Pilpres 2024

Jokowi Ingatkan Tak Ada Pihak Gunakan Politik Identitas: Bukan Eranya Lagi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Pemilu 2024 agar tidak lagi menggunakan politik identitas.

Menurut dia, hal itu bukanlah cara yang baik dan juga era yang tepat untuk meraih kemenangan dengan cara demikian.

Saya selalu titip jangan gunakan politik identitas. Sekarang ini bukan eranya lagi politik gontok-gontokan, sekarang ini eranya adu gagasan, kontestasi program, mengadu ide," kata Jokowi saat memberikan pidato sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Nasional Partai Bulan Bintang di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Dia mengaku setuju dengan pendapat Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan persatuan dan kesatuan ada di atas segalanya. Sehingga tidak boleh mengorbankan kepentingan bangsa juga negara.

"Saya setuju Prof Yusril, jangan mengorbankan kepentingan bangsa untuk kepentingan pribadi dan partai dan yang lainnya," wanti Jokowi.

Jokowi berharap, pemenang Pemilu 2024 bisa melahirkan sosok yang meraih hati rakyat dengan cara yang baik dan bukan dengan identitas atau gontok-gontokan.

"Mari kita bersama, kalau menang menanglah dengan intelek, dengan santun dan kalau ingin menang, menanglah dengan cara yang bersahabat," kata dia.

Masih Jadi Isu

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengatakan bahwa politik identitas merupakan salah satu isu yang harus diwaspadai oleh semua pemangku kepentingan Pemilu.

Terlebih, di tengah perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial.

"Politik identitas masih menjadi isu strategis yang harus diwaspadai oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu," kata Juri dikutip dari siaran persnya, Jumat (30/12/2022).

Dia mengingatkan bahwa identitas seseorang tidak boleh disalahgunakan dan dipakai sebagai instrumen politik kebencian yang bisa memunculkan potensi polarisasi di masyarakat. Juri menyampaikan identitas seharusnya untuk memperkuat persatuan bangsa.

"Kita perlu detailkan bahwa yang dimaksud adalah identitas yang merusak atau identitas yang dipakai untuk politik kebencian. Harusnya identitas untuk memperkuat persatuan, dan bukan untuk politik pecah belah," jelasnya.

Juri pun menyambut baik langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah melakukan analisa terhadap isu-isu strategis yang dilansir dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Salah satu isu strategis yang memiliki pengaruh kerawanan adalah potensi polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh gerakan Politik Identitas.

"Memang sekarang yang perlu diwaspadai adalah keterbelahan masyarakat yang tajam akibat politik identitas, terutama saat ini perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial sangat pesat," tutur Juri.

.

Cari Penerus Presiden Jokowi, Projo Sodorkan Nama Ini untuk Maju di Pilpres 2024


Liputan6.com, Jakarta Musra (Musyawarah Rakyat) Indoensia ke VIII Pro Jokowi (Projo) di Surabaya, Jawa Timur, menghasilkan dua nama paling banyak dipilih yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, yang bakal disodorkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dua nama tersebut memang sering kali muncul pada 12 Musra sebelumnya yang sedang mencari rekomendasi Calon Presiden (Capres) untuk Pemilu 2024. Musra ini memang diinisiasi oleh para relawan Jokowi," ujar Ketua Panitia Nasional Musra, Panel Barus di Surabaya, Minggu (15/1/2023).

Selain Ganjar dan Prabowo, lanjut Barus, satu nama lagi yang bersaing dalam Musra ialah Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian yang juga Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

"Rekomendasi ada Prabowo, Ganjar dan Airlangga tiga itu bergantian," ucapnya.

Nama Ganjar, kata Barus, menjadi teratas di tiga Musra. Begitu juga Airlangga yang namanya bersaing bahkan menempel di tiga Musra. Sementara Prabowo menang dua kali di dua Musra.

Kemudian ada nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menang di Musra Pekanbaru. "Pak Jokowi menang dua kali di Musra Jawa Barat dan NTT (Nusa Tenggara Timur)," ujarnya.

Barus menyebut, khusus Musra Jatim, memang nama Ganjar kerap disebut dan diteriakan relawan. Tapi itu bukan jaminan menjadi teratas. Karena pihaknya masih akan mengumpulkan rekomendasi suara yang masuk.

Nama Cawapres

Barus menyampaikan, selain capres, Musra juga memunculkan nama Calon Wakil Presiden (Cawapres). Tiga nama yang kerap muncul antara lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Tapi saat Musra Jatim, nama Gubernur Khofifah Indar Parawansa dimunculkan.

"Target selesai sebelum 20 Maret target 80 persen sudah selesai Musra. Ujungnya akan kami sampaikan ke Jokowi saat Musra terakhir di Jakarta," ucapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) awalnya direncanakan menghadiri acara Musra (Musyawarah Rakyat) Indoensia ke VIII di Surabaya, sekitar pukul 13.00 WIB. Namum hingga acara berakhir pada pukul 15.00 WIB, Jokowi tidak nampak di acara tersebut.

.

Presiden Jokowi Dukung Ketum PBB Maju Pada Pilpres 2024 | Kabar Hari Ini tvOne
Presiden RI Joko Widodo mendukung Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra untuk maju pada Pilpres 2024, baik menjadi Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di acara Rakornas dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB di el Royale Hotel, Jakarta pada 11-13 Januari 2023.

Guntur Soekarnoputra Dukung Ganjar Jadi Capres

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi pernyataan Guntur Soekarnoputra yang memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan.

Puan mengatakan, siapapun termasuk pamannya itu boleh saja menyampaikan aspirasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden PDIP.

"Semua orang boleh menyatakan aspirasinya semua orang boleh punya pilihannya," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Hanya saja Puan mengingatkan, sebagai kader PDIP harus menunggu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan siapa yang akan dicalonkan sebagai capres 2024.

"Namun sebagai kader PDI Perjuangan ya kami menunggu apa yang menjadi pilihan yang akan diumumkan oleh ketua umum PDI Perjuangan siapa calon presiden atau calon wakil presiden dari PDI Perjuangan," tegasnya.

Maka, semua pihak khususnya kader PDIP diminta bersabar menunggu keputusan Megawati. Pada saatnya presiden kelima RI itu mengumumkan calon presiden dari PDIP.

"Jadi selama belum ada pengumuman dari ketua umum PDI Perjuangan kita tunggu dulu sabar siapa nanti yang akan diumumkan," ujar Puan.

Sebelumnya diberitakan, Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarnoputra, menegaskan, pilihannya kepada Ganjar Pranomo ketimbang Puan Maharani. Dia menilai, presiden RI tak harus dari trah Soekarno.

Hal tersebut diungkap Guntur alias Mas To saat wawancara khusus dengan Liputan6 di rumahnya, Senin (16/1/2023).

"Kan saya sudah bilang, yang jadi presiden atau kepala negara ini tidak harus keluarganya bung Karno saya berhak dong kalau milih Ganjar," ujar Guntur.

Sekber Gerindra-PKB Diresmikan Hari ini Senin 23 Januari, Bakal Ada Kejutan Baru?

Liputan6.com, Jakarta Partai Gerindra-PKB akan meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) pada hari ini, Senin (23/1/2023). Peresmian Sekber ini merupakan bagian dari program dan komitmen bersama koalisi Gerindra-PKB.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda mengungkapkan, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pun dijadwalkan hadir dalam acara peresmian sekber Gerindra-PKB ini. Mereka diagendakan menggelar pertemuan empat mata.

“Cak Imin dan Pak Bowo memang diagendakan ngobrol empat mata di sela acara peresmian Sekber Gerindra-PKB besok (hari ini). Kami berharap pertemuan dua pimpinan partai akan memberikan hasil maju terkait kerja sama politik Gerindra-PKB dalam Pemilu 2024,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda, Minggu (22/1/2023).

Huda mengatakan kerja sama politik Gerindra dan PKB secara subtantif hampir tidak menemui kendala. Dua partai ini secara ideologis saling melengkapi, bentuk kerja sama telah disepakati dalam piagam deklarasi, hingga komunikasi intensif antardua belah pihak terus dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

“Saat ini tinggal satu kesepakatan saja yang masih belum dilakukan yakni siapa figur calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh kedua belah pihak dalam Pemilu 2024,” katanya.

Huda berharap pertemuan empat mata Cak Imin dan Prabowo akan membicarakan persoalan tersebut. Sebab dua figur itulah yang berdasarkan piagam koalisi mempunyai otoritas untuk menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Gerindra dan PKB dalam Pemilu 2024.

“Kami berharap secepatnya kedua pimpinan partai menyepakati figur capres dan cawapres Gerindra-PKB sehingga langkah-langkah pemenangan akan secepatnya bisa disusun dan dilaksanakan,” katanya.

Sampaikan Hasil Ijtima' Ulama

Selain pertemuan empat mata antara Cak Imin dan Prabowo, lanjut Huda, agenda lain yang cukup penting adalah penyampaian hasil ijtima ulama Nusantara ke pihak Gerindra. Hasil ijtima ulama nusantara ini penting karena berisi beberapa amanat para kiai terkait pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Hasil Ijtima Ulama ini penting disampaikan ke kawan-kawan Gerindra karena amanat dari kiai maupun ulama ini penting sebagai panduan dari langkah PKB dalam Pemilu 2024 khususnya untuk pemilihan presiden,” pungkasnya.

.

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra akan meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) guna pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Peresmian dilakukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Menteng, Jakarta Pusat, hari ini, Senin (23/1/2023). Adapun kedua partai politik (parpol) tersebut sudah mendeklarasikan koalisinya sejak tanggal 13 Agustus 2022.

5 Fakta Terkait Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Resmikan Sekber Gerindra-PKB


Liputan6.com, Jakarta - Pada Senin 23 Januari 2023, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya meresmikan Sekretariat Bersama atau Sekber Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Selain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, sejumlah elite kedua parpol juga nampak hadir, antara lain Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, hingga Ketua DPP PKB Ida Fauziah.

"Hari ini ini kita resmi membuka Sekber Gerindra-PKB sebagai wujud pelaksanaan implementasi dari kerja sama politik yang sudah kita putuskan dan sepakati bersama beberapa bulan lalu di Sentul, Jawa Barat persisnya 13 Agustus 2022," ujar Prabowo usai menggunting pita peresmian Sekber, Senin 23 Januari 2023.

Menurut Prabowo, keberadaan Sekber adalah bukti koalisi solid dan siap menang. Prabowo optimis Sekber dan koalisi tidak hanya berisi dua parpol namun akan segera bertambah parpol lain.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, pemilihan 23 Januari 2023 sengaja dilakukan bersamaan dengan awal bulan Rajab. Sebab, kata dia, Rajab adalah bulan baik.

"Memang kita pilih hari ini 23 Januari tepatnya 1 Rajab bagi kalangan santri dan umat Islam rajab ini komentum berbenah dan persiapan membawa keberkahan menuju Ramadan. Insyaallah dengan peresmian ini kerja sama PKB dan Gerindra untuk Indonesia yang sejahtera terwujud," kata Cak Imin.

.

Gerindra Sebut Deklarasi Capres Dilakukan Last Minute

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan dengan terbentuknya Sekretait Bersama (Sekber) Gerindra-PKB, maka pintu untuk partai politik lain bergabung akan semakin besar.

"Saya kira iya (peluang) semakin besar. Ada waktunya tapi tentu dengan kesepakatan bersama. Semakin banyak parpol semakin bagus,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (24/1/2023).

Fadli enggan menyebut parpol mana saja yang tengah melakukan pendekatan dengan koalisi, namun ia menyebut semakin banyak parpol akan semakin baik.

"Jelas sekarang ini ada dua parpol, tapi semakin banyak akan semakin baik,” kata dia.

Terkait Ijtima ulama, Fadli memastikan Ketum Prabowo Subianto akan mempertimbangkan nama Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Dia menyebutkan antara dua ketua umum tentu sudah ada pembicaraan siapa capres-cawapres.

"Semua masukan baik dari Ijtima ulama, kalangan buruh kalangan petani akan menjadi pertimbangan dan masukan untuk ambil keputusan. Saya kira diantar mereka sudah ada pembicaraan, tapi nanti diputuskan pada waktunya,” ujar Fadli.

Fadli menyebut nama-nama cawapres yang beredar tentu sah-sah saja, namun ia menyebut keputusan ada di tangan koalisi dalam hal ini Prabowo dan Cak Imin.

"Proses masih panjang, ini masih Januari. Kita lihat saja dulu, Yang sudah diputuskan saja dalam beberapa jam bisa berubah. Soal nama bisa macam-macam spekulasi tapi entar yang memutuskan koalisi. Tunggu di waktu yang tepat sekarang terlalu awal Belanda masih jauh,” tutur dia.

Alasan Koalisi dengan PKB

Oleh karena itu, Fadli memastikan deklarasi capres-cawapres tidak akan dalam waktu dekat, melainkan mendekati pendaftaran capres di bulan Oktober.

"Nanti kan masih bulan September, seringkali di kita itu keputusannya last minute. Tentu setiap partai politik punya strateginya mana yang harus didahulukan apakah pileg dulu atau pilpres,” kata dia.

Selain itu, Anggota Komisi I DPR RI itu juga menjelaskan alasan Gerindra mantap untuk berkoalisi dengan PKB. Salah satu alasan karena PKB punya basis massa besar di Jawa Timur.

Tentu karena sama sama partai nasionalis dan PKB lahirnya kan juga dulu dari NU dan sangat kuat di Jawa Timur. Lihat ada kesamaan figur dan kesamaan program program. Dan juga yang pertama reaching out atau yang pertama (mengajak) kerjasama duluan. Ada Law of attraction,” pungkasnya.

.

PKS Sambut Usulan Pembentukan Sekretariat Perubahan Pasca AHY Umumkan Demokrat Dukung Anies di Pilpres

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik usulan Partai Demokrat agar segera dibentuk Sekretariat Perubahan. Hal tersebut, dinilai sebagai bentuk sekretariat bersama calon mitra di Koalisi Perubahan.

PKS berharap dengan terbentuknya sekretariat bersama tiga partai tersebut akan semakin memperkuat soliditas Nasdem, PKS, dan Demokrat serta dapat memperlancar proses menuju deklarasi bersama Koalisi Perubahan dalam rangka mengusung Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden RI (Bacapres).

"Kami menyambut baik usulan Partai Demokrat terkait usulan pembentukan Sekretariat Perubahan sebagai bentuk persiapan menuju deklarasi bersama tiga partai. Kami berharap, hal tersebut akan semakin memperkuat soliditas dan kebersamaan serta memperkuat komitmen kerja sama koalisi antara tiga partai," ka Kholid, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/1/2023).

Kholid mengungkapkan, sebenarnya selama ini juga sudah terbentuk Tim Kecil Koalisi Perubahan yang menggodok kesepakatan-kesepakatan penting dalam Koalisi Perubahan.

"Tim kecil tersebut sudah bekerja dengan sangat baik. Kami setuju jika Tim Kecil tersebut bisa ditransformasi menjadi Sekretariat Perubahan," ujarnya.

Soal Cawapres


Mengenai Bakal Calon Wakil Presiden, PKS bersikap rasional dan adil terhadap siapa pun Bakal Calonnya yang dapat melengkapi dan membantu kemenangan Bakal Calon Presiden yang akan diusung bersama. Bagi PKS, Bakal Calon Wakil Presiden harus menjadi faktor nilai tambah kemenangan.

"Pembahasan di tim kecil sudah berjalan cukup intensif dan mendalam. Semua pertimbangan dan pandangan ketiga partai sudah dibahas bersama. Prinsipnya, PKS setuju untuk mendukung siapa pun yang terbaik yang paling besar peluangnya untuk memenangkan Pilpres," jelas Kholid.

Beri Mandat ke Majelis Syuro


Sikap resmi PKS terkait deklarasi dukungan Capres-Cawapres akan disampaikan langsung oleh pimpinan partai. Dalam konteks tersebut, Musyawarah Majelis Syuro telah memberikan mandat kepada Ketua Majelis Syuro untuk menetapkan keputusan hasil Musyawarah Majelis Syuro sebelumnya terkait penentuan pilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

"Terkait deklarasi dukungan, DPP PKS menunggu arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufrie. DPP PKS sebagai pelaksana tugas dari amanat Majelis Syuro akan taat dan patuh menjalankan keputusan Majelis Syuro," ucap Kholid.

"Oleh karena itu, kami memohon agar masyarakat, khususnya keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, untuk dapat bersabar menunggu keputusan resmi dari Pimpinan. Mohon doanya agar PKS dapat memutuskan dengan cara terbaik, waktu terbaik, dan pada pilihan yang terbaik," imbuhnya.

Sumber: Alma Fikhasari/Merdeka.com

.

PKB: NasDem Belum Punya Koalisi, Bisa Saja Gabung ke Kita dan Gerindra

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, bicara peluang NasDem bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB. Huda menilai, NasDem saat ini sama sekali belum resmi punya koalisi, sehingga potensi besar bergabung dengan Gerindra-PKB.

"Kita tahu NasDem belum bikin koalisi. Kalau belum bangun koalisi, bisa saja koalisi dengan partai yang sudah gabung koalisi termasuk dengan PKB-Gerindra," ujar Huda di Sekber Gerindra-PKB, Menteng, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Dalam pertemuan, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menyampaikan bahwa politik dinamis. NasDem masih bisa bubar atau berpisah dengan Demokrat dan PKS yang sedang dijajaki koalisi.

"Cuma menyampaikan politik kita dinamis dan peluang bergabung dan berpisah atau bubar dari konsolidasi yang sekarang ada itu sangat memungkinkan," ujar Huda.

Tidak Tawarkan Anies

Hanya saja, dalam pertemuan hari ini, NasDem belum bicara calon presiden yang akan diusung. NasDem tidak menawarkan Anies Baswedan kepada Gerindra-PKB.

"Enggak ada tadi kita enggak ada obrolan soal sosok siapapun, enggak ada," ujar Huda.