Beban Utang Tinggi, Erick Pasrah Pesawat Garuda Diambil Lessor

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, beban utang maskapai Garuda Indonesia (GIAA) terberat terletak pada biaya sewa pesawat ke lessor. Pihaknya pun berupaya untuk negosiasi dengan lessor soal pembayaran sewa.

Namun, dia menegaskan bahwa BUMN atau Garuda juga enggan berdebat panjang dengan lessor apabila tidak menemukan titik terang penyelesaian masalah.

"28 persen biaya atau cost daripada Garuda itu lessor dan itu tertinggi di dunia. Jadi, makanya kita sedang fokus negosiasi dengan lessor. Tapi, kami tidak mau dalam negosiasi kita dilemahkan, silakan saja ambil pesawatnya (Garuda)," ujarnya dalam diskusi virtual, dikutip MediaIndonesia.com, Kamis, 16 September 2021.

Erick pun mengakui memang masalah finansial bisnis Garuda merupakan kesalahan pihaknya, soal mahalnya penyewaan pesawat dari lessor. Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas telah menyusun agenda penyelamatan bisnis maskapai nasional itu. Diketahui, utang Garuda menggunung hingga Rp70 triliun.

"Khusus Garuda ini memang kesalahan kita. Tapi, kami ini menjadi bagian pembelajaran. Kalau business-to-business kemahalan, kami coba negosiasi ulang. Kami optimistis ada jalan keluar dari masalah ini," tuturnya.

Upaya yang dilakukan BUMN ialah dengan mengubah fokus rute penerbangan Garuda ke domestik. Hal ini dianggap bakal menguntungkan perusahaan itu karena adanya masa pembatasan aktivitas.

Erick memaparkan, data penerbangan nasional saat ini didominasi oleh penumpang domestik, dengan 78 persen penumpang menggunakan pesawat untuk bepergian antar pulau di Tanah Air dengan perkiraan perputaran uang tembus Rp1.400 triliun.

"Kami akan merubah strategi besar, kita akan fokus pada domestik market. Toh kalau kita lihat dari data sebelum covid-19 sendiri, 78 persen adalah turis lokal, sisanya turis asing. Kami akan memfokuskan kepada penerbangan dalam negeri saja," tutupnya.

Sebelumnya, Garuda telah mengembalikan 14 pesawat milik perusahaan persewaan (lessor) milik Aercap Ireland Limited (Aercap). Beberapa waktu lalu, perusahaan lessor yang berbasis di Dublin, Irlandia itu, mencabut gugatan pailit ke Garuda Indonesia karena masalah pembayaran penyewaan.

Saat dikonfirmasi, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra membenarkan bahwa awalnya sudah memulangkan sembilan Boeing 737-800 ke perusahaan leasing AerCap. Lalu, jumlah tersebut bertambah lima unit lagi.

"Ini hasil kesepakatan dengan Aercap. Iya, sekitar segitu (14 pesawat yang dipulangkan)," kata Irfan kepada Media Indonesia.

Ternyata Ini Biang Kerok Penyebab Garuda Nyaris Bangkrut

IDXChannel - Keuangan maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) sedang berdarah-darah, utang perusahaan tersebut sudah tembus Rp70 triliun dan terus bertambah Rp1 triliun setiap bulannya.

Pandemi covid-19 bukanlah faktor utama keuangan Garuda, banyak faktor lainnya yang membuat maskapai tersebut saat ini dalam ancaman kebangkrutan.

Seperti diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (3/6/2021).

Menurut Erick, mahalnnya sewa pesawat Garuda Indonesia dengan 36 perusahaan penyewaan pesawat menjadi biang kerok utama. Apalagi harga sewa pesawat ini dilakukan atas dasar kasus korupsi pada manajemen Garuda Indonesia dahulu.

"Ada lessor yang tidak ikutan dengan kasus itu, tetapi pada hari ini kemahalan karena ya kondisi (pandemi). Nah itu yang kita juga harus negosiasi ulang, nah beban terberat saya rasa itu," ujar Erick.

Dalam skema penyelamatan, Kementerian BUMN akan memetakan ke 36 perusahaan penyewa pesawat tersebut, dimana, perusahaan yang tetap digandeng oleh Garuda. Nantinya, pemegang saham dan manajemen melakukan negosiasi ulang dengan lessor yang masih menjadi mitra maskapai penerbangan pelat merah itu.

Akar persoalan berikut adalah rute penerbangan. Erick mencatat, rute penerbangan internasional tidak memberi dampak signifikan bagi pemasukan Garuda. Tercatat, hanya 22 persen saja atau sekitar Rp300 triliun yang dikontribusikan.

Sementara, pasar domestik mencapai 78 persen atau sebesar Rp 1.400 triliun. Karena itu, pemegang saham akan merubah model bisnis Garuda, khususnya, difokuskan pada rute penerbangan domestik.

"Karena memang banyak negara yang pasti harus melakukan ekspansi internasional karena memang negaranya sepulau atau setitik. Kita ya nggak perlu dengan kekuatan domestik kita bermain dengan market yang sama dengan mereka karena itu beda bisnis model," kata dia.

Saat ini Kementerian BUMN tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, terutama dengan Kementerian Perhubungan untuk mensinkronkan bisnis Garuda Indonesia dan sejumlah infrastruktur yang dikelola.

"Ini kesempatan sinkronisasi dengan kementerian lain kalau airportnya titik yang dibuka, dari airport titik itu maka Garuda bisa menyebar ke 20 kota. Tapi titik airport itu dibuka, tapi dari titik ke dalam domestik hanya Garuda ataupun misalnya penerbangan swasta," tutur dia.

Dia menilai, langkah tersebut merupakan terobosan paling realistis untuk menyelamatkan industri penerbangan negara. Sebab, Garuda mempekerjakan setidaknya 1.300 pilot dan awak kabin serta 2.300 pegawai.

Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi berkah tersendiri bagi industri penerbangan. Sedangkan aviasi milik pemerintah negara lain bahkan mengalami kondisinya lebih memprihatinkan dibandingkan dengan Garuda.

“Jadi kita patut bersyukur tinggal bagaimana mencari cara agar Garuda bisa sustainable (berkelanjutan) karena Indonesia negara kepulauan dan domestik market kuat maka harus bisa menjadi peluang,” kata dia. (RAMA)

.

Hasil Nego dengan Lessor, Garuda Tekan Biaya Sewa Pesawat hingga Rp159 Miliar

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menekan biaya sewa pesawat sebesar USD11 juta atau setara Rp159 miliar per bulan. Angka tersebut tercatat sejak restrukturisasi dijalankan pada akhir 2020 lalu.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Prasetio menjelaskan, restrukturisasi berupa renegosiasi biaya pesawat dengan lessor atau perusahaan penyewa pesawat dengan memperpanjang jangka waktu sewa selama 4-6 tahun.

"Rata-rata hasil dari restrukturisasi dapat menekan biaya sekitar USD11 juta per bulan dengan memperpanjang jangka waktu sewa sekitar 4-6 tahun, itu yang dilakukan dengan cara renegosiasi biaya pesawat," ujar Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda, Prasetio, Kamis (19/8/2021).

Dalam renegosiasi sewa pesawat, tercatat dari total 142 armada yang dimiliki emiten pelat merah, hanya 41 unit yang mengudara saat pandemi Covid-19

Pesawat-pesawat yang tidak mengudara membawa kerugian. Sehingga, manajemen Garuda pun mengembalikan sembilan pesawat Boeing 737-800 NG dari perusahaan lessor Aercap Ireland Limited. Armada tersebut diterbangkan menuju Alice Springs, Australia.

lebih tinggi pengeluaran dibanding pendapatan ya?

sejak pandemi, atau udah dari sebelumnya?
padahal harga tiketnya paling tinggi atau salah satu paling tinggi. Apa kalah saing dengan swasta seperti Lion Air, Batik Air, Air Asia, dll ya?

bahaya mod,bahaya

agungsuhada said:

lebih tinggi pengeluaran dibanding pendapatan ya?

sejak pandemi, atau udah dari sebelumnya?
padahal harga tiketnya paling tinggi atau salah satu paling tinggi. Apa kalah saing dengan swasta seperti Lion Air, Batik Air, Air Asia, dll ya?

Click to expand...

rata2 perusahaan plat merah selalu bankrut. salahsatu penyebabnya karena para komisaris dijabat orang2 politik atau orang pemerintahan, bukan orang yang menguasai bidangnya. Contohnya saja, Timur Sukirno, dia adalah salahsatu komisaris garuda dgn latarbelakang pengacara bukan ekonom

spirit said:

rata2 perusahaan plat merah selalu bankrut. salahsatu penyebabnya karena para komisaris dijabat orang2 politik atau orang pemerintahan, bukan orang yang menguasai bidangnya. Contohnya saja, Timur Sukirno, dia adalah salahsatu komisaris garuda dgn latarbelakang pengacara bukan ekonom

Click to expand...

bener juga, tapi kalau BUMN di isi orang2 seperti itu, bisa dikategorikan KKN juga

min,jadi orang bumn harus di isi orang kayak gimana?tak mungkin di isi mimin kan?

agungsuhada said:

bener juga, tapi kalau BUMN di isi orang2 seperti itu, bisa dikategorikan KKN juga

Click to expand...

BUMN itu merupakan tradisi sejak zaman orde baru, merupakan jabatan politik. jadi terkadang, dijabat orang2 yang bukan bidangnya, contohnya Yenny Wahid (anaknya mendiang gusdur) pernah jadi komisaris Garuda, dan pada akhirnya beliau mengundurkan diri sebulan lalu krn menyadari jika jabatan tersebut tidak sesuai dengan keilmuannya.

perusahaan plat merah mungkin menggaji komisarisnya terlalu tinggi jadi di saat pandemi semua dibatasi, ekonomi jadi menurun juga. mungkin itu salah satu sebabnya.

auliarahman80 said:

perusahaan plat merah mungkin menggaji komisarisnya terlalu tinggi jadi di saat pandemi semua dibatasi, ekonomi jadi menurun juga. mungkin itu salah satu sebabnya.

Click to expand...

ada benarnya juga