Ibukota Negara Baru - NUSANTARA

Kapan ASN Pindah ke Ibu Kota Negara Baru?

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus melanjutkan rencana untuk melakukan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Terbaru, pemerintah memberi nama ibu kota negara baru dengan sebutan "Nusantara".

Salah satu yang menjadi sorotan dalam proyek pembangunan Nusantara yakni mobilisasi aparatur sipil negara (ASN). Sebagaimana diketahui, kantor pemerintahan akan dipindahkan ke ibu kota negara baru sehingga ASN mau tak mau harus ikut pindah.

Lantas, bagaimana mekanisme pemindahannya?

Dikutip dari laman resmi ikn.go.id, pemindahan ASN ke ibu kota negara baru dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun. "Dimulai pada 2023– 2027, dengan proporsi kurang lebih 20 persen di tiap tahunnya atau kurang lebih 25.500 orang per tahun," demikian penjelasan laman resmi IKN.

Pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap dengan menentukan kementerian/lembaga yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Dengan demikian, diharapkan 20 persen ASN sudah siap bekerja di ibu kota negara baru ketika presiden dan wakil presiden pindah pada 2024. "Sehingga ketika presiden RI dan wapres RI pindah ke IKN Baru pada 2024, sebanyak 20 persen ASN di tahap pertama sudah siap beroperasi di IKN," lanjut siaran pers IKN.

Tak semua pindah

Pada akhir 2019 lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa tak semua ASN dipindahkan ke ibu kota baru. Kebijakan tak memindahkan seluruh ASN ke Kaltim merupakan satu dari dua alternatif yang telah disusun Bappenas.

Dua alternatif tersebut antara lain memindahkan ASN keseluruhan dan memindahkan ASN dengan metode persebaran (spread out). "Dalam rapat saya dengan presiden, beliau setuju jangan semua di bawa ke ibu kota baru. Jadi menurut saya ke depan sebaiknya kita harus spread out," kata Suharso di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Kendati tidak dipindahkan ke Kaltim, ASN mungkin saja akan dipindahkan ke kota-kota lain sesuai tanggung jawab dan posisi pekerjaannya di pemerintahan. Adapun Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) mengatur bahwa pemerintah pusat dapat menentukan lembaga-lembaga pemerintah yang tidak ikut pindah ke wilayah ibu kota negara baru.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 21 Ayat (3) draf RUU IKN. "Pemerintah Pusat dapat menentukan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke wilayah IKN," demikian bunyi Pasal 21 Ayat (3) RUU IKN Pasal 21 secara umum mengatur pemindahan kedudukan lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional ke IKN.

Pasal 21 Ayat (1) RUU IKN menyatakan, seluruh lembaga negara secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan perannya di IKN pada tanggal diundangkannya peraturan presiden tentang pemindahan status Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN Pada Pasal 21 Ayat (2), disebutkan bahwa pemindahan kedudukan tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan Rencana Induk IKN.

Sementara, pemindahan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/kembaga internasional akan didasari pada kesanggupan masing-masing sebagaimana tercantum pada Pasal 21 Ayat (4) RUU IKN.

"Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di IKN […] berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut," demikian bunyi Pasal 21 Ayat (4) RUU IKN. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan diatur dengan peraturan presiden.

Mulai dari presiden Mengenai rencana ini, Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Velix Vernando mengatakan, kantor presiden dan wakil presiden akan dipindah di tahap paling awal. Menyusul selanjutnya sejumlah kementerian dan lembaga beserta ASN-nya. "Dalam konteks tahap paling awal ini, jika kantor Presiden maupun kantor Wakil Presiden ini pindah sebelun 2024, maka tentu beberapa kementerian yang kita sebut sebagai triumvirat," kata Velix, Kamis (23/12/2021).

Adapun pemindahan tahap paling awal ini akan diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menjadi strategic public office dalam pemerintahan. Nantinya, ibu kota negara baru akan menerapkan konsep otorita atau daerah khusus. Dengan konsep tersebut, Nusantara bakal dipimpin oleh kepala otorita yang berkedudukan setingkat menteri. Menteri Suharso mengatakan, kekhususan IKN akan berbeda dengan daerah lainnya.

Sebab, pemerintah daerah khusus IKN tidak akan memiliki dewan perwakilan daerah kekhususan. "Gubernur atau bupati atau kepala daerahnya tidak juga disebut gubernur dan juga tidak dipilih. Kemudian menjalankan otonomi seluas-luasnya, tetapi terbatas dan seterusnya," katanya dalam rapat Pansus IKN DPR dengan pemerintah dan DPD, Kamis (13/1/2022). Dengan konsep tersebut, lanjut Suharso, pemerintah daerah khusus IKN tak akan menggelar pemilihan kepala daerah dan legislatif tingkat kabupaten/kota seperti daerah lainnya.

Sementara, Velix Vernando menjelaskan, kepala otorita IKN bakal ditunjuk dan diangkat langsung oleh presiden. Mekanisme ini sama halnya seperti sistem penunjukan menteri. Artinya, tidak ada pemilihan umum untuk memilih kepala daerah IKN secara langsung oleh penduduk IKN. "Ia akan ditunjuk dan diangkat, kemudian ditetapkan oleh presiden dengan masa jabatan lima tahun," ucap Velix dalam webinar, Kamis (23/12/2021).

Adapun kewenangan pemerintah daerah khusus IKN mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama.

.

Kepala Otorita Buka Opsi Urunan Masyarakat Bangun IKN

INDONESIATODAY.CO.ID - Pernyataan Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono soal masyarakat urunan untuk mendanai pembangunan ibu kota baru menjadi sorotan.

Dia mengatakan ada peluang crowdfunding dengan segala model dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini.

Crowd funding atau urun dana bisa dihasilkan dari bantuan masyarakat, yang sejalan dengan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menciptakan kepercayaan bagi calon investor.

Bambang Susantono menilai keikutsertaan masyarakat dapat membuat tata-kelola pembangunan IKN lebih baik.

Dia kemudian mengatakan bahwa pada tiga tahun ke depan, proyek pembangunan IKN mendapatkan kepercayaan pasar.

Menanggapi hal itu, Rocky Gerung pun mempertanyakan terkait kondisi kas negara.

"Begitu terjadi kepanikan, itu yang sebetulnya kita mau nilai, kas negara tuh seberapa sih adanya sehingga mesti urunan? Jadi memang nggak mampu," tuturnya, Rabu, 23 Maret 2022.

"Dan itu mungkin juga yang menyebabkan tarif pajaknya akan dinaikan 11 persen, PPn atau apa," ucap Rocky Gerung menambahkan.

Baca Juga: Honda HR-V Baru Meluncur Hari Ini, Simak Bocoran Spesifikasi dan Harganya

Dia mengatakan akibat permasalahan tersebut, sejumlah harga kebutuhan pokok akan naik.

"Pasti akan terjadi banyak kenaikan mulai dari kebutuhan pokok sampai hal-hal yang akan dinaikan pajaknya," ujar Rocky Gerung.

Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah kesulitan untuk membiayai ambisinya.

"Jadi kelihatan bahwa Pemerintah memang kesulitan, tidak punya kapasitas untuk membiayai ambisinya," kata Rocky Gerung.

Dia mengatakan bahwa ketidakmampuan pemerintah membiayai ambisinya itu membuat mereka meminta urunan dari rakyat.

"Ini kan karena dia punya ambisi, karena dia nggak biayai, sekarang minta urunan dari rakyat," tutur Rocky Gerung.

"Loh kan, rakyat bilang 'kan gue udah urunan, ya kita udah nyumbang setiap Bupati udah nyumbang air sama tanah, apa kurangnya?'," ujarnya menambahkan, dikutip pikiran-rakyat.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official.***

.

[ame="https://www.youtube.com/watch?v=9Ylqk_Lzn0c"]Respon Masyarakat Terkait Urun Dana Pembangunan Untuk IKN yang Bersumber dari Rakyat | tvOne - YouTube[/ame]

[ame="https://www.youtube.com/watch?v=kao8YvmIJ08"]Siapa Ikut 'Saweran' Bangun IKN? Jilal Mardhani: Diluar Nalar | Kabar Petang tvOne - YouTube[/ame]

Progres Pembangunan IKN, Menteri PUPR: Fase Pemetaan Lahan

tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan. Penandatanganan untuk kontrak pemetaan lahan akan dilakukan Kementerian PUPR pada Jumat, 15 Juli 2022.

Dia menuturkan setelah pemetaan lahan, pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN. Adapun proyek pembangunan yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini adalah Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, empat gedung kementerian koordinator, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu dalam waktu dekat, kata Basuki, pemerintah juga akan membangun hunian bagi 200.000 pekerja proyek di IKN.

"Mulai ini (pembangunan), jadi Agustus nanti makanya pertama kita bikin hunian para pekerja, mungkin sampai untuk 200 ribuan pekerja konstruksi," katanya dikutip dari Antara, Senin (11/7/2022). Dia menuturkan saat ini, pendanaan di IKN masih menggunakan sumber dari APBN. Karena ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan pengelolaan IKN tidak hanya menggunakan anggaran dari APBN. Tetapi nantinya untuk pembangunan rumah sakit, universitas akan dilakukan dengan suntikan investasi banyak pihak.

"Mungkin nanti kalau ada (pembangunan) rumah sakit, universitas, itu bisa dari investasi," ungkapnya. Basuki meyakini pembangunan infrastruktur tahap pertama untuk IKN akan selesai sesuai target pada 2024. Pemerintah membagi pembangunan IKN dalam tiga tahap, yakni tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.

Adapun pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045. Sementara itu dari sisi anggaran, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.

.

Jokowi Tetapkan IKN Jadi Proyek Strategis Nasional

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan ibu kota baru (IKN) menjadi proyek strategis nasional (PSN).
Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9).

"Pak presiden (Jokowi) juga memberikan arahan agar khusus IKN ditetapkan sebagai PSN," tutur Airlangga.

Ia mengatakan IKN sengaja ditetapkan sebagai PSN agar mempermudah pembangunan proyek tersebut. Pasalnya, berdasar PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN, proyek jenis ini memang mendapatkan banyak keistimewaan dari pemerintah. Keistimewaan berkaitan dengan pemberian jaminan terhadap sumber pembiayaan seluruh proyek.

Jaminan pemerintah itu diberikan melalui kredit atau pembiayaan syariah, kelayakan usaha, KPBU, dan risiko politik.

"Jaminan pemerintah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan risiko fiskal APBN," bunyi Pasal 18 Ayat 3.

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pengadaan barang atau jasa untuk proyek yang masuk daftar PSN. Hal itu dilakukan oleh menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, atau walikota.

"(IKN menjadi PSN) Karena mempermudah dan mengakselerasi pembangunan ibu kota," ucap Airlangga.

Sementara, ia mengatakan terdapat 66 PSN yang selesai dibangun sejak 2019 sampai 2021. Nilai proyek puluhan PSN itu sebesar Rp414,3 triliun.

Ia merinci 30 proyek senilai Rp165,3 triliun selesai pada 2019, 12 proyek senilai Rp123,1 triliun selesai pada 2020, dan 24 proyek senilai Rp125,9 triliun selesai pada 2021.

"Januari-Agustus 2022 ini sudah selesai sembilan proyek yang besarnya Rp140,1 triliun, terdiri dari dua pelabuhan, satu bandara, tiga kawasan industri, proyek ketenagalistrikan, dan pembangkit listrik," jelas Airlangga.

.

Progres Infrastruktur Berjalan Baik, Jokowi Yakin HUT ke-79 RI Bisa Digelar di IKN

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan progres infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah berjalan dengan baik.

Mulai dari, pembangunan bendungan, pengembangan lahan, hingga akses jalan di kawasan IKN.

Hal ini disampaikannya di Bendungan Sepaku Semoi, usai meninjau pembangunan infrastruktur kawasan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022).

"Land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa.

"Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik," sambungnya

Menurut dia, progres pembangunan IKN secara keseluruhan dapat terlihat pada bulan Januari mendatang. Jokowi menyebut progres pusat perekonomian baru juga akan terlihat, sehingga diharapkan pembangunan wilayah IKN dapat terus berjalan dengan baik.

"Nanti bisa kita lihat di bulan Januari insyaallah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, PPP (public private partnership) sudah pada masuk dan mulai," jelasnya.

"Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak," imbuh Jokowi.

Gunakan Jalur Laut
Jokowi melakukan kunjungan kerja ke IKN melewati jalur laut yang akan menjadi wilayah transportasi logistik ke IKN. Dia menuturkan bahwa pelabuhan di wilayah tersebut nantinya juga akan dikembangkan untuk transportasi publik.

"Sementara kita pakai dulu untuk logistik dan nantinya menurut saya di pelabuhan yang sekarang ada ini, ini kan pelabuhan lama, ini akan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik," tutur Jokowi.

Melihat berbagai progres tersebut, Jokowi pun optimistis upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang dapat digelar di IKN.

"Ya kalau kerjanya seperti ini saya kira insyaallah bisa, harus optimistis," ujar Jokowi.

Dalam kunjungan ini, Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono.

.

IKN akan menerapkan penggunaan transportasi listrik dan moda angkutan publik


[ame="https://www.youtube.com/watch?v=UEr_mXR9oZI&t=194s"]Pidato Presiden Jokowi pada IKN: Sejarah Baru Peradaban Indonesia Baru, 18 Oktober 2022 - YouTube[/ame]

Melihat Langsung Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara Bersama Presiden Jokowi


Liputan6.com, Jakarta Senang rasanya dapat kembali menginjakkan kaki untuk kedua kalinya di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, setelah sebelumnya mengunjungi lokasi yang sama pada 2019 lalu.

Liputan6.com mendapat kesempatan untuk kembali mengunjungi IKN bersama para rekan media yang bertugas di Istana Kepresidenan, pada Kamis, 23 Februari 2023.

Setelah menempuh perjalanan kurang lebih dua jam dengan pesawat TNI AU dari Landasan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, akhirnya rombongan wartawan tiba di Landasan Udara Dhomber Kota Balikpapan, Kalimantan Utara, pukul 07.22 WITA.

Untuk menuju ke IKN, rombongan disediakan kendaraan mobil hiace dan Innova yang difasilitasi oleh Biro Pers, media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Berangkatlah rombongan wartawan menuju ke IKN dengan menempuh perjalanan kurang lebih dua jam dari Kota Balikpapan.

Untuk menuju ke IKN, rombongan terlebih dahulu melewati jalan tol Balikpapan-Samarinda. Begitu keluar tol, jalan menuju IKN tak melulu mulus. Masih ada jalanan yang bertanah, berbatu, dan belum di aspal.

Namun, pemerintah saat ini tengah membangun jalan tol dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan nantinya jalan tol sepanjang 40 kilometer ini rampung pada akhir 2024.

"Akhir 2024, akan diselesaikan Balikpapan ke Kawasan inti akan selesai," kata Jokowi kepada wartawan usai meninjau proyek Jalan Tol Kawasan Inti IKN, Balikpapan, Rabu 22 Februari 2023.

Dengan adanya jalan tol ini, kata dia, perjalanan dari Balikpapan ke kawasan inti IKN dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Jokowi berharap jalan tol ini menjadi infrastruktur pertama yang dibangun di IKN.

"Sudah berjalan lapangannya, kita bisa lihat. Kita harapkan ini menjadi infrastruktur pertama yang dibangun dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara," jelasnya.

Mentawir IKN Mampu Produksi 20 Juta Bibit Pohon


Pemberhentian pertama di kawasan IKN yakni, Persemaian Mentawir. Di sepanjang jalan menuju Persemaian Mentawir, hanya terlihat pemandangan berupa pepohonan menjulang tinggi dan kelapa sawit.

Gerbang bertuliskan 'Selamat Datang di Persemaian Mentawir' sudah berdiri tegak menyambut kedatangan rombongan wartawan Istana. Di lokasi itu, sudah ada plaza tempat bibit-bibit tanaman. Nantinya, juga akan dibangun embung di persemaian Mentawir.

Persemaian Mentawir dibangun pemerintah untuk mendukung penghijauan, reboisasi, dan penghutanan di IKN. Jokowi mengklaim persemaian ini nantinya mampu memproduksi 20 juta bibit pohon.

"Yang di sini di pembibitan ini adalah tanaman-tanaman endemik Kalimantan. Utamanya, yang berkaitan dengan Meranti, Kamper, Kapur, Belangeran, dan juga beberapa pohon-pohon yang mulai di Kalimantan itu hilang," ujar Jokowi saat meninjau Persemaian Mentawir di Kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 23 Februari 2023.

Menurut dia, sebelumnya hanya ada satu jenis tanaman saja di kawasan IKN. Dengan adanya persemaian ini, maka masyarakat dapat melihat berbagai jenis tanaman, pohon, dan buah-buahan di kawasan IKN.

"Plus nanti ditambah pohon-pohon, buah-buahan, Durian, seneng semua kan? Jambu-jambuan, untuk mendatangkan satwa-satwa kembali," ujar Jokowi.

Dia menyampaikan target produksi 20 juta bibit per tahun merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah mengedepankan aspek lingkungan dalam pembangunan IKN. Jokowi pun meminta semua pihak tak meragukan komitmen pemerintah.

"Konsep besarnya komitmen kita kepada lingkungan itu dimulai dari sini. Jangan ada yang meragukan, 20 juta bibit di sini, kalau pernah ke Rumpin, bisa bayangin kan? 6 juta, di sini 20 juta, besar sekali. Sehingga harus ada embung karena butuh air yang tidak sedikit," tutur Jokowi.

Lokasi Pembangunan Rumah Menteri di IKN


Setelah melihat-lihat pembibitan di Persemaian Mentawir, rombongan Presiden Jokowi beranjak menuju lokasi pembangunan rumah menteri. Kami juga sempat melewati kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.

Dari penglihatan Liputan6.com, proyek-proyek pembangunan sudah ada yang dimulai. Papan penanda tempat akan dibangunnya gedung-gedung pemerintahan juga sudah dipasang.

Hanya saja, memang belum ada gedung-gedung pemerintahan yang berdiri tegak. Sama halnya, dengan perumahan menteri yang proyeknya baru dimulai dan masih tanah kosong.

Lokasi perumahan menteri itu sendiri berada di atas bukit. Jokowi menyampaikan nantinya ada 36 rumah menteri yang akan dibangun di lokasi ini dan ditargetkan rampung pada Juni 2024.

"Ada 36 (rumah menteri) di sini nanti, bangunan yang kita harapkan Juni 2024 selesai. Karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi.

Dia mengakui pembangunan rumah menteri ini masih 14 persen. Kendati begitu, Jokowi menyebut pembangunan IKN memang membutuhkan waktu lama hingga 15 tahun, sama seperti negara-negara lain yang juga membangun ibu kota baru.

"Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, ya lapangannya sudah bergerak seperti ini. Karena ini memang bukan proyek 2 tahun atau 5 tahun," ujarnya.

"Ini bisa 10-15 tahun, sama seperti kota-kota di negara yang lain yang pindah itu juga memulai dan selesai pada kurun waktu seperti yang saya sampaikan," sambung Jokowi.

Hunian Pekerja Konstruksi IKN


Jam pun menunjukkan pukul 14.30 WITA saat rombongan Presiden Jokowi tiba di hunian para pekerja konstruksi yang lokasinya tak begitu jauh dari komplek perumahan menteri. Hanya bangunan ini yang benar-benar terlihat sudah berdiri dengan tegak di IKN.

Tempat tinggal pekerja konstruksi IKN ini memiliki empat lantai dan terdiri dari beberapa tower. Dalam setiap lantainya, ada sejumlah kamar tidur serta kamar mandi untuk para pekerja. Satu kamar tidur, terdiri dari 5 ranjang tingkat dua untuk diisi 10 pekerja konstruksi.

Selain itu, hunian pekerja konstruksi IKN ini juga difasilitasi mushala dan kantin. Jokowi, Ibu Negara Iriana, dan sejumlah menteri pun makan siang bersama dengan para pekerja di kantin.

"Sudah makan? Silakan dimulai," ucap Jokowi mempersilahkan para pekerja untuk makan.

"Iya pak, terima kasih Pak Jokowi," jawab serentak para pekerja.

Proyek Pembangunan Istana Kepresidenan Sudah Dimulai


Setelah itu, rombongan Presiden Jokowi mengunjungi lokasi tinjauan terakhir yaitu, kawasan Istana Kepresidenan. Di lokasi itu memang belum ada Gedung Istana Presiden yang berdiri tegak. Namun, proyek pembangunan sudah dimulai.

Jokowi sendiri optimistis upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 bisa digelar di IKN. Dia mengatakan tidak ada perubahan signifikan dari desain Istana Presiden di IKN.

"Kawasan ini adalah kawasan Istana, Istana Kepresidenan. Yang saya optimis tahun depan bulan Agustus Insya Allah bisa upacara di sini," ujar Jokowi.

"Kalau melihat lanskap dan lain-lainnya, tadi saya sudah bicara dengan perancangnya, pelaksana di lapangan, supervisi di lapangan, manajer di lapangan. Optimis, Insya Allah selesai," imbuh dia.

Liputan6.com yang pernah mengunjungi IKN pada 2019 lalu, pasca pertama kali diumumkan Presiden Jokowi, merasa ada sedikit kemajuan dalam pembangunan IKN. Pada 2019, IKN mayoritas hanyalah tanah kosong, belum ada pembangunan, sepi, jalanan hanya tanah, dan belum diaspal.

Sementara pada 2023, IKN lebih hidup karena sudah ada proyek-proyek pembangunan dan jalanan menuju KIPP sudaj diaspal. Selain itu, sudah ada sedikit keramaian di IKN, meski kebanyakan warga setempat dan pekerja konstruksi.

Mau Dipakai Tahun Depan, Progres IKN Sudah Sampai Mana?


Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah mencapai 27%. Walau begitu, belum ada investor yang masuk.
Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja.

"Terakhir Pak Menteri report Presiden seminggu dua minggu lalu sebelum puasa sekitar 27% progresnya," kata Endra, saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (02/5/2023).

Untuk saat ini, pembangunan tengah berfokus pada zona 1A yang merupakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), terdiri atas sejumlah bangun mulai dari Istana Kepresidenan hingga kantor-kantor menteri.

Pemerintah sendiri menargetkan IKN bakal ditempati pada tahun depan. Dari catatan detikcom, sebanyak 2.500 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai dipindah secara bertahap ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2024 mendatang. Pemerintah tengah mempercepat pembangunan apartemen untuk para ASN.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perayaan HUT ke-79 RI bakal dilaksanakan di Istana Presiden IKN. Dia mengatakan pembangunan kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan selesai pada 2024.

"Jadi ini kawasan ini adalah kawasan Istana Kepresidenan yang saya optimis tahun depan bulan Agustus insyaallah sudah bisa upacara di sini. Kalau melihat lanskap dan lain-lainnya tadi saya sudah berbicara dengan perancangnya dengan pelaksana di lapangan, dengan para supervisi di lapangan dengan para manajer di lapangan, optimis insyaallah selesai," kata Jokowi setelah meninjau pembangunan Istana Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, Kamis (23/2).