gupy15
Mod
Selasa, 26 Desember 2006
2007, Nasib Lingkungan Indonesia Makin Buruk
JAKARTA -- Rendahnya kepedulian pemerintah terhadap persoalan lingkungan membuat kondisi lingkungan hidup Indonesia terancam memburuk pada tahun 2007. Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Chalid Muhammad, jika tidak segera dilakukan intervensi, diperkirakan kerusakan alam di tahun 2007 akan semakin parah.
Walhi memprediksi bahwa tingkat kerusakan ekologi tahun depan akan mencapai 20 hingga 25 persen dari jumlah yang sekarang. Jika tahun ini sudah terjadi 320 bencana ekologis selama Januari hingga Desember 2006, diperkirakan tahun depan akan naik menjadi 500 bencana.
''Ini angka yang sangat mengerikan,'' katanya saat memberikan paparan pada acara refleksi akhir tahun bertajuk 'Lingkungan Hidup dan Orientasi Politik Indonesia 2007', di Jakarta, pekan lalu. Parahnya, kata Chalid, dengan situasi lingkungan yang makin memburuk, pemerintah tidak melakukan respons yang seharusnya. ''Respons pemerintah hanya alakadarnya dan itu pun tidak berorientasi pada pemecahan akar masalah,'' jelasnya.
Ia mencontohkan, kasus kebakaran hutan yang mencapai angka 3,4 juta hektare per tahunnya. Menurut Chalid, tingginya angka ini diakibatkan oleh gap akibat permintaan kayu yang sangat tinggi. Akibatnya, praktik illegal logging makin merajalela. Namun, bukannya memotong masalah di akar, jelas Chalid, pemerintah justru hanya memburu para pembalak liar. ''Ini kan tidak menyelesaikan masalah, justru menunjukkan respons pemerintah yang salah kaprah,'' katanya.
2007 masih gelap
Sementara itu, pengamat hukum yang juga Dewan Pengurus Harian ICEL, Mas Achmad Santosa menyatakan bahwa harapan ada keseriusan penanganan masalah lingkungan hidup di 2007 masih belum akan ada perubahan. ''Masih gelap,'' katanya. Pasalnya, kata Santosa, hingga kini nyaris tidak ada partai politik di pemerintahan yang berorientasi lingkungan hidup. ''Bahkan, tidak partai besar sekalipun,'' katanya.
Dua partai, yaitu PPP dan PKS yang pada awal Pemilu mengusung program lingkungan hidup pun, seakan lupa pada janji politik mereka. ''Ini yang harus kita tagih,'' lanjutnya. Meski menilai akan sangat sulit, namun Santosa berharap kedua partai ini akan memberikan warna terutama dalam membangun pemahaman akan pentingnya isu ini di DPR.
Pernyataan Santosa ini diperkuat oleh Catur Sapto Edi, anggota DPR RI dari Komisi 7. Menurutnya, dari sisi program dan anggaran, apa yang dilakukan pemerintahan SBY saat ini tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. ''Tidak ada perubahan,'' katanya.
Bahkan, lanjut Catur, pada tahun 2006 dan 2007 mendatang, pemerintah sama sekali tidak memiliki program dan anggaran khusus untuk persoalan lingkungan hidup. Ia juga menilai Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak yang seharusnya mengurusi persoalan ini justru tidak memiliki kekuatan sama sekali. ''Saya justru kasihan karena peran KLH termarjinalkan dalam sistem yang besar ini,'' katanya.
Karena itu, Catur menilai di tahun mendatang, ia tidak terlalu banyak berharap akan adanya perubahan dalam persoalan lingkungan hidup di Tanah Air. Menurutnya, tidak adanya program dan anggaran khusus menjadi refleksi akan seperti apa nasib lingkungan di Indonesia tahun depan.
Senada dengan Catur, Santosa menilai hingga saat ini pemerintah belum berorientasi pada rakyat. ''Selama ini orientasinya selalu pertumbuhan ekonomi, akibatnya masalah sosial, kepentingan rakyat, dan lingkungan diabaikan,'' katanya. Jika ini terjadi, fenomena kerusakan alam akan semakin parah di tahun mendatang.
Sementara itu, Chalid menyatakan bahwa saat ini rakyat sudah tidak bisa lagi berharap kepada pemerintah untuk peduli terhadap nasib lingkungan hidup. Yang perlu dilakukan saat ini, katanya, adalah menggalang massa yang kritis dengan isu lingkungan hidup, termasuk membangun kekuatan politik alternatif. ''Tugasnya nanti untuk mendorong pemerintah agar mau menjalankan mandat yang salah satunya adalah mengurusi persoalan lingkungan,'' katanya. uli
( )
2007, Nasib Lingkungan Indonesia Makin Buruk
JAKARTA -- Rendahnya kepedulian pemerintah terhadap persoalan lingkungan membuat kondisi lingkungan hidup Indonesia terancam memburuk pada tahun 2007. Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Chalid Muhammad, jika tidak segera dilakukan intervensi, diperkirakan kerusakan alam di tahun 2007 akan semakin parah.
Walhi memprediksi bahwa tingkat kerusakan ekologi tahun depan akan mencapai 20 hingga 25 persen dari jumlah yang sekarang. Jika tahun ini sudah terjadi 320 bencana ekologis selama Januari hingga Desember 2006, diperkirakan tahun depan akan naik menjadi 500 bencana.
''Ini angka yang sangat mengerikan,'' katanya saat memberikan paparan pada acara refleksi akhir tahun bertajuk 'Lingkungan Hidup dan Orientasi Politik Indonesia 2007', di Jakarta, pekan lalu. Parahnya, kata Chalid, dengan situasi lingkungan yang makin memburuk, pemerintah tidak melakukan respons yang seharusnya. ''Respons pemerintah hanya alakadarnya dan itu pun tidak berorientasi pada pemecahan akar masalah,'' jelasnya.
Ia mencontohkan, kasus kebakaran hutan yang mencapai angka 3,4 juta hektare per tahunnya. Menurut Chalid, tingginya angka ini diakibatkan oleh gap akibat permintaan kayu yang sangat tinggi. Akibatnya, praktik illegal logging makin merajalela. Namun, bukannya memotong masalah di akar, jelas Chalid, pemerintah justru hanya memburu para pembalak liar. ''Ini kan tidak menyelesaikan masalah, justru menunjukkan respons pemerintah yang salah kaprah,'' katanya.
2007 masih gelap
Sementara itu, pengamat hukum yang juga Dewan Pengurus Harian ICEL, Mas Achmad Santosa menyatakan bahwa harapan ada keseriusan penanganan masalah lingkungan hidup di 2007 masih belum akan ada perubahan. ''Masih gelap,'' katanya. Pasalnya, kata Santosa, hingga kini nyaris tidak ada partai politik di pemerintahan yang berorientasi lingkungan hidup. ''Bahkan, tidak partai besar sekalipun,'' katanya.
Dua partai, yaitu PPP dan PKS yang pada awal Pemilu mengusung program lingkungan hidup pun, seakan lupa pada janji politik mereka. ''Ini yang harus kita tagih,'' lanjutnya. Meski menilai akan sangat sulit, namun Santosa berharap kedua partai ini akan memberikan warna terutama dalam membangun pemahaman akan pentingnya isu ini di DPR.
Pernyataan Santosa ini diperkuat oleh Catur Sapto Edi, anggota DPR RI dari Komisi 7. Menurutnya, dari sisi program dan anggaran, apa yang dilakukan pemerintahan SBY saat ini tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. ''Tidak ada perubahan,'' katanya.
Bahkan, lanjut Catur, pada tahun 2006 dan 2007 mendatang, pemerintah sama sekali tidak memiliki program dan anggaran khusus untuk persoalan lingkungan hidup. Ia juga menilai Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak yang seharusnya mengurusi persoalan ini justru tidak memiliki kekuatan sama sekali. ''Saya justru kasihan karena peran KLH termarjinalkan dalam sistem yang besar ini,'' katanya.
Karena itu, Catur menilai di tahun mendatang, ia tidak terlalu banyak berharap akan adanya perubahan dalam persoalan lingkungan hidup di Tanah Air. Menurutnya, tidak adanya program dan anggaran khusus menjadi refleksi akan seperti apa nasib lingkungan di Indonesia tahun depan.
Senada dengan Catur, Santosa menilai hingga saat ini pemerintah belum berorientasi pada rakyat. ''Selama ini orientasinya selalu pertumbuhan ekonomi, akibatnya masalah sosial, kepentingan rakyat, dan lingkungan diabaikan,'' katanya. Jika ini terjadi, fenomena kerusakan alam akan semakin parah di tahun mendatang.
Sementara itu, Chalid menyatakan bahwa saat ini rakyat sudah tidak bisa lagi berharap kepada pemerintah untuk peduli terhadap nasib lingkungan hidup. Yang perlu dilakukan saat ini, katanya, adalah menggalang massa yang kritis dengan isu lingkungan hidup, termasuk membangun kekuatan politik alternatif. ''Tugasnya nanti untuk mendorong pemerintah agar mau menjalankan mandat yang salah satunya adalah mengurusi persoalan lingkungan,'' katanya. uli
( )