Gelar Konpers Pertama, Taliban Janji Hormati Hak Perempuan Menurut Syariah

spirit

Mod
611c473e150c5.jpg

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid berbicara dalam konferensi pers pertamanya di Kabul, Afghanistan, pada Selasa, 17 Agustus 2021. Dalam pernyataannya, Taliban berjanji akan menghormati hak perempuan, mengampuni yang pernah melawan mereka, hingga menjamin Afghanistan takkan menjadi markas teroris asing.(AP PHOTO/Rahmat Gul)

KABUL, KOMPAS.com - Taliban menyatakan, mereka berjanji menghormati hak perempuan Afghanistan menurut syariah (hukum Islam). Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara milisi Zabihullah Mujahid dalam konferensi pers pertama mereka. Mujahid menerangkan, terdapat perbedaan besar antara Taliban yang digulingkan AS pada 2001 dengan sikap mereka setelah kembali berkuasa.

Awak media merujuk pada periode pertama 1996-2001. Saat itu, wanita dilarang bekerja dan berkontak dengan pria bukan muhrimnya. "Jika pertanyaan ini berdasarkan ideologi dan kepercayaan, tidak ada yang berubah," jelas Mujahid dilansir AFP, Selasa (17/8/2021). "Tetapi, jika kami merujuk pada pengalaman, kematangan, dan persepsi, tidak diragukan lagi banyak perbedaannya," lanjutnya.

Daftarkan email Mujahid menegaskan, Taliban berhak mengatur Afghanistan berdasarkan prinsip keagamaan yang mereka anut. Meski begitu, dikutip BBC, dia menuturkan, kelompok pemberontak berjanji akan menghormati hak perempuan menurut syariah. "Mereka akan bekerja bahu-membahu dengan kami. Kepada komunitas internasional, kami menjamin tidak akan ada diskriminasi," paparnya.

Mujahid mengatakan, wanita berhak mendapat pendidikan hingga jenjang universitas, yang sempat dilarang pada periode 1996-2001. Selain itu, dia juga menyatakan, perempuan akan tetap bisa bekerja dan menjadi bagian dari pemerintahan baru mereka. Mujahid hanya memaparkan, nantinya perempuan harus mengenakan hijab, tanpa menjabarkan apakah ada pengetatan terhadap mereka. Pernyataan Mujahid itu diperkuat juru bicara Taliban lainnya, Suhail Shaheen, yang berujar bahwa sekolah diizinkan tetap mengajar murid putri.

Diwartakan Daily Mail, pada periode pertama kekuasaannya, pemberontak melarang wanita belajar setelah mereka berusia delapan tahun. Mereka juga dilarang untuk berhubungan dengan pria lain, atau keluar rumah tanpa mendapatkan pengawalan dari keluarga ataupun suaminya. Karena itu, jika ada yang ingin belajar, wanita Afghanistan dilaporkan melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Hukuman bagi wanita juga digelar secara terbuka, mulai dari dipukul hingga dihukum mati dengan cara dirajam.


[ame="https://www.youtube.com/watch?v=sZI4R64xak0"]Janji Taliban, akan Hormati Hak Perempuan Menurut Syariah - YouTube[/ame]

.
 
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=y01ZvToFoHk"]Taliban Menduduki Istana Kepresidenan Afghanistan - YouTube[/ame]
 
402048da-873f-4dc1-bc96-4867191b7363_169.jpeg

Foto: Klinik Kesehatan Indonesia-Afghanistan (Zunita/detikcom)

Melihat Kerja Sama RI dan Afghanistan yang Dikuasai Pasukan Taliban

Jakarta - Pemerintahan Afghanistan jatuh setelah istana kepresidenan yang berhasil direbut. Warga yang takut dengan kebrutalan aturan dari Taliban, berbondong-bondong meninggalkan negaranya.
Mencekamnya kondisi Afghanistan menjadi isu yang dekat dengan Indonesia. Karena kedua negara memiliki kedekatan yang telah terjalin lebih dari 60 tahun. Berbagai kerja sama hingga proyek juga telah dibangun oleh RI dn Afghanistan.

Kerja sama itu mulai dari sektor ekspor, pembangunan infrastruktur hingga keterlibatan BUMN. Berikut daftar kerja sama RI dengan Afghanistan hingga proyek dengan BUMN:

1. Indonesia Ekspor Sperma Sapi
RI pernah mengekspor sperma sapi atau semen beku ke Afganistan pada 2014. Kala itu, sperma sapi hasil inseminasi buatan Indonesia diklaim telah diakui oleh dunia. Bahkan Kementerian Pertanian mengatakan kualitasnya tidak kalah dengan Amerika Serikat (AS), Kanada, Australia.

Selain itu, harga yang ditawarkan RI diklaim lebih murah dibandingkan dengan ketiga negara tersebut yang mematok harga US$ 40 per dosis sedangkan harga semen beku RI hanya US$ 15 per dosis.

Tidak hanya ke Afganistan, Kementerian Pertanian mengungkap juga akan diekspor ke Myanmar, Kamboja, Kyrgyz Republik, Kazakhstan, dan Malaysia.

2. Bangun Islamic Centre di Kabul Afghanistan
Pemerintah Indonesia juga pernah membangun Indonesia Islamic Centre di Kota Kabul, Afghanistan yang nilainya Rp 10 miliar. Pada 2014, pihak Afghanistan mengungkap akan menyediakan lahan seluas 1 hektar secara cuma-cuma untuk pembangunan proyek.

Kementerian Pendidikan dan Budaya kala itu, yang dipimpin oleh Mendikbud M Nuh mengungkap anggaran proyek itu berasal dari Kemendikbud yang lebih dulu disalurkan melalui organisasi UNESCO.

3. Bangun Rumah Sakit Rp 16 Miliar
Salah satu kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Afganistan adalah terkait pelayanan medis. Pada 2017, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia akan membangun sebuah rumah sakit di Afganistan. Pembangunan itu disebut akan menekan biaya Rp 16 miliar.

"Pembangunan rumah sakit Indonesia di Afghanistan akan menelan biaya kurang-lebih Rp 16 miliar dan ini akan kita mulai segera tahun ini, setelah Indonesia Islamic Center di Kabul selesai," kata Jokowi setelah bertemu dengan Presiden Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2017).

4. Pengusaha Afghanistan Tanam Modal di Indonesia
Dalam acara Business Dialogue Indonesia-Afghanistan yang digelar pada 2017, Menteri Perindustrian yang kala itu masih dipimpin oleh Airlangga Hartarto mengungkap pengusaha Afganistan telah menanam modal sebanyak US$ 12,6 juta hingga 2016.

Airlangga mengatakan, investasi tersebut, terdistribusi dominan di sektor industri kimia dan farmasi, sedangkan tahun sebelumnya lebih banyak di industri tekstil. Di tahun 2015, total perdagangan kedua negara mencapai US$ 36,5 juta, bahkan pada 2014 mencatat capaian tertinggi sebesar US$ 77 juta.




BUMN juga punya proyek dengan Afghanistan.



1. WIKA
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berdasarkan rilis yang terbit pada 2018, WIKA dan Perusahaan Konstruksi Afghanistan Haji Khalil Construction Ltd. menandatangani Nota Kesepahaman untuk menjalankan kerjasama dalam pengerjaan proyek infrastruktur di Afghanistan.

Kabarnya, proyek potensial yang dibangun mulai dari infrastruktur dan perumahan yang pembangunannya menggunakan dana dari pemerintah Afghanistan.

2. Bio Farma
PT Bio Farma (Persero) melalui anak usahanya PT Indofarma Tbk (INAF) mengirim produknya untuk memenuhi kebutuhan pasar di Afghanistan.

Melansir keterangan resmi perusahaan, Minggu (13/6/2021) ekspor produk itu dilakukan di pabrik Indofarma dengan melepas sebanyak 4 unit kontainer dengan tujuan pelabuhan, Karachi.

"Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini Indofarma sendiri telah menjalin kerjasama dengan Hikmat Hanafi Ltd yakni perusahaan distribusi farmasi yang berada di Negara Afghanistan selama lebih dari 20 tahun," tulis keterangan manajemen perusahaan.

Beberapa daftar produk Pareto yang akan dikirim antara lain

- OBH Plus Syrup btl 100ml, quantity 650.012 botol
- Indomag susp btl 150ml, quantity 48.850 botol
- Floxinaf 400mg tab, quantity 9.300 kotak

 
mungkinkah-afganistan-kembali-jadi-ladang-terorisme.jpeg

Mungkinkah Afghanistan Kembali Jadi Ladang Terorisme?

Kabul - Bagi Presiden Amerika Serikat Joe Biden, misi di Afghanistan hanya mengenal satu sasaran, yakni menjamin keamanan di dalam negeri. "Satu-satunya kepentingan kita yang paling vital di Afghanistan tetap tidak berubah," kata dia dalam sebuah pidato, Senin (16/08) lalu, "Yakni untuk mencegah serangan teror di negara kita."
Pandangannya, bahwa perang melawan teror bisa dimenangkan tanpa kehadiran pasukan AS di Afghanistan, tidak diamini oleh sebagian warga. "Kita kembali ke sebuah negara seperti yang berdiri sebelum tahun 2001 (invasi AS)," kata anggota Kongres dari Partai Republik, Michael McCaul, "Artinya, kembali sebagai wadah kelahiran terorisme."

Kekhawatiran serupa dilayangkan Jendral Mark Milley, Kepala Staf Gabungan, yang memprediksi kembalinya al-Qaeda atau Islamic State ke Afghanistan.

Afghanistan sebagai tempat persembunyian teroris?

Potensi kebangkitan kedua kelompok teror ditaksir cukup signifikan, terutama menurut pakar terorisme, Daniel Byman, dalam sebuah editorialnya di jurnal politik, Foreign Affairs. Menurutnya, perang melawan terorisme akan semakin sulit dengan hengkangnya militer AS dari Afghanistan.

Namun demikian, dia meragukan bahwa negeri di Hindukush itu bisa kembali menjadi tempat persembunyian jaringan teroris internasional. Untuk itu, al-Qaeda dinilai masih terlalu lemah dan Islamic State sejak awal sudah bermusuhan dengan Taliban. Selain itu, para Talib diyakini belajar dari kesalahan di masa lalu dan tidak ingin menciptakan alasan baru bagi invasi negara asing.

"Mereka tidak ingin dianggap sebagai sarang penyamun dan sebaliknya ingin mendapat pengakuan formal dari dunia internasional," kata pakar Asia Selatan, Christian Wagner, dari Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Politik (SWP) di Berlin, Jerman. Dia meyakini kelompok teroris tidak akan lagi bisa berkeliaran dengan bebas di Afghanistan.

Wagner mengingatkan, selama masa kekuasaan Taliban di Afghanistan antara 1996 hingga 2001, hanya tiga negara yang mengakui "Emirat Islam Afghanistan" yakni Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. "Taliban memahami pengakuan luas hanya bisa didapat dengan kebijakan yang sesuai, antara lain seputar hubungan dengan kelompok teror."

Taliban dalam pantauan dunia internasional

Tidak cuma Barat yang mengkhawatirkan nasib Afghanistan pascainvasi Taliban, Rusia dan Cina pun giat melobi penguasa Kabul secara dini untuk menjamin kepentingan masing-masing. Saat ini pemerintah Iran pun dikabarkan sudah menjalin kontak dengan kelompok Islamis tersebut. Ketiga negara tetangga bersikeras tidak ingin lagi melihat Afghanistan kembali menjadi ladang terorisme. Hal ini boleh jadi mendapat catatan tebal oleh Taliban.

Sebaliknya Amerika Serikat tidak sepenuhnya bergantung pada Taliban dalam upaya meredam geliat terorisme. Menurut Daniel Byman, militer AS memiliki kapasitas untuk memantau perkembangan kelompok teror di Afghanistan dari jarak jauh. "Militer AS sedang mempertimbangkan untuk menggunakan pangkalan udara di luar Afghanistan untuk menyerang kamp-kamp al-Qaeda atau menurunkan pasukan darat, jika diperlukan."

Beda antara IS dan al-Qaeda

Meski begitu, hubungan antara Taliban dan al-Qaeda diyakini tetap erat, kata Edmund Fitton-Brown, kepala sebuah misi PBB untuk memonitor Islamic State, al-Qaeda, dan Taliban, pada Oktober silam. "Kami meyakini bahwa pemimpin al-Qaeda berada di bawah perlindungan Taliban," katanya kepada stasiun televisi AS, NBC.

Situasi kontras dialami Islamic State di Afghanistan yang belum lama ini mendeklarasikan berdirinya ISIS di Provinsi Chorasan. Kelompok yang dulu menginvasi Irak dan Suriah itu mengalami "kekalahan telak," seperti tertulis dalam laporan untuk Dewan Keamanan PBB pada Mei 2020 lalu. "Kekuatan Taliban ikut menyumbang kekalahan ini terhadap IS."

Pada prinspinya, IS dan al-Qaeda memiliki sasaran yang berbeda dengan Taliban. Jika operasi para Talib terbatas di wilayah Afghanistan, kedua kelompok cenderung aktif di luar negeri. "Perbedaan ini membebani hubungan Taliban dan ISIS," kata Wagner.

ISIS banyak mencibir Taliban yang dituduh lebih mementingkan Afghanistan ketimbang perluasan Islam di dunia. Al-Qaeda pun mengikuti panggilan yang sama, meski menghindari ketegangan dengan Taliban.

"Kedua kelompok saling berkaitan lewat pengalaman bertempur di Afghanistan. Dalam sejumlah kasus, kedua kelompok sulit dibedakan," kata Wagner lagi. Hal ini diyakini akan mempersulit Taliban menjauhkan kelompok teror dari pusat kekuasaan di Kabul. "Semuanya bergantung pada hubungan pribadi antara individu."

rzn/ha

 
w1200

Taliban Sita Uang Rp 85 Miliar dan 15 Emas Batangan di Rumah Eks Wapres Afghanistan

Liputan6.com, Kabul - Taliban mengklaim dalam sebuah video bahwa mereka telah menyita uang tunai hingga US$ 6 juta atau setara Rp 85 miliar dan 15 emas batangan dari kediaman mantan Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh di Provinsi Panjshir.

Duta Besar Afghanistan untuk Tajikistan, Mohammad Zahir Agbar, sebelumnya telah mengklaim bahwa Presiden Ashraf Ghani telah "mengambil US$ 169 juta" ketika melarikan diri dari Afghanistan.

Dia mengatakan Ashraf Ghani harus ditangkap dan harta negara Afghanistan dikembalikan, demikian dikutip dari laman business-standard, Selasa (14/9/2021).

Berbicara pada konferensi pers di Dushanbe, Agbar menyebut pelarian Ghani sebagai "pengkhianatan terhadap negara dan bangsa" dan mengklaim bahwa dia telah mengambil ratusan juta dolar milik negara.

Serangkaian laporan resmi menunjukkan bagaimana 'elit korup' di Afghanistan menjalankan pemerintah untuk keuntungan pribadi sambil melakukan kejahatan dengan impunitas, mengasingkan orang biasa dan mengemudi.

Pemborosan uang pembayar pajak sangat mencengangkan, mulai dari pendanaan sekolah 'hantu' dan pasukan militer, upaya kontra-narkotika hingga uang tunai dan emas diselundupkan melalui bandara Kabul, kata laporan itu.

.
 
w1200

Penduduk setempat mengambil bagian dalam pawai protes terhadap pengumuman yang dilaporkan oleh Taliban di Kandahar (14/9/2021). Para penduduk memprotes Taliban yang ingin menggusur rumah mereka yang dibangun di atas tanah milik negara. (AFP/Javed Tanveer)

Taliban secara tegas menolak kehadiran wanita di kabinet mereka

Pihak Taliban secara tegas menolak kehadiran wanita di kabinet mereka. Juru bicara Taliban menyebut wanita Afghanistan tidak kuat mengemban tugas sebagai menteri.

Tak hanya itu, Taliban berkata tugas wanita Afghanistan adalah melahirkan dan mendidik anak secara Islami. Ucapan itu dilontarkan oleh Sayed Zekrullah Hashimi dalam wawancara viral dengan Tolo News dari Afghanistan.

"Wanita Afghanistan adalah mereka yang melahirkan rakyat Afghanistan, mendidik mereka, mendidik etika-etika Islam," ujar Sayed Zekrullah Hashimi kepada Tolo News.

Seluruh anggota kabinet terbaru Taliban adalah laki-laki. Hal itu berbeda dari janji Taliban yang menebar janji akan lebih inklusif.

"Dia (wanita) tidak becus mengerjakan tugas sebuah kementerian," lanjut Sayed ketika ditanya apa masalah dari menteri perempuan. "Ini seperti membebankan di leher mereka sesuatu yang tak bisa mereka pikul."

Ia pun tak memusingkan wanita yang berdemo di jalan yang menuntut hak. Para pendemo dinilai tak mewakili wanita Afghanistan.

"Empat perempuan yang protes di jalanan tidak mewakili para perempuan Afghanistan" ucap Sayed.


~liputan6.com
 
w1200

Kenapa Dunia Internasional Ingin Berdialog dengan Taliban?


Hingga penghujung Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Taliban belum juga mendapat undangan mewakili Afganistan. Kelompok etnis Pashtun itu sempat mengirimkan surat kepada Sekretaris Jendral Antonio Guterres, Senin silam, dan meminta Amir Khan Muttaqi "agar diizinkan berpartisipasi."

Permintaan itu sedianya dibahas dalam sebuah komite khusus yang beranggotakan Amerika Serikat, Rusia dan Cina. Namun kepada AFP, seorang diplomat senior PBB mengklaim pertemuan tersebut dibatalkan. Dia mengatakan permintaan Taliban datang "terlalu telat." Akibatnya PBB hanya mengizinkan Ghulam Isaczai yang diangkat oleh pemerintahan sebelumnya sebagai wakil resmi Afganistan.

Penolakan di New York memaksa Taliban menggunakan jalur diplomasi untuk mendapat pengakuan PBB. Artinya, Taliban harus melobi sebanyak mungkin negara anggota. Tapi bagaimana sikap mereka terhadap penguasa baru Afganistan itu? Berikut rangkumannya.

Jerman

Sudah sejak akhir Agustus silam, Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, sudah menegaskan hubungan diplomasi tidak harus diawali pengakuan terhadap Emirat Islam Afganistan. "Jika secara politis dan keamanan dimungkinkan, maka Jerman akan kembali membuka kedutaannya di Kabul," kata Maas usai berbicara dengan perwakilan Taliban di Qatar.

"Saat ini bukan saatnya untuk meributkan pengakuan kedaulatan, melainkan mencari solusi untuk masalah-masalah praktis."

Di antara masalah pelik itu termasuk proses evakuasi warga Afganistan yang bekerja untuk pemerintah, LSM atau media-media Jerman. Maas menjanjikan kucuran dana bantuan sebesar 500 juta Euro untuk membantu situasi pengungsi Afganistan di Asia Tengah. Secara umum, kebijakan Jerman di Afganistan akan selaras dengan haluan yang sudah disepakati di Eropa.

Uni Eropa

Awal September lalu, menteri-menteri luar negeri UE menyepakati kerangka kerja untuk menampung pengungsi Afganistan. Hingga 2022, Brussels menganggarkan dana sebesar 300 juta Euro yang sebagian besarnya dibiayai Jerman. Dengan dana itu, Uni Eropa ingin menerima hingga 30.000 pencari suaka asal Afganistan.

Uni Eropa terutama berkepentingan agar Afganistan tidak lagi menjadi ladang pembiakan terorisme bagi al-Qaeda atau Islamic State-Khorasan. Untuk itu, Utusan Luar Negeri UE, Josep Borell, mengatakan pihaknya bersiap mengambil keputusan sulit di Afganistan.

"Agar mendapat peluang untuk ikut mempengaruhi jalannya situasi, kita tidak punya pilihan selain berunding dengan Taliban," kata dia September silam.

Amerika Serikat

Taliban mulai memadu perundingan dengan Amerika Serikat sejak menegosiasikan penarikan mundur serdadu AS dengan pemerintahan bekas Presiden Donald Trump. Usai perang selama 20 tahun, hubungan antara kedua pihak masih banyak dibebani sikap saling curiga.

Sejauh ini Presiden Joe Biden belum menanggapi ungkapan para Talib untuk membina hubungan baik antara Kabul dan Washington. Saat ini Gedung Putih juga belum menerbitkan strategi baru di Afganistan, selain peringatan kepada Taliban untuk tidak membiarkan kelompok teror berkembang biak.

Banyak analis menilai, Washington masih mengkaji ulang hubungannya dengan Pakistan usai kegagalan di Afganistan. Islamabad yang menerima miliaran dana bantuan militer dari AS dituduh menyokong dan membiayai ekspansi Taliban. Meski demikian AS masih melihat Pakistan sebagai mitra strategis di kawasan.

Pakistan

Sudah bukan rahasia lagi jika dinas rahasia Pakistan, ISI, sejak lama menyokong Taliban. Pun Perdana Menteri Imran Khan menyambut perebutan kekuasan oleh para Talib pada bulan Agustus lalu. Pakistan termasuk satu dari tiga negara yang mengakui kekuasaan Taliban di periode pertama "Emirat Islam Afganistan" antara 1996 dan 2001. Negara lain adalah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Sebab itu pula muncul desakan di Washington untuk mengkaji ulang hubungan dengan Pakistan. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Jumat (27/9) lalu, PM Imran Khan memaparkan betapa Pakistan menjadi korban dari "sikap tidak berterima kasih" Amerika Serikat selama tahun-tahun pendudukan di Afganistan. Bukannya mendapat "ungkapan terima kasih," Pakistan malah disalahkan, kata dia.

Bersama pergantian kekuasaan di Afganistan, Pakistan ikut memutus rantai diplomasi antara Kabul dan jiran yang dimusuhi, India. Meski begitu, pertalian dengan Taliban bukan tanpa risiko. Pakistan sendiri hingga kini masih memerangi kelompok pemberontak dan teroris yang diyakini berhubungan dengan Taliban.

Turki

Pemerintah di Ankara berkepentingan menghadang gelombang pengungsi dari Afganistan. Selama ini, negeri di antara Asia dan Eropa itu menjadi batu loncatan bagi para pencari suaka. Uni Eropa dan Turki mengkhawatirkan penumpukan pengungsi di Anatolia. Sebabnya Ankara memerintahkan pembangunan tembok perbatasan menuju Iran.

Taliban sebaliknya secara aktif mengundang Turki membantu mengoperasikan Bandar Udara Hamid Karsai di Kabul. Tawaran itu ditanggap dengan "optimisme dan kehati-hatian" oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, lapor Reuters, yang menawarkan bantuan luas bagi pemerintahan baru Taliban.

Bagi para Talib, Turki dan Qatar selama ini adalah satu-satunya jembatan menuju dunia internasional.

Qatar

Kerajaan kecil di Teluk Persia ini sejak awal aktif memediasi dunia internasional dengan Taliban. Hampir tidak satu pun penerbangan evakuasi yang dilangsungkan tanpa campur tangan Qatar. Pemerintah di Doha dikenal gemar memadu relasi dengan kelompok bawah tanah, seperti Ikhwanul Muslimin atau Hamas.

Sejak 2013, Taliban resmi diundang untuk membuka kantor perwakilan di Doha. Ironisnya, negeri kecil itu juga menampung salah satu pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah yang menjadi basis bagi evakuasi dari Afganistan, Agustus silam.

Rusia

Rusia masih menempatkan Taliban di dalam daftar organisasi teror. Namun begitu, Moskow secara berkala membina komunikasi dengan para talib, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Presiden Vladimir Putin mendesak agar Taliban mengundang perwakilan etnis lain untuk membentuk pemerintahan yang inklusif.

Moskow mengkhawatirkan Afganistan menjadi ladang teror untuk menyerang sekutunya di Asia Tengah, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Kekhawatiran serupa mendorong Uni Sovyet menginvasi Afganistan pada tahun 1979.

Kali ini, Rusia mempertahankan perwakilan diplomatiknya di Kabul untuk membuka kanal komunikasi. Dalam Sidang Umum PBB, Menlu Sergey Lavrov menegaskan pihaknya bekerjasama dengan Amerika Serikat, Pakistan dan Cina untuk memandu Taliban menaati komitmen internasionalnya.

Dia mengritik pemerintahan Afganistan yang diumumkan Taliban tidak mewakili "semua pihak di masyarakaz Afgan. Jadi kami terus menjaga dialog. Semuanya masih berlangsung," kata dia.

Cina

Cina termasuk adidaya dunia yang paling membuka diri terhadap Taliban. Akhir Juli lalu, Menlu Wang Yi menerima Abdul Ghani Baradar untuk membahas kerjasama antara kedua pihak.

Beijing terutama ingin agar Taliban membantu meredam pemberontakan kelompok Islamis di Xinjiang. Mereka dikabarkan kerap menggunakan Afganistan sebagai tempat berlatih. Hal ini pun menjadi syarat bagi pengakuan resmi oleh Cina terhadap Taliban.

Bagi Taliban, hubungan dengan Cina menjadi kesempatan terbesar untuk mengukuhkan kedaulatan. Awal September, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan kepada sebuah harian Italia, bahwa pihaknya akan berusaha mengembangkan ekonomi dengan bantuan Beijing.

"Cina adalah mitra kami paling penting dan mewakili kesempatan yang luar biasa bagi kami, karena Cina siap berinvetasi dan membantu membangun ulang negara kami, kata dia.

rzn,jw/vlz (dari berbagai sumber)

.
 
Back
Top