PILPRES 2024

KPU Kembalikan Berkas Pendaftaran 16 Parpol

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembalikan berkas 16 partai politik (parpol) karena gagal melengkapi hingga batas waktu pendaftaran.
Keputusan itu dibuat setelah KPU mengecek kelengkapan berkas semua partai yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. KPU baru merampungkan pengecekan pada Selasa (16/8) siang.

"Dalam pemeriksaan, kami pastikan seluruh berkas yang diserahkan itu kami selesaikan terlebih dahulu. Ke-16 parpol tersebut yang berkas dokumen pendaftarannya kami kembalikan karena tidak lengkap," kata Komisioner KPU Idham Holik di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Dari 16 parpol tersebut, ada satu partai peserta Pemilu 2019. Partai tersebut adalah Partai Beringin Karya atau Partai Berkarya.

Adapun 15 partai lainnya adalah partai baru. Mereka adalah Partai Demokrasi Republik Indonesia (PDRI), Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU), Partai Pelita, Partai Reformasi, dan Partai Karya Republik (Pakar).

Selanjutnya ada Partai Pemersatu Bangsa, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Pandu Bangsa, Partai Perkasa, Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), Partai Masyumi, Partai Damai Kasih Bangsa, Partai Kongres, dan Partai Kedaulatan.

Sementara itu, ada 24 parpol yang berhasil melengkapi berkas pada masa pendaftaran. KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap parpol-parpol tersebut.

Parpol yang lolos verifikasi administrasi akan mengikuti verifikasi faktual. Jika lolos, mereka akan diumumkan sebagai peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022.

.

Namanya Masuk Kandidat Capres PAN, Ini Reaksi Ganjar Pranowo

Merdeka.com - Rakernas PAN merekomendasikan nama Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres) 2024. Nama Ganjar bersanding bersama 8 kandidat capres lain yang diusulkan kader PAN. PAN membagi kandidat-kandidat Capres dengan tiga klaster.

Menanggapi hal itu, Ganjar menyampaikan terima kasih kepada PAN. Ganjar mengaku ikut memantau jalannya Rakernas PAN tersebut.

"Yang pertama saya menyampaikan terima kasih dan kemarin saya mengikuti di beberapa medsos saja sih," kata Ganjar dalam keterangannya, Minggu (28/8).

Menurut Ganjar, Rakernas PAN berlangsung meriah karena banyak hiburan dan melibatkan anak muda. Dia mendoakan Rakernas PAN tersebut sukses.

"Acaranya meriah, ramai, banyak K-Popnya, melibatkan anak-anak muda, dan tentu saja sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Salam, mudah-mudahan sukses rakernas," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN PAN Zulkifli Hasan mengumumkan ada sembilan nama calon presiden dan calon wakil presiden usulan pengurus di daerah. Nama-nama itu dibagi ke dalam tiga klaster.

Pertama, klaster partai politik. Termasuk tiga ketua umum Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

"Koalisi harus punya peran dalam kontestasi mendatang oleh karena itu ketum partai KIB bisa didorong," ujar Zulkifli Hasan saat Rakernas di Istora Senayan, Jakarta

Masih dalam klaster partai politik, muncul usulan Ketua DPP PDI Perjuangan dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Klaster kedua adalah teknokrat. Diusulkan dalam klaster ini adalah nama Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kedua, unsur teknokrat atau dari menteri kader PAN berbagai daerah melihat sosok menteri BUMN Erick Thohir," kata Zulhas.

Klaster ketiga adalah klaster kepala daerah. Ada empat nama yang diusulkan yaitu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. [ray]

.

ini list kandidat capres & cawapres dari PAN ya
Zulkifli Hasan
Airlangga Hartarto
Suharso Monoarfa
Erick Thohir
Ganjar Pranowo
Anies Baswedan
Ridwan Kamil
Khofifah Indar Parawansa


cuma 8 orang, bukan 9 orang. kalau ada 1 lagi, kasihtahu ya

Puan Maharani yang kesembilan

paling yang berpeluang itu mbak Puan krn ada tiket dari PDIP sedangkan zulkifli harus berkoalisi lagi setidaknya 2 partai lagi agar dat diusung

3 Parpol Diyakini Akan Segera Beri Dukungan Resmi ke Anies


Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan siap maju jika ada partai yang mengusungnya. Pernyataan tersebut mendapat tanggapan luas dari berbagai kalangan, tak terkecuali kelompok masyarakat pendukung Anies yang tergabung dalam SKI (Sekretariat Kolaborasi Indonesia).

Menurut Sekjen SKI, Raharja Waluya Jati, kesanggupan Anies untuk maju ke pentas Pilpres 2024 sesuai dengan aspirasi masyarakat di berbagai wilayah yang menginginkan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.

“Kegiatan pengumpulan aspirasi rakyat yang dilakukan SKI menghasilkan kesimpulan bahwa rakyat menginginkan figur dengan kualitas kepemimpinan yang unggul. Publik rindu kepemimpinan yang berwatak mendidik, ngemong, mendengarkan keluh kesah sekaligus menawarkan solusi,” ujar Raharja Waluya Jati, Jumat (16/9/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Kesanggupan Anies maju ke gelanggang politik 2024 yang telah dinyatakan secara terbuka itu diperkirakan akan segera direspons dengan dukungan resmi oleh partai-partai politik yang selama ini melakukan penjajakan untuk berkoalisi mengusung penggagas program ‘Indonesia Mengajar’ itu, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat.

“Kita yakin, partai-partai yang memiliki orientasi jauh ke depan akan setia dalam garis aspirasi rakyat. Mereka akan meminimalisir perbedaan demi terwujudnya doa rakyat bagi tampilnya pemimpin bangsa yang mumpuni,” lanjut Jati.

Kerja Keras
Pria asal Jawa Tengah itu menambahkan, semua pihak yang menginginkan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik harus bekerja guna memastikan agar Anies mendapatkan tiket untuk berkontestasi dalam Pilpres mendatang.

“Dengan mencermati berbagai peristiwa politik akhir-akhir ini, kami sadar bahwa perjalanan ke depan tidak mudah. Tapi, kami mewanti-wanti, jangan sampai terjadi main kayu dalam demokrasi. Sudah bukan jamannya lagi menghalangi jalan yang ingin ditempuh rakyat,” tegas Jati.

Kesanggupan Anies maju dalam pertarungan politik tingkat nasional dua tahun mendatang itu membuat SKI mempercepat konsolidasi organisasi.

Setelah menyelesaikan Musyawarah Daerah se-Jawa pada Minggu lalu, SKI segera melaksanakan Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah untuk seluruh provinsi di luar Jawa pada pekan depan.

“SKI tumbuh dari aspirasi masyarakat. Kami harus berdiri di garis depan untuk menghadirkan pemimpin bangsa yang membawa semangat keadilan sosial, seperti yang kerap terlantun dalam doa-doa mereka,” tandasnya.

.

Anies Sebut Belum Ada Parpol yang Panggil Bahas soal Pencapresannya di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyatakan siap maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024 jika ada partai politk atau parpol yang mengusung dirinya.

Meski demikian, mantan Menteri Pendidikan era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini mengklaim sejauh ini belum ada parpol yang memanggil dirinya untuk bersiap membahas pencapresan.

Namun, Anies menegaskan, jika ada memang ada panggilan dari parpol, maka dirinya akan menjalani sebaik-baiknya.

"Saya saat ini menuntaskan itu bila nanti ada panggilan, nanti didukung. Kalau sekarang belum ada panggilannya," ungkap dia.

Karena itu, Anies mengungkapkan, dirinya akan menyelesaikan tugasnya hingga 16 Oktober 2022.

"Saya tuntaskan bekerja di jakarta sampai 16 Oktober," kata dia.

Anies pun menyatakan dirinya akan selalu siap jika dipanggil, layaknya pihak Rukun Tetangga (RT).

"Ketika ada panggilan tugas pak RT saja panggil saya untuk tugas di kampung saya, jadi pembina untuk karang taruna. Saya terima tugas itu, jadi panggilan tugas itu sesuatu yang normal setiap kali ada panggilan tugas yang untuk kebaikan masyarakat," tuturnya.

Menanti yang Mengusungnya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mempertimbangkan keputusan partai politik (parpol) yang nanti mengusung dirinya sebagai calon presiden (Capres) maupun calon wakil presiden (Cawapres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini diungkapkan Anies saat ditemui usai menjadi narasumber dalam acara diskusi bertajuk 'Situasi Politik Menjelang Pemilu/Pilpres 2024' di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu (17/9/2022).

"Kan saya bilang, kalau ada yang mengusung, kita lihat," kata Anies.

Masa Tugas

Anies mengatakan persiapan menuju pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan disampaikan usai tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Masa tugas Anies sebagai Gubernur Jakarta diketahui akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. Menurut Anies, kewenangan menuju Pilpres 2024 sepenuhnya akan menjadi keputusan parpol.

"Saya kan sering sampaikan bahwa saya selesai di Jakarta setelah itu nanti kita lihat, apa. Karena ketika sampai pada proses demokrasi pemilihan dan lain-lain itu kewenangannya bukan di tangan seseorang, tapi ada di tangan partai politik," katanya.

.

Tanggapan Jokowi soal Wacana Dijadikan Cawapres di Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang mencuat soal dirinya berpeluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Dia heran dengan munculnya isu atau wacana menjadi cawapres 2024.

Jokowi pun menegaskan munculnya isu mengenai masa jabatan tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga cawapres bukan dari dirinya. Ia pun sudah pernah menjawab kedua isu itu.

"Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyiapakn bukan saya, urusan 3 periode sudah saya jawab. Begitu dijawab muncul lagi yang namanya perpanjangan, juga saya jawab, ini muncul lagi jadi wapres, itu dari siapa?" kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Untuk itu, Jokowi pun menolak mengomentari atas munculnya isu dan wacana dirinya menjadi cawapres di 2024. Pasalnya, isu Jokowi cawapres tersebut bukan disampaikan langsung olehnya.

"Kalau dari saya, saya terangkan. Kalau bukan dari saya, saya ndak mau terangkan. Itu saja," jelas Jokowi.

Sebelumnya, muncul wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi maju kembali sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Jokowi dipasangkan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman bicara peluang memasangkan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo Atau Jokowi.

"Ya kalau kemungkinan ya ada saja. Dan secara konstitusi kan dipertegas oleh MK. Tanpa putusan MK kan juga sudah jelas, bisa," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta," Rabu (14/9/2022).

Habiburokhman mengatakan, secara konstitusi memang membolehkan Jokowi untuk maju lagi. Namun, dalam konteks politik tergantung kewenangan partai. Di Gerindra berada di tangan Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra.

"Ya kalau secara konstitusi memungkinkan. Tapi dalam konteks politik ya itu bukan kewenangan saya. Kewenangannya ada di pak Prabowo kalau partai Gerindra," ungkap dia.

Sementara itu, di internal Gerindra masih mencari calon wakil presiden. Pada saatnya akan diumumkan.

"Sedang dalam proses. Pada saatnya akan diumumkan," kata Habiburokhman.

Tak Diatur Eksplisit

Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tak ada diatur secara eksplisit bahwa presiden yang terpilih dua periode masa jabatan maju lagi sebagai calon wakil presiden di ajang Pemilu.

"Soal Presiden yang telah menjabat dua periode lalu mencalonkan diri sebagai cawapres, itu tidak diatur secara eksplisit dalam UUD," ujar Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono kepada Merdeka, Senin (12/9/2022).

UUD 1945 Pasal Pasal 7 menjelaskan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Di dalam aturan tersebut dapat dimaknai bahwa presiden dua periode masih bisa menjabat lagi sebagai wakil presiden. Secara normatif diperbolehkan, tetapi masalahnya terdapat dalam kacamata secara etika politik.

"Secara normatif mau dimaknai 'boleh' sangat bisa. Secara etika politik dimaknai 'tidak boleh', bisa juga. Tergantung argumentasi masing-masing," ujar Fajar.

Dia pun menegaskan, konstitusi secara eksplisit hanya menyebutkan presiden atau wakil presiden menjabat lima tahun, dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali selama satu periode dalam jabatan yang sama.

"Intinya, itu tidak ada aturan eksplisit di UUD," kata Fajar.

Pernyataan Pribadi

Namun, sehari kemudian, MK mengklarifikasi pernyataan Fajar tersebut. MK mengatakan pernyataan tersebut disampaikan bukan resmi atas nama lembaga.

"Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI," demikian dikutip dari siaran pers Humas MK, Kamis (15/9/2022).

Adapun pernyataan soal presiden dua periode bisa menjadi cawapres ini awalnya disampaikan oleh Juru Bicara MK Fajar Laksono. Selain menjadi Juru Bicara MK, yang bersangkutan merupakan pengajar/akademisi.

"Pernyataan tersebut merupakan respon jawaban yang disampaikan dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya melalui chat WA, bukan dalam forum resmi, doorstop, apalagi dalam ruang atau pertemuan khusus yang sengaja dimaksudkan untuk itu," jelas Humas MK.

"Di samping menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, serta menjalankan fungsi kejurubicaraan, Fajar Laksono merupakan pengajar/akademisi. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan selama ini membuka ruang bagi wartawan yang ingin, baik bertemu secara langsung di ruang kerja, melalui chat WA, atau sambungan telepon, guna mendiskusikan isu-isu publik aktual, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dan kode etik," dikutip dari rilis Humas MK.


.

bener juga, trims ya