Ibukota Negara Baru - NUSANTARA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah sebenarnya menerima sekitar 80 nama calon Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan para ahli tetapi yang diputuskan Presiden Joko Widodo adalah Nusantara.

"Ada sekitar 80 lebih nama yang diusulkan namun akhirnya dipilih Presiden yaitu Nusantara tanpa kata Jaya," kata Suharso dalam Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Dia menjelaskan, sebelum Presiden memilih nama Nusantara, pihaknya telah memanggil ahli sejarah dan ahli bahasa untuk memberikan pengetahuan terkait nama-nama calon Ibu Kota Negara. Menurut dia, nama-nama tersebut seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwi Pura, Wana Pura, dan Cakrawala Pura. Selain itu, dia mengatakan, setelah pemerintah menyampaikan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara maka diusulkan adanya perubahan kalimat di Pasal 1 ayat 2 RUU IKN.

"Kami mendapatkan masukan dari ahli bahasa, Pasal 1 ayat 2 untuk menghindari pengulangan maka menjadi Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi," ujarnya.

Sebelumnya, Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan nama Ibu Kota Negara (IKN) yaitu Nusantara.

"Saya baru mendapatkan konfirmasi dari Bapak Presiden Jokowi pada Jumat (14/1/2022) dan beliau mengatakan Ibu Kota Negara ini namanya Nusantara," kata Suharso dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan alasan pemilihan nama tersebut adalah nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional. Selain itu, menurut dia, nama Nusantara itu mudah dan menggambarkan kenusantaraan bangsa Indonesia.

.

Re: Ada Usulan 80 Nama Calon Ibu Kota Negara, Mengapa Nusantara Dipilih?


Jokowi Segera Tunjuk Kepala Otorita IKN, Siapa Kandidatnya?

Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur nampaknya akan segera terwujud setelah RUU IKN disahkan menjadi UU oleh DPR. Setelah disahkan, UU IKN akan dijadikan acuan untuk membuat aturan turunan terkait pemindahan ibu kota.

Dalam UU IKN Pasal 9 yang baru disahkan, diatur ibu kota negara baru yang diberi nama IKN Nusantara ini tak akan dipimpin oleh Gubernur namun Kepala Otorita. Berikut bunyi Pasal 9:

(1) Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

(2) Pelantikan Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden.

Dalam Pasal 10, Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat hanya 2 bulan setelah UU IKN diundangkan Menkumham Yasonna Laoly.


Kepala Otorita IKN adalah jabatan setingkat menteri yang dipilih dan sewaktu-waktu dapat dicopot oleh Presiden.

Terkait siapa calon Kepala Otorita, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Ia yakin Jokowi akan memilih calon terbaik.

"Mengenai siapa (Kepala Otorita) yang akan ditunjuk ada di kantong beliau, saya tidak tahu, tentu pilihannya orang yang tepat," kata Suharso di Gedung DPR, Senayan, Selasa (18/1).

Lalu, siapa saja nama-nama yang disebut masuk dalam bursa Kepala Otorita?


Presiden Jokowi sempat menyebut sejumlah nama yang menjadi kandidat Kepala Otorita IKN yakni Basuki Tjahja Purnama, Bambang Brodjonegoro hingga Azwar Anas.

"Namanya kandidat [Kepala Otorita] memang banyak. Satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiono, empat Pak Azwar Anas. Cukup," ungkap Jokowi di Istana Negara, 2 Maret 2020.

Ahok saat ini masih aktif sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Sebelum menjabat sebagai Komisaris, Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2014-2017. Ahok kemudian digantikan Djarot Saiful Hidayat karena terlibat kasus hukum.


Sementara Bambang Brodjonegoro pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Setelah melepas jabatan menteri, Bambang saat ini menjabat komisaris di sejumlah perusahaan seperti Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero), Komisaris Independen PT Astra Internasional Tbk (ASII) hingga Komisaris Independen PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Sedangkan Azwar Anas latar belakangnya pernah menjadi Bupati Kabupaten Banyuwangi. Saat ini, politikus PDIP itu menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Siapa Kepala Otorita yang akan dipilih Jokowi? Kita tunggu saja.

Re: Ada Usulan 80 Nama Calon Ibu Kota Negara, Mengapa Nusantara Dipilih?

JADI PERHATIAN DUNIA! Banyak Media Asing Soroti Keputusan Jokowi, Nusantara Ibu Kota Baru Indonesia​

MANADOPOST.ID – Media internasional menyoroti langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Nusantara sebagai nama ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur menggantikan Jakarta.

Dilansir dari CNN Indonesia, koran asal Inggris, The Guardian, menyoroti pemindahan ibu kota Indonesia disepakati karena DKI Jakarta “akan tenggelam”.

Dalam artikelnya berjudul ‘Indonesia Names New Capital Nusantara, Replacing Sinking Jakarta’, The Guardian mengatakan pemerintah RI berharap pemindahan ibu kota dapat mengurangi beban Jakarta, kota berpenduduk 10 juta jiwa yang terkenal macet dan sering dilanda banjir.

“Dan (Jakarta) merupakan salah satu kota di dunia yang paling cepat tenggelam akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Sebagian wilayah Jakarta Utara mengalami penurunan sekitar 25 sentimeter per tahun,” demikian kutipan laporan The Guardian.

Selain The Guardian, media asal Amerika Serikat, CNN, juga memberitakan hal serupa.

Dalam laporannya berjudul Jakarta Isn’t Capital of Indonesia Anymore, CNN menuturkan Nusantara diambil sebagai nama ibu kota baru Jakarta yang memiliki arti “kepulauan”.

Koran asal AS, The Washington Post; media AS, Bloomberg; kantor berita Arab Saudi, Al Arabiya; lembaga penyiaran Jerman, Deutsche Welle (DW); media asal Jepang, Nikkei Asia; hingga koran asal Singapura, The Straits Times turut memberitakan hal serupa.

Presiden Jokowi memilih Nusantara untuk menjadi nama ibu kota negara (IKN) baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Setidaknya ada 80 nama lebih yang disodorkan kepada Jokowi untuk nama ibu kota baru ini. Nama-nama tersebut antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Warnapura, Cakrawalapura, hingga Kartanegara.

Rapat Paripurna DPR pun telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang pada Selasa (18/1).

Pengesahan RUU IKN menjadi UU dilakukan setelah Ketua Pansus RUU IKN DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan putusan tingkat I RUU IKN dan Ketua DPR Puan Maharani, sebagai pemimpin Rapat Paripurna DPR, meminta persetujuan anggota dewan yang hadir. (CNN)

.

Jadi, Nama 'Nusantara' Asli Majapahit Jawa atau Kutai Kaltim?

Jakarta - Pilihan kata 'nusantara' sebagai nama Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur (Kaltim) sempat dinilai Jawa-sentris. Belakangan ahli sejarah menjelaskan bahwa Nusantara justru merupakan nama asli Kutai di Kaltim. Jadi, nama Nusantara itu berasal dari Jawa atau dari Kutai?
Dari Majapahit (Jawa)

Selama ini jamak dipahami, nama 'Nusantara' berasal dari era Majapahit. Nusantara termaktub dalam catatan ini:

1. Kakawin Nagarakertagama karya Mpu Prapanca,
Tahun: 1365 Masehi, zaman Majapahit.
Ditemukan: 1894 Masehi di Lombok, zaman Hindia-Belanda

2. Kitab Pararaton
Tahun: 1481 (naskah Pararaton paling tua)
Dalam kitab itu pula, termaktub Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada yang bertekad mengalahkan Nusantara.

Secara umum, Majapahit memang punya pusat pemerintahan di Pulau Jawa bagian timur (tentu saja saat itu belum ada Provinsi Jawa Timur). Saat itu, Nusantara dipahami sebagai daerah di luar pengaruh budaya Majapahit (Jawa). Daerah Nusantara berada lebih luar dari Nagargung (pusat pemerintahan) dan Mancanegara (luar pusat pemerintahan namun masih terpengaruh budaya Majapahit). Karena Nusantara dipahami sebagai nama dari perspektif Jawa, maka nama Nusantara sebagai Ibu Kota Negara di Kaltim dinilai sebagai Jawa-sentris oleh sejarawan JJ Rizal.

"Sebab itu sejak zaman pergerakan, istilah Nusantara tersingkir karena dianggap Jawasentris," kata Rizal kepada Perspektif detikcom, Selasa (20/1) kemarin.

Asli Kutai (Kaltim)

Namun, pandangan alternatif mendapat sorotan publik sejurus kemudian. Nama 'Nusantara' bukan berasal dari Jawa melainkan justru berasal dari Kaltim sendiri. Nusantara adalah nama asli dari Kutai sebelum daerah itu bernama Kutai yang kemudian berkembang menjadi Kerajan Kutai Kartanegara, berdiri pada Abad 14. Pandangan ini dikemukakan oleh sejarawan Samarinda, Muhammad Sarip.

Muhammad Sarip menjelaskan, nama 'Nusantara' sendiri secara kata memang terpengaruh dari Bahasa Sanskrta (bahasa dari India). Namun demikian, kata 'nusantara' sudah menjadi nama tempat (toponimi) untuk daerah di timur Kalimantan yang dikemudian hari bernama Kutai, yakni sebelum kerajaan Kutai Kartanegara berdiri pada tahun 1300-1325 Masehi dan berlangsung sampai berabad-abad setelahnya (bandingkan dengan masa eksistensi Majapahit 1293-1527 Masehi).

Setelah itu, barulah nama Nusantara menjadi populer di luar Pulau Kalimantan dan sampai ke telinga Jawa, sampai ke telinga Kerajaan Majapahit.

"Interaksi lintas pulau tentu saja bisa mempopulerkan sebutan Nusantara. Istilah Nusantara berkembang menjadi sebutan lampau dari pulau luas Kalimantan," kata Sarip kepada Perspektif detikcom, Rabu (19/1/2022).

Orang Majapahit kemudian menyebut Nusantara tidak cuma sebatas daerah bagian timur Kalimantan, namun diperluas menjadi Pulau Kalimantan secara keseluruhan, dan 'pulau-pulau di luar Majapahit'.

"Lantas, terjadi dinamika lagi pada era jaya Majapahit sehingga Gajah Mada perlu mengidentifikasi wilayah vaslnya dari gugusan pulau di barat sampai timur dengan istilah ringkas 'Nusantara'," kata Sarip.

"Hipotesisnya, Nusantara berawal dari timur Kalimantan," tandasnya.

Muhammad Sarip adalah sejarawan yang diakui kompetensinya oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dia mendasarkan pendapatnya pada dua catatan berikut.

Dua catatan bukti 'Nusantara nama asli Kutai':

1. Penulis: S.W. Tromp (Solco Walle Tromp)
Judul: Uit de Salasila van Koetei (Salasila Kutai)
Jurnal: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, Volume 37: Issue 1
Penerbit: Brill
Tahun: 1 Januari 1888

2. Penulis: S.C. Knappert
Judul: Beschrijving van De Onderafdeeling Koetei (Deskripsi Onderafdeeling/Subdivisi Kutai)
Jurnal: ijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, Volume 58: Issue 1
Penerbit: Brill
Tahun: 1 Januari 1905

Bila dibandingkan angka tahunnya, tentu Nagarakertagama dan Pararaton lebih tua ketimbang referensi Sarip di atas. Namun menurut Sarip, Kitab Nagarakertagama baru ditemukan oleh Belanda pada enam tahun setelah penelitian SW Tromp terbit di Jurnal tahun 1888.

"Kitab Nagarakertagama saja baru ditemukan KNIL (tentara kerajaan Belanda) tahun 1894 di Lombok. Itu juga nggak langsung diteliti," kata Sarip.

Dia sendiri bersikap skeptis terhadap Kitab Pararaton yang bagian tertuanya ditulis dua abad setelah Nagarakertagama. "Secara umum, Pararaton nggak terlalu kuat buat dijadikan referensi sejarah," ujarnya.

(dnu/tor)

Mengerikan! Kalau Ahok Jadi Kepala Otorita IKN, Penajam Paser Utara Bisa Jadi Beijing Baru

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bakal menjadi Beijing baru jika Ibu Kota Negara itu dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hal ini disampaikan Muslim untuk membenarkan pernyataan ekonom senior Rizal Ramli yang disampaikan baru-baru ini.

Muslim menyebut, Ibu Kota Negara yang baru itu bakal sepi dari penduduk Indonesia, mereka diklaim malas datang dan menetap disana lantaran trauma dengan kepemimpinan Ahok di Jakarta yang kerap marah-marah. Imbasnya kata Muslim yang datang dan menetap di Ibu Kota baru ini justru warga dari Tiongkok.

“Jadi kalau Ahok jadi Kepala Otorita IKN, maka kecurigaan Bang Rizal Ramli IKN bisa berubah menjadi ‘Beijing Baru’ makin nyata,” kata Muslim kepada wartawan Rabu (19/1/2022).

Lebih lanjut, Presidium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) ini mengurai bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) tidak mempunyai urgensi, apalagi di tengah kesulitan pandemi Covid-19. Dia pun bertanya-tanya soal siapa yang berkepentingan atas pemindahan ibu kota ini.

“Apakah IKN ini memang sudah sangat mendesak untuk segera dibangun? Apakah IKN bukan proyek para oligarki-pemodal-penguasa saat ini?” ujarnya.

“Coba siapa pemilik lahan? Proyek ini dibangun pakai dana apa? Siapa yang diuntungkan dalam proyek IKN ini?” tanya Muslim heran. Muslim curiga adanya ambisi terhadap proyek IKN, padahal Indonesia dalam bayang-bayang ancaman kebangkrutan keuangan negara. Tidak kah IKN ini akan jadi rumah hantu dan beban negara di masa mendatang? Seperti Bandara Kertajati dan sebagainya?” pungkas Muslim.

Perlu diketahui, belum lama ini Rizal Ramli mengatakan, secara hitung-hitungan ekonomi, pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah pekerjaan yang sukar, sebab pengusaha properti tidak akan tertarik membangun berbagai infrastruktur di Ibu Kota baru ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Gus Dur ini yakin pengusaha properti akan lebih meraup keuntungan dengan mengelola modal untuk membangun kota-kota baru di Jawa.

“Kalau perusahaan real estate besar tidak akan mau main real setate di Kalimantan Timur kecuali terpaksa, karena mereka lebih diuntungkan bikin BSD baru, bikin kota baru di Pulau Jawa,” tegasnya.

Rekaman Cak Nun Ramai Lagi: Memangnya Pindah Ibu Kota Seperti Pindah Kos, Piye?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Media sosial diramaikan kembali oleh pernyataan budayawan Ainun Nadjib atau Cak Nun terkait dengan pemindahan ibu kota. Di salah satu pesan pertemanan dibagikan pernyataan Cak Nun soal pemindahan ibu kota yang semestinya melewati tahapan diskusi publik karena efeknya cukup besar.

"Takon sek klo arep ngomong opo-opo," ujar Cak Nun dalam rekaman itu.

Menurut Cak Nun jika ingin memindahkan orang itu mestinya tanya dulu. Bisa bertanya ke Universitas, Forum Rektor atau menggelar diskusi di setiap kampus terkait pemindahan ibu kota tersebut.

"Takon neng masjid-masjid, takon neng gerejo-gerejo, takon neng pasar."

"Mangsamu pindah ibu kota koyo mindah kos-kosan piye? Banyak multif efek yang harus dipikirkan."

Pernyataan Cak Nun ini diunggah di akun Youtube AlimUlama pada 7 September 2019 lalu. Namun jawaban Cak Nun ini diedarkan kembali melalui Twitter, Tiktok, dan media perpesanan WhatsApp.

Akun Twitter, @KRMTRoySuryo2 ikut mengunggah kembali rekaman Cak Nun tersebut sambil menambahkan komentar. "Inilah Pemikiran Warganegara yg masih Waras: Memindahlan Ibukota Negara Indonesia haruslah Komprehensif, meliputi Masukan2 dari Sabang sampai Merauke, Demokratis dgn menerima Aspirasi berbagai Suku, Agama & Heterogenitas Masyarakatnya yg ada, Bukan spt mikir 1 Kecamatan (simbol Tertawa berguling di lantai) AMBYAR."

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengapresiasi pengesahan rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang. Namun, pengesahan tersebut tak serta-merta membuat pemindahan ibu kota negara langsung dilakukan.

Pemindahan dan pembangunan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, disebutnya akan dilakukan secara bertahap. "Kesinambungan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Suharso di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1).

Pemerintah, jelas Suharso, akan melakukan sejumlah skema pendanaan dalam pemindahan dan pembangunan ibu kota negara. Beberapa di antaranya seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha, maupun BUMN dengan swasta. "Pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan menjadi salah satu wahana untuk mewujudkan visi jangka panjang Indonesia 2045," ujar Suharso.


.

Beredar Info Pengiriman WN China ke Ibu Kota Baru, Ini Bantahan dari Pansus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Ahmad Baidowi menegaskan bahwa kabar pengiriman penduduk China ke Penajam Paser Utara adalah hoaks. Dia mengatakan, IKN tidak dikembangkan menjadi wilayah padat penduduk.

"Ya, jelas hoaks lah, wong pembangunannya kapan, kok, bilangnya ada kiriman warga asing?" kata Ahmad Baidowi dalam keterangan, Rabu (19/1).

Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan, IKN hanya dikembangkan sebagai wilayah pemerintahan. Baidowi alias Awiek pun mengimbau agar masyarakat tidak termakan kabar tidak benar yang beredar di media sosial.

Disamping itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga meminta pemerintah terbuka memaparkan perkembangan pembangunan IKN. Dia melanjutkan, penyebran informasi perkembangan pembangunan itu juga sebaiknya dilakukan secara berkala.

Seperti diketahui, DPR melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen telah mengesahkan RUU IKN sebagai undang-undang pada Selasa (18/1) lalu. Beleid tersebut nantinya mengatur pembangunan IKN sekaligus pembentukan pemerintah daerah (pemda) yang akan membawahinya.

Sementara, kabar pengiriman warga China ke IKN itu beredar di media sosial yang diunggah aku Youtube Bang Edy Channel. Video itu menyebutkan kalau penduduk negara China bakal dikirim untuk tinggal di IKN baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pengembang-pengembang China yang bangun di sana, mereka gak masalah rugi kok karena pasti ada penduduk yang di kirim ke sana, siapa? Warga RRC yang tinggal di sana, masa gini aja gak ngerti. Masa menteri pertahanan gak ngerti, menteri pertahanan jenderal bintang tiga, macan yang jadi kayak mengeong, gak ngerti begini aja!, ini masalah kedaulatan negara bos," ujar seorang narasumber di saluran tersebut.

.

lima tahun lagi, kalo udah keliatan dampaknya, baru kalin balik ke kaltim.
kali aja kan, sudah ada listrik ama sinyal. trus jalanan di Bengalon udah oke. Dr Segara ke Belidan cm 30 menit ngayal hahahaha

dr 3 jam, dipangkas jadi 1 jam udah syukur.
gak ada jalan-jalan amblas dan banjir lagi....

maybe Kalin bisa berpikir untuk kembali ke sono lagi....

Tapi overall, Kalin setuju ibu kota pindah di Kalimantan. Setahu Kalin, di kaltim gak ada gunung vulkanik yang aktif. Bukit Soeharto aje yang tinggi
Cuma kalo di pulau tetangga, kek Sulawesi yang di Palu kejadian gempa itu, iya, kami kena dampak goncangan.

Kalina said:

lima tahun lagi, kalo udah keliatan dampaknya, baru kalin balik ke kaltim.
kali aja kan, sudah ada listrik ama sinyal. trus jalanan di Bengalon udah oke. Dr Segara ke Belidan cm 30 menit ngayal hahahaha

dr 3 jam, dipangkas jadi 1 jam udah syukur.
gak ada jalan-jalan amblas dan banjir lagi....

maybe Kalin bisa berpikir untuk kembali ke sono lagi....

Tapi overall, Kalin setuju ibu kota pindah di Kalimantan. Setahu Kalin, di kaltim gak ada gunung vulkanik yang aktif. Bukit Soeharto aje yang tinggi
Cuma kalo di pulau tetangga, kek Sulawesi yang di Palu kejadian gempa itu, iya, kami kena dampak goncangan.

Click to expand...

kalin di jember aja ga usah kemana-mana. biar hepi didaerah sendiri

design IKN sebelumnya diadain sayembara ke masyarakat

tapi nama IKN nya kok diadain sayembara ke masyarakat juga ya
sepertinya akan ada nama2 lain yang lebih baik


kalau Nusantara, cukup banyak kerancuan.
Termasuk lagu Bondan Prakoso tahun 1990an ini:

Indahnya negeriku... nusantara, nusantara

Dunia berkata, negeri kita surga
Apa yang terjadi, padanya

Click to expand...

agungsuhada said:

design IKN sebelumnya diadain sayembara ke masyarakat

tapi nama IKN nya kok diadain sayembara ke masyarakat juga ya
sepertinya akan ada nama2 lain yang lebih baik


kalau Nusantara, cukup banyak kerancuan.
Termasuk lagu Bondan Prakoso tahun 1990an ini:

Click to expand...

harusnya sayembara juga ya, jadi rakyat juga ikut memberi ide nama, jadi walaupun nama yg diusulkan ga terpilih ga begitu protes.

Kl penamaan nusantara itu dipilih langsung presiden dari antara 88 nama lain

PDIP Siapkan Ahok Jadi Kepala Otorita IKN

GenPI.co - Pengamat politik Ujang Komarudin turut memberikan komentar soal usulan nama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk jadi Kepala Otorita IKN.

Sebelumnya,Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan nama Ahok sedang dalam pembicaraan Megawati dan Jokowi.

“Bisa saja antara Megawati dengan Presiden Jokowi sedang gocek-gocek bola,” ucap Ujang kepada GenPI.co, Sabtu (29/1).

Dosen Universitas Al Azhar itu mengatakan ada kemungkinan Megawati yang menawarkan atau offer nama Ahok ke presiden, kemudian presiden yang mencetak gol.

“Bukan bentuk dekte, tetapi bentuk permainan halus saja. Permainan antara PDIP dengan Presiden,” katanya.

Menurut Ujang, PDIP dan Jokowi semestinya mengusulkan nama lain yang lebih bagus dari Ahok.

Ia menilai masih banyak orang yang lebih layak dan berintegritas untuk diusulkan menjadi Kepala Otorita IKN.

“Dari 273 juta rakyat Indonesia banyak orang-orang yang hebat, berintegritas, tak bermasalah, dan tak kontroversial, juga banyak yang tak pernah kena pidana,” beber Ujang.

Ia lantas menyoroti sosok Ahok yang penuh kontroversi hingga pernah mendekam di sel penjara.

“Sedangkan Ahok sosok kontroversial dan pernah dipidana. Masa iya bangsa ini berkutat pada orang-orang yang bermasalah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ujang menyarankan agar Presiden Jokowi bisa mempertimbangkan nama lain untuk dipilih menjadi kepala otorita di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru nanti.

“Kalau Ahok dipilih bisa ambyar, karena rakyat akan menuding Jokowi memang special-kan Ahok, padahal Ahok banyak masalahnya,” tandasnya. (*)

.

Purnawirawan Jenderal TNI hingga Neno Warisman Gugat UU IKN ke MK Siang Ini

Jakarta - Sejumlah purnawirawan jenderal TNI, politikus, hingga aktivis akan menggugat UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini. Mereka menilai UU itu cacat formil hingga layak dibatalkan MK.

"Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN), akan mendaftarkan Permohonan Uji Formil UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi," kata salah satu kuasa pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, kepada wartawan, Rabu (2/2/2022).

Hingga pagi ini, sudah 25 nama orang mendaftarkan diri sebagai pemohon uji formil UU IKN itu. Yaitu:

1. Dr. Abdullah Hehamahua
2. Dr. Marwan Batubara
3. Dr. H. Muhyiddin Junaidi
4. Letjen TNI. Mar (Purn) Suharto
5. Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat
6. Mayjen TNI. (Purn) Soenarko
7. Taufik Bahaudin, SE. (Alumni UI)
8. Dr. Syamsul Balda, S.E. M.M., M.BA.
9. Habib Muhsin Al Attas
10. Agus Muhammad Maksum (Jatim)
11. Drs. H. M. Mursalim R
12. Ir. Irwansyah (Alumni UI)
13. Agung Mozin
14. Afandi Ismail (HMI MPO)
15. Gigih Guntoro
16. Rizal Fadillah (Jabar)
17. Narliswandi Piliang
18. Neno Warisman
19. DR. Ir. H Memet Hakim (Jabar)
20. Memet A Hakim, SH (Jabar)
21. Ir. Syafril Sofyan (Jabar)
22. H. Memet Hamdan, SH MSc (Jabar)
23. Prof. Dr. Daniel M Rosyid (Jatim)
24. Dr. Masri Sitanggang (Sumut)
25. Khairul Munadi SH (Sumut)

Jumlah ini akan terus bertambah karena PKNK masih membuka pendaftaran bagi warga yang mau ikut menggugat karena keberatan dengan proses UU IKN yang sangat cepat itu.

"Kami mengundang partisipasi Bapak/Ibu/Rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di PNKN menjadi anggota Para Pemohon Uji Materil UU IKN," kata Viktor.


news.detik.com

Jokowi Tunjuk Bambang Susantono Jadi Kepala Badan Otorita IKN

Terjawab sudah teka-teki siapa yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi Bambang Susantono dikabarkan menjadi pilihan Jokowi.

Rencananya, Presiden Joko Widodo akan melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Badan Otorita IKN pada Kamis (10/3/2022).

Menyingkirkan nama lainnya: Meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah, namun salah seorang sumber di lingkungan pemerintahan telah mengonfirmasi penunjukkan Bambang Susantono sebagai Kepala IKN.

Sumber tersebut juga membenarkan bahwa hingga saat-saat terakhir pemilihan belum ada nama lain selain Bambang.

Beberapa nama yang sebelumnya santer diberitakan menjadi kandidat Kepala IKN antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Abdullah Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro, dan Tumiyana.

Kriteria ideal: Bambang Susantono dianggap memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Jokowi.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi sempat memberikan kode bahwa sosok kepala otorita IKN adalah orang non partai, memiliki latar belakang arsitek dan berpengalaman memimpin daerah.

Diatur Undang-Undang: Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Presiden RI menunjuk dan mengangkat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN paling lambat dua bulan setelah UU tersebut diundangkan pada 15 Februari 2022, atau berarti hingga 15 April 2022.

Siapa Bambang Susantono: Bambang Susantono dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Dia pernah menjabat Wakil Menteri Perhubungan pada tahun 2009 dengan tugas membantu Menteri Perhubungan dalam membenahi sektor transportasi di Indonesia.

Bambang juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007-2010. Bambang Susantono juga pernah menjabat Wakil Presiden Asian Development Bank (ADB) untuk Urusan Pengelolaan Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan.


~asumsi.co

.

kok nama pak momod nggak ada?

[ame="https://www.youtube.com/watch?v=GNztjgAQNXM"]Presiden Lantik Kepala Ototrita IKN - YouTube[/ame]

Hari Ini Presiden Jokowi Akan Lantik Bambang Susantono Jadi Kepala Otorita IKN

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Wakil Kepala Otorita IKN, Kamis (10/03/2022) sore. Selain itu Presiden juga akan melantik Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Sisa Masa Jabatan Tahun 2022-2023.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengungkapkan, yang akan dilantik sebagai Kepala Otorita IKN adalah Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah Dhony Rahajoe. Sedangkan Andi Sudirman Sulaiman akan dilantik menjadi Gubernur Sulsel.

“Kamis sore pukul 15.00 WIB di Istana Negara, Presiden akan melantik Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian untuk posisi Kepala Otorita IKN dijabat oleh Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN,” ucap Heru, Kamis (10/03/2022) pagi, di Jakarta.

Heru menyampaikan, acara pelantikan ketiga pejabat negara tersebut akan disiarkan secara langsung oleh Sekretariat Presiden.

“Tentunya acara pelantikan tersebut akan disiarkan secara live streaming oleh akun YouTube Sekretariat Presiden mulai pukul 14.45 WIB dengan diawali terlebih dahulu prosesi pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan,” ujarnya. (BPMI SETPRES/UN)



~setkab.go.id
.

Jokowi: Kendi Nusantara Bentuk Kebinekaan dan Persatuan Membangun IKN

Presiden Jokowi telah melaksanakan ritual 'Kendi Nusantara'. Ritual ini menyatukan tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia di Titik Nol IKN (Ibu Kota Nusantara), Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Jokowi berterima kasih kepada ke-34 gubernur se-Indonesia yang sudah hadir membawa tanah dan air dari daerahnya masing-masing. Ia menyebut penyatuan 34 tanah dan air ini bentuk kebinekaan dan persatuan Indonesia dalam rangka membangun IKN.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun IKN," kata Jokowi di lokasi, Senin (14/3).

Jokowi juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dan mendukung pembangunan IKN.

"Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan IKN ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan bisa segera terwujud," tuturnya.

Terakhir, Jokowi meminta doa agar pembangunan IKN dapat berjalan dengan lancar.

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga tinggi negara. MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini," pungkasnya.

Usai menyatukan 34 tanah dan air, acara dilanjutkan dengan menanam 34 pohon khas masing-masing provinsi di Indonesia. Kemudian pada malam harinya, Jokowi dijadwalkan akan berkemah di Titik Nol IKN.


~kumparan.com

.

Curhat Warga soal Pematokan Lahan di IKN: Kami Dianggap Tak Ada

Sejumlah warga lokal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mengaku risau status lahan mereka usai menjadi bagian Ibu Kota Negara (IKN) baru RI bernama Nusantara.

Menurut informasi dari warga, patok dan papan pemberitahuan tanda wilayah IKN telah dipasang di sejumlah titik di Kecamatan Sepaku.

Kepala adat masyarakat Pasir Balik di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Jubain mengatakan patok atau plang tanda wilayah IKN itu terpasang dari RT 5 sampai perbatasan Kelurahan Pemaluan dengan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sepaku.

Selain itu, ada pula sejumlah warga mengatakan kawasan kampung mereka tak bisa disertifikasi hak milik selama ini karena belum beralih jadi Areal Penggunaan Lain (APL) alias masih dianggap negara sebagai Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).

Senada, warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Yati Dahlia mengatakan pemasangan plang pada lahan atau tanah masyarakat adat itu dilakuan tanpa sosialisasi.

"Teriakan kami selama ini tidak didengarkan. Kami seperti dianggap tidak ada di sini," kata Yati saat hadir dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/3).

Yati menilai pemasangan plang di lahan masyarakat adat merupakan pengambilan tanah secara sepihak. Sebab selama ini mereka tak pernah diajak bertemu, apalagi berkoordinasi terkait penyelesaian sengketa tanah warga.

"Jadi kami berharap pemerintah menanggapi suara kami ini," ujarnya.

Sementara itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Penajam Paser Utara mendesak pemerintah untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak kami sebagai Masyarakat Adat yang mendiami lokasi IKN secara turun temurun. Itu merupakan bagian dari resolusi Musyawarah Daerah Aman PPU di Penajam, 17-18 Maret 2022.

Masyarakat Adat di Penajam Paser Utara, secara turun-temurun merupakan pemilik sah dari wilayah yang saat ini menjadi lokasi target pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) baru Republik Indonesia. Lokasi target IKN di PPU bukanlah tanah kosong," demikian petikan dari resolusi itu yang naskahnya diterima dari Ketua BPH AMAN Kaltim Margaretha Seting Beraan, Kamis (17/3).

"Kami mendesak Pemerintah Daerah untuk segera membentuk kebijakan daerah pengakuan Masyarakat Adat di Penajam Paser Utara beserta hak asal-usulnya, termasuk hak atas wilayah adatnya," kelanjutannya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Kalimantan Eduward Hutapea mengatakan lahan di wilayah bakal ibu kota negara (IKN) Nusantara hingga saat ini belum mendapatkan arahan untuk pengalihan.

Eduward menyebut seluruh lahan di kawasan inti ibu kota baru mencakup Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih dalam proses pendataan.

"Lahan di IKN sejauh ini masih pendataan dan belum ada arahan untuk pengalihan utamanya yang dari masyarakat. Tentunya akan ada penataan termasuk untuk KBK," ujarnya pada CNNIndonesia.com, Rabu (16/3).

Di satu sisi, saat berkemah di kawasan inti IKN pada awal pekan ini, Presiden RI Joko Widodo(Jokowi) juga berbincang dengan sejumlah tokoh adat dan masyarakat Kalimantan Timur. Beragam harapan pun disampaikan, terutama berkaitan dengan menjaga kearifan lokal yang sudah ada.

"Banyak harapan yang ingin kami sampaikan ke Pak Presiden," ujar Ketua Lembaga Adat Paser PPU, Musa kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/3) petang.

Dia mengatakan, sebagai warga asli IKN hal lain yang ingin disampaikan ialah soal pendidikan. Pihaknya ingin ada sekolah gratis. Mulai dari tingkat dasar hingga jenjang universitas. Kelas standar nasional sampai internasional. Dengan demikian tak ada yang tertinggal dari segi kualitas pendidikan.

"Kami juga berharap bisa diberikan lahan 5.000 hektare untuk permukiman Adat Paser dan semoga putra/putri daerah bisa masuk kepengurusan badan otorita," jelasnya.

Warga Sepaku Penajam Pasut Resah Lahannya Dipasang Plang Batas IKN

Penajam: Pemasangan plang atau papan pemberitahuan bertuliskan batas kawasan inti pemerintahan di permukiman padat penduduk di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang menjadi lokasi inti IKN Nusantara membuat masyarakat di daerah itu khawatir.

"Belum ada negosiasi langsung kepada kami sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah IKN, jadi kami merasa khawatir tentang keberadaan kami saat ini," ujar warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Hasanudin di Penajam, Sabtu, 19 Maret 2022.

Sebagian besar warga, katanya, telah memiliki bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat tanah, segel maupun bukti kepemilikan tanah lainnya.

Apabila lahan pertanian dan tempat tinggal nantinya terdampak pembangunan IKN Nusantara, katanya, maka ada solusi terbaik untuk masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tersebut.

"Ketika lahan dan bangunan kami diambil, kemana lagi kami akan tinggal dan mencari penghidupan sehari-hari," ucapnya.

Warga Desa Bumi Harapan sepakat mengumpulkan surat kepemilikan lahan dan segera mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertanyakan nasib masyarakat yang tinggal di kawasan inti pemerintahan tersebut.

Namun warga Desa Bumi Harapan mengaku berkeinginan tetap berdomisili di daerah tersebut karena tinggal dekat pusat pemerintahan negara merupakan suatu anugerah terbesar.

Hasanuddin bersama warga lainnya sudah bertahun-tahun menetap di daerah itu, bahkan pemakaman keluarga terdahulu berada di kawasan itu.

"Aspirasi masyarakat perlu dipahami karena sebagian besar warga Sepaku ingin tetap berdomisili di wilayah yang telah ditetapkan sebagai IKN baru," kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Penajam Paser Utara Hamdam Pongrewa.

"Makanya ketika ada pilihan antara ganti rugi atau tetap berada di tempat sekarang, sebagian besar masyarakat memilih tetap berada di tempat tinggal sekarang," tambahnya.

Sebenarnya masyarakat di Kecamatan Sepaku bisa diajak negosiasi untuk menentukan jalan terbaik karena banyak hal yang patut diperhitungkan Badan Otorita IKN Nusantara menyangkut nasib warga tersebut, paparnya.