Pilpres 2024

Resmi Gabung, Golkar Targetkan Rian Ernest Jadi Anggota DPRD DKI Jakarta di 2024

Liputan6.com, Jakarta - Mantan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest resmi bergabung dengan Partai Golkar. Dia menjabat sebagai Ketua Biro Pemuda DPD Partai Golkar DKI Jakarta.

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menyatakan bahwa Rian Ernest ditargetkan dapat duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di 2024 mendatang.

"Beberapa waktu lalu kita diskusi dan kemudian mungkin nanti Rian akan menjadi salah satu calon anggota legislatif Partai Golkar untuk DPRD DKI Jakarta kemungkinan di salah satu dapil 3," katanya di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Adapun daerah pemilihan (dapil) 3 yang dimaksud yakni meliputi wilayah Penjaringan, Tanjung Priok, dan Pademangan, Jakarta Utara. Di daerah itu, Rian bakal ditugaskan untuk menuntaskan berbagai persoalan prioritas dari akses air bersih, ekosistem lapangan kerja, banjir, hingga hunian layak.

"Iya lebih banyak ke lingkungan, karena isu lingkungan. Jangan lupa karena Jakarta Utara ini daerah yang tenggelam, kalau kita lihat sekarang tingginya permukaan air terutama di utara Jakarta itu terjadi perubahan yang signifikan, karena begitu permukaan air naik akan mudah terjadi banjir di wilayah-wilayah Jakarta Utara," kata Zaki.

Pada kesempatan yang sama, Rian mengaku memang diminta agar terpilih sebagai anggota dewan. Dia bakal mencoba realistis maju di pemilihan umum (Pemilu) 2024 sebagai calon anggota DPRD DKI Jakarta.

"Saatnya sekarang saya akan coba lebih realistis. Umur saya di 2024 nanti masih 37 tahun, masih panjang meskipun uban saya sudah sangat tua, tapi umur saya masih 37, makanya saya akan mencoba di DPRD saja dulu," kata Rian.

Tantangan Baru

Lebih lanjut, menurut Rian, kondisi dapil 3 Jakarta juga bakal menjadi tantangan baru baginya. Terlebih, Jakarta Utara punya banyak persoalan terkait status sosial dan pola hidup kelompok masyarakat yang masih terpinggirkan.

"Dapil 3 yang pasti menantang, karena dua siklus pemilu ke belakang kita di Golkar belum mendapatkan kursi di DPRD. Setahu saya, kelompok masyarakat termarjinalkan di Jakarta Utara juga banyak banget, jadi masalah perut dan dompet juga lumayan tinggi," ucapnya.

.

spirit said:

​

Daftar 17 Partai Peserta Pemilu 2024 Beserta Nomor Urutnya

Jakarta - Daftar partai peserta Pemilu 2024 secara resmi telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPI) RI pada Rabu (14/12/2022). Ada sebanyak 17 partai politik (parpol) yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Lantas apa saja daftar 17 parpol peserta Pemilu 2024 yang telah ditetapkan KPU tersebut? Simak informasi daftar partai beserta nomor urutnya berikut ini.

Daftar 17 Partai Peserta Pemilu 2024 dan Nomor Urutnya
KPU RI telah mengumumkan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 berdasarkan pengundian dalam rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).

Sebanyak 17 parpol dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual sebagai peserta Pemilu 2024. "Menetapkan 17 partai politik memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Di antara 17 parpol yang lolos itu terdiri dari 9 partai parlemen dan 8 partai non parlemen. Sementara itu, terdapat satu parpol yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 yakni Partai Ummat.

Berikut ini daftar lengkap 17 partai politik peserta Pemilu 2024 dengan nomor urutnya:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Seputar Regulasi Pemilu 2024 dalam Perppu Pemilu Terbaru
Terkait regulasi Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terbaru. Aturan itu termuat dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Berikut 6 hal baru dalam Perppu Pemilu terbaru seputar Pemilu 2024:

1. Jumlah Anggota DPR Menjadi 580

Poin pertama berhubungan dengan jumlah anggota DPR RI. Dalam Pasal 186 Perppu No. 1 tahun 2022 tercantum bahwa ada tambahan anggota DPR menjadi 580 anggota DPR.

"Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh)," demikian isi Pasal 186 Perppu No. 1 tahun 2022 tentang Pemilu seperti dilihat detikcom.

2. Jumlah DPD RI Bertambah Jadi 152

Selain jumlah anggota DPR, anggota DPD RI juga akan bertambah. Hal itu terjadi karena bertambahnya jumlah provinsi di Indonesia dari 34 menjadi 38.

Tidak ada perubahan jumlah anggota DPD dari setiap provinsi dalam Perppu Pemilu tersebut. Artinya, setiap provinsi akan diwakili oleh empat orang anggota DPD. Ada 152 orang anggota DPD dari hasil Pemilu 2024.

3. Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2024

Perppu tersebut mengatur terkait pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu 2024. Dalam Perppu No. 1 tahun 2022, disebutkan Parpol lama akan diberikan dua pilihan terkait nomor urut untuk menggunakan nomor urut baru atau lama.

4. KPU di 4 Provinsi Baru Papua

Perppu ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Perppu tersebut menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membentuk KPU Provinsi baru di keempat DOB itu.

Keempat DOB yang dimaksud adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

5. Bawaslu di 4 Provinsi Baru Papua

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diatur dalam Perppu tersebut. Bawaslu baru harus dibentuk di 4 provinsi DOB, yaitu Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

6. Pelaksanaan Pemilu 2024 di IKN

Selanjutnya, Perppu juga membahas Pemilu di IKN. Penyelenggaraan Pemilu di IKN ternyata masih berpedoman pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. IKN masuk dalam wilayah Kalimantan Timur yang diatur dalam Pasal 568A.

Sementara itu, dalam bagian penjelasan, ditekankan bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota Negara (IKN), terhitung sejak penetapan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dengan Keputusan Presiden, wilayah kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak meliputi wilayah IKN.

sumber​

Click to expand...

nice banget artikelnya

Airlangga dan Muhaimin Bertemu Hari Ini di Istora Senayan, Bahas Koalisi di Pemilu 2024


Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Safari politik itu akan digelar di kawasan Senayan pada Jumat (10/2/2023). “Insya Allah besok (hari ini) jam 08.00 pagi di Istora Senayan, ya jalan santai sambil nyari tempat kongkow untuk ngopi, guyonan dan sarapan,” kata Jazilul saat dikonfirmasi, Kamis 9 Februari 2023.

Jazilul mengakui pertemuan besok akan membahas tawaran koalisi di Pemilu 2024. “Agendanya Sersan (serius tapi santai), apalagi kalau bukan ngobrolin seputar pemilu 2024 dan dinamika koalisi,” kata Jazilul.

Menurut Jazilul, yang akan hadir pada safati politik besok adalah para Ketum dan jajaran DPP. “Langsung Gus Muhaimin dan Pak Airlangga, Ketum PKB dan Ketum Golkar akan bertemu didampingi jajaran elit/punggawa masing masing partai,” kata dia.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkunjung ke Kantor DPP Partai Golkar, pada Selasa (7/2/2023).

Jajaran PKS dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi menyampaikan alasan Presiden PKS Ahmad Syaikhu tidak ikut datang ke DPP Golkar.

“Salam dari presiden, bukan presiden aja KMS, ketua majelis syuro. Jadi beliau ini habis dari Turki terus umroh, mungkin semangat doa untuk menang di umroh, tawafnya berkali-kali kakinya sakit,l kata Aboe di kantor DPP Golkar, Selasa (7/2/2023).

Topik Pembahasan

Menurut Aboe, Ahmad Syaikhu menyampaikan permohonan maaf dan salam kepada Golkar.” Jadi mohon maaf salam hangat untuk kalian semua,” kata Aboe.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan alasan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tidak turun ikut menyambut dan mendampingi jajaran PKS.

“Saya kira tadi susah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, bahas yang jadi jubir PKS pak Sekjen dan jubir dari Golkar saya,” kata Doli.

Doli juga menyatakan pertemuan selama 1,5 jam itu membahas pemilu agar Jurdil hingga pemilu tepat waktu digelar pada 2024.

Pemilu 2024, Gerindra Setuju KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Dilebur

Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra setuju jika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dilebur menjadi satu untuk Pemilu 2024.

Diketahui, KIB terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN sementara Koalisi Kebaangkitan Indonesia Raya terdiri dari Gerindra dan PKB.

Gagasan ini muncul setelah pertemuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Soal bergabung KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ya, itu tentu kalau terjadi kita senang saja. Kalau di kita kan koalisinya Kebangkitan Indonesia Raya itu PKB-Gerindra itu tentunya setuju," ujar Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Jumat 10 Februari 2023.

Peleburan kedua koalisi partai ini, kata Dasco harus disetujui oleh seluruh partai KIB, termasuk PPP dan PAN.

.

Didukung Partai Ummat Maju Capres 2024, Anies Baswedan: Itu Tanda Kepercayaan



Liputan6.com, Jakarta Partai Ummat mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal Calon Presiden (Capres) do Pemilu 2024.

Hal tersebut pun dinilai mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bentuk kepercayaan.

"Saya sampaikan kepada semua yang memberikan dukungan, support, itu tanda kepercayaan. Saya sampaikan terimakasih, apresiasi kepada semua," tutur Anies usai acara Bawa Ide di Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023).

Menurut dia, dalam setiap ajang kontestasi politik demokrasi akan selaku ada berbagai pihak yang mengutarakan sikap dan arah dukungan. Kondisi tersebut pun cukup lumrah, khususnya Pemilu.

"Pemilu pasti akan ada eksperesi dukungan dari mana-mana. Apresiasi, terima kasih, seperti saya bertugas di Jakarta dukungan bisa banyak unsurnya," jelas Anies.

Sebelumnya, Anies sendiri, mengungkapkan kriteria calon wakil presidennya yang akan dipilih nanti.

Adapun ini disampaikannya saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

"Bicara kriteria, kami melihatnya begini. Tiga yang pertama, teknokratik. Dua yang terakhir terkait arah kerja," kata Anies.

Penjelasannya

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjabarkan yang dimaksud dengan kriteria teknokratik, yakni memiliki kontribusi siginifikan pada pemenang.

Kriteria kedua, bisa memperkuat barisan koalisi untuk perubahan. Tiga, bisa membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif.

"Kemudian keempat, adalah memiliki garis perubahan yang sama bahwa ini adalah pasangan yang menawarkan perubahan. Yang kelima, tentu saja chemistry kerja bersama yang solid," ungkap Anies.

Kendati demikian, dia mengaku, bahwa dirinya belum menemukan sosok cawapres yang tepat.

Anies menyebut, proses pencarian terus dilakukan dan terus mendengar aspirasi dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi.

"Jadi lima ini, dan kita belum tahu, saya juga belum tahu bagaimana nantinya, tapi doakan prosesnya bisa berjalan dengan baik, tentu akan mendengarkan (masukan) dari semua. Harapannya juga mendengar dari Pak Ketum," kata dia.

.

5 Pernyataan Terkini SBY Terkait Sistem Pemilu di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan sejumlah pernyataan terkini terkait Pemilihan Umum atau Pemilu.

Salah satunya SBY mempertanyakan kegentingan perubahan sistem pemilu di tengah tahapan Pemilu 2024 yang berjalan. Dia menilai, tidak tepat jika mengambil jalan pintas untuk mengubah sistem pemilu, padahal tidak ada kegentingan.

"Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan? Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam Pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini," ujar SBY dikutip dari keterangannya pada Minggu (19/2/2023).

Tak hanya itu, SBY juga mengingatkan lembaga negara eksekutif maupun yudikatif jangan menggunakan kekuasaannya dalam mengubah sistem pemilu. Hal ini menanggapi gugatan sistem pemilu proporsional terbuka atau coblos caleg di Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, dalam negara demokrasi, perubahan yang fundamental perlu melibatkan rakyat. Ada mekanisme referendum yang formal atau jajak pendapat yang tidak terlalu formal.

"Menurut saya, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan 'hajat hidup rakyat secara keseluruhan'," papar SBY.

Berikut sederet pernyataan terkini Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Pemilihan Umum atau Pemilu dihimpun Liputan6.com:

1. Kritisi Gugatan Perubahan Sistem Pemilu

Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertanyakan kegentingan perubahan sistem pemilu di tengah tahapan Pemilu 2024 yang berjalan.

Dia menilai, tidak tepat jika mengambil jalan pintas untuk mengubah sistem pemilu, padahal tidak ada kegentingan.

"Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan? Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam Pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini," ujar SBY dikutip dari keterangannya pada Minggu (19/2/2023).

2. Sebut Perubahan Sistem Pemilu Seharusnya Dilakukan saat Tenang

Menurut SBY, seharusnya perubahan sistem pemilu dilakukan ketika dalam kondisi tenang. Akan lebih bagus lagi, lanjut dia, ketika dilakukan dengan berembug bersama. Bukan diambil jalan pintas melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi seperti saat yang dilakukan sejumlah orang saat ini.

"Mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan. Namun, di masa 'tenang', bagus jika dilakukan perembugan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judical review ke MK," ujar SBY.

SBY mengakui sistem pemilu memang perlu ditata agar lebih baik. Tetapi untuk penyempurnaannya jangan hanya berkutat di perubahan sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka.

"Namun, janganlah upaya penyempurnaannya hanya bergerak dari terbuka - tertutup semata," ujar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

3. Ingatkan Lembaga Negara Jangan Seenaknya Gunakan Kekuasaan Ubah Sistem Pemilu

Kemudian SBY mengingatkan lembaga negara eksekutif maupun yudikatif jangan menggunakan kekuasaannya dalam mengubah sistem pemilu. Hal ini menanggapi gugatan sistem pemilu proporsional terbuka atau coblos caleg di Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, dalam negara demokrasi, perubahan yang fundamental perlu melibatkan rakyat. Ada mekanisme referendum yang formal atau jajak pendapat yang tidak terlalu formal.

"Menurut saya, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan 'hajat hidup rakyat secara keseluruhan'," papar SBY.

4. Ubah Sistem Pemilu Harus Dengarkan Rakyat

SBY menuturkan, mengubah sistem pemilu bukan pengambilan kebijakan biasa. Rakyat perlu diajak bicara dan didengar pendapatnya.

"Menurut pendapat saya, mengubah sistem pemilu itu bukan keputusan dan bukan pula kebijakan (policy) biasa, yang lazim dilakukan dalam proses dan kegiatan manajemen nasional (kebijakan pembangunan misalnya)," katanya.

Ketua Majelis Tinggi Demokrat ini memandang tidak bijak bila masalah perubahan sistem pemilu diserahkan sepenuhnya kepada kekuasaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan nilai warisan pendiri bangsa yaitu musyawarah mufakat.

"Mengatakan 'itu urusan saya dan saya yang punya kuasa', untuk semua urusan, tentu tidaklah bijak. Sama halnya dengan hukum politik 'yang kuat dan besar mesti menang, yang lemah dan kecil ya harus kalah', tentu juga bukan pilihan kita," ujar SBY.

5. Jangan Sampai Keliru

Menurut SBY, rakyat perlu diberitahu apa perbedaan sistem proporsional tertutup atau sistem coblos partai dengan sistem proporsional terbuka atau sistem coblos caleg.

"Rakyat sungguh perlu diberikan penjelasan tentang rencana penggantian sistem pemilu ini, karena dalam pemilihan umum merekalah yang paling berdaulat. Inilah jiwa dan nafas dari sistem demokrasi," terang SBY.

SBY tidak ingin menyampaikan setuju atu tidak setujunya dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup. Ia ingin mengingatkan bahwa apa yang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi merupakan perubahan fundamental. Jangan sampai keputusan Mahkamah Konstitusi keliru.

"Apalagi, putusan MK bersifat final dan mengikat. Bagaimana jika putusan MK itu keliru? Tentu bukan sejarah seperti itu yang diinginkan oleh MK, maupun generasi bangsa saat ini," jelas SBY.

.

Ide Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

TEMPO.CO, Jakarta -Suara dukungan untuk perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode kembali mengudara setelah lama mati suri. Alhasil, dorongan tersebut memungkinkan Joko Widodo atau Jokowi mencalonkan diri kembali untuk kali ketiga.

Meskipun dicela berbagai pihak, usulan itu disebut tidak melanggar hukum.

Awal Mula Wacana

Melansir dari Majalah Tempo, gagasan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden dan Jokowi 3 periode mengapung kembali setelah sebelumnya sempat meredup. Dukungan nyaring sempat disampaikan oleh Nyoman Pasek, relawan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP). Nyoman berharap Joko Widodo bisa kembali menjadi presiden setelah 2024 atau Jokowi 3 periode. Saat beruluk salam dengan Presiden di The Westin Resort & Spa Ubud, Bali, 2 Februari lalu. Ia menyampaikan tekadnya itu. "Selanjutnya tetap Jokowi" kata Nyoman menirukan ucapannya kepada Presiden saat dihubungi Tempo pada hari yang sama .

Menanggapi hal itu, Presiden mengucapkan terima kasih karena telah mendukung, sebagaimana diungkapkan Nyoman. I Ketut Sujana, Ketua JPKP Kabupaten Badung, Bali, menyaksikan sejumlah perwakilan relawan Jokowi lain menyampaikan dukungan senada .

Berlanjut bulan Maret 2022, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Surta Wijaya menjadi sorotan usai menyerukan dukungan kepada Presiden Jokowi 3 periode. Seruan tersebut dikumandangkannya saat aksi di Istora Senayan pada Selasa 29 Maret 2022 lalu. Ia menilai dukungan kepada Jokowi harus didukung lantaran kepala desa merasa terbantu dengan pemerintahan Jokowi.

Salah satunya Jokowi telah mengabulkan tuntutan para Kepala Desa (Kades) yakni mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali.

Pernyataannya tersebut sontak menimbulkan berbagai kecaman, salah satunya dari Ketua Umum DPP APDESI, Arifin Abdul Majid. Menurutnya setelah pertemuan di Istora Senayan timbul gejolak di internal.

Arifin mengatakan mereka tidak pernah menyatakan dukungan tiga periode untuk presiden dan meluruskan bahwa Apdesi yang sah berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM adalah yang di bawah dirinya.

Kemudain Apdesi yang diurus oleh kepala desa aktif ini mengaku sejumlah menteri berada di struktur organisasinya, salah satunya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Tidak hanya Jokowi 3 Periode, setahun yang lalu, tepatnya pada Februari 2022, tiga pimpinan Partai Politik mendukung wacana penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Mereka adalah Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Respons Mahfud MD dan Bamsoet
Kendati menuai kontroversi, gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden itu bukan termasuk pelanggaran hukum. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD. Tidak hanya itu, Mahfud juga menegaskan bahwa gagasan tersebut bukan berasal dari Pemerintah.

Mengutip dari Tempo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengaku berdiskusi dengan Mahfud soal perpanjangan masa jabatan presiden dan tiga periode Jokowi. Bertandang ke kantor Mahfud pada Jumat, 20 Januari lalu, Bambang membicarakan disertasinya soal Pokok-Pokok Haluan Negara. Mahfud salah satu penguji disertasi Bambang di Universitas Padjadjaran, Bandung .

"Begitu membahas amendemen konstitusi, kami berdiskusi soal perpanjangan masa jabatan presiden" kata Bambang kepada Tempo di kantornya, Jumat , 3 Februari lalu. Politikus Partai Golkar itu kerap disebut oleh para politikus Senayan sebagai salah satu pendorong amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang membuka peluang perpanjangan masa jabatan presiden.

Dikecam Berbagai Pihak
Gagasan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden terbukti mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota DPR Komisi Pemerintahan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus yang menanggapi gagasan penundaan Pemilu 2024 yang kembali mencuat. Dia mengatakan komisinya berkomitmen menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati DPR dengan pemerintah.

Dia menyebut konsep penundaan pemilu tidak ada di konstitusi. Oleh sebab itu, mewujudkan konsep ini terang-terangan melanggar undang-undang.

“Perlu saya tegaskan bahwa Komisi II tidak pernah membicarakan wacana penundaan pemilu, baik dalam rapat terbatas maupun rapat pleno,” kata Guspardi dalam keterangannya, Senin, 6 Februari 2023.

Tidak hanya itu, sebuah survei dari Lembaga Algoritma menemukan sebanyak 76,9 persen responden tidak suka dengan rencana penundaan Pemilu. Sedangkan 65,8 persen tidak suka jika ada perpanjangan masa jabatan presiden.

Direktur Riset dan Program Algoritma Fajar Nursahid mengatakan elite politik membawa isu ini sebagai agenda politik, namun publik justru memiliki resistensi yang tinggi.

"Ada resistensi yang kuat dari agenda publik, dimana publik memberikan catatan jangan main-main dengan agenda (masa jabatan presiden) ini," katanya saat publikasi survei Algoritma tentang Proyeksi Politik 2023 Menuju Pemilu 2024: Antara Elektabilitas dan Resistensi.

.

[ame="https://www.youtube.com/watch?v=PR1Imr87jSk"]PKS Resmi Deklarasi Anies Baswedan Jadi Capres 2024 - YouTube[/ame]

JAKARTA, KOMPAS.TV - PKS resmi mendeklarasikan Anies Baswedan jadi Capres 2024. Acara deklarasi itu bakal digelar di Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Acara deklarasi Anies Baswedan capres bakal digelar pukul 13.30 WIB. PKS kini tergabung dengan parpol pengusung Anies mantan Gubernur DKI Jakarta itu, bersama Demokrat dan NasDem.

Ketiga parpol itu disebut-sebut bakal mendeklarasikan Koalisi Perubahan sebagai poros pengusung Anies Baswedan untuk Capres 2024.

[ame="https://www.youtube.com/watch?v=q1fdpZfTE4M"]BREAKING NEWS - PN Jakarta Pusat Putuskan Pemilu Ditunda - YouTube[/ame]

PN Jakarta Pusat Putuskan Pemilu Ditunda

MetroTV, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum KPU untuk menunda pemilu ke 2025. Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, satu satunya pihak yang bisa memutuskan penundaan pemilu hanya KPU.

"itu bukan kewenangan pengadilan negeri, penundaan pemilu hanya bisa dilakukan oleh KPU itu sendiri," ujar Bivitri Susanti dalam program Breaking News Metro TV, Kamis (2/3/2023).

Bivitri menyebut, peraturan soal penundaan pemilu tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. PN Jakpus disebut melawan hukum lantaran sudah melakukan perbuatan yang di luar kewenangannya.

Mendapat hukuman untuk menunda pemilu, diketahui KPU akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Bivitri berharap banding itu bisa menjadi bahan koreksi dan bandingnya diterima.

Sebelumnya, PRIMA melaporkan KPU karena merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan sehingga tidak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual.

Prima yang merasa telah memenuhi syarat keanggotaan menganggap bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU bermasalah. Sehingga pihaknya mengajukan gugatan ke PN Jakpus.

HEADLINE: Geger PN Jakarta Pusat Perintahkan KPU Tunda Pemilu 2024, Inkonstitusional?


Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bikin geger. Bak petir di siang bolong, tiba-tiba mengeluarkan putusan Pemilu 2024 ditunda. Putusan ini banjir kritik karena dinilai cacat hukum, melanggar konstitusi, dan mengacaukan sistem ketatanegaraan.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata Partai Adil Makmur (PRIMA) yang meminta agar KPU mengulang tahapan Pemilu 2024.

"Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," ucap majelis hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai Oyong, dikutip dari putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menegaskan Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memutuskan untuk menunda pemilu. Sebab, yuridiksi dan kewenangannya tidak dimungkinkan.

"Berdasarkan prinsip dan ketentuan di konstitusi ya pemilu itu dilangsungkan secara berkala 5 tahun sekali berdasarkan Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945. Tidak mungkin PN menentang pasal konstitusi ini," kata Feri kepada Liputan6.com, Jumat (3/3/2023).

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas itu menjelaskan, tidak ada konsep penundaan pemilu secara nasional dan tidak mungkin PN berwenang menunda pemilu secara nasional.

Sebab, jika PN diberikan wewenang untuk menunda secara nasional, maka akan banyak Pengadilan Negeri di berbagai daerah bisa melakukan itu. Sehingga, putusan tidak masuk akal.

Di mata Feri, demokrasi Indonesia bisa terganggu kalau ada pengadilan negeri atau pengadilan bisa melanggar ketentuan UUD.

"Dan harus diingat bahwa kasus ini perbuatan melawan hukum terkait hak keperdataan Partai PRIMA yang dilanggar oleh penyelenggara pemilu dan tentu saja hal yang harus diperbaiki hak keperdataan Partai PRIMA itu dalam hal ini di tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, jadi tidak ada korelasinya dengan penundaan pemilu secara nasional."

"Bagi saya, ini tindakan dan langkah-langkah yang menentang konstitusi," tegasnya.

Dugaan Praktik Autocratic Legalism

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, menilai amar putusan PN Jakarta Pusat terkait perkara penundaan Pemilu 2024 amat dangkal.

Umam menyebut argumen PN Jakpus ini mencerminkan adanya dugaan praktik autocratic legalism serta orkestrasi kekuasaan untuk menunda Pemilu 2024. Menurut Umam, modusnya jelas, pihak yang punya kepentingan memanfaatkan jalur penegakan hukum.

"Ketika perdebatan dan konfigurasi politik nasional tidak berpihak pada agenda kepentingan penundaan pemilu, maka cara paling mudah dan efektif adalah dengan memanfaatkan jalur penegakan hukum," kata Umam kepada Liputan6.com, Jumat (3/3/2023).

Umam menjelaskan, dengan kedok independensi kekuasaan kehakiman ini, lingkaran kekuasaan yang tidak setuju Pemilu 2024 berupaya memaksa para aktor politik dan demokrasi untuk menuruti kepentingannya.

Cara-cara itu, ujar Umam, dilakukan melalui rangkaian narasi penundaan Pemilu, ide perpanjangan masa jabatan presiden, hingga kontroversi sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup.

"Semua itu diorkestrasi sedemikian rupa untuk menghadirkan ketidakpastian persiapan menuju Pemilu 2024 mendatang," ungkapnya.

Lebih lanjut, menurut Umam, amar putusan PN Jakpus ini bukan semata-mata menunjukkan rendahnya kualitas pemahaman Majelis Hakim terhadap konteks UU Nomor 7/2017 dan objek perkara yang ditanganinya, tapi juga menguatkan dugaan indikasi terjadinya praktik autocratic legalism.

Terlebih, lanjut Umam, gugatan Partai PRIMA di KPU dan Bawaslu sebelumnya telah dilayangkan dan ditolak oleh Bawaslu sesuai mekanisme sengketa proses Pemilu. Putusan ini mencoba memberikan publik gambaran seolah majelis hakim tak paham perkara yang dihadapi.

"Namun jika Majelis Hakim tidak memiliki pemahaman sejauh dan sekompleks ini, maka wajar jika masyarakat Indonesia semakin mempertanyakan kualitas dan integritas kehakiman itu sendiri di tanah air," jelas Umam.

Rendahnya kualitas pemahaman dan integritas majelis hakim dalam putusan ini, akhirnya membuka adanya dugaan intervensi kekuasaan para elite yang sejak awal ingin menunda Pemilu 2024.

Menurut Umam, keinginan elite itu jadi terfasilitasi karena rendahnya integritas kehakiman di tanah air.

"Tidak ada asap tanpa api. Artinya, dalam konteks ini, Partai PRIMA tampaknya hanya sekadar pion kecil yang dipersiapkan untuk melancarkan agenda besar penundaan Pemilu yang selama ini telah diorkestrasikan narasi dan pergerakannya," terang dia.

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina ini mengungkapkan kemungkinan adanya garis merah yang menghubungkan simpul-simpul kekuasaan itu dengan putusan PN Jakpus ini. Pasalnya, kata dia, putusan semacam ini dapat mengancam proses politik dan demokrasi.

"Model-model putusan yang serampangan dan bertentangan dengan aturan hukum lain, baik UU dan konstitusi, jelas mengancam proses politik dan demokrasi menuju puncak kontestasi Pemilu mendatang," ucap Umam.

Umam mendorong Komisi Yudisial (KY) melakukan investigasi lebih lanjut. Jika ditemukan adanya potensi dugaan pelanggaran, maka hakim PN Jakpus dapat dikenai sanksi.

"Termasuk jika ada dugaan suap, maka sanksi etik dan pidana bisa ditempuh selanjutnya," kata dia.

Mahfud Md: KPU Harus Lawan Habis-habisan

Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Menurut dia, vonis penundaan Pemilu 2024 atas gugatan Partai PRIMA yang merasa dirugikan dalam hal verifikasi kepesertaan Pemilu terasa tidak masuk akal karena dijatuhkan oleh tingkat peradilan umum.

Oleh karena itu, Mahfud meminta kepada KPU melakukan upaya hukum banding di tingkat pengadilan tinggi.

"Saya minta KPU naik banding dan melawan habis-habisan secara hukum," kata dia.

Mahfud menyampaikan, hukuman penundaan pemilu atau semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan melalui vonis Pengadilan Negeri sebagai kasus perdata. Dia meyakini, tidak ada hukuman penundaan pemilu yang bisa ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.

"Menurut Undang-Undang penundaan pemungutan suara dalam pemilu hanya bisa diberlakukan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang bermasalah sebagai alasan spesifik, bukan untuk seluruh Indonesia," jelas Mahfud.

Mahfud merinci, hal yang bisa menjadi alasan penundaan Pemilu yakni adanya bencana di daerah yang tengah menyelenggarakan Pemilu sehingga prosesnya harus dihentikan karena pemungutan suara tidak bisa dilakukan.

"Namun penundaan itu pun bukan berdasar vonis pengadilan tetapi menjadi wewenang KPU dengan menentukannya sampai waktu tertentu," urai Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud memastikan, vonis pengadilan negeri tidak bisa dimintakan eksekusi dan harus dilawan secara hukum.

"Rakyat bisa menolak secara masif jika akan dieksekusi. Mengapa? Karena hak melakukan pemilu itu bukan hak perdata," Mahfud menandasi.

KPU Bakal Banding

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan pihaknya akan mengajukan upaya hukum berupa banding terkait putusan peradilan perdata PN Jakarta Pusat.

Namun, sikap banding akan diambil usai pihaknya menerima salinan resmi dari PN Jakpus terkait putusan perkara tersebut terlebih dahulu. Kendati demikian, dia menyebut KPU sudah membaca substansi dari putusan yang diterbitkan PN Jakpus.

Dia menyampaikan bahwa dalam amar putusan perkata itu, PN Jakpus terkesan memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024 atau menyetop tahapan Pemilu dan mengulangnya dari awal.

Menurutnya, jika benar demikian adanya, KPU dipastikan mengambil sikap mengajukan banding.

"Bila memang demikian halnya, kami di internal KPU sudah rapat membahas substansi dari putusan Pengadilan Negeri jakpus ini dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke pengadilan tinggi," kata Hasyim.

Jokowi Dukung KPU Banding Atas Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu


Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan Pemilu 2024. Dia mengakui bahwa putusan PN Jakpus sangat kontroversial dan menuai pro kontra masyarakat.

"Memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding," kata Jokowi kepada wartawan di Pondok Pesantren Al Ittifaq Kabupaten Bandung Jawa Barat, Senin (6/3/2023).

Dia menekankan komitmen pemerintah agar tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan dengan baik. Terlebih, anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu juga sudah disiapkan dengan baik.

"Sudah saya sampaikan berulang kali komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik agar tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan," jelasnya.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan, putusan majelis hakim terkait gugatan dari Partai Rakyat Adil dan Makmur atau Partai Prima terhadap tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan sebagai putusan menunda Pemilu 2024.

Pejabat Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Atjo menjelaskan, perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang diadili ketua majelis hakim T Oyong dengan hakim anggota H Bakri dan Dominggus Silaban berkaitan agar KPU mengulang dan tidak melanjutkan tahapan pemilu.

"Jadi pada prinsipnya putusan itu dikabulkan adalah bunyinya itu menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan diucapkan. Dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari," kata Zulkifli saat dikonfirmasi, Kamis 2 Maret 2023.

Sebut Bukan Sengketa Parpol

"Tidak mengatakan menunda pemilu ya, tidak. Cuma itu bunyi putusannya seperti itu. Menurut saya, itu menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024," tambah dia.

Zulkifli menegaskan, soal pengunduran maupun penundaan masih belum final atau berkekuatan hukum tetap. Karena, gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah gugatan biasa yang nyatanya telah dibanding oleh pihak Tergugat KPU.

"Ini bukan sengketa Parpol ya. Jadi ini sengketa perbuatan melawan hukum. Jadi upayanya itu ada banding ada. Saya dengar dalam putusan ini KPU telah menyatakan banding. Tentu kita akan tunggu putusan apakah Pengadilan Tinggi, PT DKI sependapat dengan PN Jakarta Pusat," tutur dia.

Hadapi Vonis PN Jakpus, Mahfud Md: KPU Harus Lawan Habis-habisan

Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Menurut dia, vonis penundaan Pemilu 2024 atas gugatan Partai PRIMA yang merasa dirugikan dalam hal verifikasi kepesertaan Pemilu terasa tidak masuk akal karena dijatuhkan oleh tingkat peradilan umum.

Oleh karena itu, Mahfud meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan upaya hukum banding di tingkat pengadilan tinggi.

"Saya minta KPU naik banding dan melawan habis-habisan secara hukum," kata dia seperti dikutip Kamis malam 2 Maret 2023.

Mahfud menyampaikan, hukuman penundaan pemilu atau semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan melalui vonis Pengadilan Negeri sebagai kasus perdata. Dia meyakini, tidak ada hukuman penundaan pemilu yang bisa ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.

"Menurut Undang-Undang penundaan pemungutan suara dalam pemilu hanya bisa diberlakukan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang bermasalah sebagai alasan spesifik, bukan untuk seluruh Indonesia," jelas Mahfud.

Mahfud merinci, hal yang bisa menjadi alasan penundaan Pemilu yakni adanya bencana di daerah yang tengah menyelenggarakan Pemilu sehingga prosesnya harus dihentikan karena pemungutan suara tidak bisa dilakukan.

"Namun penundaan itu pun bukan berdasar vonis pengadilan tetapi menjadi wewenang KPU dengan menentukannya sampai waktu tertentu," urai Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud memastikan, vonis pengadilan negeri tidak bisa dimintakan eksekusi dan harus dilawan secara hukum.

"Rakyat bisa menolak secara masif jika akan dieksekusi. Mengapa? Karena hak melakukan pemilu itu bukan hak perdata," Mahfud menandasi.

.

PKS Akui Sikap PDIP Jadi Penentu Siapa Cawapres Anies Baswedan


Liputan6.com, Jakarta - Kepala Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, langkah politik PDI Perjuangan (PDIP) menjadi penentu siapa calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Menurut Nabil, sikap PDIP pada Pilpres 2024 ini tak hanya ditunggu partai politik (parpol) di Koalisi Perubahan, tapi juga koalisi lain.

"Tidak bisa dinafikan bagi parpol yang belum tentukan sikap sampai hari ini, semua akan menunggu kapan PDIP tentukan sikap," kata Nabil saat ditemui di Grand Cemara Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).

"Jadi selain kami anggap diri kami koalisi perubahan dan Anies game changer, game changer salah satunya lagi sikap PDIP. Kalau PDIP sudah tentukan sikap ya pasti partai akan punya kalkulasi," sambungnya.

Kendati selain sikap PDIP, Nabil meyakini bahwa langkah politik Koalisi Perubahan mengusung Anies capres 2024 juga mengubah peta koalisi antarparpol. Setidaknya, kata dia, parpol yang belum mengambil sikap bakal lebih teliti dan serius menentukan langkah politiknya.

"Tapi di luar langkah PDIP yang karena memang dia pegang tiket satu partai bisa mencalonkan ya, langkah Koalisi Perubahan dengan Mas Anies ini sedikit juga akan memicu teman-teman lain partai politik mulai serius, mulai memikirkan langkahnya," ucap Nabil.

"Makanya kalau kita lihat misalnya ada wacana Prabowo-Ganjar kemudian membuat tidak nyaman teman-teman PKB itu bagian dari mereka mau tidak mau harus berpacu dengan waktu juga," tutur politikus PKS ini menambahkan.

PKS Legowo Jika Anies Pilih Cawapres dari Luar Koalisi

Sebelumnya, Nabil mengatakan bahwa partainya bakal legowo jika calon wakil presiden (cawapres) pilihan Anies Baswedan merupakan tokoh yang berasal dari luar Koalisi Perubahan (NasDem, PKS, Demokrat).

"Yakinlah, cawapres itu kadang kadang element of surprise lebih besar daripada tokoh yang beredar. Bisa saja dari luar koalisi, sejauh untuk menopang kemenangan," kata Nabil.

Menurut Nabil, sosok cawapres yang mendampingi Anies harus dapat menyumbang kemenangan di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hal itu, kata Nabil menjadi poin utama yang dilihat partai politik (Parpol) koalisi.

"Cawapres ini, harus menyumbang kemenangan. Itu dulu faktor penting dalam kontestasi. Baru setelah jadi, dia akan menopang kinerja," kata dia.

Kendati demikian, Nabil menyebut, masing-masing parpol dalam poros Koalisi Perubahan bakal menawarkan satu nama sebagai cawapres untuk mendampingi Anies. Pasalnya, ujar dia, tiap parpol punya kriteria cawapres yang berbeda.

.

Koalisi Perubahan Resmi Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Isi Piagam Deklarasi 3 Partai

Liputan6.com, Jakarta Tim Kecil poros Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS, dan Demokrat kembali bertemu. Mereka secara formal menyatakan dukungan bersama untuk bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan untuk Pemilu 2024.

Pada pertemuan ini hadir perwakilan Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan Sudirman Said, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, Ketua DPP NasDem Willy Aditya, Sekjen Demokrat Teuku Rifqy Harsa, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dan Ketua DPP PKS Muzzamil Yusuf.

"Bahwa ketiga partai sudah secara formal memberikan dukungan bersama-sama," kata Sudirman di Sekretariat Perubahan Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Pada pertemuan ini juga dijelaskan isi dari Piagam Koalisi Perubahan yang telah ditandatangani Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan dilengkapi tanda tangan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman membacakan isi piagam deklarasi tiga partai itu. Setidaknya ada enam poin yang disepakati bersama, antara lain:

• Pertama, membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)
• Kedua, mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029
• Ketiga, memberi mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya
• Keempat, memberikan keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan
• Kelima, membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil
• Keenam, pada waktunya mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

Sudah Resmi Bentuk Koalisi Perubahan, Cawapres Diserahkan ke Anies Baswedan

NasDem, Demokrat dan PKS telah resmi berkoalisi dalam Koalisi Perubahan. Ketiga partai telah sepakat menandatangani piagam koalisi. Salah satu kesepakatannya adalah mengenai calon wakil presiden untuk Anies Baswedan.

"Sudah resmi. Koalisi 3 partai," ujar Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Jumat (24/3/2023).

"Akan ditunjukan pada publik tentang kesepahaman dalam piagam koalisi, poin-poinnya, ya telah terjadi kesepakatan bagaimana membangun pemerintahan yang baik," tegasnya.

NasDem, Demokrat, dan PKS telah satu suara terkait calon wakil presiden yang akan diusung di Pemilu 2024. Tidak ada lagi anggota koalisi saling memperebutkan kursi calon wakil presiden. Karena sepenuhnya calon wakil presiden ditentukan Anies Baswedan.

"Jadi sekarang semua koalisi sudah tidak akan mempertanyakan lagi tentang siapa cawapres karena cawapres sudah di tangan Anies," ujar Andi.

Sementara itu nama calon wakil presiden masih ditutup rapat. Andi mengatakan, akan ada waktunya dideklarasikan calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan.

"Kita tunggu saja kapan dia mendeklarasikan cawapresnya," katanya.

.

Masih Berharap Jadi Cawapres, AHY Kerap Bertemu Anies Baswedan

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kerap bertemu dengan Anies Baswedan. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengakui pertemuan AHY dan Anies adalah upaya untuk membangun kekompakan atau chemistry.

Apalagi, Demokrat sangat mengharapkan AHY menjadi calon wakil presiden mendampingi mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Itu kita galang karena building trust, building chemistry itu penting dalam proses ini," ujar Riefky di Jakarta, Sabtu, (25/3/2023).

Menurutnya, pertemuan AHY dan Anies Baswedan di antaranya membahas kegiatan dan rencana Koalisi Perubahan. Misalnya seperti soal piagam deklarasi yang diumumkan kemarin.

"Bagaimana situasi di lapangan terus apa yang dilakukan ke depan itu biasa pembicaraan seperti itu," kata Riefky.

Ia mengakui Demokrat memang berharap AHY yang akan mendampingi Anies Baswedan. Tetapi, tidak akan memaksakan kehendak.

"Kalau harapan tentu dari awal kan, Demokrat berharap. Tapi kembali karena ada semangat yang lebih besar yaitu tidak hanya mengantarkan mas Anies tetapi juga harus memenangkan Pilpres tentu kita menyerahkan kepada capres, capres akan minta bantu tim kecil masukan terhadap figur cawapres," ujar Riefky.

Sebelumnya, Koalisi Perubahan bakal menunggu dinamika politik yang terjadi di partai politik lain untuk menentukan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Sosok yang akan mendampingi Anies di Pilpres 2024 akan menjadi kejutan.

"Ini bagian dari ya moment of surprise. Kenapa? Kita melihat tadi disebutkan termasuk bung Willy persoalan toko sebelah itu loh. Toko sebelah juga belum jelas apa siapanya, partainya kan," kata Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Sugeng mengatakan, melihat langkah partai politik lain merupakan bagian strategi. Maka itu, Koalisi Perubahan akan melakukan kalkulasi politik sebelum menetapkan calon wakil presiden.

"Menghitung itu juga bagian dari strategi kami, pasti itu," kata Sugeng.

Untuk itu, tim kecil akan membantu Anies Baswedan dalam memfinalisasi calon wakil presiden yang akan diusung.

"Inilah fungsi tim kecil ini untuk mematangkan itu dan kami terbuka semua ngasih masukan dari teman-teman. Kalau memang kan yang banyak informasikan teman-teman kan, oh tetangga sebelah ini, nah nanti kita cek tokoh tetangga," ujar Ketua DPP NasDem Willy Aditya.

"Jadi berikan kami masukan apa yang terbaik bukan hanya why not the best tapi untuk deklarasi itu best of the best," pungkasnya.

Sejumlah Nama dari Eksternal

Sebelumnya, Sudirman Said mengungkap ada sejumlah nama yang masuk bursa bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Sejumlah nama itu memiliki elektabilitas tinggi di sejumlah survei calon wakil presiden. Mereka adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

"Yang masuk ke publik juga banyak seperti yang disebutkan oleh lembaga survei, media juga menyebut Pak Erick Thohir, Ridwan Kamil, Andika, itu semua masuk dalam radar kita," ujar Sudirman di Jakarta Sabtu, (25/3/2023).

Sudirman mengatakan, tim delapan Koalisi Perubahan akan melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Anies Baswedan. Baik tokoh eksternal maupun internal.

"Kita juga berkomunikasi dengan nama-nama itu," katanya.

Sementara, dari internal koalisi yang mencuat adalah dua nama yaitu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang diusulkan Demokrat. Serta PKS yang mengusulkan kadernya, Ahmad Heryawan.

"Pak AHY diusulkan oleh Demokrat, kemudian PKS mengusulkan pak Aher," ujar Sudirman.

Khofifah Indar Parawansa Juga Masuk Radar

Sebelumnya, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga masuk dalam penjaringan sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan, Koalisi Perubahan sudah menjalin komunikasi dengan Khofifah.

"Tadi disebut Bu Khofifah memang satu dari sekian orang yang memang kita berkomunikasi dengan tokoh-tokoh lain," ujarnya di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

NasDem dan Koalisi Perubahan akan terus melakukan pendekatan dengan tokoh yang berpotensial menjadi calon wakil presiden.

"Nanti ada pendekatan-pendekatan khusus terhadap orang tertentu memang itulah yang dikehendaki oleh rakyat dan yang terbaik bagi semuanya, bagi Pak Anies, bagi pemenangan, bagi bagaimana jalannya pemerintah ke depan," ujar Sugeng.

"Kita sedang menjalin seluas-luasnya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di negeri kita ini, sehingga nanti sampai di titik tertentu, dengan cara tertentu, tinggal tunggu waktunya, waktunya ada kita akan sampai ke sana," lanjutnya.

Beri Mandat ke Anies Baswedan Cari Cawapres

Sebelumnya, Koalisi Perubahan telah memberi mandat kepada bakal calon presiden yang diusung di Pemilu 2024, Anies Baswedan untuk memilih wakil presidennya.

Meski demikian, Koalisi Perubahan mensyaratkan terpenuhinya lima poin kriteria. Adapun lima poin kriteria itu tercantum dalam piagam kerja sama tiga partai yang ditandatangani Ketua Umum (Ketum) masing-masing parpol.

"Jadi apa yang disampaikan tadi adalah dalam piagam disebut seluruh sepakat memberikan mandat kepada Pak Anies sebagai capres untuk memilih calon pasangannya pada waktu itu," kata Perwakilan Tim Anies Sudirman Said di Sekretariat Perubahan Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

Dibantu Tim Kecil

Meski Anies yang memilih, nantinya tetap dibantu tim kecil Koalisi Perubahan yang terdiri dari delapan orang tokoh Tim delapan yang terdiri dari Sudirman Said, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto.

Lalu ada Ketua DPP NasDem Willy Aditya, Sekjen Demokrat Teuku Rifqy Harsa, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Ketua DPP PKS Muzzamil Yusuf, Perwakilan Demokrat M Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Tim Anies Dadang Dirgantara.

Sudirman menjelaskan dengan dideklarasikannya dukungan untuk Anies dari Koalisi Perubahan ini menjadi tiket lengkap bagi Anies untuk maju ke gelaran Pemilu 2024.

Setelah ini, kata dia parpol dalam Koalisi Perubahan akan bersama-sama setiap kunjungan ke daerah.

"Perlu juga tadi disampaikan bahwa oleh Pak Sugeng Suparwoto juga akan diminta masukan dari tim kecil, selain capres juga bertemu beberapa tokoh, kami juga akan minta masukannya, tentu kita pilih yang terbaik nanti tentang terkait keputusan pasangan cawapres terutama juga yang diharapkan oleh publik," kata dia.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka

.

Koalisi Besar, PPP Sebut Airlangga Ajak NasDem Gabung KIB

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara PPP Usman Tokan mengatakan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengajak Partai NasDem untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Hal itulah yang dimaksud Airlangga akan ada koalisi besar di Pemilu 2024.

Kata pria yang akrab disapa Doni ini, KIB membuka peluang partai lain yang ingin bergabung. Serta masih menjaring nama-nama yang punya potensi menang besar sebagai calon presiden.

"Sampai saat ini KIB masih membuka peluang untuk partai yang ingin bergabung di KIB agar menjadi koalisi besar, mungkin itu yang dimaksud Pak Airlangka sebagai Ketum Golkar dan anggota KIB karena kita masih membuka ruang untuk partai lain, KIB masih dalam proses uji publik calon-calon yang dianggap punya potensi besar untuk menang seperti yang beredar di publik," ujar Doni melalui pesan singkat, Selasa (28/3/2023).

Dia yakin bukan KIB atau Golkar yang akan bergabung dengan NasDem. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Airlangga ketika bertemu Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam acara buka bersama, mengajak NasDem ke KIB.

"Bisa jadi bukan mau bergabung ke Nasdem tapi sebaliknya Pak Airlangga mengajak NasDem untuk bergabung, situasi politik hari ini masih sangat dinamis," kata Doni.

Ketua DPP PPP ini menyebut nama Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden yang punya potensi menang. Di luar nama seperti Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Semuanya punya nama-nama yamg sekarang beredar punya peluang untuk menang, seperti Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo maupun Pak Anies Baswedan, sementara wakil yang hari ini beredar ada Pak Erick, Pak Sandi, Pak Mahfud, Kang Emil dan ada Ketua Umum PPP bapak H. Muhamad Mardiono," ungkap Doni.

Menurutnya, bakal dilakukan simulasi pasangan bakal calon presiden. Bakal dikonfigurasikan siapa pasangan yang memiliki peluang menang besar.

"Nanti akan ada simulasi pasangan agar menghasilkan yang punya potensi besar untuk menang, PPP memang kecil jumlah di parlemen tapi kenyataannya adalah menjadi bagian dari partai penentu seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Rakyak diminta bersabar karena pada hakekatnya pilihan rakyatlah yang akan kami perhatikan dan perjuangkan," pungkasnya.

Airlangga Sempat Singgung Koalisi Besar
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyinggung koalisi besar ketika memberikan pernyataan usai buka puasa bersama dan silaturahmi dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Airlangga mengatakan, tinggal tunggu kapan mainnya koalisi besar ini.

Adapun Golkar saat ini bersama PAN dan PPP membangun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sementara, NasDem sudah bulat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS.

"Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia, jadi kita tunggu tanggal mainnya," ujar Airlangga di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (24/3).

Dalam acara buka puasa bersama yang digelar NasDem, selain Golkar hadir juga perwakilan PPP yaitu Waketum PPP Rusli Effendi. Hanya Golkar dan PPP di luar Koalisi Perubahan saja hadir dalam buka bersama. Koalisi Perubahan itu kini beranggotakan NasDem, Demokrat dan PKS.

Golkar dan PPP adalah anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ditanya soal peluang KIB bekerjasama dengan Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies, Airlangga mengatakan akan ada saatnya membuat keputusan.

"Tentu partai KIB nanti akan membuat keputusannya sendiri," kata Airlangga.

Menurut menko perekonomian ini, Golkar terbuka untuk membangun komunikasi dengan NasDem. Meski Golkar dan NasDem sedang dalam koalisi yang berbeda untuk Pemilu 2024.

"Ya kalau koalisi sama-sama punya koalisi, tentu dengan koalisi yang sama komunikasi menjadi hal yang penting di dalam politik dan keterbukaan komunikasi ini yang kita juga jaga, agar seluruh proses politik itu berjalan dengan baik," ujar Airlangga.



Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

.

Relawan Anies Baswedan Dirikan POSKORA di 81.000 Desa, Cegah Kecurangan Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Relawan pendukung Anies Baswedan mulai mendirikan posko pemenangan dan menangkal hoaks. Rencananya, Posko Rakyat, Posko Relawan Anies (POSKORA) akan didirikan di 81.000 desa di Tanah Air.

Ketua Umum DPP Anies Pemimpin 2024 (AP24) La Ode Asadi mengatakan POSKORA akan didirikan di setiap desa di Indonesia dalam waktu 6 bulan ke depan.

"Setiap desa didirikan POSKORA. Jumlahnya ada 81.000 dan kami siap mendukung berdirinya POSKORA ini," ujar La Ode, Minggu (9/4/2023).

Perwakilan dari Jaringan Nasional (Jarnas), Aly Yusuf, menyebutkan 167 simpul relawan dari seluruh Indonesia dan utusan partai pendukung Anies Baswedan yang terlibat dalam pembentukan POSKORA ini.

Ia menjelaskan beberapa fungsi POSKORA ini, diantaranya sebagai pusat kegiatan untuk mencegah kecurangan dalam Pemilu dan Pilpres 2024 nanti. Selain itu, sebagai wadah untuk mendekatkan Anies Baswedan kepada masyarakat.

"Relawan di POSKORA akan menjadi garda terdepan dalam melaksanakan kampanye putih yang mengedepankan akuntabilitas, trust, clean dan responsible dalam mensukseskan Pilpres 2024," kata Aly.

Dengan begitu, tujuan utama memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 dan partai pengusung menang pemilu tercapai.

Lebih jauh dikatakan Aly, POSKORA merupakan strategi dari Forkom untuk mengisi celah kosong yang selama ini masih belum maksimal dilakukan oleh partai pengusung Anies Baswedan. Sehingga konsep sinergi dan kolaborasi yang menjadi dasar pergerakan simpul relawan Anies Baswedan menjadi optimal dan berdaya hasil tinggi.

"Posko ini juga nantinya akan dipantau melalui aplikasi untuk mengetahui perkembangan di masyarakat seperti apa, sehingga target satu desa satu posko bisa tercapai," terangnya.

Cegah Kecurangan di TPS

Relawan Sobat Anies Putih, Novizar, menambahkan posko ini tidak hanya sebagai pusat kegiatan para relawan, namun juga untuk seluruh rakyat yang memerlukan informasi tentang Anies Baswedan. Lebih jauh lagi posko ini nantinya juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan di TPS. Kemudian melakukan kampanye putih dengan mengedepankan informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan.

"POSKORA menjauhi hoaks, menjaga persatuan dan bertekad hanya membagikan informasi yang obyektif dan faktual. Hal ini sesuai dengan kode etik relawan yang telah dirumuskan Forkom," tegas Novizar.

Tak hanya itu, Forkom juga membuat website agar setiap warga negara yang tertarik bergabung dapat mengunduh materi sosialisasi dan mendaftarkan diri secara online.

"Setiap orang yang tertarik bisa bergabung untuk membuka website di "www.poskoanies.com," tutupnya.

Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Gerindra Akui Berkat Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden naik ke angka 30,3 persen dalam survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI). Hasil tersebut membuat Prabowo berada di posisi teratas, menyalip elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengakui salah satu faktor naiknya elektabilitas Prabowo adalah peran Presiden Joko Widodo.

"Ya berbagai macam faktor tentu. Di antaranya kan komunikasi yang sangat baik dan itu dipantau publik antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu kan bagus," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (10/3/2023).

Menurut Habiburokhman, Jokowi memiliki pengikut yang sangat banyak. Para pendukung Jokowi melihat loyalitas dan komitmen Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam menyukseskan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hingga akhirnya survei LSI menempatkan Prabowo di posisi teratas.

"Beliau orang yang berpegang teguh pada komitmen. Nah, itu menjadi positif di mata publik. Apalagi kan Pak Jokowi itu kan tokoh bangsa yang pengikutnya sangat banyak, pengagumnya sangat banyak. Jadi tentu gestur politik Beliau juga diamati oleh pengikutnya," ujar Habiburokhman.

Meski demikian, Habiburokhman menilai kinerja Prabowo menukangi Kementerian Pertahanan juga turut memengaruhi penilaian publik.

"Jadi selain kerja Pak Prabowo sendiri, kinerja Beliau di Kemenhan, kinerja Beliau di Partai Gerindra dan sebagainya di dapil tentu juga pengaruh yang sangat besar dari baiknya hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi," jelas Habiburokhman.

Survei Terbaru LSI Menempatkan Prabowo di Posisi Teratas, Ganjar Merosot, Anies di Posisi Ketiga

Sebelumnya, hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, Prabowo Subianto berada pada posisi teratas sebagai calon presiden yang dipilih masyarakat.

Pada simulasi tiga nama, Prabowo Subianto unggul 30,3 persen dari sebelumnya hasil survei Februari 26,7 persen.

"Kemudian Ganjar Pranowo 26,9 persen (Februari 35 persen), dan Anies Baswedan 25,3 persen (Februari 24 persen)," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei secara virtual, Minggu (9/4/2024).

Djayadi menyebut, penurunan suara Ganjar disebabkan pernyataannya menolak timnas Israel yang berujung pembatalan Piala Dunia U-20 digelar di Indonesia.

"Ada kemungkinan pernyataan Ganjar terkait timnas Israel, sehingga terjadi pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia menjadi penjelas di balik merosotnya basis dukungan Ganjar," kata Djayadi.

Djayadi menyatakan, nama Ganjar juga disebut cukup banyak sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

"Nama Ganjar disebut banyak pihak sebagai yang paling bertanggung jawab atas keputusan FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piapa Dunia U-20," kata Djayadi.

Survei LSI digelar selama 31 Maret hingga 4 April 2023. Sebanyak 1.299 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak atau random digit dialing (RDD).

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Margin of error diperkirakan lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

.

Nyapres di Pemilu 2024, Cak Imin Janji Perjuangkan Dana Desa Rp 5 Miliar Pertahun


Liputan6.com, Jakarta Sebagai kandidat bakal calon presiden di Pemilu 2024, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin janji akan memperjuangkan kenaikan dana desa dari Rp 1 miliar per desa per tahun menjadi Rp 5 miliar.

“Ini demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Saya dan PKB akan perjuangkan meningkatkan dana desa 5 kali lipat,” ujar Cak Imin ini dalam keterangan pers diterima, Minggu (16/4/2023).

Cak Imin memastikan, usulannya sudah dibuat perhitungannya secara hati-hati dan matang. Dia yakin, angka tersebut masih realistis dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.

“Insyaallah besaran anggaran negara kita berkemampuan untuk menyokong kenaikan dana desa," ujar Muhaimin.

Wakil Ketua DPR RI ini juga meyakini, jika kenaikan dana desa mutlak diperlukan. Sebab, saat ini waktu yang tepat mencanangkan satu program besar yaitu membangun Indonesia dari desa.

"Pilar utama pembangunan desa adalah sumber daya manusia. Fokus kita adalah warga desa yang sehat dan pintar. Maka, desa sehat dan desa pintar adalah dua program yang wajib kita jalankan dan sukseskan," jelas dia.

Apalagi kata dia, jalan menuju pembenahan desa sudah dimulai secara serius di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan fokus saat ini adalah melanjutkan semua program dan kebijakan yang baik serta melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

"Itulah yang saya istilahkan 'Mengelola Kesinambungan dan Menggerakkan Perubahan' dalam pembangunan desa. Inilah yang perlu kita kerjakan saat ini," dia menandasi.

Bahu Membahu Membangun Desa

Cak Imin mengajak Kepala Desa, sejumlah Tokoh dan aktivis desa untuk bahu membahu membangun desa. Hal itu dia sampaikan, saat safari Ramadhan di Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (16/4/2023).

“Indonesia maju dan sejahtera hanya mungkin terwujud jika desa maju dan sejahtera. Cara layak membangun Indonesia adalah membangunnya dari desa,” kata pria yang karib disapa Cak Imin ini dalam keterangan pers diterima, Minggu (16/4/2023).

.

Cawapres Anies Baswedan di Pemilu 2024, PKS Tawari Mahfud Md

Liputan6.com, Jakarta Presiden PKS Ahmad Syaikhu tengah safari ke sejumlah tokoh dalam rangka mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang didatangi adalah Menko Polhukam Mahfud Md.

"Saya khususnya hari-hari ini banyak silaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa dalam rangka mencari siapa pasangan Pak Anies Rasyid Baswedan," kata Syaikhu di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (18/4).

"Ya tadi saya bilang, kita silaturahim ke Pak Mahfud," tambahnya.

Syaikhu melanjutkan, dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh itu dirinya meminta kesediaan sosok itu untuk menjadi cawapres Anies Baswedan di Pemilu 2024.

"Karena saya saat ini fokusnya mencari cawapres," ungkapnya.

Namun, Syaikhu enggan membocorkan identitas sejumlah tokoh yang telah ia datangi selain Mahfud Md. Setelah safari selesai ke sejumlah tokoh-tokoh itu, ia akan melaporkan ke musyawarah Majelis Syura PKS.

"Tokoh-tokoh yang lain juga akan kita datangi, silaturahmi, kita minta pendapatnya, kita minta juga sharingnya," kata Syaikhu.

Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, penentuan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan menjadi kewenangan Anies Baswedan untuk menentukan.

Namun, dia menyebut jika merujuk dengan kriteria yang diinginkan Anies Baswedan sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat tepat untuk menjadi cawapres Anies ketimbang tokoh lain seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Di SMRC sendiri kan menyampaikan kalau pada saat ada perbandingan Mas AHY dan Khofifah, kan SMRC yang bicara, elektabilitas pada saat itu Anies-AHY dengan Anies-Khofifah itu lebih tinggi Anies-AHY secara elektabilitas," kata Herzaky, di Kantor DPP Partai Demokrat, di kutip Kamis (13/4/2023).

AHY Dianggap Punya Kelebihan untuk Memenangi Anies Baswedan

Selain itu, menurutnya, AHY juga memiliki kelebihan lain yakni punya modal mesin politik yakni Partai Demokrat untuk bisa membantu kemenangan Anies pada Pilpres 2024.

"Bahwa Mas AHY punya mesin politik untuk Partai Demokrat yang bisa digerakkan," ujarnya.

Terpenting, kata Herzaky, sosok Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memiliki kekuatan tak bisa diabaikan. Yang mana, memiliki suara yang cukup besar di Jawa Timur.

"Kalau kita bicara mengenai battle ground, battle ground itu bukan hanya Jawa Timur, battle ground itu Indonesia, kalau bisa bantu suara di Jawa Timur tapi tidak bisa bantu di daerah lain buat apa, bagaimana kita bisa semuanya, nah ini kan mesti dihitung benar," papar Herzaky.

"Kalau bicara mengenai Jawa Timur dari SMRC itu juga menyampaikan bahwa kalau Demokrat Mas AHY itu ada kelebihannya, bagaimana pun ini ada sosok Pak SBY gitu, Pak SBY yang sangat kuat di Jawa Timur," tegas dia.

.

Usai Diumumkan Capres PDIP, Ganjar Pranowo Tinggalkan Istana Batutulis Satu Mobil Bareng Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo bersama Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo meninggalkan Istana Batutulis, Bogor, dalam mobil yang sama. Jokowi dan Ganjar nampak tersenyum dan melambaikan tangan dari dalam kendaraan sedan hitam B 1287 RFS yang sama ke awak media dan warga yang menunggu di luar Istana Batutulis.

Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah resmi mengumumkan nama Ganjar Pranowo untuk diusung maju sebagai Capres dalam Pilpres 2024.

Usai mendapat hadiah kopiah dari Megawati, Ganjar menyampaikan sambutan dan mengaku merasa terhormat atas penugasan dari partai.

“Sebuah kehormatan buat saya mendapat penugasan sebagai kader partai,” kata Ganjar dalam deklarasi daring, Jumat (21/4/2023).

Ganjar mengaku penugasan sebagai capres tidak mudah, ia memohon dukungan semua kader.

“Di samping tentu ini tugas yang tak mudah, maka kiranya kawan yang hadir semua baik yang daring kami mohon dukungan, mohon kritikan saran,” kata Ganjar.

“inilah momentum buat kita utk konsolidasi kekuatan untuk bersatu. one for all, all for one,” tambah Ganjar.

Diketahui, penetapan Ganjar itu disampaikan Megawati dengan dihadiri langsung Ganjar Pranowo, sejumlah elite PDIP, dan juga Presiden Jokowi. Penetapan itu digelar di Istana Batutulis, Bogor, Jumat (21/4/2023).

"Pada hari Kartini ini tanggal 21 April 2023 dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang nol diskriminatif setara dan dijamin oleh konstitusi negara maka pada jam 13.45 WIB, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menetapkan saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia perjuangan," kata Megawati.

Diumumkan di Hari Kartini


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan nama Ganjar Pranowo untuk diusung maju sebagai calon presiden (capres) dalam Pemilu 2024. Usai mendapat hadiah kopiah dari Megawati, Ganjar menyampaikan sambutan dan mengaku merasa terhormat atas penugasan dari partai menjadi Capres.

"Sebuah kehormatan buat saya mendapat penugasan sebagai kader partai,” kata Ganjar Pranowo dalam deklarasi daring, Jumat (21/4/2023).

Ganjar mengaku penugasan sebagai capres tidak mudah, ia memohon dukungan semua kader.

“Di samping tentu ini tugas yang tak mudah, maka kiranya kawan yang hadir semua baik yang daring kami mohon dukungan, mohon kritikan saran,” kata Ganjar.

"inilah momentum buat kita utk konsolidasi kekuatan untuk bersatu. one for all, all for one,” tambah Ganjar.

Diketahui, penetapan Ganjar itu disampaikan Megawati dengan dihadiri langsung Ganjar Pranowo, sejumlah elite PDIP, dan juga Presiden Jokowi. Penetapan itu digelar di Istana Batutulis, Bogor, Jumat (21/4/2023).

"Pada hari Kartini ini tanggal 21 April 2023 dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang nol diskriminatif setara dan dijamin oleh konstitusi negara maka pada jam 13.45 WIB, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menetapkan saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia perjuangan," kata Megawati.

.