Megha
New member
[h=1]Warga Minta Pemkab Tanggap
Jembatan Gantung Kebon Kopi Kerap Makan Korban[/h]
LEBAK, BANPOS. Jembatan gantung Kebon Kopi-Cipecang, Desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga sering makan korban. Jembatan yang menghubungkan Cimarga dengan Kecamatan Cikulur itu memang sudah lama rusak berat. Warga pun berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak segera memperbaikinya.
Sejak 2002, kondisijembatan memang sudah memprihatinkan sekali. Namun hingga kini jembatan yang memiliki panjang 86 meter dan lebar 1,7 meter itu sama sekali belum mendapat perbaikan. Padahal lewat jembatan itu, masyarakat dan dua kecamatan dapat terhubung.
“Bahkan Senin (4/4) lalu ada warga yang terjatuh darijembatan tersebut, korban menderita cukup senius hingga harus mendaptkan perawatanmedis secana intensif,” ujar Tatang, salah satu warga Kebon Kopi, Desa Gunung Anten.
Yang lebih menghawatirkan, jika melihat kondisi jembatan tersebut pada saat musim hujan tiba. Jembatan yang rusak itu semakin sulit dilewati karena hem dan bolong-bolong di beberapa bagiazinya. “Kami berharap Pemkab Lebak untuk segera membangunan jembatan gantung tersebut, sebelum banyak menelan korban lagi ,“ katanya. Kepala Desa Gunung Anten Suparman mengatakan, untuk sementara pihaknya memperbaiki jembatan tersebut dengan swadaya. Bahkan untuk perbaikan jembatan tersebut, pihaknya telah mengusulkan pada Pemkab, namun hingga saat ini masih belum mendapat jawaban yang pasti.
“Dan kami berharap Pemkab tahun ini bisa memperbaikinya, sebab jika terus dibiarkan khawatir kondisinya akan lebih parah lagi, dan bisa menelan korban lebih banyak lagi ,“ katanya.
Akibat kondisi jembatan yang rusak itu, masyarakat dari dua kecamatan tersebut juga kesulitan untuk menjual hasil bumi. Karena selama ini jembatan tersebut menjadi akses bagi warga untuk membawa hasil bumi ke daerah lain atau pasar. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, yat[/FOOTNOTE]
[h=1]Kursi Sekda Pandeglang Terus Diperebutkan[/h]
PANDEGLAN BANPOS. Desas-desus calon pengganti Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Drs H Endjang Sadina terus hangat diperbincangkan Padahal Endjang baru akan memasuki pensiun pada akhir tahun ini.
Pasca pelantikan Bupati Erwan Kurtubi dan Wakil Bupati Hj Heryani, posisi Sekda memang banyak yang mengincarnya. Beberapa kalangan pun saling menjagokan pejabat yang akan menggantikan posisi Endjang itu. Padahal yang mereka Eakukan itu bisa dinilai kurang etis karena Endjang masih aktif dan pensiunnya pun masih terbilang cukup lama.
Pada Selasa (5/4) lalu diskusi digelar di gedung DPRD terkait criteria calon Sekda ke depan. Diskusi tersebut digagas Fraksi PKS yang dihadiri beberapa ketua fraksi di DPRD Pandeglang, mahasiswa, organisasi kepemudaan serta birokrat yakni, Camat Majasani, Ramdani.
Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pandeglang, Tb Nurzaman menerangkan, sosok Sekda ke depan harus sesuai dengan harapan masyarakat. Selain kredibel, bersahabat, bermasyarakat dan bukan hanya di-
tuakan oleh semua elemen masyarakat, akan tetapi pengangkatan Sekda harus sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Prestasi Dedikasi Loyalitas dan Tidak Tencela (PDLT).
“Kami akan mengawal proses pengangkatan Sekda yang baru nanti, agar pejabat eselon II yang menduduki jabatan Sekda sesuai harapan masyarakat,” tandas Tb Nurzaman.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Pandeglang, H Sudiana Sasmita juga sependapat dengan kriteria yang diungkapkan Nurzaman. Menurutnya, meski pengangkatan Sekda merupakan hak perogratif bupati terpilih namun, pihaknya mencoba memberikan masukan.
“Calon Sekda itu harus seorang pejabat yang mumpuni dengan keilmuan dari syarat akan prestasi dan dedikasi serta tidak tercela. Kita sepakat untuk mencari sosok Sekda yang ideal,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PDIP Duriyat. Ia menjelaskan, apa yang telah dibahas dalam diskusi ini nantinya akan diusulkan ke bupati untuk bahan pertimbangan. .“Kami berharap seorang sekda harus tegas dan bukan hanya menuruti apa kata bupati. Karena sekda adalah pemimpin di bikrorasi, oleh karena itu Sekda kedepan harus lebih piawai dalam menejerial tata pemerintahan yang baik dan professional,”pintanya.
Sedangkan Camat Majasari yang juga Ketua Forum Camat Kabupaten Pandeglang, Ramadani mengatakan, Sekda Pandeglang nantinya harus mampu menjadikan para birokrat bersatu.
Pengangkatan Sekda-Sekda sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dan diusulkan bupati minimal 2 orang kepada gubernur dan digodok melalui tahapan pengkajian oleh Bapperjakat Provinsi Banten. Selanjutnya diajukan oleh gubernur untuk mendapat persetujuan Mendagri. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, den[/FOOTNOTE]
[h=1]Penjualan Mobil Sukses, Saham Astra Naik[/h]
JAKARTA, TAPOS. Indeks harga saham Astra International naik cukup signifikan. Naiknya harga saham Astra International karena tumbuhnya penjualan mobil nasional mampu memicu penguatan saham lainnya. Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia pada perdagangan Rabu (6/4) ditutup melonjak 41,862 poin (1,14 persen) kelevel 3.727,798.
Analis dan MNC Securities, Reza Nugraha mengatakan, volume perdagangan mencapai 4,74 miliar saham, dengan nilai fransaksi Rp 5,76 triliun, dan frekwensi 150 ribu kali. Harga 140 saham naik, 66 saham turun, serta 96 saham lainnya stagnan. Dari investor asing kembali mencatat pembelian bensih Rp 153,8 miliat Saham—saham yang mendongkrak indeks kali ini antara lain Astra International melejit Rp 1.450 keRp 58.100, Bank BRI naik Rp 200 menjadi Rp 5.950, Bank Mandiri menguat Rp 150 ke Rp 6.800, XL Axiata naik Rp 350 ke Rp 6.200, serta Dian Swastika melonjak Rp 2.700 per saham.
Reza mengatakan, naiknya saham Astra karena tumbuhnya penjualan mobil di triwulan pertama 2011 dari tahun sebelumnya mampu mendorong kenaikan saham sektor lainnya. Kenaikan saham tersebut seperti pertambangan dan konstruksi membuat indeks kembali berada diatas level 3.700.
“Melambungnya hanga minyak, emas dan komoditas lainnya membuat saham sektor pertambangan naik lebih dari satu pensen,” tuturnya.
Tumbuhnya laba emiten ditahun 2010 kemarin membuat para investor tetap optimis kembali memburu saham - saham yang berfundamental bagus. Ter jadinya deflasi dibulan Manet kemarin dan ekspektasi suku bunga akan dipertahankan di 6,75 persen membuat indeks mampu bertahan.
Naiknya harga komoditas membuat saham sector pertambangan masih layak untuk dikoleksi. Saham sektor semen yang hari ini belum banyak bergerak juga layak diakumulasi.
Masih menurut Resa, terapresiasinya nilai tukar rupiah menguntungkan bagi saham sektor farmasi karena 70 persen bahan bakunya diimpor dari luar negeri dengan harga dolar. Dan saham yang utang dalam valasnya cukup tinggi seperti Telkom juga diuntungkan. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, az/ti[/FOOTNOTE]
[h=1]Seminar TKR Akan Digelar di WTC Serpong
Peserta Kecewa, 100 Persen Uang Kembali[/h]
Seminar Tujuh Keajaiban Rejeki (TKR) akan digelar di WTC Matahari, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). acara ini akan diadakan pada hari Sabtu (09/04) nanti. Acara yang diselenggarakan oleh Event Organizer Cita Khalifah. TKR merupakan buku yang laris di jual di dalam maupun luar negeri.
Nuha Uswati, Manager EQ TKR mengatakan, seminar ini adalah yang pertama diadakan di Tangerang, setelah tujuh puluh kali digelar di beberapa kota di dalam dan luar negeri. Pihaknya berharap, seminar ini nanti mampu memberikan pemahaman kepada peserta terkait dengan karya yang tertuang dalam TKR.
“Seminar ini pertama kali kami gelar di wilayah Tangerang. Mudah-mudahan bisa sukses,” ungkap Nuha menjelaskan kepada Tangsel Pos, kemarin.
diangkat dari buku karangan Ippho santosa (Penulis), TKR laris manis dan telah banyak dibaca di luar maupun di dalam negri. Nuha juga menjelaskan, buku yang diterbitkan oleh Pt. Elex Media Computindo saat ini menjadi buku dengan peningkat pertama, best seller Gramedia di seluruh Indonesia.
“TKR menjadi best seller dengan tingkat penjualan yang fantastis. Tidak hanya di dalam negeri, pemasarannya juga dilakukan di luar negeri,” paparnya.
Nuha juga mengatakan, seminar dengan pembicara Ippho Santosa ini disponsori oleh Toko Buku Gramedia di
WTC Serpong, Tenas Kota, Pun Indah Mal, dan juga Summarecon. “Acana ini telah tujuh puluh kali digelar di beberapa kota di Indonesia. Ini adalah yang pertama kalinya di Tangerang,” tandasnya.
Seminar ini nanti, lanjut Nuha membahas tentang buku yang berisi tentang cara mempercepat kesuksesan, menghadinkan Guest Speaker, Mas Mono (Owner Ayam Bakar Mas Mono, red) sebagai the winner of enterpreneur award, yang diberikan oleh Menteri Unit Kegiatan Mandiri (UKM) Republik Indonesia.
Nuha juga mengatakan, selain penulis, Ippho Santoda juga sebagai Founder Taman Kanak-kanak (TK) dan Khalifah yang akan segera dibuka di Bintano, Pamulang, Kanawaci Residence, Taman Royal Tiga, dan juga di bebenapa tempat lainnya.
“Seminar ini memberikan Seratus persen money back guarantee bila tidak memberikan manfaat pada peserta seminar,” katanya.
Untuk info seminar, panitia Menyediakan tiket di Toko Buku Gramedia Lippo Karawaci, WTC Serpong, Teras Kota, dan Puri Indah. Nuha juga mengatakan, “Tersedia juga tiket dengan paket Familiy Edition, pesenta bisa datang bersama pasangan, orang tua, keluarga, sahabat, untuk mendapatkan harga khusus,” tambahnya. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, cr-3[/FOOTNOTE]
[h=1]Pansus Masukan Poin Pejabat RT dan RW, Tiga Anggota DPRD Harus Mundur[/h]
TANGERANG TAPOS. Terkait dengan adanya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjabat sebagai pelayan masyarakat, Panitia Khusus (Pansus) III, DPRD Kota Tangerang, yang mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai RT, RW, nampaknya mau tidak mau harus memasukan poin yang berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 5 Tahun 2007 tentang Kemasyarakatan dan Kelurahan.
Dalam permendagri itu, anggota partai politik dilarang menjabat sebagai RT atau RW, guna menjaga independensi pelayan publik. Jadi mau tidak mau, ketiga dewan itu harus mundur dari jabatan RT, RW-nya, jika raperda tersebut sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Hasil pembahasan kita dengan biro hukum Provinsi Banten pada hari ini,(Selasa 6/4), menghasilkan bahwa poin dalam permendagri itu memang lebih bagus dimasukan dalam raperda rt, rw” kata Zein, Anggota Pansus III, RT dan RW, DPRD Kota Tangerang.
Saat ditanya apakah dirinya setuju jika poin tersebut dimasukan dalam Raperda hingga menjadi Peraturan Daerah (Perda), Zein mengatakan setuju. Menunut Zein, Permendagni merupakan aturan tertinggi dari Peraturan Daerah (Perda). Jadi, kata Zein, mau tidak mau aturan tersebut harus menjadi acuan perda yang sedang pansus bahas. “Tapi keputusan pastinya, kita serahkan saja nanti pada rapat gabungan. Rapat gabungan yang memutuskan masuk tidaknya poin tersebut ke dalam raperda,” katanya.
Jika poin permendagri tersebut dimasukan dalam raperda rt, rw yang akan disahkan pada paripurna 11 April mendatang, secara otomatis, tiga anggota DPRD Kota Tangerang yang menjabat RT, RW harus mundur dari jabatannya sebagai kepanjangan tangan kelurahan.
“Kalau memang aturan tersebut disahkan, ya harus legowo untuk menanggalkan jabatan RT, RWnya. Otomatis kalau masih menjabat duplikasi anggaran,” tambah anggota Fraksi Partai Demokrat ini.
Hal yang sama juga dikatakan Mustaya Hasyim, Anggota Fraksi PKB, DPRD Kabupaten Tangerang yang juga Anggota Pansus III RT, RW. Menurut Mustaya, Permendagri itu memang hrus menjadi acuan pansus. ‘Karena memang itu aturan, mau tidak mau kita juga hams mengacu pada aturan yang sudah berlaku,” tambahnya. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, cr-5[/FOOTNOTE]
[h=1]Tak Mau Terbentur Aturan
Pemkot Tangerang Tolak Raskin[/h]
TANGERANG TAPOS. Tanda tanya, tidak tersalurkannya Beras Miskin (Raskin) di Kota Tangerang, selama tiga bulan ini terjawab sudah. Kota Tangerang bukan tidak mendapatkan jatah raskin dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Sejak bulan Maret lalu Bulog rupanya sudah siap untuk menyalurkan raskin ke Kota Tangerang, tapi di tolak Pemerintah Kota Tangerang.
"Tapi sekarang tidak ada masalah, raskin akan segera didistribusikan. Kepastian ini didapatkan setelah Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyalur beras tersebut mengirimkan surat kesediaan kepada Pemkot Tangerang untuk mengirimkan Raskin dalam packaging 15 kilogram. Kami telah menerima surat dan Bulog yang bersedia mengirimkan beras dalam ukuran
15 kilogram per karungnya tidak 50 kilogram lagi,” ungkap Wakil Walikota Tangerang Arif R Wismansyah, Rabu (6/4).
Menurut Arief, sejak awal benas Bulog telah siap menyatakan kesiapanya untuk mendistribusikan sekitar 428.190 kilogram setiap bulannya bagi 28.546 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ada di Kota Tangerang. Namun, pemkot menunda penerimaannya dikarenakan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya (Juklak) yang ada.
“Kami tidak menolak penyaluran beras raskin di Kota Tangerang tapi kami tidak mau membentur aturan yang ada. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Koordinaton Bidang Kesejahtenaan Rakyat (Kemenko Kesra) yang didukung SK Gubernur Banten serta 5K Wali Kota Tangerang setiap RTS menerima 15 kilogram. Akan tetapi, Perum Bulog mengirimkan dalam packaging 50 kilogram,” katanya.
Lebih lanjut Arief mengatakan, jika raskin dengan ukuran 50 kilogram diterima maka akan menimbulkan biaya tambahan berupa penyediaan karung ukuran 15 kilogram ditambah tenaga yang menimbang ulangnya. Padahal hal tersebut tidak ada alokasi anggarannya.
“Pemerintah Kota Tangerang tentunya penduli pada rakyatnya namun jika karena tidak sesuai dengan aturan dan menimbulkan masalah maka kami tidak bisa melaksanakan program tersebut, terlebih dengan harus menimbang ulang maka kemungkinan untuk ketidak sesuaian antara berat timbangan akan terjadi dan akan menjadi temuan KPK atau Kejaksaan,” tandasnya.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Binsos pada Dinas Sosial Kota Tangerang Agus R Wahyudi mengatakan dengan telah diterimannya surat terscbut dari Bulog tertanggal 31 maret 2010 maka kemungkinan besar dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan masyanakat telah bisa mendapatkan jatah raskin.
“Bulan April ini raskin sudah bisa disalurkan. Untuk mekanisme pendistribusiaannya sendiri masih sama dengan pendistribusian tahun sebelumnya yakni disalurkan melalui kelurahan di masing-masing daerah,” katanya. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, cr-5[/FOOTNOTE]
[h=1]PDAM Belum Pasok ke Gunung Kaler
Tujuh Desa Krisis Air Bersih[/h]
GUNUG KALER, TAPOS. Akibat belum disuplai air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PDAM-TKR) Ribuan warga dan tujuh desa di Kecamatan dunung Kaler, Kabupaten Tangerang, terpaksa menggunakan air yang tidak layak seperti air empang untuk keperluan sehari-harinya seperti mandi bahkan air kotor tersebut digunakan juga untuk wudhu dan minum.
Menurut Warga Desa Kedung Amin, di seluruh desa yang ada di Kecamatan Gunung Kaler higga saat ini belum menikmati fasilitas air bersih dan PDAM-TKR. Langkanya air bersth itu yakni di Desa Gunung Kaler, Sidoko, Rancagede, Kedung, Cipaeh, Onyam, Tanliang, Kandawati, dan Cibetok.
“Kami selama ini hanya memanfaatkan air sumur, Jadi Seluruh desa di Kecamatan Gunung Kaler itu belum pernah menikmati air bersih dan PDAM TKR,” ungkapnya.
Dijelaskan Amin, ratusan warga di Desa Kedung nasibnya sungguh memprihatinkan. Pasalnya selama ini mereka hanya memanfaatkan air bersih dan sumur. Sedangkan ketika musim
kemarau tiba sumur-sumur tersebut mengering. Maka guna memenuhi kebutuhan Mandi Cuci Kakus (MCK) para warga terpaksa menggunakan air empang. Empang dengan luas 9x6 meter dengan kedalaman empang sekitar dua meter itu menjadi satu-satunya sumber air bagi warga jika musim kemarau melanda.
“Kondisi seperti harus kami alami tiap tahunnya, saya harap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bisa memperhatikan nasib kami,” ujarnya.
Ditambahkannya, kobakan itu sengaja dibangun warga Untuk menampung air hujan. Air hujan itu kemudian digunakan warga untuk mencuci, mandi bahkan minum dan berwudhu. Padahal air itu kondisinya sangat buruk. Air itu sudah berwarna hitam dan bau yang kurang sedap.
“Warga tidak tahu lagi harus bagaimana jadi suka tidak suka air itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal sudah sangat jelas air itu sangat kotor dan berpenyakit. Bukan hal yang aneh jika banyak warga mengalami penyakit kulit seperti gatal-gatal,” tandasnya.
Sementara itu menurut Rahmat, yang juga warga Desa Kedung menambahkan, jika kobakan kering, Maka warga iuran untuk menyewa mesin penyedot air. Mesin itu kemudian digunakan untuk menyedot air dari rawa Garukgak dan dialirkan ke kobakan milik warga. Warga tentu saja menyadari bahwa menyedot air dan rawa Garukgak bukan solusi yang tepat, karena kualitas air disana sama buruknya dengan air tadah hujan di kobakan.
“Air sedotan dan rawa Garukgak itu hanya bertahan satu minggu, lebih dan satu minggu air sudah hitam dan menimbulkan bau yang tidak sedap,” tuturnya. Di tempat terpisah hal senada juga diungkapkan oleh Ajat Sudrajat, warga Desa Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler Ajat berharap, masalah kelangkaan air bersih di Kecamatan Gunung Kaler, segera menjadi perhatian PDAM TKR.
“Kami berharap PDAM TKR segera menyalurkan air bersih ke Kecamatan Gunung Kaler,” tuturnya.
Sementara Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi PDAM TKR, Ewani Nawawi, ketika dihubungi melalui telepon genggamnya, mengatakan bahwa sampai saat ini PDAM TKR belum mempunyai rencana untuk mengembangkan hingga ke Gunung Kaler. Namun demikian lanjut dia, informasi kelangkaan air bersih di Kecamatan Gunung Kaler itu akan dipelajari.
“Mudah-mudahan masalah ini ke depannya bisa ditangani PDAM TKR,” tambahnya. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, feb[/FOOTNOTE]
[h=1]DPR Minta Citibank Sodorkan Data Akurat
Malinda Bantah Punya Nasabah Anggota Polisi[/h]
JAKARTA, TAPOS, Tersangka kasus penggelapan dana nasabah Citibank Inong Melinda alias Malinda Dee mengaku tidak pernah berurusan dengan nasabah anggota kepolisian.
Hal ini disampaikan Kuasa Hukum Meinda, Batara Simbolon, usai menyambangi Malinda di Rumati Tahanan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu, (6/4). “Itu saya pastikan tidak ada. Tadi barusan saya tanya, tidak ada,’ Kata Batara.
Batara mengatakan bahwa Malinda tidak mengenal nasabah dari anggota kepolisian.
Pernyataan ini membantah sejumlah pemberitaan yang menyebut dugaan Kepala Divisi Propam Mabes Poiri Irjen Pol Budi Gunawan sebagai nasabah Malinda. “Tadi sempat saya tanyakan, kenal sama bapak Budi Gunawan? Mlinda menjawab, ‘tidak’” ujar Batara.
Malinda diduga sengaja melakukan kejahatannya dengan mengaburkan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa slip transfer penarikan dana pada rekening pasabahnya. Dia dijerat Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Di tempat terpisah Anggota Komisi XI Bidang Perbankan DPR, Maruarar Sirait, mengatakan rapat lanjutan dengan Bank Indonesia (BI), Citibank, dan kepolisian siang ini akan mendalami penyebab kematian Irzen Octa, nasabah kartu kredit Citibank.
Komisi XI berharap tiga pihak yang dipanggil itu memaparkan data akurat kasus kematian Sekretaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa itu. “Kami ingin jawaban yang jelas,” kata Maruarar di gedung DPR.
Maruarar menyayangkan, dalam rapat yang digelar semalam tiga pihak tidak menyajikan data akurat. Dia mencontohkan, kepolisian yang hadir tidak mengetahui persoalan ril.
“Kepolisian, yang mengerti masalah katanya Polres Jakarta Selatan, tapi tidak dihadirkan [semalam]. Tidak mengharuskan Polres Jakarta Selatan hadir, yang penting yang mengerti masaLah menjelaskan pada kami,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Bank Indonesia dan Citibank juga akan diminta menjelaskan bila kasus serupa terjadi pada bank-bank asal Indonesia di luar negeri. “Misalnya, BRI yang ada di Amerika Serikat melakukan hal sama, bagaimana hukumnya?” tanya politisi muda yang akrab disapa Ara ini.
Ara menambahkan, soal pembobolan bank Citibank dengan tersangka Inong Melinda alias Malinda Dee juga menjadi perhatian. Bank Indonesia akan dicecar bagaimana pengawasannya.
“Catatan bagi BI, bagaimana early warning system-nya. Karena biasanya kejahatan perbankan melibatkan orang dalam. Selama ini kan BI tidak mampu deteksi dini, setelah terjadi baru ketahuan. Semua terlambat. Memang tidak mudah, tapi butuh BI untuk bisa deteksi dini,” kata Ara.
Dalam rapat semalam sejumlah anggota dewan tampak berang. Bahkan politisi Golkar, Melkias Markus Mekeng dan Indah Kurnia dan PDI Perjuangan melontarkan penlunya dibentuk pansus. “ini sudah menjadi masalah hukum dan politik,” ujar Maruarar. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, vvn/min[/FOOTNOTE]
[h=1]Mahasiswa Desak Sisminbakum Dituntaskan[/h]
JAKARTA, TAPOS. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi, Rabu (6/4), menggelar demonstrasi di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, menuntut penuntasan kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan HAM.
Mereka menggelar berbagai spanduk yang berisi tuntutan agar Kejagung meneruskan kasus Sisminbakum ke pengadilan. Para mahasiswa tersebut juga menggelar orasi dan aksi teatrikal. Sejumlah perwakilan mahasiswa diterima oleh pihak Kejagung. Dalam pertemuan tersebut, pihak Kejaksaan Agung berjanji akan menuntaskan kasus Sisminbakum sesuai aspirasi mahasiswa.
Dalam orasinya, mahasiswa mengritik lambannya penanganan kasus Sisminbakum, bahkan ada dugaan kasusnya akan dihentikan atau di-SP3.
“Kami melihat lambannya penuntasan kasus Sisminbakum karena ada permainan dan intervensi, karena itu kami menuntut Kejagung transparan dan jangan menutup-tutupi kaSUS itu,” ujar Andi, salah seorang peserta dalam orasinya.
Para mahasiswa menuntut kasus Sisminbakum ditertuskan ke pengadilan karena berkasnya sudah dianggap lengkap ataU P21. Mahasiswa juga menuntut aset yang diduga disembunyikan PT SRD disita. “Kami minta Jaksa Agung tidak ragu dan tidak ada permainan,” ujar salah satu peserta aksi.
Para mahasiswa yang tergabung dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta itu mendukung upaya JAM-Pidsus Amari agar kasus itu tetap dilanjutkan ke penuntutan. Para mahasiswa juga menolak intervensi politik dan kekuasaan dalam pemberantasan korupsi. “Kami menolak upaya-upaya untuk menghentikan kasus Sisminbakum. Kami minta Kejaksaan Agung mengadili pemilik PT SRD,” tegas Heri, salah satu mahasiswa.
Mereka juga meminta Jaksa Agung transparan dan segera melanjutkan kasus Sisminbakum ke pengadilan. “Kami menolak tekanan-tekanan kepada JAM-Pidsus untuk menghentikan kasus Sisminbakum,” kata Heri. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, mi/min[/FOOTNOTE]
[h=1]Jaksa Agung Tarik Ferry Wibisono[/h]
JAKARTA, TAPOS. Kejaksaan Agung RI telah menipersiapkan nama untuk menggantikan Direktur Penuntutan Komisaris Pemberantasan Korupsi, Ferry Wibisono. Ferry ditarik dari Komisi Pemberantasan KorupSi dan dikembalikan kembali ke Korps Adhyaksa.
Demikian diungkapkan Jaksa Agung Basrief Arief kepada wartawan, kemarin. “Ada dua nama. Ali Mukartono dan Jan Maningka,” kata Jaksa Agung BasniefArief di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (6/4).
Nama itu akan diajukan oleh Kejaksaan untuk dipilih oleh KPK. “Nanti tentu akan dikaji oleh KPK,” ucap Basrief. Basrief juga telah mengirimkan beberapa persyaratan kedua jaksa itu. Antara lain, riwayat kesehatan dan kompetensi. Namun, Basrief tidak menjelaskan alasan penarikan Ferry Wibisono dari KPK. Basnief hanya menjelaskan agar karier Ferry bisa berkembang dengan ditarik kembali ke Kejaksaan.
Apakah Ferry kurang befkembang di KPK? “Oh tidak. Di KPK paling lama empat tahun. Dia sudah tiga tahun lebih,” jawab Basrief’. Di Kejaksaan, Ferry Wibisono akan menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung.
Adapun saat ini Ali Mukartono merupakan Kepala Kejaksaaan Negeri Bekasi. Sedangkan Jan S Maningka merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Serang. Sementara itu, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menurut Tonny Tesar, anggota DPD asal Papua Barat, kedatanan mereka kali ini untuk membahas pemberantasan korupsi di daerah.
“DPD datang untuk mengecek indikasi korupsi temuan BPK yang selama ini tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum yang ada di daerah,” kata Tonny Tesar.
Tonny mengharapkan KPK dapat segera melakukan advokasi atau mengambil alih masalah korupsi yang ada di daerah yang terkendala masalan ‘perizinan dan prosedur yang berlaku. Ia mencontohkan, kasus-kasus yang berada di daerahnya.
“Ada dua ketua DPRD dan Bupati Waropen yang sudah sekian lama, sejak tahun 2004 sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh penegak hukum di daerah,” ungkapnya. Selain Tonny, tampak juga anggota DPD lainnya seperti Ahmad Farhan Humid (NAD), AM Fatwa (DKI Jakarta), dan Muhammad Faruq (NTB). [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, jpnn[/FOOTNOTE]
[h=1]Golkar Gelar Muskel se-Tangsel[/h]
SERPONG TAPOS. Untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Partai Golkar Tangerang Selatan terus melakukan konsolidasi internal. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan (Muskel) dan Musyawarah Desa di 54 kelurahan/desa se-Tangsel.
Menurut Ketua Harian DPD II Partai Golkar Tangsel Abdul Rahman, pelaksanaan Muskel/Musdes diserahkan sepenuhnya kepada Pengurus Kecamatan (PK). “Muskel/Musdes digelar untuk mempererat konsolidasi internal Partai Golkar,” ujarnya.
Sementara pengurus DPD II, lanjut Rahman, hanya bertugas melakukan pemantauan (monitoring) saja. “DPD hanya mengontrol saja. Seluruhnya diserahkan kepada pengurus PK,” lanjut dia.
Dia juga melanjutkan, pengurus-pengurus partai hasil dari Muskel/Musdes akan dikukuhkan dan dilantik pada pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD II Partai Golkar. Rencananya Rakerda akan digelar pada pertengahan Mei, atau pasca pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie, kandidat yang diusung Partai. Golkar.
“Seluruh pengurus hasil Muskel dan Musdes akan dilantik pada Rakerda nanti,” ujarnya.
Rahman juga menambahkan para Rakerda DPD II Partai Golkar juga dibahas penguatan partai dan strategi Partai Golkar menjelang pelaksanaan Pilgub. “Nanti juga akan dibahas bagaimana strategi agar calon yang diusung Partai Golkar bisa menang di Kota Tangsel,” tutup dia. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, min[/FOOTNOTE]
[h=1]Normalisasi Tiga Sungal Butuh Ratusan Miliar[/h]
TAPOS. Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung-Cisadane setidaknya membutuhkan dana ratusan milliar proyek multi years normalisasi tiga sungai, yakni sungai Pesangrahan, sungai Angke dan sungai Sunter, tahun 2011-2013. Normalisasi ketiga sungai tersebut karena kondisinya kian sempit dan perlu dilakukan pengerukan segera mengatasi dampak banjir. Kepala Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung Cisadane Iman Santoso mengatakan, pihaknya akan melakukan penataaan tiga sungai pada tahun ini
hingga tahun 2013. Jika angaran yang diajukan pihaknya kepada pemerintah disetujui Kementerian Keuangan. Proyek berjangka multi year itu menurutnya untuk menormalisasi ke tiga sungai itu selama tiga tahun ke depan.
“Kami akan melakukan normalisasi tiga sungai. Yaitu, sungai Pesangrahan, Angke dan Sunter,” kata Iman kepada wartawan usai mengikuti seminar Semiloka Penanganan Banjir Kota Tangerang Selatan di Tangerang, Selasa (5/4), kemarin.
man mengatakan, normalisasi ketiga sungai itu dilakukan dengan pengerukan, pemijahan dan perluasan tanggul dan turap sungai itu. Untuk melaksanakan hal itu, setidaknya pihaknya membutuhkan dana sebesar Rp 100 milliar dan APBN 2011. Normalisasi sungai untuk penambahan kapasitas menampung debit air dan ketiga sungai tersebut. Sebab, kondisi ketiga sungai saat ini dalam kondisi kurang tenawat, sempit dan sampahpun menumpuk.
Hal itulah yang menyebabkan banjir pada beberapa daenah di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), termasuk di Tangsel sendiri. Hal itu ditengarai akibat meluapnya ketiga sungai itu. “Normalisasi dan pengerukan ketiga sungai secara multi year membutuhkan dana Rp 100 milliar. Kami sudah mengajukan rencana itu dan tinggal menunggu persetujuan Kementerian Keuangan. Bila cair, inaka tahun ini hingga 2013 akan dikerjakan,” imbuhnya.
Iman mengatakan, normalisasi ketiga sungai itu tidak hanya melibatkan pemerintah pusat saja. Melainkan pemerintah daerah yang dilewati aliran air dari ke tiga sungai tersebut. Harus ikut serta membantu dalam normalisasi ketiga sungai tersebut. Air dan ketiga sungai itu merupakan urusan semua pihak dan membutuhkan pemeliharaan. Tentu semua pihak perlu dilakukan pendekatan non struktural dan berkelanjutan menjaga air perkotaaan dan kemungkinan terhindar daru bencana alam.
Lebih jauh dia menjelaskan, hal itu sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air. Dalam pengelolaan air sungai dibutuhkan sistem alami dan non alami.
Sementara itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) siap menggelontorkan dana membantu normalisasi sungai Pesangrahan dan sungai Angke. Pengerukan sungai diharapkan mampu mengatasi problem banjir di daerah tersebut. Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tangsel Hidayat Djohari mengatakan Kota Tangsel yang dilewati alitan air sungai Angke dan Pesangrahan memang perlu dilakukan normalisasi sungai.
Kedua sungai itu memang terkadang kerap meluap dan menyebabkan banjir seperti dikawasan Ciputat Timur dan Pamulang. Untuk itu pada tahun ini Pemda akan mengalokasikan dana dari anggaran perubahan guna menormalisasi sungai Pcsangrahan dan Angke.
Djohani mengatakan, pemda tentu mendukung dalam pelaksanaan normalisasi sungai tensebut dan setidaknya mampu mengurangi banjir yang sening terjadi di Kota Tangsel.
Barjir menurutnya, kemp membuat resah warga perumahan dan perkampungan. Pemda akan melakukan koondinasi dengan pemerintah pusat dalam proyek normalisasi sungai its jika telah dilaksanakan Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung Cisadane.
“Kami akan mengalokasikan dana dari anggaran perubahan tahun ini untuk normalisasi sungai Pesanggrahan,” katanya. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, sam[/FOOTNOTE]
[h=1]Pembinaan Kesatuan Bangsa Melalui Workshop[/h]
Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggelar worshop peningkatan kesadaran bela Negara Tingkat Kota Cilegon di Sari Kuring Indah (SKI) Cilegon, kemarin. Hal itu dilakukan untuk menghindari kemungkinan munculnya konflik dengan latar belakang SARA.
Asisten Daerah (Asda) I Kota Cilegon Ratu Ati Marliati menegaskan, pembinaan kesatuan bangsa harus senantiasa dilaksanakan mengingat kondisi Indonesia yang serba majemuk dengan memiliki 662 suku bangsa, agama, kepercayaan, bahasa, budaya dan adat istiadat dapat menimbulkan berbagai potensi konflik.
“Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan asset dari potensi bangsa. Karena itu perbedaan yang ada janganlah dijadikan penghalang bagi kita untuk meningkatkan ketahanan bangsa yang pada gilirannya dapat meningkatkan upaya-upaya antisipasi kita terhadap segala bentuk ancaman yang berdampak pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarkat,” kata Ati.
Ati menegaskan, kegiatan workshop yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Cilegon itu merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk peningkatan kesadaran bela negara. Terlebih lagi pada era globalisasi ini terdapat sebagian nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila sebagai landasan ideal dalam berbangsa dan bernegara.
Lebih lanjut mantan kadis pendidikan itu mengatakan, untuk menjaga kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, perlu ditanamkan sikap dan perilaku setiap individu dengan tetap mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan yang bertanggung jawab, serta berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, toleransi antar umat beragama dan semangat gotong-royong. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, fan[/FOOTNOTE]
[h=1]Pejabat Dindik Serang Ditipu Rp 35 Juta[/h]
TAPOS - Aksi penipuan dengan modus yang mengatasnamakan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Serang memakan korban. Selasa (5/4) siang, bendahara dindik setempat Musafak menjadi korban dengan kerugian sebesar Rp 35 juta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Banten Pos, peristiwa itu bermula ketika korban menerima telepon dari orang yang mengaku Kepala Dindik Kabupaten Serang, dengan nomor HP yang berbeda.
Saat percakapan ditelpon, pelaku menanyakan uang yang masih tersedia di bendahara dan mengaku dirinya membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang mendesak. Kemudian korban mengatakan uang masih ada. Setelah itu pelaku menyuruhnya untuk mentransfer Rp 35 juta via rekening sebuah bank setelah menerima nomor rekening pelaku.
Saat itu korban tak curiga kepada pelaku karena logat bicaranya tidak kaku dan sangat, familiar. Saat percakapan itu, Si pelaku tak menyebutkn nama aslinya melainkan hanya menyebut dirinya kepala dindik. Saat ini jabatan kepala dindik Kabupaten Serang sedang kosong dan diisi Tanto Sriyono selaku pelaksana tugas (Plt).
Tak lama kemudian, korban menuju sebuah bank di Jalan Diponegoro untuk mentransfen uang itu. Setelah transfer berhasil, korban mengontak pelaku melalui nomor HP tersebut.
Namun satu jam kemudian, pelaku itu kembali menelepon korban dan menyuruh kembali untuk mentransfer uang Rp 50 juta. Mendengar itu, pejabat dindik itu merasa curiga dan melapor kepada Plt Kepala Dindik Kabupaten Serang Tanto Sriyono yang berada di kantor. Namun terkejutnya korban ketika atasannya tak pernah menyuruh mentransfer uang sebesar Rp 35 juta. Kemudian korban menelepon kembali nomor itu tetapi sudah tidak aktif. Merasa tertipu, akhirnya korban melaporkan ke Mapolres Serang.
Kaur Reskrim Inspektur Satu Edi Susanto ketika dikonfirmasi, Rabu (6/4) membenarkan pihaknya telah menerima laporan itu. Ia mengaku sudah memeriksa sejumlah saksi, namun pelaku masih dalam penyelidikan. “Kasusnya masih dalam penyelidikan,” ujarnya singkat.
Sementara Plt Kadindik Kabupaten Serang Tanto Sriyono tak bisa dihubungi. Begitupun saat Banten Pos mengirimkan pesan pendek ke Sekretaris Dindik Kabupaten Serang Jajang, HP-nya tak aktif. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, fth[/FOOTNOTE]
[h=1]JLS Jadi Pusat Warung Remang-remang[/h]
CILEGON, BANPOS. Warung remang-remang (warem) di Jalan Lingkar Selatan yang sempat ditertibkan akhir tahun lalu, diduga beroperasi kembali. Bahkan jumlahnya meningkat dari sebelum ditertibkan.
Menurut informasi, warem di JLS yang masuk wilayah Keluraban Kecaleman dan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber itu lebih semarak karena memiliki ruang karaoke, meja billiard, hingga kamar-kamar khusus untuk pelanggan bidung belang.
“Setelah ditertibkan akhir tahun lalu, mereka mengurus izin ke Pemkot. Kemudian mereka bangun kembali warung yang dibongkar, dengan izin warung makanan atau warung kopi. Pada Januari dan Februari masih sembunyi-sembunyi, tapi sejak Maret mereka mulai terang-terangan,” ujar Hadi, salah satu pedagang makanan di JLS.
Menurut Hadi, hampir setiap malam warung-warung tersebut ramai pengunjung. Bahkan pada malam minggu, kendaraan roda dua dan roda empat memenuhi parkiran di sepanjang jalan itu. ‘Lantaran selalu penuh pelanggan, sekarang ini ada pihak yang mengelola parkiran untuk pengunjung warem itu,” katanya.
Hal senada dikatakan Zainal, pedagang lainnya. Menurutnya, hampir setiap malam lagu dugem menggema hingga dini hari. Kebanyakan yang datang adalah orang-orang dari Merak. ‘Mereka juga dilayani pekerja seks yang datang dari Merak juga,” katanya.
Kenyataan itu mendapat perhatian dari sejumlah pihak, Ketua LSM Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan Kota Cilegon Maftuhi, meminta Pemkot kembali menertibkan dan merazia daerah tersebut. “Kami mohon Pemkot segera menangani masalah ini. Karena kami telah banyak menerima keluhan masyarakat, warung
di JLS itu telah menjadi pusat kegiatan minuman keras dan perbuatan asusila,” katanya.
Bahkan, katanya, masyarakat mengancam akan turun langsung dalam melakukan penertiban. “Masyarakat mengaku siap turun ke jalan dan menertibkan warem-warem itu jika memang diperlukan. Maka kami harap Pemkot kembali menertibkan warem-warem itu secara tegas,” katanya.
Terpisah, Kasi Trantib Satpol PP Cilegon Endang Sudrajat mengaku telah mengetahui kondisi itu. Satpol PP, kata Endang, sudah berencana melakukan penertiban. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, fan[/FOOTNOTE]
[h=1]Reference & Resources[/h]
[REFLIST]1[/REFLIST]
Jembatan Gantung Kebon Kopi Kerap Makan Korban[/h]
LEBAK, BANPOS. Jembatan gantung Kebon Kopi-Cipecang, Desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga sering makan korban. Jembatan yang menghubungkan Cimarga dengan Kecamatan Cikulur itu memang sudah lama rusak berat. Warga pun berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak segera memperbaikinya.
Sejak 2002, kondisijembatan memang sudah memprihatinkan sekali. Namun hingga kini jembatan yang memiliki panjang 86 meter dan lebar 1,7 meter itu sama sekali belum mendapat perbaikan. Padahal lewat jembatan itu, masyarakat dan dua kecamatan dapat terhubung.
“Bahkan Senin (4/4) lalu ada warga yang terjatuh darijembatan tersebut, korban menderita cukup senius hingga harus mendaptkan perawatanmedis secana intensif,” ujar Tatang, salah satu warga Kebon Kopi, Desa Gunung Anten.
Yang lebih menghawatirkan, jika melihat kondisi jembatan tersebut pada saat musim hujan tiba. Jembatan yang rusak itu semakin sulit dilewati karena hem dan bolong-bolong di beberapa bagiazinya. “Kami berharap Pemkab Lebak untuk segera membangunan jembatan gantung tersebut, sebelum banyak menelan korban lagi ,“ katanya. Kepala Desa Gunung Anten Suparman mengatakan, untuk sementara pihaknya memperbaiki jembatan tersebut dengan swadaya. Bahkan untuk perbaikan jembatan tersebut, pihaknya telah mengusulkan pada Pemkab, namun hingga saat ini masih belum mendapat jawaban yang pasti.
“Dan kami berharap Pemkab tahun ini bisa memperbaikinya, sebab jika terus dibiarkan khawatir kondisinya akan lebih parah lagi, dan bisa menelan korban lebih banyak lagi ,“ katanya.
Akibat kondisi jembatan yang rusak itu, masyarakat dari dua kecamatan tersebut juga kesulitan untuk menjual hasil bumi. Karena selama ini jembatan tersebut menjadi akses bagi warga untuk membawa hasil bumi ke daerah lain atau pasar. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, yat[/FOOTNOTE]
[h=1]Kursi Sekda Pandeglang Terus Diperebutkan[/h]
PANDEGLAN BANPOS. Desas-desus calon pengganti Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Drs H Endjang Sadina terus hangat diperbincangkan Padahal Endjang baru akan memasuki pensiun pada akhir tahun ini.
Pasca pelantikan Bupati Erwan Kurtubi dan Wakil Bupati Hj Heryani, posisi Sekda memang banyak yang mengincarnya. Beberapa kalangan pun saling menjagokan pejabat yang akan menggantikan posisi Endjang itu. Padahal yang mereka Eakukan itu bisa dinilai kurang etis karena Endjang masih aktif dan pensiunnya pun masih terbilang cukup lama.
Pada Selasa (5/4) lalu diskusi digelar di gedung DPRD terkait criteria calon Sekda ke depan. Diskusi tersebut digagas Fraksi PKS yang dihadiri beberapa ketua fraksi di DPRD Pandeglang, mahasiswa, organisasi kepemudaan serta birokrat yakni, Camat Majasani, Ramdani.
Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pandeglang, Tb Nurzaman menerangkan, sosok Sekda ke depan harus sesuai dengan harapan masyarakat. Selain kredibel, bersahabat, bermasyarakat dan bukan hanya di-
tuakan oleh semua elemen masyarakat, akan tetapi pengangkatan Sekda harus sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Prestasi Dedikasi Loyalitas dan Tidak Tencela (PDLT).
“Kami akan mengawal proses pengangkatan Sekda yang baru nanti, agar pejabat eselon II yang menduduki jabatan Sekda sesuai harapan masyarakat,” tandas Tb Nurzaman.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Pandeglang, H Sudiana Sasmita juga sependapat dengan kriteria yang diungkapkan Nurzaman. Menurutnya, meski pengangkatan Sekda merupakan hak perogratif bupati terpilih namun, pihaknya mencoba memberikan masukan.
“Calon Sekda itu harus seorang pejabat yang mumpuni dengan keilmuan dari syarat akan prestasi dan dedikasi serta tidak tercela. Kita sepakat untuk mencari sosok Sekda yang ideal,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PDIP Duriyat. Ia menjelaskan, apa yang telah dibahas dalam diskusi ini nantinya akan diusulkan ke bupati untuk bahan pertimbangan. .“Kami berharap seorang sekda harus tegas dan bukan hanya menuruti apa kata bupati. Karena sekda adalah pemimpin di bikrorasi, oleh karena itu Sekda kedepan harus lebih piawai dalam menejerial tata pemerintahan yang baik dan professional,”pintanya.
Sedangkan Camat Majasari yang juga Ketua Forum Camat Kabupaten Pandeglang, Ramadani mengatakan, Sekda Pandeglang nantinya harus mampu menjadikan para birokrat bersatu.
Pengangkatan Sekda-Sekda sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dan diusulkan bupati minimal 2 orang kepada gubernur dan digodok melalui tahapan pengkajian oleh Bapperjakat Provinsi Banten. Selanjutnya diajukan oleh gubernur untuk mendapat persetujuan Mendagri. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, den[/FOOTNOTE]
[h=1]Penjualan Mobil Sukses, Saham Astra Naik[/h]
JAKARTA, TAPOS. Indeks harga saham Astra International naik cukup signifikan. Naiknya harga saham Astra International karena tumbuhnya penjualan mobil nasional mampu memicu penguatan saham lainnya. Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia pada perdagangan Rabu (6/4) ditutup melonjak 41,862 poin (1,14 persen) kelevel 3.727,798.
Analis dan MNC Securities, Reza Nugraha mengatakan, volume perdagangan mencapai 4,74 miliar saham, dengan nilai fransaksi Rp 5,76 triliun, dan frekwensi 150 ribu kali. Harga 140 saham naik, 66 saham turun, serta 96 saham lainnya stagnan. Dari investor asing kembali mencatat pembelian bensih Rp 153,8 miliat Saham—saham yang mendongkrak indeks kali ini antara lain Astra International melejit Rp 1.450 keRp 58.100, Bank BRI naik Rp 200 menjadi Rp 5.950, Bank Mandiri menguat Rp 150 ke Rp 6.800, XL Axiata naik Rp 350 ke Rp 6.200, serta Dian Swastika melonjak Rp 2.700 per saham.
Reza mengatakan, naiknya saham Astra karena tumbuhnya penjualan mobil di triwulan pertama 2011 dari tahun sebelumnya mampu mendorong kenaikan saham sektor lainnya. Kenaikan saham tersebut seperti pertambangan dan konstruksi membuat indeks kembali berada diatas level 3.700.
“Melambungnya hanga minyak, emas dan komoditas lainnya membuat saham sektor pertambangan naik lebih dari satu pensen,” tuturnya.
Tumbuhnya laba emiten ditahun 2010 kemarin membuat para investor tetap optimis kembali memburu saham - saham yang berfundamental bagus. Ter jadinya deflasi dibulan Manet kemarin dan ekspektasi suku bunga akan dipertahankan di 6,75 persen membuat indeks mampu bertahan.
Naiknya harga komoditas membuat saham sector pertambangan masih layak untuk dikoleksi. Saham sektor semen yang hari ini belum banyak bergerak juga layak diakumulasi.
Masih menurut Resa, terapresiasinya nilai tukar rupiah menguntungkan bagi saham sektor farmasi karena 70 persen bahan bakunya diimpor dari luar negeri dengan harga dolar. Dan saham yang utang dalam valasnya cukup tinggi seperti Telkom juga diuntungkan. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, az/ti[/FOOTNOTE]
[h=1]Seminar TKR Akan Digelar di WTC Serpong
Peserta Kecewa, 100 Persen Uang Kembali[/h]
Seminar Tujuh Keajaiban Rejeki (TKR) akan digelar di WTC Matahari, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). acara ini akan diadakan pada hari Sabtu (09/04) nanti. Acara yang diselenggarakan oleh Event Organizer Cita Khalifah. TKR merupakan buku yang laris di jual di dalam maupun luar negeri.
Nuha Uswati, Manager EQ TKR mengatakan, seminar ini adalah yang pertama diadakan di Tangerang, setelah tujuh puluh kali digelar di beberapa kota di dalam dan luar negeri. Pihaknya berharap, seminar ini nanti mampu memberikan pemahaman kepada peserta terkait dengan karya yang tertuang dalam TKR.
“Seminar ini pertama kali kami gelar di wilayah Tangerang. Mudah-mudahan bisa sukses,” ungkap Nuha menjelaskan kepada Tangsel Pos, kemarin.
diangkat dari buku karangan Ippho santosa (Penulis), TKR laris manis dan telah banyak dibaca di luar maupun di dalam negri. Nuha juga menjelaskan, buku yang diterbitkan oleh Pt. Elex Media Computindo saat ini menjadi buku dengan peningkat pertama, best seller Gramedia di seluruh Indonesia.
“TKR menjadi best seller dengan tingkat penjualan yang fantastis. Tidak hanya di dalam negeri, pemasarannya juga dilakukan di luar negeri,” paparnya.
Nuha juga mengatakan, seminar dengan pembicara Ippho Santosa ini disponsori oleh Toko Buku Gramedia di
WTC Serpong, Tenas Kota, Pun Indah Mal, dan juga Summarecon. “Acana ini telah tujuh puluh kali digelar di beberapa kota di Indonesia. Ini adalah yang pertama kalinya di Tangerang,” tandasnya.
Seminar ini nanti, lanjut Nuha membahas tentang buku yang berisi tentang cara mempercepat kesuksesan, menghadinkan Guest Speaker, Mas Mono (Owner Ayam Bakar Mas Mono, red) sebagai the winner of enterpreneur award, yang diberikan oleh Menteri Unit Kegiatan Mandiri (UKM) Republik Indonesia.
Nuha juga mengatakan, selain penulis, Ippho Santoda juga sebagai Founder Taman Kanak-kanak (TK) dan Khalifah yang akan segera dibuka di Bintano, Pamulang, Kanawaci Residence, Taman Royal Tiga, dan juga di bebenapa tempat lainnya.
“Seminar ini memberikan Seratus persen money back guarantee bila tidak memberikan manfaat pada peserta seminar,” katanya.
Untuk info seminar, panitia Menyediakan tiket di Toko Buku Gramedia Lippo Karawaci, WTC Serpong, Teras Kota, dan Puri Indah. Nuha juga mengatakan, “Tersedia juga tiket dengan paket Familiy Edition, pesenta bisa datang bersama pasangan, orang tua, keluarga, sahabat, untuk mendapatkan harga khusus,” tambahnya. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, cr-3[/FOOTNOTE]
[h=1]Pansus Masukan Poin Pejabat RT dan RW, Tiga Anggota DPRD Harus Mundur[/h]
TANGERANG TAPOS. Terkait dengan adanya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjabat sebagai pelayan masyarakat, Panitia Khusus (Pansus) III, DPRD Kota Tangerang, yang mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai RT, RW, nampaknya mau tidak mau harus memasukan poin yang berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 5 Tahun 2007 tentang Kemasyarakatan dan Kelurahan.
Dalam permendagri itu, anggota partai politik dilarang menjabat sebagai RT atau RW, guna menjaga independensi pelayan publik. Jadi mau tidak mau, ketiga dewan itu harus mundur dari jabatan RT, RW-nya, jika raperda tersebut sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Hasil pembahasan kita dengan biro hukum Provinsi Banten pada hari ini,(Selasa 6/4), menghasilkan bahwa poin dalam permendagri itu memang lebih bagus dimasukan dalam raperda rt, rw” kata Zein, Anggota Pansus III, RT dan RW, DPRD Kota Tangerang.
Saat ditanya apakah dirinya setuju jika poin tersebut dimasukan dalam Raperda hingga menjadi Peraturan Daerah (Perda), Zein mengatakan setuju. Menunut Zein, Permendagni merupakan aturan tertinggi dari Peraturan Daerah (Perda). Jadi, kata Zein, mau tidak mau aturan tersebut harus menjadi acuan perda yang sedang pansus bahas. “Tapi keputusan pastinya, kita serahkan saja nanti pada rapat gabungan. Rapat gabungan yang memutuskan masuk tidaknya poin tersebut ke dalam raperda,” katanya.
Jika poin permendagri tersebut dimasukan dalam raperda rt, rw yang akan disahkan pada paripurna 11 April mendatang, secara otomatis, tiga anggota DPRD Kota Tangerang yang menjabat RT, RW harus mundur dari jabatannya sebagai kepanjangan tangan kelurahan.
“Kalau memang aturan tersebut disahkan, ya harus legowo untuk menanggalkan jabatan RT, RWnya. Otomatis kalau masih menjabat duplikasi anggaran,” tambah anggota Fraksi Partai Demokrat ini.
Hal yang sama juga dikatakan Mustaya Hasyim, Anggota Fraksi PKB, DPRD Kabupaten Tangerang yang juga Anggota Pansus III RT, RW. Menurut Mustaya, Permendagri itu memang hrus menjadi acuan pansus. ‘Karena memang itu aturan, mau tidak mau kita juga hams mengacu pada aturan yang sudah berlaku,” tambahnya. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, cr-5[/FOOTNOTE]
[h=1]Tak Mau Terbentur Aturan
Pemkot Tangerang Tolak Raskin[/h]
TANGERANG TAPOS. Tanda tanya, tidak tersalurkannya Beras Miskin (Raskin) di Kota Tangerang, selama tiga bulan ini terjawab sudah. Kota Tangerang bukan tidak mendapatkan jatah raskin dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Sejak bulan Maret lalu Bulog rupanya sudah siap untuk menyalurkan raskin ke Kota Tangerang, tapi di tolak Pemerintah Kota Tangerang.
"Tapi sekarang tidak ada masalah, raskin akan segera didistribusikan. Kepastian ini didapatkan setelah Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyalur beras tersebut mengirimkan surat kesediaan kepada Pemkot Tangerang untuk mengirimkan Raskin dalam packaging 15 kilogram. Kami telah menerima surat dan Bulog yang bersedia mengirimkan beras dalam ukuran
15 kilogram per karungnya tidak 50 kilogram lagi,” ungkap Wakil Walikota Tangerang Arif R Wismansyah, Rabu (6/4).
Menurut Arief, sejak awal benas Bulog telah siap menyatakan kesiapanya untuk mendistribusikan sekitar 428.190 kilogram setiap bulannya bagi 28.546 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ada di Kota Tangerang. Namun, pemkot menunda penerimaannya dikarenakan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya (Juklak) yang ada.
“Kami tidak menolak penyaluran beras raskin di Kota Tangerang tapi kami tidak mau membentur aturan yang ada. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Koordinaton Bidang Kesejahtenaan Rakyat (Kemenko Kesra) yang didukung SK Gubernur Banten serta 5K Wali Kota Tangerang setiap RTS menerima 15 kilogram. Akan tetapi, Perum Bulog mengirimkan dalam packaging 50 kilogram,” katanya.
Lebih lanjut Arief mengatakan, jika raskin dengan ukuran 50 kilogram diterima maka akan menimbulkan biaya tambahan berupa penyediaan karung ukuran 15 kilogram ditambah tenaga yang menimbang ulangnya. Padahal hal tersebut tidak ada alokasi anggarannya.
“Pemerintah Kota Tangerang tentunya penduli pada rakyatnya namun jika karena tidak sesuai dengan aturan dan menimbulkan masalah maka kami tidak bisa melaksanakan program tersebut, terlebih dengan harus menimbang ulang maka kemungkinan untuk ketidak sesuaian antara berat timbangan akan terjadi dan akan menjadi temuan KPK atau Kejaksaan,” tandasnya.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Binsos pada Dinas Sosial Kota Tangerang Agus R Wahyudi mengatakan dengan telah diterimannya surat terscbut dari Bulog tertanggal 31 maret 2010 maka kemungkinan besar dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan masyanakat telah bisa mendapatkan jatah raskin.
“Bulan April ini raskin sudah bisa disalurkan. Untuk mekanisme pendistribusiaannya sendiri masih sama dengan pendistribusian tahun sebelumnya yakni disalurkan melalui kelurahan di masing-masing daerah,” katanya. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, cr-5[/FOOTNOTE]
[h=1]PDAM Belum Pasok ke Gunung Kaler
Tujuh Desa Krisis Air Bersih[/h]
GUNUG KALER, TAPOS. Akibat belum disuplai air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PDAM-TKR) Ribuan warga dan tujuh desa di Kecamatan dunung Kaler, Kabupaten Tangerang, terpaksa menggunakan air yang tidak layak seperti air empang untuk keperluan sehari-harinya seperti mandi bahkan air kotor tersebut digunakan juga untuk wudhu dan minum.
Menurut Warga Desa Kedung Amin, di seluruh desa yang ada di Kecamatan Gunung Kaler higga saat ini belum menikmati fasilitas air bersih dan PDAM-TKR. Langkanya air bersth itu yakni di Desa Gunung Kaler, Sidoko, Rancagede, Kedung, Cipaeh, Onyam, Tanliang, Kandawati, dan Cibetok.
“Kami selama ini hanya memanfaatkan air sumur, Jadi Seluruh desa di Kecamatan Gunung Kaler itu belum pernah menikmati air bersih dan PDAM TKR,” ungkapnya.
Dijelaskan Amin, ratusan warga di Desa Kedung nasibnya sungguh memprihatinkan. Pasalnya selama ini mereka hanya memanfaatkan air bersih dan sumur. Sedangkan ketika musim
kemarau tiba sumur-sumur tersebut mengering. Maka guna memenuhi kebutuhan Mandi Cuci Kakus (MCK) para warga terpaksa menggunakan air empang. Empang dengan luas 9x6 meter dengan kedalaman empang sekitar dua meter itu menjadi satu-satunya sumber air bagi warga jika musim kemarau melanda.
“Kondisi seperti harus kami alami tiap tahunnya, saya harap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bisa memperhatikan nasib kami,” ujarnya.
Ditambahkannya, kobakan itu sengaja dibangun warga Untuk menampung air hujan. Air hujan itu kemudian digunakan warga untuk mencuci, mandi bahkan minum dan berwudhu. Padahal air itu kondisinya sangat buruk. Air itu sudah berwarna hitam dan bau yang kurang sedap.
“Warga tidak tahu lagi harus bagaimana jadi suka tidak suka air itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal sudah sangat jelas air itu sangat kotor dan berpenyakit. Bukan hal yang aneh jika banyak warga mengalami penyakit kulit seperti gatal-gatal,” tandasnya.
Sementara itu menurut Rahmat, yang juga warga Desa Kedung menambahkan, jika kobakan kering, Maka warga iuran untuk menyewa mesin penyedot air. Mesin itu kemudian digunakan untuk menyedot air dari rawa Garukgak dan dialirkan ke kobakan milik warga. Warga tentu saja menyadari bahwa menyedot air dan rawa Garukgak bukan solusi yang tepat, karena kualitas air disana sama buruknya dengan air tadah hujan di kobakan.
“Air sedotan dan rawa Garukgak itu hanya bertahan satu minggu, lebih dan satu minggu air sudah hitam dan menimbulkan bau yang tidak sedap,” tuturnya. Di tempat terpisah hal senada juga diungkapkan oleh Ajat Sudrajat, warga Desa Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler Ajat berharap, masalah kelangkaan air bersih di Kecamatan Gunung Kaler, segera menjadi perhatian PDAM TKR.
“Kami berharap PDAM TKR segera menyalurkan air bersih ke Kecamatan Gunung Kaler,” tuturnya.
Sementara Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi PDAM TKR, Ewani Nawawi, ketika dihubungi melalui telepon genggamnya, mengatakan bahwa sampai saat ini PDAM TKR belum mempunyai rencana untuk mengembangkan hingga ke Gunung Kaler. Namun demikian lanjut dia, informasi kelangkaan air bersih di Kecamatan Gunung Kaler itu akan dipelajari.
“Mudah-mudahan masalah ini ke depannya bisa ditangani PDAM TKR,” tambahnya. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, feb[/FOOTNOTE]
[h=1]DPR Minta Citibank Sodorkan Data Akurat
Malinda Bantah Punya Nasabah Anggota Polisi[/h]
JAKARTA, TAPOS, Tersangka kasus penggelapan dana nasabah Citibank Inong Melinda alias Malinda Dee mengaku tidak pernah berurusan dengan nasabah anggota kepolisian.
Hal ini disampaikan Kuasa Hukum Meinda, Batara Simbolon, usai menyambangi Malinda di Rumati Tahanan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu, (6/4). “Itu saya pastikan tidak ada. Tadi barusan saya tanya, tidak ada,’ Kata Batara.
Batara mengatakan bahwa Malinda tidak mengenal nasabah dari anggota kepolisian.
Pernyataan ini membantah sejumlah pemberitaan yang menyebut dugaan Kepala Divisi Propam Mabes Poiri Irjen Pol Budi Gunawan sebagai nasabah Malinda. “Tadi sempat saya tanyakan, kenal sama bapak Budi Gunawan? Mlinda menjawab, ‘tidak’” ujar Batara.
Malinda diduga sengaja melakukan kejahatannya dengan mengaburkan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa slip transfer penarikan dana pada rekening pasabahnya. Dia dijerat Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Di tempat terpisah Anggota Komisi XI Bidang Perbankan DPR, Maruarar Sirait, mengatakan rapat lanjutan dengan Bank Indonesia (BI), Citibank, dan kepolisian siang ini akan mendalami penyebab kematian Irzen Octa, nasabah kartu kredit Citibank.
Komisi XI berharap tiga pihak yang dipanggil itu memaparkan data akurat kasus kematian Sekretaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa itu. “Kami ingin jawaban yang jelas,” kata Maruarar di gedung DPR.
Maruarar menyayangkan, dalam rapat yang digelar semalam tiga pihak tidak menyajikan data akurat. Dia mencontohkan, kepolisian yang hadir tidak mengetahui persoalan ril.
“Kepolisian, yang mengerti masalah katanya Polres Jakarta Selatan, tapi tidak dihadirkan [semalam]. Tidak mengharuskan Polres Jakarta Selatan hadir, yang penting yang mengerti masaLah menjelaskan pada kami,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Bank Indonesia dan Citibank juga akan diminta menjelaskan bila kasus serupa terjadi pada bank-bank asal Indonesia di luar negeri. “Misalnya, BRI yang ada di Amerika Serikat melakukan hal sama, bagaimana hukumnya?” tanya politisi muda yang akrab disapa Ara ini.
Ara menambahkan, soal pembobolan bank Citibank dengan tersangka Inong Melinda alias Malinda Dee juga menjadi perhatian. Bank Indonesia akan dicecar bagaimana pengawasannya.
“Catatan bagi BI, bagaimana early warning system-nya. Karena biasanya kejahatan perbankan melibatkan orang dalam. Selama ini kan BI tidak mampu deteksi dini, setelah terjadi baru ketahuan. Semua terlambat. Memang tidak mudah, tapi butuh BI untuk bisa deteksi dini,” kata Ara.
Dalam rapat semalam sejumlah anggota dewan tampak berang. Bahkan politisi Golkar, Melkias Markus Mekeng dan Indah Kurnia dan PDI Perjuangan melontarkan penlunya dibentuk pansus. “ini sudah menjadi masalah hukum dan politik,” ujar Maruarar. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, vvn/min[/FOOTNOTE]
[h=1]Mahasiswa Desak Sisminbakum Dituntaskan[/h]
JAKARTA, TAPOS. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi, Rabu (6/4), menggelar demonstrasi di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, menuntut penuntasan kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan HAM.
Mereka menggelar berbagai spanduk yang berisi tuntutan agar Kejagung meneruskan kasus Sisminbakum ke pengadilan. Para mahasiswa tersebut juga menggelar orasi dan aksi teatrikal. Sejumlah perwakilan mahasiswa diterima oleh pihak Kejagung. Dalam pertemuan tersebut, pihak Kejaksaan Agung berjanji akan menuntaskan kasus Sisminbakum sesuai aspirasi mahasiswa.
Dalam orasinya, mahasiswa mengritik lambannya penanganan kasus Sisminbakum, bahkan ada dugaan kasusnya akan dihentikan atau di-SP3.
“Kami melihat lambannya penuntasan kasus Sisminbakum karena ada permainan dan intervensi, karena itu kami menuntut Kejagung transparan dan jangan menutup-tutupi kaSUS itu,” ujar Andi, salah seorang peserta dalam orasinya.
Para mahasiswa menuntut kasus Sisminbakum ditertuskan ke pengadilan karena berkasnya sudah dianggap lengkap ataU P21. Mahasiswa juga menuntut aset yang diduga disembunyikan PT SRD disita. “Kami minta Jaksa Agung tidak ragu dan tidak ada permainan,” ujar salah satu peserta aksi.
Para mahasiswa yang tergabung dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta itu mendukung upaya JAM-Pidsus Amari agar kasus itu tetap dilanjutkan ke penuntutan. Para mahasiswa juga menolak intervensi politik dan kekuasaan dalam pemberantasan korupsi. “Kami menolak upaya-upaya untuk menghentikan kasus Sisminbakum. Kami minta Kejaksaan Agung mengadili pemilik PT SRD,” tegas Heri, salah satu mahasiswa.
Mereka juga meminta Jaksa Agung transparan dan segera melanjutkan kasus Sisminbakum ke pengadilan. “Kami menolak tekanan-tekanan kepada JAM-Pidsus untuk menghentikan kasus Sisminbakum,” kata Heri. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, mi/min[/FOOTNOTE]
[h=1]Jaksa Agung Tarik Ferry Wibisono[/h]
JAKARTA, TAPOS. Kejaksaan Agung RI telah menipersiapkan nama untuk menggantikan Direktur Penuntutan Komisaris Pemberantasan Korupsi, Ferry Wibisono. Ferry ditarik dari Komisi Pemberantasan KorupSi dan dikembalikan kembali ke Korps Adhyaksa.
Demikian diungkapkan Jaksa Agung Basrief Arief kepada wartawan, kemarin. “Ada dua nama. Ali Mukartono dan Jan Maningka,” kata Jaksa Agung BasniefArief di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (6/4).
Nama itu akan diajukan oleh Kejaksaan untuk dipilih oleh KPK. “Nanti tentu akan dikaji oleh KPK,” ucap Basrief. Basrief juga telah mengirimkan beberapa persyaratan kedua jaksa itu. Antara lain, riwayat kesehatan dan kompetensi. Namun, Basrief tidak menjelaskan alasan penarikan Ferry Wibisono dari KPK. Basnief hanya menjelaskan agar karier Ferry bisa berkembang dengan ditarik kembali ke Kejaksaan.
Apakah Ferry kurang befkembang di KPK? “Oh tidak. Di KPK paling lama empat tahun. Dia sudah tiga tahun lebih,” jawab Basrief’. Di Kejaksaan, Ferry Wibisono akan menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung.
Adapun saat ini Ali Mukartono merupakan Kepala Kejaksaaan Negeri Bekasi. Sedangkan Jan S Maningka merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Serang. Sementara itu, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menurut Tonny Tesar, anggota DPD asal Papua Barat, kedatanan mereka kali ini untuk membahas pemberantasan korupsi di daerah.
“DPD datang untuk mengecek indikasi korupsi temuan BPK yang selama ini tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum yang ada di daerah,” kata Tonny Tesar.
Tonny mengharapkan KPK dapat segera melakukan advokasi atau mengambil alih masalah korupsi yang ada di daerah yang terkendala masalan ‘perizinan dan prosedur yang berlaku. Ia mencontohkan, kasus-kasus yang berada di daerahnya.
“Ada dua ketua DPRD dan Bupati Waropen yang sudah sekian lama, sejak tahun 2004 sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh penegak hukum di daerah,” ungkapnya. Selain Tonny, tampak juga anggota DPD lainnya seperti Ahmad Farhan Humid (NAD), AM Fatwa (DKI Jakarta), dan Muhammad Faruq (NTB). [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, jpnn[/FOOTNOTE]
[h=1]Golkar Gelar Muskel se-Tangsel[/h]
SERPONG TAPOS. Untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Partai Golkar Tangerang Selatan terus melakukan konsolidasi internal. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan (Muskel) dan Musyawarah Desa di 54 kelurahan/desa se-Tangsel.
Menurut Ketua Harian DPD II Partai Golkar Tangsel Abdul Rahman, pelaksanaan Muskel/Musdes diserahkan sepenuhnya kepada Pengurus Kecamatan (PK). “Muskel/Musdes digelar untuk mempererat konsolidasi internal Partai Golkar,” ujarnya.
Sementara pengurus DPD II, lanjut Rahman, hanya bertugas melakukan pemantauan (monitoring) saja. “DPD hanya mengontrol saja. Seluruhnya diserahkan kepada pengurus PK,” lanjut dia.
Dia juga melanjutkan, pengurus-pengurus partai hasil dari Muskel/Musdes akan dikukuhkan dan dilantik pada pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD II Partai Golkar. Rencananya Rakerda akan digelar pada pertengahan Mei, atau pasca pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie, kandidat yang diusung Partai. Golkar.
“Seluruh pengurus hasil Muskel dan Musdes akan dilantik pada Rakerda nanti,” ujarnya.
Rahman juga menambahkan para Rakerda DPD II Partai Golkar juga dibahas penguatan partai dan strategi Partai Golkar menjelang pelaksanaan Pilgub. “Nanti juga akan dibahas bagaimana strategi agar calon yang diusung Partai Golkar bisa menang di Kota Tangsel,” tutup dia. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, min[/FOOTNOTE]
[h=1]Normalisasi Tiga Sungal Butuh Ratusan Miliar[/h]
TAPOS. Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung-Cisadane setidaknya membutuhkan dana ratusan milliar proyek multi years normalisasi tiga sungai, yakni sungai Pesangrahan, sungai Angke dan sungai Sunter, tahun 2011-2013. Normalisasi ketiga sungai tersebut karena kondisinya kian sempit dan perlu dilakukan pengerukan segera mengatasi dampak banjir. Kepala Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung Cisadane Iman Santoso mengatakan, pihaknya akan melakukan penataaan tiga sungai pada tahun ini
hingga tahun 2013. Jika angaran yang diajukan pihaknya kepada pemerintah disetujui Kementerian Keuangan. Proyek berjangka multi year itu menurutnya untuk menormalisasi ke tiga sungai itu selama tiga tahun ke depan.
“Kami akan melakukan normalisasi tiga sungai. Yaitu, sungai Pesangrahan, Angke dan Sunter,” kata Iman kepada wartawan usai mengikuti seminar Semiloka Penanganan Banjir Kota Tangerang Selatan di Tangerang, Selasa (5/4), kemarin.
man mengatakan, normalisasi ketiga sungai itu dilakukan dengan pengerukan, pemijahan dan perluasan tanggul dan turap sungai itu. Untuk melaksanakan hal itu, setidaknya pihaknya membutuhkan dana sebesar Rp 100 milliar dan APBN 2011. Normalisasi sungai untuk penambahan kapasitas menampung debit air dan ketiga sungai tersebut. Sebab, kondisi ketiga sungai saat ini dalam kondisi kurang tenawat, sempit dan sampahpun menumpuk.
Hal itulah yang menyebabkan banjir pada beberapa daenah di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), termasuk di Tangsel sendiri. Hal itu ditengarai akibat meluapnya ketiga sungai itu. “Normalisasi dan pengerukan ketiga sungai secara multi year membutuhkan dana Rp 100 milliar. Kami sudah mengajukan rencana itu dan tinggal menunggu persetujuan Kementerian Keuangan. Bila cair, inaka tahun ini hingga 2013 akan dikerjakan,” imbuhnya.
Iman mengatakan, normalisasi ketiga sungai itu tidak hanya melibatkan pemerintah pusat saja. Melainkan pemerintah daerah yang dilewati aliran air dari ke tiga sungai tersebut. Harus ikut serta membantu dalam normalisasi ketiga sungai tersebut. Air dan ketiga sungai itu merupakan urusan semua pihak dan membutuhkan pemeliharaan. Tentu semua pihak perlu dilakukan pendekatan non struktural dan berkelanjutan menjaga air perkotaaan dan kemungkinan terhindar daru bencana alam.
Lebih jauh dia menjelaskan, hal itu sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air. Dalam pengelolaan air sungai dibutuhkan sistem alami dan non alami.
Sementara itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) siap menggelontorkan dana membantu normalisasi sungai Pesangrahan dan sungai Angke. Pengerukan sungai diharapkan mampu mengatasi problem banjir di daerah tersebut. Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tangsel Hidayat Djohari mengatakan Kota Tangsel yang dilewati alitan air sungai Angke dan Pesangrahan memang perlu dilakukan normalisasi sungai.
Kedua sungai itu memang terkadang kerap meluap dan menyebabkan banjir seperti dikawasan Ciputat Timur dan Pamulang. Untuk itu pada tahun ini Pemda akan mengalokasikan dana dari anggaran perubahan guna menormalisasi sungai Pcsangrahan dan Angke.
Djohani mengatakan, pemda tentu mendukung dalam pelaksanaan normalisasi sungai tensebut dan setidaknya mampu mengurangi banjir yang sening terjadi di Kota Tangsel.
Barjir menurutnya, kemp membuat resah warga perumahan dan perkampungan. Pemda akan melakukan koondinasi dengan pemerintah pusat dalam proyek normalisasi sungai its jika telah dilaksanakan Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung Cisadane.
“Kami akan mengalokasikan dana dari anggaran perubahan tahun ini untuk normalisasi sungai Pesanggrahan,” katanya. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, sam[/FOOTNOTE]
[h=1]Pembinaan Kesatuan Bangsa Melalui Workshop[/h]
Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggelar worshop peningkatan kesadaran bela Negara Tingkat Kota Cilegon di Sari Kuring Indah (SKI) Cilegon, kemarin. Hal itu dilakukan untuk menghindari kemungkinan munculnya konflik dengan latar belakang SARA.
Asisten Daerah (Asda) I Kota Cilegon Ratu Ati Marliati menegaskan, pembinaan kesatuan bangsa harus senantiasa dilaksanakan mengingat kondisi Indonesia yang serba majemuk dengan memiliki 662 suku bangsa, agama, kepercayaan, bahasa, budaya dan adat istiadat dapat menimbulkan berbagai potensi konflik.
“Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan asset dari potensi bangsa. Karena itu perbedaan yang ada janganlah dijadikan penghalang bagi kita untuk meningkatkan ketahanan bangsa yang pada gilirannya dapat meningkatkan upaya-upaya antisipasi kita terhadap segala bentuk ancaman yang berdampak pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarkat,” kata Ati.
Ati menegaskan, kegiatan workshop yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Cilegon itu merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk peningkatan kesadaran bela negara. Terlebih lagi pada era globalisasi ini terdapat sebagian nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila sebagai landasan ideal dalam berbangsa dan bernegara.
Lebih lanjut mantan kadis pendidikan itu mengatakan, untuk menjaga kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, perlu ditanamkan sikap dan perilaku setiap individu dengan tetap mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan yang bertanggung jawab, serta berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, toleransi antar umat beragama dan semangat gotong-royong. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, fan[/FOOTNOTE]
[h=1]Pejabat Dindik Serang Ditipu Rp 35 Juta[/h]
TAPOS - Aksi penipuan dengan modus yang mengatasnamakan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Serang memakan korban. Selasa (5/4) siang, bendahara dindik setempat Musafak menjadi korban dengan kerugian sebesar Rp 35 juta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Banten Pos, peristiwa itu bermula ketika korban menerima telepon dari orang yang mengaku Kepala Dindik Kabupaten Serang, dengan nomor HP yang berbeda.
Saat percakapan ditelpon, pelaku menanyakan uang yang masih tersedia di bendahara dan mengaku dirinya membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang mendesak. Kemudian korban mengatakan uang masih ada. Setelah itu pelaku menyuruhnya untuk mentransfer Rp 35 juta via rekening sebuah bank setelah menerima nomor rekening pelaku.
Saat itu korban tak curiga kepada pelaku karena logat bicaranya tidak kaku dan sangat, familiar. Saat percakapan itu, Si pelaku tak menyebutkn nama aslinya melainkan hanya menyebut dirinya kepala dindik. Saat ini jabatan kepala dindik Kabupaten Serang sedang kosong dan diisi Tanto Sriyono selaku pelaksana tugas (Plt).
Tak lama kemudian, korban menuju sebuah bank di Jalan Diponegoro untuk mentransfen uang itu. Setelah transfer berhasil, korban mengontak pelaku melalui nomor HP tersebut.
Namun satu jam kemudian, pelaku itu kembali menelepon korban dan menyuruh kembali untuk mentransfer uang Rp 50 juta. Mendengar itu, pejabat dindik itu merasa curiga dan melapor kepada Plt Kepala Dindik Kabupaten Serang Tanto Sriyono yang berada di kantor. Namun terkejutnya korban ketika atasannya tak pernah menyuruh mentransfer uang sebesar Rp 35 juta. Kemudian korban menelepon kembali nomor itu tetapi sudah tidak aktif. Merasa tertipu, akhirnya korban melaporkan ke Mapolres Serang.
Kaur Reskrim Inspektur Satu Edi Susanto ketika dikonfirmasi, Rabu (6/4) membenarkan pihaknya telah menerima laporan itu. Ia mengaku sudah memeriksa sejumlah saksi, namun pelaku masih dalam penyelidikan. “Kasusnya masih dalam penyelidikan,” ujarnya singkat.
Sementara Plt Kadindik Kabupaten Serang Tanto Sriyono tak bisa dihubungi. Begitupun saat Banten Pos mengirimkan pesan pendek ke Sekretaris Dindik Kabupaten Serang Jajang, HP-nya tak aktif. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, fth[/FOOTNOTE]
[h=1]JLS Jadi Pusat Warung Remang-remang[/h]
CILEGON, BANPOS. Warung remang-remang (warem) di Jalan Lingkar Selatan yang sempat ditertibkan akhir tahun lalu, diduga beroperasi kembali. Bahkan jumlahnya meningkat dari sebelum ditertibkan.
Menurut informasi, warem di JLS yang masuk wilayah Keluraban Kecaleman dan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber itu lebih semarak karena memiliki ruang karaoke, meja billiard, hingga kamar-kamar khusus untuk pelanggan bidung belang.
“Setelah ditertibkan akhir tahun lalu, mereka mengurus izin ke Pemkot. Kemudian mereka bangun kembali warung yang dibongkar, dengan izin warung makanan atau warung kopi. Pada Januari dan Februari masih sembunyi-sembunyi, tapi sejak Maret mereka mulai terang-terangan,” ujar Hadi, salah satu pedagang makanan di JLS.
Menurut Hadi, hampir setiap malam warung-warung tersebut ramai pengunjung. Bahkan pada malam minggu, kendaraan roda dua dan roda empat memenuhi parkiran di sepanjang jalan itu. ‘Lantaran selalu penuh pelanggan, sekarang ini ada pihak yang mengelola parkiran untuk pengunjung warem itu,” katanya.
Hal senada dikatakan Zainal, pedagang lainnya. Menurutnya, hampir setiap malam lagu dugem menggema hingga dini hari. Kebanyakan yang datang adalah orang-orang dari Merak. ‘Mereka juga dilayani pekerja seks yang datang dari Merak juga,” katanya.
Kenyataan itu mendapat perhatian dari sejumlah pihak, Ketua LSM Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan Kota Cilegon Maftuhi, meminta Pemkot kembali menertibkan dan merazia daerah tersebut. “Kami mohon Pemkot segera menangani masalah ini. Karena kami telah banyak menerima keluhan masyarakat, warung
di JLS itu telah menjadi pusat kegiatan minuman keras dan perbuatan asusila,” katanya.
Bahkan, katanya, masyarakat mengancam akan turun langsung dalam melakukan penertiban. “Masyarakat mengaku siap turun ke jalan dan menertibkan warem-warem itu jika memang diperlukan. Maka kami harap Pemkot kembali menertibkan warem-warem itu secara tegas,” katanya.
Terpisah, Kasi Trantib Satpol PP Cilegon Endang Sudrajat mengaku telah mengetahui kondisi itu. Satpol PP, kata Endang, sudah berencana melakukan penertiban. [FOOTNOTE]Banten Pos, 7 April 2011, fan[/FOOTNOTE]
[h=1]Reference & Resources[/h]
[REFLIST]1[/REFLIST]