memfasilitasi input masyarakat?
Untuk mewadahi serta memfasilitasi berbagai input dari masyarakat, udah jelas dibutuhkan keterbukaan dari pihak Pemerintah Daerah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Keterbukaan disini dalam arti pihak eksekutif serta legislatif daerah ingin mendengarkan, menampung serta merumuskan pendapat atau input masyarakat itu dalam kebijakan‐kebijakan yang diambilnya. Jadi bukan hanya sekedar ditampung, tanpa ditindaklanjuti lebih jauh. Pada saat ada keterbukaan dari pihak eksekutif serta legislatif daerah, bakal menyebabkan motivasi atau dorongan atau semangat dari masyarakat untuk senantiasa membangun daerahnya lewat cara melakukan berbagai ketentuan yang sudah menjadi kebijakan publik.
Dengan keaktifan masyarakat, diharapkan bakal muncul kebijakan publik yang bisa:
Melindungi, mengayomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sesuai dengan keperluan serta harapan masyarakat.
Kebijakan public mesti searah dengan keperluan pembangunan di daerahnya. Masyarakat menginginkan kebijakan publik yang mewajibi kebutuhannya. Jangan sampai kebijakan publik itu malah membuat pemimpin daerah menjadi raja raja kecil di daerahnya. Kenapa demikian?, lantaran dengan jadi raja kecil, mereka amat dihormati, disanjung, di beri upeti, serta ditakuti oleh warga serta bawahannya.
Tidak hanya aktif dalam pembuatan kebijakan publik, masyarakat juga diharapkan agar aktif dalam penerapan kebijakan publik itu. Masyarakat bisa bertindak dalam kebijakan publik itu serta sebagai pengawas. Contoh paling sederhana keikutsertaan masyarakat dalam melakukan kebijakan publik sebagai berikut ini. Saat Pemda mengeluarkan ketentuan supaya masyarakat tidak buang sampah di sungai masyarakat mesti mematuhinya. Ketika Pemda melarang Pembangunan tempat tinggal di aliran sungai, masyarakat mematuhinya juga. Sedangkan contoh masyarakat bertindak sebagai pengawas bisa diliat dari masalah beberapa warga masyarakat mengawasi proyek pembangunan jalan raya atau sarana umum yang dilakukan pemerintah daerah atau DPRD. Itulah beberapa contoh pentingnya ikut serta aktif masyarakat dalam kebijakan publik yang khususnya didaerah.
Mengapa masyarakat harus aktif dalam Kebijakan Publik di Daerah dan apa keuntungannya bagi masyarakat?
Masyarakat mesti aktif dalam Kebijakan Publik lantaran masyarakatlah yang lebih tahu apa yang menjadi kebijakan keperluan serta keinginan mereka dalam keperluan sehari‐hari. Oleh karena adanya partisipasi masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk perumusan kebijakan publik bakal beresiko positif pada masyarakat yang berkaitan. Hal semacam ini disebabkan masyarakat bakal ikut bertanggung jawab pada beragam kebijakan publik yang di keluarkan oleh pemerintah daerah setempat, lantaran mereka dilibatkan secara langsung dalam perumusannya. Jadi tidak ada lagi perasaan atau kesan, kalau orang-orang tidak sepakat atau tidak tahu pada kebijakan‐kebijakan yang di keluarkan itu.
Dengan keaktifan masyarakat, diharapkan bakal muncul kebijakan publik yang bisa:
Melindungi, mengayomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Sesuai dengan keperluan serta harapan masyarakat.
Mengenai contoh partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik salah satunya bisa berupa membayar pajak tepat waktu, melakukan berbagai peraturan daerah serta memberikan berbagai input dalam berbagai perumusan kebijakan publik yang bakal diberlakukan pada semua masyarakat.
Demikian sebaliknya, apa yang terjadi apabila masyarakat tidak aktif dalam Kebijakan Publik di Daerah?
Apabila masyarakat tidak aktif, bakal efek negatif yang bisa merugikan masyarakat, diantaranya:
Perumusan kebijakan publik di daerah tidak memenuhi hak‐hak masyarakat secara menyeluruh.
Kebijakan publik itu mungkin saja tidak sesuai sama keperluan serta keinginan masyarakat.
Kebijakan publik itu bisa tidak searah atau bahkan juga bertentangan dengan nilai‐nilai budaya masyarakat.
Contoh:
Pemda mengeluarkan ketentuan supaya masyarakat tidak buang sampah ke sungai, sedangkan masyarakat tidak mematuhinya sampah itu bakal menumpuk serta berbau tidak sedap, hingga masyarakat juga yang dirugikan lantaran lingkungan sudah tercemar serta berbau tidak sedap.
Bagaimana caranya pemerintah mewadahi serta memfasilitasi input masyarakat?
Untuk mewadahi serta memfasilitasi berbagai input dari masyarakat, udah jelas dibutuhkan keterbukaan dari pihak Pemerintah Daerah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Keterbukaan disini dalam arti pihak eksekutif serta legislatif daerah ingin mendengarkan, menampung serta merumuskan pendapat atau input masyarakat itu dalam kebijakan‐kebijakan yang diambilnya. Jadi bukan hanya sekedar ditampung, tanpa ditindaklanjuti lebih jauh. Pada saat ada keterbukaan dari pihak eksekutif serta legislatif daerah, bakal menyebabkan motivasi atau dorongan atau semangat dari masyarakat untuk senantiasa membangun daerahnya lewat cara melakukan berbagai ketentuan yang sudah menjadi kebijakan publik.
Dengan keaktifan masyarakat, diharapkan bakal muncul kebijakan publik yang bisa:
Melindungi, mengayomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sesuai dengan keperluan serta harapan masyarakat.
Kebijakan public mesti searah dengan keperluan pembangunan di daerahnya. Masyarakat menginginkan kebijakan publik yang mewajibi kebutuhannya. Jangan sampai kebijakan publik itu malah membuat pemimpin daerah menjadi raja raja kecil di daerahnya. Kenapa demikian?, lantaran dengan jadi raja kecil, mereka amat dihormati, disanjung, di beri upeti, serta ditakuti oleh warga serta bawahannya.
Tidak hanya aktif dalam pembuatan kebijakan publik, masyarakat juga diharapkan agar aktif dalam penerapan kebijakan publik itu. Masyarakat bisa bertindak dalam kebijakan publik itu serta sebagai pengawas. Contoh paling sederhana keikutsertaan masyarakat dalam melakukan kebijakan publik sebagai berikut ini. Saat Pemda mengeluarkan ketentuan supaya masyarakat tidak buang sampah di sungai masyarakat mesti mematuhinya. Ketika Pemda melarang Pembangunan tempat tinggal di aliran sungai, masyarakat mematuhinya juga. Sedangkan contoh masyarakat bertindak sebagai pengawas bisa diliat dari masalah beberapa warga masyarakat mengawasi proyek pembangunan jalan raya atau sarana umum yang dilakukan pemerintah daerah atau DPRD. Itulah beberapa contoh pentingnya ikut serta aktif masyarakat dalam kebijakan publik yang khususnya didaerah.