Pilpres 2024

Jokowi Dukung KPU Banding Atas Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu


Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan Pemilu 2024. Dia mengakui bahwa putusan PN Jakpus sangat kontroversial dan menuai pro kontra masyarakat.

"Memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding," kata Jokowi kepada wartawan di Pondok Pesantren Al Ittifaq Kabupaten Bandung Jawa Barat, Senin (6/3/2023).

Dia menekankan komitmen pemerintah agar tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan dengan baik. Terlebih, anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu juga sudah disiapkan dengan baik.

"Sudah saya sampaikan berulang kali komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik agar tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan," jelasnya.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan, putusan majelis hakim terkait gugatan dari Partai Rakyat Adil dan Makmur atau Partai Prima terhadap tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan sebagai putusan menunda Pemilu 2024.

Pejabat Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Atjo menjelaskan, perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang diadili ketua majelis hakim T Oyong dengan hakim anggota H Bakri dan Dominggus Silaban berkaitan agar KPU mengulang dan tidak melanjutkan tahapan pemilu.

"Jadi pada prinsipnya putusan itu dikabulkan adalah bunyinya itu menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan diucapkan. Dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari," kata Zulkifli saat dikonfirmasi, Kamis 2 Maret 2023.

Sebut Bukan Sengketa Parpol

"Tidak mengatakan menunda pemilu ya, tidak. Cuma itu bunyi putusannya seperti itu. Menurut saya, itu menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024," tambah dia.

Zulkifli menegaskan, soal pengunduran maupun penundaan masih belum final atau berkekuatan hukum tetap. Karena, gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah gugatan biasa yang nyatanya telah dibanding oleh pihak Tergugat KPU.

"Ini bukan sengketa Parpol ya. Jadi ini sengketa perbuatan melawan hukum. Jadi upayanya itu ada banding ada. Saya dengar dalam putusan ini KPU telah menyatakan banding. Tentu kita akan tunggu putusan apakah Pengadilan Tinggi, PT DKI sependapat dengan PN Jakarta Pusat," tutur dia.

Hadapi Vonis PN Jakpus, Mahfud Md: KPU Harus Lawan Habis-habisan

Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Menurut dia, vonis penundaan Pemilu 2024 atas gugatan Partai PRIMA yang merasa dirugikan dalam hal verifikasi kepesertaan Pemilu terasa tidak masuk akal karena dijatuhkan oleh tingkat peradilan umum.

Oleh karena itu, Mahfud meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan upaya hukum banding di tingkat pengadilan tinggi.

"Saya minta KPU naik banding dan melawan habis-habisan secara hukum," kata dia seperti dikutip Kamis malam 2 Maret 2023.

Mahfud menyampaikan, hukuman penundaan pemilu atau semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan melalui vonis Pengadilan Negeri sebagai kasus perdata. Dia meyakini, tidak ada hukuman penundaan pemilu yang bisa ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.

"Menurut Undang-Undang penundaan pemungutan suara dalam pemilu hanya bisa diberlakukan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang bermasalah sebagai alasan spesifik, bukan untuk seluruh Indonesia," jelas Mahfud.

Mahfud merinci, hal yang bisa menjadi alasan penundaan Pemilu yakni adanya bencana di daerah yang tengah menyelenggarakan Pemilu sehingga prosesnya harus dihentikan karena pemungutan suara tidak bisa dilakukan.

"Namun penundaan itu pun bukan berdasar vonis pengadilan tetapi menjadi wewenang KPU dengan menentukannya sampai waktu tertentu," urai Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud memastikan, vonis pengadilan negeri tidak bisa dimintakan eksekusi dan harus dilawan secara hukum.

"Rakyat bisa menolak secara masif jika akan dieksekusi. Mengapa? Karena hak melakukan pemilu itu bukan hak perdata," Mahfud menandasi.

.

PKS Akui Sikap PDIP Jadi Penentu Siapa Cawapres Anies Baswedan


Liputan6.com, Jakarta - Kepala Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, langkah politik PDI Perjuangan (PDIP) menjadi penentu siapa calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Menurut Nabil, sikap PDIP pada Pilpres 2024 ini tak hanya ditunggu partai politik (parpol) di Koalisi Perubahan, tapi juga koalisi lain.

"Tidak bisa dinafikan bagi parpol yang belum tentukan sikap sampai hari ini, semua akan menunggu kapan PDIP tentukan sikap," kata Nabil saat ditemui di Grand Cemara Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).

"Jadi selain kami anggap diri kami koalisi perubahan dan Anies game changer, game changer salah satunya lagi sikap PDIP. Kalau PDIP sudah tentukan sikap ya pasti partai akan punya kalkulasi," sambungnya.

Kendati selain sikap PDIP, Nabil meyakini bahwa langkah politik Koalisi Perubahan mengusung Anies capres 2024 juga mengubah peta koalisi antarparpol. Setidaknya, kata dia, parpol yang belum mengambil sikap bakal lebih teliti dan serius menentukan langkah politiknya.

"Tapi di luar langkah PDIP yang karena memang dia pegang tiket satu partai bisa mencalonkan ya, langkah Koalisi Perubahan dengan Mas Anies ini sedikit juga akan memicu teman-teman lain partai politik mulai serius, mulai memikirkan langkahnya," ucap Nabil.

"Makanya kalau kita lihat misalnya ada wacana Prabowo-Ganjar kemudian membuat tidak nyaman teman-teman PKB itu bagian dari mereka mau tidak mau harus berpacu dengan waktu juga," tutur politikus PKS ini menambahkan.

PKS Legowo Jika Anies Pilih Cawapres dari Luar Koalisi

Sebelumnya, Nabil mengatakan bahwa partainya bakal legowo jika calon wakil presiden (cawapres) pilihan Anies Baswedan merupakan tokoh yang berasal dari luar Koalisi Perubahan (NasDem, PKS, Demokrat).

"Yakinlah, cawapres itu kadang kadang element of surprise lebih besar daripada tokoh yang beredar. Bisa saja dari luar koalisi, sejauh untuk menopang kemenangan," kata Nabil.

Menurut Nabil, sosok cawapres yang mendampingi Anies harus dapat menyumbang kemenangan di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hal itu, kata Nabil menjadi poin utama yang dilihat partai politik (Parpol) koalisi.

"Cawapres ini, harus menyumbang kemenangan. Itu dulu faktor penting dalam kontestasi. Baru setelah jadi, dia akan menopang kinerja," kata dia.

Kendati demikian, Nabil menyebut, masing-masing parpol dalam poros Koalisi Perubahan bakal menawarkan satu nama sebagai cawapres untuk mendampingi Anies. Pasalnya, ujar dia, tiap parpol punya kriteria cawapres yang berbeda.

.

Koalisi Perubahan Resmi Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Isi Piagam Deklarasi 3 Partai

Liputan6.com, Jakarta Tim Kecil poros Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS, dan Demokrat kembali bertemu. Mereka secara formal menyatakan dukungan bersama untuk bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan untuk Pemilu 2024.

Pada pertemuan ini hadir perwakilan Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan Sudirman Said, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, Ketua DPP NasDem Willy Aditya, Sekjen Demokrat Teuku Rifqy Harsa, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dan Ketua DPP PKS Muzzamil Yusuf.

"Bahwa ketiga partai sudah secara formal memberikan dukungan bersama-sama," kata Sudirman di Sekretariat Perubahan Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Pada pertemuan ini juga dijelaskan isi dari Piagam Koalisi Perubahan yang telah ditandatangani Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan dilengkapi tanda tangan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman membacakan isi piagam deklarasi tiga partai itu. Setidaknya ada enam poin yang disepakati bersama, antara lain:

• Pertama, membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)
• Kedua, mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029
• Ketiga, memberi mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya
• Keempat, memberikan keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan
• Kelima, membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil
• Keenam, pada waktunya mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

Sudah Resmi Bentuk Koalisi Perubahan, Cawapres Diserahkan ke Anies Baswedan

NasDem, Demokrat dan PKS telah resmi berkoalisi dalam Koalisi Perubahan. Ketiga partai telah sepakat menandatangani piagam koalisi. Salah satu kesepakatannya adalah mengenai calon wakil presiden untuk Anies Baswedan.

"Sudah resmi. Koalisi 3 partai," ujar Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Jumat (24/3/2023).

"Akan ditunjukan pada publik tentang kesepahaman dalam piagam koalisi, poin-poinnya, ya telah terjadi kesepakatan bagaimana membangun pemerintahan yang baik," tegasnya.

NasDem, Demokrat, dan PKS telah satu suara terkait calon wakil presiden yang akan diusung di Pemilu 2024. Tidak ada lagi anggota koalisi saling memperebutkan kursi calon wakil presiden. Karena sepenuhnya calon wakil presiden ditentukan Anies Baswedan.

"Jadi sekarang semua koalisi sudah tidak akan mempertanyakan lagi tentang siapa cawapres karena cawapres sudah di tangan Anies," ujar Andi.

Sementara itu nama calon wakil presiden masih ditutup rapat. Andi mengatakan, akan ada waktunya dideklarasikan calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan.

"Kita tunggu saja kapan dia mendeklarasikan cawapresnya," katanya.

.

Masih Berharap Jadi Cawapres, AHY Kerap Bertemu Anies Baswedan

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kerap bertemu dengan Anies Baswedan. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengakui pertemuan AHY dan Anies adalah upaya untuk membangun kekompakan atau chemistry.

Apalagi, Demokrat sangat mengharapkan AHY menjadi calon wakil presiden mendampingi mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Itu kita galang karena building trust, building chemistry itu penting dalam proses ini," ujar Riefky di Jakarta, Sabtu, (25/3/2023).

Menurutnya, pertemuan AHY dan Anies Baswedan di antaranya membahas kegiatan dan rencana Koalisi Perubahan. Misalnya seperti soal piagam deklarasi yang diumumkan kemarin.

"Bagaimana situasi di lapangan terus apa yang dilakukan ke depan itu biasa pembicaraan seperti itu," kata Riefky.

Ia mengakui Demokrat memang berharap AHY yang akan mendampingi Anies Baswedan. Tetapi, tidak akan memaksakan kehendak.

"Kalau harapan tentu dari awal kan, Demokrat berharap. Tapi kembali karena ada semangat yang lebih besar yaitu tidak hanya mengantarkan mas Anies tetapi juga harus memenangkan Pilpres tentu kita menyerahkan kepada capres, capres akan minta bantu tim kecil masukan terhadap figur cawapres," ujar Riefky.

Sebelumnya, Koalisi Perubahan bakal menunggu dinamika politik yang terjadi di partai politik lain untuk menentukan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Sosok yang akan mendampingi Anies di Pilpres 2024 akan menjadi kejutan.

"Ini bagian dari ya moment of surprise. Kenapa? Kita melihat tadi disebutkan termasuk bung Willy persoalan toko sebelah itu loh. Toko sebelah juga belum jelas apa siapanya, partainya kan," kata Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Sugeng mengatakan, melihat langkah partai politik lain merupakan bagian strategi. Maka itu, Koalisi Perubahan akan melakukan kalkulasi politik sebelum menetapkan calon wakil presiden.

"Menghitung itu juga bagian dari strategi kami, pasti itu," kata Sugeng.

Untuk itu, tim kecil akan membantu Anies Baswedan dalam memfinalisasi calon wakil presiden yang akan diusung.

"Inilah fungsi tim kecil ini untuk mematangkan itu dan kami terbuka semua ngasih masukan dari teman-teman. Kalau memang kan yang banyak informasikan teman-teman kan, oh tetangga sebelah ini, nah nanti kita cek tokoh tetangga," ujar Ketua DPP NasDem Willy Aditya.

"Jadi berikan kami masukan apa yang terbaik bukan hanya why not the best tapi untuk deklarasi itu best of the best," pungkasnya.

Sejumlah Nama dari Eksternal

Sebelumnya, Sudirman Said mengungkap ada sejumlah nama yang masuk bursa bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Sejumlah nama itu memiliki elektabilitas tinggi di sejumlah survei calon wakil presiden. Mereka adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

"Yang masuk ke publik juga banyak seperti yang disebutkan oleh lembaga survei, media juga menyebut Pak Erick Thohir, Ridwan Kamil, Andika, itu semua masuk dalam radar kita," ujar Sudirman di Jakarta Sabtu, (25/3/2023).

Sudirman mengatakan, tim delapan Koalisi Perubahan akan melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Anies Baswedan. Baik tokoh eksternal maupun internal.

"Kita juga berkomunikasi dengan nama-nama itu," katanya.

Sementara, dari internal koalisi yang mencuat adalah dua nama yaitu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang diusulkan Demokrat. Serta PKS yang mengusulkan kadernya, Ahmad Heryawan.

"Pak AHY diusulkan oleh Demokrat, kemudian PKS mengusulkan pak Aher," ujar Sudirman.

Khofifah Indar Parawansa Juga Masuk Radar

Sebelumnya, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga masuk dalam penjaringan sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan, Koalisi Perubahan sudah menjalin komunikasi dengan Khofifah.

"Tadi disebut Bu Khofifah memang satu dari sekian orang yang memang kita berkomunikasi dengan tokoh-tokoh lain," ujarnya di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

NasDem dan Koalisi Perubahan akan terus melakukan pendekatan dengan tokoh yang berpotensial menjadi calon wakil presiden.

"Nanti ada pendekatan-pendekatan khusus terhadap orang tertentu memang itulah yang dikehendaki oleh rakyat dan yang terbaik bagi semuanya, bagi Pak Anies, bagi pemenangan, bagi bagaimana jalannya pemerintah ke depan," ujar Sugeng.

"Kita sedang menjalin seluas-luasnya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di negeri kita ini, sehingga nanti sampai di titik tertentu, dengan cara tertentu, tinggal tunggu waktunya, waktunya ada kita akan sampai ke sana," lanjutnya.

Beri Mandat ke Anies Baswedan Cari Cawapres

Sebelumnya, Koalisi Perubahan telah memberi mandat kepada bakal calon presiden yang diusung di Pemilu 2024, Anies Baswedan untuk memilih wakil presidennya.

Meski demikian, Koalisi Perubahan mensyaratkan terpenuhinya lima poin kriteria. Adapun lima poin kriteria itu tercantum dalam piagam kerja sama tiga partai yang ditandatangani Ketua Umum (Ketum) masing-masing parpol.

"Jadi apa yang disampaikan tadi adalah dalam piagam disebut seluruh sepakat memberikan mandat kepada Pak Anies sebagai capres untuk memilih calon pasangannya pada waktu itu," kata Perwakilan Tim Anies Sudirman Said di Sekretariat Perubahan Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

Dibantu Tim Kecil

Meski Anies yang memilih, nantinya tetap dibantu tim kecil Koalisi Perubahan yang terdiri dari delapan orang tokoh Tim delapan yang terdiri dari Sudirman Said, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto.

Lalu ada Ketua DPP NasDem Willy Aditya, Sekjen Demokrat Teuku Rifqy Harsa, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Ketua DPP PKS Muzzamil Yusuf, Perwakilan Demokrat M Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Tim Anies Dadang Dirgantara.

Sudirman menjelaskan dengan dideklarasikannya dukungan untuk Anies dari Koalisi Perubahan ini menjadi tiket lengkap bagi Anies untuk maju ke gelaran Pemilu 2024.

Setelah ini, kata dia parpol dalam Koalisi Perubahan akan bersama-sama setiap kunjungan ke daerah.

"Perlu juga tadi disampaikan bahwa oleh Pak Sugeng Suparwoto juga akan diminta masukan dari tim kecil, selain capres juga bertemu beberapa tokoh, kami juga akan minta masukannya, tentu kita pilih yang terbaik nanti tentang terkait keputusan pasangan cawapres terutama juga yang diharapkan oleh publik," kata dia.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka

.

Koalisi Besar, PPP Sebut Airlangga Ajak NasDem Gabung KIB

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara PPP Usman Tokan mengatakan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengajak Partai NasDem untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Hal itulah yang dimaksud Airlangga akan ada koalisi besar di Pemilu 2024.

Kata pria yang akrab disapa Doni ini, KIB membuka peluang partai lain yang ingin bergabung. Serta masih menjaring nama-nama yang punya potensi menang besar sebagai calon presiden.

"Sampai saat ini KIB masih membuka peluang untuk partai yang ingin bergabung di KIB agar menjadi koalisi besar, mungkin itu yang dimaksud Pak Airlangka sebagai Ketum Golkar dan anggota KIB karena kita masih membuka ruang untuk partai lain, KIB masih dalam proses uji publik calon-calon yang dianggap punya potensi besar untuk menang seperti yang beredar di publik," ujar Doni melalui pesan singkat, Selasa (28/3/2023).

Dia yakin bukan KIB atau Golkar yang akan bergabung dengan NasDem. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Airlangga ketika bertemu Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam acara buka bersama, mengajak NasDem ke KIB.

"Bisa jadi bukan mau bergabung ke Nasdem tapi sebaliknya Pak Airlangga mengajak NasDem untuk bergabung, situasi politik hari ini masih sangat dinamis," kata Doni.

Ketua DPP PPP ini menyebut nama Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden yang punya potensi menang. Di luar nama seperti Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Semuanya punya nama-nama yamg sekarang beredar punya peluang untuk menang, seperti Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo maupun Pak Anies Baswedan, sementara wakil yang hari ini beredar ada Pak Erick, Pak Sandi, Pak Mahfud, Kang Emil dan ada Ketua Umum PPP bapak H. Muhamad Mardiono," ungkap Doni.

Menurutnya, bakal dilakukan simulasi pasangan bakal calon presiden. Bakal dikonfigurasikan siapa pasangan yang memiliki peluang menang besar.

"Nanti akan ada simulasi pasangan agar menghasilkan yang punya potensi besar untuk menang, PPP memang kecil jumlah di parlemen tapi kenyataannya adalah menjadi bagian dari partai penentu seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Rakyak diminta bersabar karena pada hakekatnya pilihan rakyatlah yang akan kami perhatikan dan perjuangkan," pungkasnya.

Airlangga Sempat Singgung Koalisi Besar
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyinggung koalisi besar ketika memberikan pernyataan usai buka puasa bersama dan silaturahmi dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Airlangga mengatakan, tinggal tunggu kapan mainnya koalisi besar ini.

Adapun Golkar saat ini bersama PAN dan PPP membangun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sementara, NasDem sudah bulat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS.

"Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia, jadi kita tunggu tanggal mainnya," ujar Airlangga di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (24/3).

Dalam acara buka puasa bersama yang digelar NasDem, selain Golkar hadir juga perwakilan PPP yaitu Waketum PPP Rusli Effendi. Hanya Golkar dan PPP di luar Koalisi Perubahan saja hadir dalam buka bersama. Koalisi Perubahan itu kini beranggotakan NasDem, Demokrat dan PKS.

Golkar dan PPP adalah anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ditanya soal peluang KIB bekerjasama dengan Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies, Airlangga mengatakan akan ada saatnya membuat keputusan.

"Tentu partai KIB nanti akan membuat keputusannya sendiri," kata Airlangga.

Menurut menko perekonomian ini, Golkar terbuka untuk membangun komunikasi dengan NasDem. Meski Golkar dan NasDem sedang dalam koalisi yang berbeda untuk Pemilu 2024.

"Ya kalau koalisi sama-sama punya koalisi, tentu dengan koalisi yang sama komunikasi menjadi hal yang penting di dalam politik dan keterbukaan komunikasi ini yang kita juga jaga, agar seluruh proses politik itu berjalan dengan baik," ujar Airlangga.



Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

.