[h=1]PDIP tak Setuju Gedung Baru DPR[/h]
Walau semua fraksi setuju, rapat tak dihadiri semua pimpinan fraksi.
JAKARTA — Persetujuan seluruh fraksi di DPR atas rencana pembangunan gedung baru masih menjadi perdebatan. Perbedaan suara masih bermunculan. Sebagian menyatakan seluruh fraksi menyetujui pembangunan, sementara ada beberapa yang justni menegaskan tidak mendukungnya.
Ketua Fraksi PDIP di DPR Tjahjo Kumolo membantah jika dikatakan fraksinya menyetujui rencana itu. “Sikap fraksi kan jelas menolak perencanaan yang ada sekarang,” katanya melalui pesan singkat (SMS), Rabu (26/1). Fraksinya meminta dilakukan perencanaan ulang pembangunan gedung baru DPR. “Sepanjang masih perencanaan lama (dan) tidak ada efisiensi, sikap fraksi menolak.”
Menurut Tjahjo, pembangunan gedung baru ini tidak mendesak, bukan pula prioritas. Apalagi, tambanya, muncul aspirasi penolakan dari masyarakat. “DPR kan wakil rakyat. Ini sikap kami.”
Tjahjo mengatakan, sikap ini sudah sejak semula dipegang oleh fraksinya, termasuk oleh perwakilan yang datang dalam rapat konsultasi pada 19 Oktober 2010. Saat itu, fraksi PDIP diwakill Indah Kurnia dan Oily Dondokambey. “Pak Oily ken wakii ketua Badan Anggaran Fraksi. Sikap kami sama sebagaimana sikap Sandana Olly juga.”
Sementara itu, Wakil Ketua DPR dan FPKS Anis Matta menegaskan, dalam rapat konsultasi 19 Oktober 2010, tak ada satu pun fraksi yang menolak pembangunan gedung DPR. “Semua setuju. Saya hadir” tegas Anis, Selasa (25/1) malam. Menurutnya, hampir semua fraksi memberikan beragam persyaratan seperti masalah yang banyak dlibicarakan di masyarakat.
Meski demikian, Anis tidak menampik bahwa tidak semua pimpinan fraksi yang hadir dalam pertemuan konsultasi itu. “Fraksi ada yang mewakiikan. Tapi, yang diminta (saat itu) adalah sikap fraksi.”
Dalam pertemuan itu, kata Anis, disepakati renovasi gedung harus bisa dilaksanakan pada 2011. Sebelumnya, dana renovasi gedung ini sudah dialokasikah pada tiga tahun anggaran, yaitu tahun 2008, 2009, dan 2010. “Tiap tahun (dana) itu dikembalikan lagi (ke kas negara) karena tidak jadi dipakai.” [FOOTNOTE]Republika, Rabu 26 januari 2011, Palupi Annisa Auliani/dewi mardiani[/FOOTNOTE]
[h=1]Reference & Resources[/h]
[REFLIST]1[/REFLIST]
Walau semua fraksi setuju, rapat tak dihadiri semua pimpinan fraksi.
JAKARTA — Persetujuan seluruh fraksi di DPR atas rencana pembangunan gedung baru masih menjadi perdebatan. Perbedaan suara masih bermunculan. Sebagian menyatakan seluruh fraksi menyetujui pembangunan, sementara ada beberapa yang justni menegaskan tidak mendukungnya.
Ketua Fraksi PDIP di DPR Tjahjo Kumolo membantah jika dikatakan fraksinya menyetujui rencana itu. “Sikap fraksi kan jelas menolak perencanaan yang ada sekarang,” katanya melalui pesan singkat (SMS), Rabu (26/1). Fraksinya meminta dilakukan perencanaan ulang pembangunan gedung baru DPR. “Sepanjang masih perencanaan lama (dan) tidak ada efisiensi, sikap fraksi menolak.”
Menurut Tjahjo, pembangunan gedung baru ini tidak mendesak, bukan pula prioritas. Apalagi, tambanya, muncul aspirasi penolakan dari masyarakat. “DPR kan wakil rakyat. Ini sikap kami.”
Tjahjo mengatakan, sikap ini sudah sejak semula dipegang oleh fraksinya, termasuk oleh perwakilan yang datang dalam rapat konsultasi pada 19 Oktober 2010. Saat itu, fraksi PDIP diwakill Indah Kurnia dan Oily Dondokambey. “Pak Oily ken wakii ketua Badan Anggaran Fraksi. Sikap kami sama sebagaimana sikap Sandana Olly juga.”
Sementara itu, Wakil Ketua DPR dan FPKS Anis Matta menegaskan, dalam rapat konsultasi 19 Oktober 2010, tak ada satu pun fraksi yang menolak pembangunan gedung DPR. “Semua setuju. Saya hadir” tegas Anis, Selasa (25/1) malam. Menurutnya, hampir semua fraksi memberikan beragam persyaratan seperti masalah yang banyak dlibicarakan di masyarakat.
Meski demikian, Anis tidak menampik bahwa tidak semua pimpinan fraksi yang hadir dalam pertemuan konsultasi itu. “Fraksi ada yang mewakiikan. Tapi, yang diminta (saat itu) adalah sikap fraksi.”
Dalam pertemuan itu, kata Anis, disepakati renovasi gedung harus bisa dilaksanakan pada 2011. Sebelumnya, dana renovasi gedung ini sudah dialokasikah pada tiga tahun anggaran, yaitu tahun 2008, 2009, dan 2010. “Tiap tahun (dana) itu dikembalikan lagi (ke kas negara) karena tidak jadi dipakai.” [FOOTNOTE]Republika, Rabu 26 januari 2011, Palupi Annisa Auliani/dewi mardiani[/FOOTNOTE]
[h=1]Reference & Resources[/h]
[REFLIST]1[/REFLIST]