Megha
New member
[h=1]10 Gol Tercepat di Liga Champions[/h]
• Roy Makaay (Bayern Muenchen) ke gawang Real Madrid. 7 Maret 2007. 10,02 delik.
• Gilberto Silva (Arsenal) ke gawang PSV Eindhoven, 25 September 2002,20,07 detik.
• Alessandro Del Piero (Juventus) ke gawang MU, 1 Oktober 1997, 20,12 detik.
• Clarence Seedorf (AC Milan) ke gawang Schalke 04,29 September 2005, 21,06 detik.
• Delan Stankovic (Inter Milan) ke gawang Schalke 04, 5 April 2011, 25,0 detik.
• Mariano Bombardo (Willem II) ke gawang Sparta Praha, 20 Oktober 1999, 28,21 detik.
• Alexandros Alexoudis (Panathinaikos) ke gawang Aalborg, 22 November1995, 28,46 detik.
• Deco (FC Porto) ke gawang Molde, 26 Oktober 1999, 30,08 detik.
• Andreas Muller (Borussia Dortmund) ke gawang Juventus, 13 September 1995, 37,04 detik.
• Vratislav Lokvenc (sparta Praha) ke gawang Spartak Moscow, 3 November 1999, 42,58 detik. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011[/FOOTNOTE]
[h=1]Agar HARGA Sehat Tak SELANGIT[/h]
Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) merupakan salah satu ikon penting Program Utama Dompet Dhuafa yang terus mendapat kepercayaan masyarakat. Sebagai sebuah program garda depan kesehatan yang bermaksud menolong kalangan miskin, LKC yang berdiri sejak 6 November 2001, di Ciputat, Tangerang, Banten, menempati posisi strategis di tengah berbagai upaya komersialisasi bisnis kesehatan. LKC bak setetes embun di tengah terik mentari bagi kalangan dhuaf a dalam menjangkau hak sehatnya. LKC ada di garis depan dalam mengatasi problem kesehatan dhuafa dengan dukungan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan wakaf tunai dari para donatur. Meski serba gratis, LKC teruji memberikan layanan terbaik kepada dhuafa secara ramah, amanah, dan profesional.
Layanan Kesehatan Cuma-Cuma memiliki dua kelompok program dalam Menyediakan layanan komunitas dhuafa. Yakni program langsung (direct) yang bersifat karitatif (charity) dan program tak langsung yang merupakan kegiatan promotif (pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan).
Program pengobatan langsung dilayani melalui klinik 24 jam yang dipusatkan di Gerai LKC Ciputat. Sampai Maret 2011, gerai sehat yang berupa klinik rawat inap ini kini telah dilanggan peserta penjaminan kesehatan ala LKC khusus bagi dhuafa sebanyak 15.618 KK atau hampir 78.090 ribu jiwa yang terjaring dengan sistem kepesertaan yang valid.
Keluarga-keluarga ini mendapat pelayanan kesehatan gratis, dari poliklinik umum dan gigi, rawat inap, pemeriksaan laboratorium penunjang
medis dan rujukan. LKC-DD telah mengobati dan
memberi pelayanan kesehatan kepada lebih dari 28.259 pasien sepanjang tahun 1431 H dan 15.62 1 pasien yang diobati dari Desember 2010 sampai Maret 2011, terutama kaum dhuafa di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), serta beberapa daerah di luar Jabodetabek. Pasien yang telah dirujuk LKC-DD sepanjang tahun 1431 H untuk pasien bedah tercatat 509 pasien, rawat bedah 308 pasien, rujukan labor 828 pasien, radiologi 1.755 pasien, fisioterapi 250 pasien dan dikonsulkan ke spesialis sebanyak 2.398 pasien. Ini merupakan. jumlah pasien yang cukup besar dalam upaya berbagi nikmat sehat terhadap kaum dhuafa.
Selain itu, LKC juga melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui beberapa program prefentif di wilayah Jabodetabek, Bojonegoro, dan Aceh Utara. Melalui Pos Sehat, LKC mendampingi mitra untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan kesehatan dasar secara mandiri di wilayah Jabodetabek. Sampai saat ini telah berdiri 25 Pos Sehat, dengan 214 orang relawan, dan melayani 3300 KK dhuafa di seputar lokasi Pos Kesehatan tersebut.
Pada 2009, Aksi Layan Sehat LKC, melalui program yang juga mewujudkan kemitraan dengan Indosat, memberikan pelayanan kesehatan dasar secara insidentil kepada para dhuafa di berbagai wilayah di Propinsi Banten. Kegiatan ini telah melayani lebih dari 6000 pasien. Dengan kapasitas yang bukan tak terbatas, LKC menggandeng kalangan peduli untuk membuka mata akan kebutuhan sebuah instalasi kesehatan yang meringankan beban penderitaan dhuafa.
Adapun program promotif kesehatan meliputi antara lain kemitraan
pengelolaan Balai Rehabilitasi Kesehatan Jiwa asyarakat dan Pusat Kesehatan Pan Masyarakat di Aceh Utara, bekerjasama dengan Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI). Pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan PKOPO di Kabupaten Bojonegoro, bekerjasama dengan Mobil Cepu Ltd (MCL). Pengelolaan Program Pemberantasan TB dengan metode DOTS di LKC Ciputat dan TB Center LKC Bekasi, bekerja sama dengan Global Fund for Aids, Tuberculosis, and Malaria (GF ATM). Pelatihan Kader TB di Kalimantan Timur bekerjasama dengan Kaltim Prima Coal
KPC).
Aneka kegiatan kemitraan itu merupakan ikhtiar yang ditempuh Dompet Dhuafa dalam menggalang kepedulian penyngga dana yang memang tidak riñgan bagi upaya strategis di area kesehatan bagi kaum dhuafa. LKC rata-rata dikunjungi 35.000 pasien setahun. Instalasi LKC hingga kini telah menolong tak kurang dari 180.000 pasien dhuafa yang tersentuh layanan unggul yang ditangani 54 orang personil dokter spesiahs. dokter umum dan gigi serta 51 relawan med.is. Semua layanan itu didedikasikan untuk memberikan akses penuh bagi dhuafa agar mendapatkan layanan kesehatan bebas biaya dan tanpa pengecualikan. Dukungan para donatur. perusahaan peduli dan mitra dalam kerja bersama yang mulia ini sungguh merupakan sumbangan kemanusiaan yang luar biasa di era kini.
Di sisi lain. bersinergi dengan mitra, LKC berkiprah di berbagai penjuru Indonesia untuk mengurangi derita sesama akibat Bencana alam maupun tragedi sosial. Saat inu sebagai jejaring Dompet Dhuafa, LKC juga ada di kota Bandung, Yogyakarta, Palembang, dan Nakassar yang masing-masingnya otonom. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011[/FOOTNOTE]
[h=1]Dana Antisipasi Harga Pangan Disiapkan[/h]
Gejolak harga minyak mentah dan pangan di dunia tak terhindarkan. Mengantisipasi hal itu, Pemerintah Indonesia merencanakan untuk mengalokasikan dana Cadangan atau dana darurat. Dialokasikan juga untuk pembangunan intrastruktur dan program pengurangan kemiskinan.
Dana yang diambil dari penghematan anggaran tahun berjalan 2011 itu sebagai upaya mengatisipasi fluktuasi harga pangan dan energi global. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim pemerintah telah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 16,8 triliun pada tahun anggaran berjalan 2011.
APBN 2011 tahun berjalan, atas instruksi nomor 7 tahun 2011 itu, kita telah melakukan sejumlah penghematan dan tercatat sekarang bisa dihemat Rp 16,8 triliun yang pada gilirannya akan dibahas bersama dengan DPR untuk pengalihan yang tepat,” ujar Presiden usai rapat terbatas (ratas) tentang efesiensi penggunaan anggaran pemenintah di Kantor Presiden, Kamis (7/4).
Menurut Presiden, dana kontijensi atau cadangan sangat diperlukan apabila situasi di tingkat dunia tidak kunjung membaik. Dengan demikian, dana cadangan tersebut bisa dipakai untuk melindungi rakyat Indonesia akibat kenaikan harga pangan dan energi dunia “Kita harus mempunypi dana kontijensi ini,” tegasnya.
Namun, untuk mengalihkan anggaran tersebut, pemerintah tentu tidak bisa tanpa mendapat persetujuan dan DPR.
“Gilirannya akan kita bahas bersama DPR RI untuk pengalihan atau penggunaan yang lebih tepat,” ujar Presiden. SBY berharap DPR juga memiliki cara pandang yang sama dengan pemenintah dalam efisiensi dan optimalisasi.
Sejak 2010, Presiden telah menyampaikan dalam sejumlah kesempatan pentingnya penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Kepala Negara mengatakan, hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya lnstruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2011 tentang penghematan anggaran minimal 10 persen pada tahun berjalan dengan mengurangi overhead cost atau biaya administrasi.
Bila tidak ada urgensi dan fasilitas lama cukup, maka tidak diperlukan pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, atau wisma yang saya juga lihat terjadi di daerah,” * kata Presiden.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, pengalihan itu hanya boleh digunakan untuk program-program yang sifatnya prioritas untuk percepatan pembangunan. Sedangkan, dana cadangan dikaitkan dengan ketahanan pangan dan energi.
“Kita akan bahas dalam sidang kabinet terkait penggunaannya. Kalau usulan yang baru itu misalnya beda program, atau berbeda yang asalnya, ini harus dibicarakan di DPR.”
Karena itu, menurut Anny, tidak semua pengalihan itu harus melalui APBN Perubahan. “Jika sama kegiatannya, masih bisa direalokasi sedikit,” ungkap dia. Untuk tahun berjalan APBN 2011 memang harus dilakukan perubahan. Sementara untuk RAPBN 2012, kini masih dirancang baik rencana kerja pemeritah maupun pagu indikatifnya. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011 Teguh Firmansyah/zakyal hamzah[/FOOTNOTE]
[h=1]‘IMF’ Ala ASEAN Dibentuk[/h]
Meski baru dibuka Kamis siang (7/4) kemarin di Nusa Dua, Bali, pertemuan menteri keuangan se-ASEAN atau ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM) ke-15 sudah menghasilkan sebuah keputusan penting.
Negara anggota ASEAN menyepakati pembentukan dana infrastruktur ASEAN atau ASEAN Infrastructure Fund (AIF), Pertemuan juga perlu membentuk lembaga surveilans regional untuk ASEAN dalam bentuk ASEAN Plus 3 Macro Economic Research Office (AMRO), Semacam IMF. AMRO disepakati mulai beroperasi pada Mei tahun ini.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, menjelaskan dana infrastruktur ASEAN ini untuk menggerakkan investasi di sektor infrastruktur di kawasan ASEAN. Proposal ini akan dibawa terlebih dahulu ke tingkat menteri. Pembentukan lembaganya sendiri baru dilakukan September.
Intinya, semua negara ASEAN sudah menyetujui dan berkontribusi dalam pembentukan, fund mereka juga sepakat ini masalah penting di ASEAN,” kata Bambang di sela AFMM.
Menurutnya, setiap negara ASEAN berkontribusi bergantung kesediaannya. “Nah, nanti kemudian ada keterlibatan dan ADB
(Asian Development Bank),” kata dia. Artinya, setiap ada proyek . yang akan di-finance harus berupa co-financing antara ADB dan ASEAN. Cina, Korea, dan Jepang terlibat dalam pembentukan AIF.
Bambang mengatakan, dana yang dikelola sebesar 450-480 juta dolar AS. Kontribusi Malaysia terbesar yakni 150 juta dolar AS, dan Indonesia nomor dua, yaitu 120 juta dolar AS.
Sedangkan terkait AMRO, menurut Bambang, merupakan keberlanjutan dari acara Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM). Tujuannya meningkatkan kapasitas kawasan dalam mengamankan risiko penurunan dan tantangan pada ekonomi global. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, M Ikhsan Shideheqy/zaky al hamzah[/FOOTNOTE]
[h=1]Fitch Prediksi RI Raih Investment Grade[/h]
JAKARTA — Fitch Rating memperkirakan Indonesia akan meraih peringkat utang investment grade atau BBB lebih cepat. Sehingga berdampak pada makin meningkatnya aliran dana asing (capital inflow) ke pasar dan berpotensi memperpanjang penguatan nilai tukar rupiah.
Lembaga pemeringkat internasional itu meyakini kenaikan peringkat utang ke level investment grade atau BBB dalam 12 bulan hingga 18 bulan ke depan. Menurutt Head of Asia Pacific Sovereigns Fitch Ratings, Andrew Colquhoun, prediksi itu didukung sejumlah indikator.
Di antaranya, membaiknya kondisi makro ekonomi. Indikator ini ditandai oleh empat faktor, seperti peningkatan nilai investasi, tren pertumbuhan yang cukup baik, dan tingkat inflasi yang rendah secara berkelanjutan.
Andrew juga menilai program pembangunan di Indonesia juga menunjukkan dalam jalur yang benar meskipun ada sedikit risiko. “Namun, Indonesia memiliki outlook yang positif serta menguatnya neraca eksternal pemerintah,” katanya dalam rilis yang diterima Republika.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, mengatakan, ada dua implikasi dari peringkat investment grade Indonesia. Pertama, kata dia, sutat utang pemerintah akan menjadi lebih kompetitif dengan imbal hasil (yield) yang menurun.
Sedangkan faktor kedua, jelas dia, investor semakmn percaya terhadap perekonomian Indonesia. Dengan begitu, capital inflow akan mengalir lebih deras. Dia yakin dana asing itu akan lebih lama berada di Indonesia sehingga bisa dikelola dengan baik.
Managing Director Kepala Ekonom Asia Pasifik & Analisis Pasar Citigroup, Johanna Chua, berpendapat, Indonesia tinggal selangkah lagi untuk kembali mendapatkan peringkat investment grade. Ia menliai pertumbuhan ekonomi yang solid menjadi dasar perbaikan peringkat investasi ini.
“Selain itu juga didukung dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola utang,” tuturnya. Salah satu indikator Indonesia masuk dalam investment grade adalah rasio utang terhadap Produk Dumestik Bruto menurun.
Menurut Johanna, aspek lain adalah peningkatan ekspor dalam negeri dan investasi asing yang menjanjikan. Namun, menurut dia, ada beberapa hal yang harus diselesàikan sebelum Indonesia menjadi kategori investment grade, yakni infrastruktur dan kestabilan politik. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, M Iklisan Shiddieqy, Wulan Tunjung Palupi/zaky al hamzah[/FOOTNOTE]
[h=1]Pemerintah tak Seriusi Swasembada Daging[/h]
JAKARTA — Arah kebipemerintah terkait ketersediaan pasokan daging nasional dinilai sejumlah pihak tidak jelas. Demikian yang diutarakan oleh kalangan importir daging dan peternak sapi di dalam negeri.
Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Teguh Boediyana, mengatakan, langkah pemerintah yang mengumumkan penambah kuota impor daging sapi beku di awal tahun telah memukul harga jual sapi di tingkat peternak ke level terendah.
“Harga jual sapi ditingkat peternak sudah amat rendah, hanya Rp 17 ribu per kilogram berat hidup. Seharusnya harga normalnya kisaran Rp 23 ribu hingga 25 ribu per kilogram berat hidup,” ungkap Teguh ketika dihubungi Republika, Kamis (7/4).
Menurut Teguh, para peternak menyadari betul bahwa Indonesia masih harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeni. Namun, ia neminta pengumuman pemerintah mengenai kebijakan impor jangan sampai mendistorsi
harga sapi lokal.
Teguh juga menyoroti kuota impor daging sapi beku di 2011, yang semula di- tetapkan sebesar 50 ribu ton bertambah menjadi 72 nibu ton. Dalam hal mi, in menilai, pemerintah tidak mempunyai landasan yang jelas.
“Pemerintah penrlu memperhitungkan jumlah impor daging sapi dengan teliti dan juga menghitung jumlah kebutuhan dalam negeni dengan baik,” ungkapnya. Selain itu, dengan adanya kenaikan kuota daging sapi impor sebesar 72 ribu ton.
Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia menganggap pemerintah ragu akan swasembada daging. “Kalau dan waktu ke waktu ditambah, inii mengindikasikan pemerintah tidak yakin swasembada sapi nasional bisa tercapai,” kata Teguh.
Ketidakseriusan pemerintah dalam swasembada daging, tambah Teguh, juga terlihat dari impor sapi bakalan yang diperkirakan akan melebihi kuota yang telah ditetapkan di awal. “ini masih daging sapi beku, belum sapi bakalan yang rencananya akan masuk sebanyak 500 ribu. Padahal berdasarkan blue print, harusnya 300 ribu sapi,” tuturnya.
Tidak konsisten
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Importir Daging Sapi Indonesia (ASPIDI), Thomas Sembiring, mengatakan, volume kuota impor daging sapi di 2011 sebesar 72 ribu ton merupakan bentuk ketidakkonsistenan pemerintah.
Pasalnya, kuota impor daging sapi yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di 2010, yaitu sebesar 120 ribu ton. “Kebijakan awalnya 50 ribu, kemudian diubah 72 ribu. "Ini tidak konsisten menurut kami,” ujar Thomas.
Ia menilai pemenintah tak memiliki perhitungan yang jelas soal kuota daging impor. Harusnya, pemerintah berpatokan pada kebutuhan tahun lalu, atau minimal membua perhitiungan yang jelas untuk kebutuhan tahun ini.
Lebih jauh, Thomas mengatakan, kebijakan kuota daging impor yang terus berubah itu bisa menganggu perdagangan, mengingat pengadaan impor daging harus disiapkan minimal dua bulan sebelumnya. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, Ichsan Emrald Alamsy/nidia zuraya[/FOOTNOTE]
[h=1]Filipina Incar Investor Timur Tengah[/h]
Sebuah kelompok Muslim yang mewakili Pemerintah Filipina menginginkan peran dominan investor Timur Tengah. Hal ini untuk membantu perkembangan industri perbankan syariah negara itu.
Menurut Direktur National Commission on Muslim Filipinos (NCMF). Tahir Lidasan, investor asal Teluk dibutuhkan untuk pngembangan bank syariah satu-satunya di Filipina. AlAmanah Islamic Bank.
Ia mengatakan, Al-Amanah Islamic Bank membutuhkan modal tambahan untuk tumbuh. Meski sudah berdiri hampir 20 tahun, bank syariah yang berpusat di Mindanao ini mengalami defisit hebat, bahkan hingga mencapai 13 juta dolar AS. Padahal, bank ini penting untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya, Sebagaimana dikutip Reuters. Rabu (6/4).
Tahir mengatakan, memang sudah ada penjajakan dengan investor asal Kuwait. Namun sayangnya, pembicaraan belum mencapai kesepakatan.
"Mungkin ke depan kita juga bisa mengundang lagi investor lainnya dari Timur Tengah untuk berinvestasi di Al-Amanah Islamic Bank," ungkapnya.
Di negara tersebut, investor asing boleh memiliki saham 40 persen saham bank lokal. Filipina hanya memiliki 10 oersen populasi Muslim.
Tak main-main dengan oni, NCMF juga telah bertemu dengan pihak Pemerintah Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal NCMF bertemu dengan Pangeran Arab Saudi untuk membahas lebih lanjut kemungkinan investasi negara minyak itu ke Filipina.
Untuk memajukan perbankan syariah, Filipina telah melakukan sejumlah strategi. Selain mengirim sejumlah bankir untuk mempelajari keuangan syariah di Malaysia, sektor usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi fokus untuk menarik masyarakat.
Di sisi lain, bank syariah di Filipina terus memperluas jaringannya di negara minoritas Muslim ini. Beberapa waktu lalu, seperti dikutip The Mindanao Examiner, bank syariah pertama di negara bekas jajahan Amerika ini membuka cabang baru di Provinsi Sulu. Sulu adalah salah satu wilayah di Pulau Mindanao.
Menurut Gubernur Provinsi Sulu, Sakur Tan, pembukaan Al Almanah Islamic Investment Bank merupakan salah satu cara untuk menggaet masyarakat lokal membuka tabungan di bank. Pasalnya, hingga kini mayoritas masyarakat di provinsi itu masih menyimpan uang mereka dengan cara konvensional, ditabung di rumah.
“Kami mendukung pembukaan Al-Amanah Islamic Investment di Sulu,” katanya. ‘Kami mengharapkan hal ini bisa menstimulus masyarakat mulai menabung di bank untuk hidup mesa depan mereka,” ucapnya.
Selain itu, ia mengungkapkan, kedatangan Al-Amanai Islamic Investment Bank di wilayah itu adelah bentuk perdamaian Islam dan Kristen di wilayah itu. “Ini merupakan langkah maju untuk menciptaken ketenangan di provinsi ini,” ujarnya. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, Sefti Oktarianisa/firkah fansuri[/FOOTNOTE]
[h=1]Bank BJB Syariah Rambah Jakarta[/h]
JAKARTA — Bank BJB Syariah kembali memperluas jaringan bignisnya. Kali ini, BJB Syariah merambah Jakarta dengan membuka kantor cabang di Menafa Bidakara 2, Jakarta Selatan, Kamis (7/4). Ini merupakan kantor cabang ketujuh yang dimiliki Bank BJB Syariah.
Launching kantor baru itu dilakukan oleh Direktur Utama Bank BJB Syariah, Hendarin Sukarmadji. Hadir pula dalam kegiatan itu jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank BJB Syariah, Direktorat Perbankan Syaniah BI, Direktur Utama PT Banten Global Development, Rudi Radjab, serta mitra bisnis Bank BJB Syariah.
Pembukaan kantor itu ditandai dengan pembukaan rekening bagi nasabah baru, yakni Budiarti dan Ditlola Dana Haji Kementerian Agama Republik Indonesia. Dirut Bank BJB Syariah Hendarin Sukarmadji. mengatakan, pembukaan kantor cabang baru didakara telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.
Hendarin menegaskan, Bank BJB Syariah belum berusia satu tahun. Namun, pihaknya akan bekerja keras untuk mengembangkan kegiatan bisnis syariah. Pembukaan kantor baru merupakan bagian dari upaya Bank BJB Syariah dalam mengembangkan volume usaha perbankan syariah. “Kami akan menopang tumbuhnya perbankan syariah di Tanah Air, khususnya di Jabar,” ujar Hendarin, Kamis (7/4).
Data dari Bank BJB Syariah, menunjukkan, per Desember 2010, nilai aset Bank BJB Syariah mencapai Rp 1,9 triliun. Nilai aset itu melonjak 87 persen dari posisi awal berdiri perusahaan pada 6 Mei 2010 yang hanya Rp 1,01 triliun. Begitu pun dengan pembiayaan, pada Mei 2010, hanya Rp 719 miliar, kini (Desember 2010) mencapai Rp 1,6 tniliun atau meningkat 122 persen.
Terkait dana pihak ketiga (DPK), pada Mei 2010, hanya Rp 633 miliar dan pada Desember 2010 mencapai Rp 13 triliun atau tumbuh 108 persen. Mengenai laba yang diperoleh Bank BJB Syariah per Desember 2010, berada pada angka Rp 13,5 miliar.
Memasuki 2011, Bank BJB Syariah menargetkan peningkatan aset menjadi Rp 2,5 triliun. Selain aset, Bank BJB Syariah pun menggulirkan target pembiayaan sebesar Rp 2,3 triliun, DPK Rp 1,9 triliun, dan laba sebelum pajak sekitar Rp 30 milar.
Komisaris Utama Bank BJB Syariah, Nana Supriana, mengatakan kinerja direksi Bank BJB Syariah selama ini cukup baik Pembukaan kantor cabang Bidakara merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan bank syariah. Kata dia, potensi nasabah bank syariah di Jakarta sangat tinggi.
Karena itu, pihaknya mencoba memberikan layanan yang lebih dekat, cepat, dan nyaman kepada warga Jakarta. Nana mengimbau direksi untuk selalu memberikan layanan terbaik bagi nasabah
Menurutnya, kepercayaan nasabah kepada Bank BJB Syariah harus disambut dengan layanan yang kian prima, Karenã itu, Nana menyatakan, proses kontrol internal dan pengawasan yang melekat terhadap Bank BJB Syariah akan terus ditingkatkan. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, Sandy Ferdiana/firkah fansuri[/FOOTNOTE]
[h=1]BWI Optimistis Wakaf Lewat Bank Syariah Naik[/h]
JAKARTA— Badan Wakaf Indonesia (BWI) optimistis dana wakaf yang disalurkan melalui perbankan syariah bisa mencapai ratusan miliar di 2011. Menurut Wakil Ketua BWI, Muslain Edwin Nasution, potensi yang masih besar menyebabkan hal ini terjadi.
Hingga kini, dana wakaf yang sudah ada tercatat sebesar Rp 2,6 miliar. “Kita optimistis angka ini akan semakin bertambah,” katanya kepada Republika di Jakarta, Rabu (6/4).
BWI mencatat setidaknya terdapat lima bank syariah yang mengakomodasi penerimaan wakaf. Meliputi Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Bank Mega Syariah, dan Unit Syariah Bank DKI.
Tahun ini, Mustafa mengatakan, akan ada tiga bank lainnya yang turut mendapatkan kepercayaan serupa. Yakni, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, Bukopin Syariah, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yogyakarta Unit Syariah.
Penambahan bank penerima dana wakaf ini juga diharapkan semakin mendongkrak dana wakaf. “Ke depan jumlah bank penerima akan diupayakan bertambah lagi, di antaranya dengan melibatkan BPD lainnya dan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Syariah,” katanya menjelaskan.
Ia mengatakan potensi besar wakaf berada di sejumlah provinsi Jawa dan Sumatra, seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. Selain itu, sejumlah wilayah lain se perti Kalimantan timur dan Sulawesi Selatan juga menunjukkan prospek.
“Sebenarnya di Tanah Air, paling tidak ada 10 juta para pemberi wakaf,” ujarnya. Menurutnya, dari sini saja, seharusnya dana yang bisa terkumpul untuk wakaf bisa mencapai minimal Rp 3 triliun.
Namun sayangnya, kesadaran masyarakat untuk berwakaf masih menjadi kendala. “ini terkait pola pikir. Karena itu, kita akan terus mengitensifkan publikasi dan sosialisasi ke depan,” katanya.
Wakaf diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf dapat dilakukan dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, dan kemitraan.
Selain itu, wakaf juga bisa dilakukan dengan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, rumah susun, pasar, atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Melalui bank syariah, penerimaan wakaf dapat lebih mudah dikelola.
Di BWI, dana wakaf dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit di wilayah Serang, Banten. Hingga kini, pembangunannya sudah berjalan 40 persen. Wakaf juga disalurkan untuk pembuatan tempat usaha dan penggemukan ternak sapi. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, Sefti Oktarianisa/firkah fansuri[/FOOTNOTE]
[h=1]BSB Tingkatkan Pembiayaan UMKM[/h]
JAKARTA Bank Syariah Bukopin bakal meningkatkan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 70 persen. Menurut Direktur Utama Bank Syariah Bukopin (BSB), Riyanto, pihaknya akan meningkatkan sektor ini dari 900 miliar menjadi Rp 1,5 triliun.
‘Strategi kita akan mengintensifkan direct selling (penjualan langsung),” katanya saat berkunjung ke Republika, Kamis (7/4). Selain itu, Syariah Bukopin juga akan memfokuskan pada Sejumlah pasar tertentu, seperti stakeholder Syariah Bukopin, komunitas Muhammadiyah.
Ia mengaku optimistis akan hal ini. Untuk UMKM, Syariah Bukopin memberi pembiayaan dengan plafon dari Rp 100 juta hingga Rp 50 miliar.
Riyanto menilai pihaknya tak akan bersaing dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). “Kalau untuk pembiayaan menengah, kita hanya akan menyentuh pasar dengan plafon Rp 10 miliar. Jadi, beda dengan BPRS,” jelasnya.
Pada tahun ini, Syariah Bukopin pun bakal intensif menggarap pembiayaan konsumer. Hingga kini, sektor tersebut masih sebesar 10 hlngga 15 persen.
“Yang pasti kita akan genjot hingga 100 persen dengan fokus pada pembiayaan mobil,” ujarnya. Kerja sama dengan sejumlah perusahaan pembiayaan bakal dilakukan, di antaranya Amanah Multifinance.
Selain itu, diutarakannya, sejumlah pembiayaan lain juga akan mulai dilirik. Tak hanya perdagangan, Syariah Bukopih juga bakal masuk ke properti, komunikasi, dan kesehatan.
Menanggapi kemungkmnan masuk ke nasabah prioritas, Riyanto mengaku belum akan melakukan ini. Ia mengatakan, sementara ini hal itu belum menjadi segmen pihaknya. “Lagi pula, dan jumlah produk, kami belum memilikinya. Layanan penanganan juga beda,” katanya.
Syariah Bukopin resmi menjadi bank umum syariah (BUS) pada 2008. Anak usaha Bank Bukopin ini menguasai sekitar tiga persen pasar dari total pasar perbankan syariah nasional.
Dari data Bank Indonesia, pasar perbankan syariah nasional masih sebesar 3,2 persen dari total pasar perbankan di dalam negeri. Tahun ini, BI berniat meningkatkan pasar perbankan syariah hingga 3,5 persen.
Riyanto mengakui masih rendahnya pangsa pasar syariah karena edukasi terhadap masyarakat soal perbankan syariah masih harus ditingkatkan. Saat ini, edukasi untuk masyarakat dirasakan masih kurang. “Soal edukasi ini tidak hanya tanggung jawab kami yang bergerak di syariah, seharusnya juga pemerintah.”
Kendati secara edukasi masih kurang, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Tahun lalu, pertumbuhan perbankan syariah sekitar 40 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dan pertumbuhan perbankan nasional. “Kalau edukasi ke masyarakat terus digalakkan, pertumbuhan perbankan syariah pada tahun ini akan lebih besar lagi dibandingkan tahun sebelumnya.” [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, Sefti Oktarianisa/firkah fansuri[/FOOTNOTE]
[h=1]Nasib Kandidat Terlarang di Tangan Komite Normalisasi[/h]
JAKARTA—Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) menyerahkan nasib empat kandidat yang dilarang maju sebagai ketua umum PSSI kepada Komite Normalisasi. Ini disampaikan FIFA lewat surat elektroniknya kepada Republika, Kamis (7/4) menjawab peluang mereka maju sebagai wakil ketua umum atau Komite Eksekutif (Exco) PSSI.
“Hal tersebut harunns diputuskan oleh Komite Normalisasi berdasarkan Statuta PSSI. Statuta PSSI tidak membedakan antara kandidat untuk ketua umum PSSI dan kandidat untuk Esco PSSI,” demikian balasan Departemen Media FIFA kepada Republika.
FIFA menegaskan empat kandidat ketua umum PSSI:
Nurdin Halid, Nirwan Bkrie, George Toisutta, dan Arifin Panigoro, tidak dapat maju kembali. FIFA beralasan mereka telah dicoret oleh Komite Banding terdahulu. Namun, dalam rilisnya awal pekan ini, FIFA menggunakan kata Presidency of PSSI sehingga sempat menimbulkan penafsiran bahwa mereka hanya tidak boleh maju sebagai Ketua Umum PSSI.
Anggota Komite Normalisasi Joko Driyono menyatakan, belum ada keputusan terkait ini. Ia menjelaskan bahwa Komite Normalisasi akan bertemu para petinggi serta bagian hukum FIFA untuk membalas banyak hal. Di antaranya adalah electoral code dan penafsiran tentang pelarangan keempat kandidat itu.
Joko mengatakan, Komite Normalisasi mengabaikan surat elektronik yang dikirimkan FIFA kepada Republika. Menurut dia, isi surat tersebut tidak bersifat keputusan hukum FIFA. “Kami harus sesuai amanat FIFA, jadi kami tidak akan menafsirkan sendiri,” kata Joko.
Anggota lain Komite Normalisasi Nur Zanah menambahkan, timnya masih fokus pada penyusunan draf electoral code kongres 20 Mei.
“Mengenai masalah empat nama yang namanya digugurkan FIFA tersebut belum kami bahas lagi,” ujar Nur Zanah.
Dalam draf electoral code ini, kata Nur Zanah, Komite Normalisasi kembali menggunakan aturan yang tercantum pada Statuta PSSI. Seorang bakal calon komite eksekutif PSSI termasuk ketua umum dan wakil ketua umum PSSI harus aktif di sepak bola setudaknya selama lima tahun.
Namun, penafsirannya berbeda dengan para pengurus PSSI sebelumnya. Jika sebelumnya PSSI menyatakan kandidat harus aktif sebagai pengurus, maka Komite Normalisasi menafsirkannya secara luas. “Asalkan masih di sepak bola kandidat memenuhi syarat maju tanpa harus menjadi pengurus PSSI,” kata Nur Zanah.
Adapun Pasal 35 ayat 4 statuta PSSI yang menyebutkan seorang kandidat tidak sedang menjalani hukuman karena tindakan kriminal diubah sesuau Statuta FIFA. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, Fernan Rahadi/israr itah[/FOOTNOTE]
[h=1]LP3I Dapat Kado Istimewa dari MURI[/h]
Sejak didirikan tahun 1989, telah banyak peran pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I). Tahun ini, pada ulang tahun yang ke-22, LP3I mendapat kado istimewa dari Museum Rekor Indonesia (MURI).
Pada perayaan ulang tahun LP3I kali ini nuansa agamis begitu menonjol. Beberapa rangkaian kegiatan diawali dengan corporate culture LP3I, yaitu melaksanakan kegiatan ritual seperti shalat Dhuha, membaca Alquran, tausiah keagamaan, dan memanjatkan doa syukur yang diikuti oleh keluarga besar LP3I yang kini mencapai 4.800 orang.
Perayaan ulang tahun dan syukuran tidak hanya dilaksanakan di LP3I pusat, namun juga serentak dilaksanakan di seluruh cabang LP3I se-Indonesia. Presiden Direktur LP3I, Isral Nurdin mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan HUT ini merupakan puncak berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya secara serentak se-Indonesia, 21-28 Maret 2011. Misalnya, kompetisi bahasa Inggris antar mahasiswa LP3I se-DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, dan lomba futsal antar karyawan dan mahasiswa seJabotabek.
Selain itu, kegiatan donor darah nasional, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI): “Donor darah yang kami lakukan ini merupakan bentuk konkret program cinta LP3I terhadap bangsa. Akhir-akhir ini sering terjadi musibah sehingga banyak anggota masyarakat yang membutuhkan darah,” kata Isral, di Jakarta, Selasa (29/3).
Dari kegiatan donor darah yang dilaksanakan secara nasional tersebut, LP3I meraih rekor MURI sebagai kampus pendonor darah terbanyak se-Indonesia. Seluruh cabang LP3I di Indonesia yang berjumlah 48 cabang, rata-rata di setiap cabangnya menyumbang pendonor darah sebanyak 100 orang peserta.
Direktur MURI, Jaya Suprana mengatakan, rekor MURI kali ini merupakan yang kedua bagi LP3I. Tahun 2009, LP3I mendapatkan rekor MURI sebagai kampus yang melakukan penempatan kerja dengan cabang terbanyak. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, Annisa Mutia[/FOOTNOTE]
[h=1]Reference & Resources[/h]
[REFLIST]1[/REFLIST]
• Roy Makaay (Bayern Muenchen) ke gawang Real Madrid. 7 Maret 2007. 10,02 delik.
• Gilberto Silva (Arsenal) ke gawang PSV Eindhoven, 25 September 2002,20,07 detik.
• Alessandro Del Piero (Juventus) ke gawang MU, 1 Oktober 1997, 20,12 detik.
• Clarence Seedorf (AC Milan) ke gawang Schalke 04,29 September 2005, 21,06 detik.
• Delan Stankovic (Inter Milan) ke gawang Schalke 04, 5 April 2011, 25,0 detik.
• Mariano Bombardo (Willem II) ke gawang Sparta Praha, 20 Oktober 1999, 28,21 detik.
• Alexandros Alexoudis (Panathinaikos) ke gawang Aalborg, 22 November1995, 28,46 detik.
• Deco (FC Porto) ke gawang Molde, 26 Oktober 1999, 30,08 detik.
• Andreas Muller (Borussia Dortmund) ke gawang Juventus, 13 September 1995, 37,04 detik.
• Vratislav Lokvenc (sparta Praha) ke gawang Spartak Moscow, 3 November 1999, 42,58 detik. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011[/FOOTNOTE]
[h=1]Agar HARGA Sehat Tak SELANGIT[/h]
Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) merupakan salah satu ikon penting Program Utama Dompet Dhuafa yang terus mendapat kepercayaan masyarakat. Sebagai sebuah program garda depan kesehatan yang bermaksud menolong kalangan miskin, LKC yang berdiri sejak 6 November 2001, di Ciputat, Tangerang, Banten, menempati posisi strategis di tengah berbagai upaya komersialisasi bisnis kesehatan. LKC bak setetes embun di tengah terik mentari bagi kalangan dhuaf a dalam menjangkau hak sehatnya. LKC ada di garis depan dalam mengatasi problem kesehatan dhuafa dengan dukungan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan wakaf tunai dari para donatur. Meski serba gratis, LKC teruji memberikan layanan terbaik kepada dhuafa secara ramah, amanah, dan profesional.
Layanan Kesehatan Cuma-Cuma memiliki dua kelompok program dalam Menyediakan layanan komunitas dhuafa. Yakni program langsung (direct) yang bersifat karitatif (charity) dan program tak langsung yang merupakan kegiatan promotif (pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan).
Program pengobatan langsung dilayani melalui klinik 24 jam yang dipusatkan di Gerai LKC Ciputat. Sampai Maret 2011, gerai sehat yang berupa klinik rawat inap ini kini telah dilanggan peserta penjaminan kesehatan ala LKC khusus bagi dhuafa sebanyak 15.618 KK atau hampir 78.090 ribu jiwa yang terjaring dengan sistem kepesertaan yang valid.
Keluarga-keluarga ini mendapat pelayanan kesehatan gratis, dari poliklinik umum dan gigi, rawat inap, pemeriksaan laboratorium penunjang
medis dan rujukan. LKC-DD telah mengobati dan
memberi pelayanan kesehatan kepada lebih dari 28.259 pasien sepanjang tahun 1431 H dan 15.62 1 pasien yang diobati dari Desember 2010 sampai Maret 2011, terutama kaum dhuafa di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), serta beberapa daerah di luar Jabodetabek. Pasien yang telah dirujuk LKC-DD sepanjang tahun 1431 H untuk pasien bedah tercatat 509 pasien, rawat bedah 308 pasien, rujukan labor 828 pasien, radiologi 1.755 pasien, fisioterapi 250 pasien dan dikonsulkan ke spesialis sebanyak 2.398 pasien. Ini merupakan. jumlah pasien yang cukup besar dalam upaya berbagi nikmat sehat terhadap kaum dhuafa.
Selain itu, LKC juga melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui beberapa program prefentif di wilayah Jabodetabek, Bojonegoro, dan Aceh Utara. Melalui Pos Sehat, LKC mendampingi mitra untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan kesehatan dasar secara mandiri di wilayah Jabodetabek. Sampai saat ini telah berdiri 25 Pos Sehat, dengan 214 orang relawan, dan melayani 3300 KK dhuafa di seputar lokasi Pos Kesehatan tersebut.
Pada 2009, Aksi Layan Sehat LKC, melalui program yang juga mewujudkan kemitraan dengan Indosat, memberikan pelayanan kesehatan dasar secara insidentil kepada para dhuafa di berbagai wilayah di Propinsi Banten. Kegiatan ini telah melayani lebih dari 6000 pasien. Dengan kapasitas yang bukan tak terbatas, LKC menggandeng kalangan peduli untuk membuka mata akan kebutuhan sebuah instalasi kesehatan yang meringankan beban penderitaan dhuafa.
Adapun program promotif kesehatan meliputi antara lain kemitraan
pengelolaan Balai Rehabilitasi Kesehatan Jiwa asyarakat dan Pusat Kesehatan Pan Masyarakat di Aceh Utara, bekerjasama dengan Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI). Pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan PKOPO di Kabupaten Bojonegoro, bekerjasama dengan Mobil Cepu Ltd (MCL). Pengelolaan Program Pemberantasan TB dengan metode DOTS di LKC Ciputat dan TB Center LKC Bekasi, bekerja sama dengan Global Fund for Aids, Tuberculosis, and Malaria (GF ATM). Pelatihan Kader TB di Kalimantan Timur bekerjasama dengan Kaltim Prima Coal
KPC).
Aneka kegiatan kemitraan itu merupakan ikhtiar yang ditempuh Dompet Dhuafa dalam menggalang kepedulian penyngga dana yang memang tidak riñgan bagi upaya strategis di area kesehatan bagi kaum dhuafa. LKC rata-rata dikunjungi 35.000 pasien setahun. Instalasi LKC hingga kini telah menolong tak kurang dari 180.000 pasien dhuafa yang tersentuh layanan unggul yang ditangani 54 orang personil dokter spesiahs. dokter umum dan gigi serta 51 relawan med.is. Semua layanan itu didedikasikan untuk memberikan akses penuh bagi dhuafa agar mendapatkan layanan kesehatan bebas biaya dan tanpa pengecualikan. Dukungan para donatur. perusahaan peduli dan mitra dalam kerja bersama yang mulia ini sungguh merupakan sumbangan kemanusiaan yang luar biasa di era kini.
Di sisi lain. bersinergi dengan mitra, LKC berkiprah di berbagai penjuru Indonesia untuk mengurangi derita sesama akibat Bencana alam maupun tragedi sosial. Saat inu sebagai jejaring Dompet Dhuafa, LKC juga ada di kota Bandung, Yogyakarta, Palembang, dan Nakassar yang masing-masingnya otonom. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011[/FOOTNOTE]
[h=1]Dana Antisipasi Harga Pangan Disiapkan[/h]
Gejolak harga minyak mentah dan pangan di dunia tak terhindarkan. Mengantisipasi hal itu, Pemerintah Indonesia merencanakan untuk mengalokasikan dana Cadangan atau dana darurat. Dialokasikan juga untuk pembangunan intrastruktur dan program pengurangan kemiskinan.
Dana yang diambil dari penghematan anggaran tahun berjalan 2011 itu sebagai upaya mengatisipasi fluktuasi harga pangan dan energi global. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim pemerintah telah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 16,8 triliun pada tahun anggaran berjalan 2011.
APBN 2011 tahun berjalan, atas instruksi nomor 7 tahun 2011 itu, kita telah melakukan sejumlah penghematan dan tercatat sekarang bisa dihemat Rp 16,8 triliun yang pada gilirannya akan dibahas bersama dengan DPR untuk pengalihan yang tepat,” ujar Presiden usai rapat terbatas (ratas) tentang efesiensi penggunaan anggaran pemenintah di Kantor Presiden, Kamis (7/4).
Menurut Presiden, dana kontijensi atau cadangan sangat diperlukan apabila situasi di tingkat dunia tidak kunjung membaik. Dengan demikian, dana cadangan tersebut bisa dipakai untuk melindungi rakyat Indonesia akibat kenaikan harga pangan dan energi dunia “Kita harus mempunypi dana kontijensi ini,” tegasnya.
Namun, untuk mengalihkan anggaran tersebut, pemerintah tentu tidak bisa tanpa mendapat persetujuan dan DPR.
“Gilirannya akan kita bahas bersama DPR RI untuk pengalihan atau penggunaan yang lebih tepat,” ujar Presiden. SBY berharap DPR juga memiliki cara pandang yang sama dengan pemenintah dalam efisiensi dan optimalisasi.
Sejak 2010, Presiden telah menyampaikan dalam sejumlah kesempatan pentingnya penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Kepala Negara mengatakan, hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya lnstruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2011 tentang penghematan anggaran minimal 10 persen pada tahun berjalan dengan mengurangi overhead cost atau biaya administrasi.
Bila tidak ada urgensi dan fasilitas lama cukup, maka tidak diperlukan pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, atau wisma yang saya juga lihat terjadi di daerah,” * kata Presiden.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, pengalihan itu hanya boleh digunakan untuk program-program yang sifatnya prioritas untuk percepatan pembangunan. Sedangkan, dana cadangan dikaitkan dengan ketahanan pangan dan energi.
“Kita akan bahas dalam sidang kabinet terkait penggunaannya. Kalau usulan yang baru itu misalnya beda program, atau berbeda yang asalnya, ini harus dibicarakan di DPR.”
Karena itu, menurut Anny, tidak semua pengalihan itu harus melalui APBN Perubahan. “Jika sama kegiatannya, masih bisa direalokasi sedikit,” ungkap dia. Untuk tahun berjalan APBN 2011 memang harus dilakukan perubahan. Sementara untuk RAPBN 2012, kini masih dirancang baik rencana kerja pemeritah maupun pagu indikatifnya. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011 Teguh Firmansyah/zakyal hamzah[/FOOTNOTE]
[h=1]‘IMF’ Ala ASEAN Dibentuk[/h]
Meski baru dibuka Kamis siang (7/4) kemarin di Nusa Dua, Bali, pertemuan menteri keuangan se-ASEAN atau ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM) ke-15 sudah menghasilkan sebuah keputusan penting.
Negara anggota ASEAN menyepakati pembentukan dana infrastruktur ASEAN atau ASEAN Infrastructure Fund (AIF), Pertemuan juga perlu membentuk lembaga surveilans regional untuk ASEAN dalam bentuk ASEAN Plus 3 Macro Economic Research Office (AMRO), Semacam IMF. AMRO disepakati mulai beroperasi pada Mei tahun ini.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, menjelaskan dana infrastruktur ASEAN ini untuk menggerakkan investasi di sektor infrastruktur di kawasan ASEAN. Proposal ini akan dibawa terlebih dahulu ke tingkat menteri. Pembentukan lembaganya sendiri baru dilakukan September.
Intinya, semua negara ASEAN sudah menyetujui dan berkontribusi dalam pembentukan, fund mereka juga sepakat ini masalah penting di ASEAN,” kata Bambang di sela AFMM.
Menurutnya, setiap negara ASEAN berkontribusi bergantung kesediaannya. “Nah, nanti kemudian ada keterlibatan dan ADB
(Asian Development Bank),” kata dia. Artinya, setiap ada proyek . yang akan di-finance harus berupa co-financing antara ADB dan ASEAN. Cina, Korea, dan Jepang terlibat dalam pembentukan AIF.
Bambang mengatakan, dana yang dikelola sebesar 450-480 juta dolar AS. Kontribusi Malaysia terbesar yakni 150 juta dolar AS, dan Indonesia nomor dua, yaitu 120 juta dolar AS.
Sedangkan terkait AMRO, menurut Bambang, merupakan keberlanjutan dari acara Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM). Tujuannya meningkatkan kapasitas kawasan dalam mengamankan risiko penurunan dan tantangan pada ekonomi global. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, M Ikhsan Shideheqy/zaky al hamzah[/FOOTNOTE]
[h=1]Fitch Prediksi RI Raih Investment Grade[/h]
JAKARTA — Fitch Rating memperkirakan Indonesia akan meraih peringkat utang investment grade atau BBB lebih cepat. Sehingga berdampak pada makin meningkatnya aliran dana asing (capital inflow) ke pasar dan berpotensi memperpanjang penguatan nilai tukar rupiah.
Lembaga pemeringkat internasional itu meyakini kenaikan peringkat utang ke level investment grade atau BBB dalam 12 bulan hingga 18 bulan ke depan. Menurutt Head of Asia Pacific Sovereigns Fitch Ratings, Andrew Colquhoun, prediksi itu didukung sejumlah indikator.
Di antaranya, membaiknya kondisi makro ekonomi. Indikator ini ditandai oleh empat faktor, seperti peningkatan nilai investasi, tren pertumbuhan yang cukup baik, dan tingkat inflasi yang rendah secara berkelanjutan.
Andrew juga menilai program pembangunan di Indonesia juga menunjukkan dalam jalur yang benar meskipun ada sedikit risiko. “Namun, Indonesia memiliki outlook yang positif serta menguatnya neraca eksternal pemerintah,” katanya dalam rilis yang diterima Republika.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, mengatakan, ada dua implikasi dari peringkat investment grade Indonesia. Pertama, kata dia, sutat utang pemerintah akan menjadi lebih kompetitif dengan imbal hasil (yield) yang menurun.
Sedangkan faktor kedua, jelas dia, investor semakmn percaya terhadap perekonomian Indonesia. Dengan begitu, capital inflow akan mengalir lebih deras. Dia yakin dana asing itu akan lebih lama berada di Indonesia sehingga bisa dikelola dengan baik.
Managing Director Kepala Ekonom Asia Pasifik & Analisis Pasar Citigroup, Johanna Chua, berpendapat, Indonesia tinggal selangkah lagi untuk kembali mendapatkan peringkat investment grade. Ia menliai pertumbuhan ekonomi yang solid menjadi dasar perbaikan peringkat investasi ini.
“Selain itu juga didukung dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola utang,” tuturnya. Salah satu indikator Indonesia masuk dalam investment grade adalah rasio utang terhadap Produk Dumestik Bruto menurun.
Menurut Johanna, aspek lain adalah peningkatan ekspor dalam negeri dan investasi asing yang menjanjikan. Namun, menurut dia, ada beberapa hal yang harus diselesàikan sebelum Indonesia menjadi kategori investment grade, yakni infrastruktur dan kestabilan politik. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, M Iklisan Shiddieqy, Wulan Tunjung Palupi/zaky al hamzah[/FOOTNOTE]
[h=1]Pemerintah tak Seriusi Swasembada Daging[/h]
JAKARTA — Arah kebipemerintah terkait ketersediaan pasokan daging nasional dinilai sejumlah pihak tidak jelas. Demikian yang diutarakan oleh kalangan importir daging dan peternak sapi di dalam negeri.
Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Teguh Boediyana, mengatakan, langkah pemerintah yang mengumumkan penambah kuota impor daging sapi beku di awal tahun telah memukul harga jual sapi di tingkat peternak ke level terendah.
“Harga jual sapi ditingkat peternak sudah amat rendah, hanya Rp 17 ribu per kilogram berat hidup. Seharusnya harga normalnya kisaran Rp 23 ribu hingga 25 ribu per kilogram berat hidup,” ungkap Teguh ketika dihubungi Republika, Kamis (7/4).
Menurut Teguh, para peternak menyadari betul bahwa Indonesia masih harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeni. Namun, ia neminta pengumuman pemerintah mengenai kebijakan impor jangan sampai mendistorsi
harga sapi lokal.
Teguh juga menyoroti kuota impor daging sapi beku di 2011, yang semula di- tetapkan sebesar 50 ribu ton bertambah menjadi 72 nibu ton. Dalam hal mi, in menilai, pemerintah tidak mempunyai landasan yang jelas.
“Pemerintah penrlu memperhitungkan jumlah impor daging sapi dengan teliti dan juga menghitung jumlah kebutuhan dalam negeni dengan baik,” ungkapnya. Selain itu, dengan adanya kenaikan kuota daging sapi impor sebesar 72 ribu ton.
Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia menganggap pemerintah ragu akan swasembada daging. “Kalau dan waktu ke waktu ditambah, inii mengindikasikan pemerintah tidak yakin swasembada sapi nasional bisa tercapai,” kata Teguh.
Ketidakseriusan pemerintah dalam swasembada daging, tambah Teguh, juga terlihat dari impor sapi bakalan yang diperkirakan akan melebihi kuota yang telah ditetapkan di awal. “ini masih daging sapi beku, belum sapi bakalan yang rencananya akan masuk sebanyak 500 ribu. Padahal berdasarkan blue print, harusnya 300 ribu sapi,” tuturnya.
Tidak konsisten
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Importir Daging Sapi Indonesia (ASPIDI), Thomas Sembiring, mengatakan, volume kuota impor daging sapi di 2011 sebesar 72 ribu ton merupakan bentuk ketidakkonsistenan pemerintah.
Pasalnya, kuota impor daging sapi yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di 2010, yaitu sebesar 120 ribu ton. “Kebijakan awalnya 50 ribu, kemudian diubah 72 ribu. "Ini tidak konsisten menurut kami,” ujar Thomas.
Ia menilai pemenintah tak memiliki perhitungan yang jelas soal kuota daging impor. Harusnya, pemerintah berpatokan pada kebutuhan tahun lalu, atau minimal membua perhitiungan yang jelas untuk kebutuhan tahun ini.
Lebih jauh, Thomas mengatakan, kebijakan kuota daging impor yang terus berubah itu bisa menganggu perdagangan, mengingat pengadaan impor daging harus disiapkan minimal dua bulan sebelumnya. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, Ichsan Emrald Alamsy/nidia zuraya[/FOOTNOTE]
[h=1]Filipina Incar Investor Timur Tengah[/h]
Sebuah kelompok Muslim yang mewakili Pemerintah Filipina menginginkan peran dominan investor Timur Tengah. Hal ini untuk membantu perkembangan industri perbankan syariah negara itu.
Menurut Direktur National Commission on Muslim Filipinos (NCMF). Tahir Lidasan, investor asal Teluk dibutuhkan untuk pngembangan bank syariah satu-satunya di Filipina. AlAmanah Islamic Bank.
Ia mengatakan, Al-Amanah Islamic Bank membutuhkan modal tambahan untuk tumbuh. Meski sudah berdiri hampir 20 tahun, bank syariah yang berpusat di Mindanao ini mengalami defisit hebat, bahkan hingga mencapai 13 juta dolar AS. Padahal, bank ini penting untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya, Sebagaimana dikutip Reuters. Rabu (6/4).
Tahir mengatakan, memang sudah ada penjajakan dengan investor asal Kuwait. Namun sayangnya, pembicaraan belum mencapai kesepakatan.
"Mungkin ke depan kita juga bisa mengundang lagi investor lainnya dari Timur Tengah untuk berinvestasi di Al-Amanah Islamic Bank," ungkapnya.
Di negara tersebut, investor asing boleh memiliki saham 40 persen saham bank lokal. Filipina hanya memiliki 10 oersen populasi Muslim.
Tak main-main dengan oni, NCMF juga telah bertemu dengan pihak Pemerintah Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal NCMF bertemu dengan Pangeran Arab Saudi untuk membahas lebih lanjut kemungkinan investasi negara minyak itu ke Filipina.
Untuk memajukan perbankan syariah, Filipina telah melakukan sejumlah strategi. Selain mengirim sejumlah bankir untuk mempelajari keuangan syariah di Malaysia, sektor usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi fokus untuk menarik masyarakat.
Di sisi lain, bank syariah di Filipina terus memperluas jaringannya di negara minoritas Muslim ini. Beberapa waktu lalu, seperti dikutip The Mindanao Examiner, bank syariah pertama di negara bekas jajahan Amerika ini membuka cabang baru di Provinsi Sulu. Sulu adalah salah satu wilayah di Pulau Mindanao.
Menurut Gubernur Provinsi Sulu, Sakur Tan, pembukaan Al Almanah Islamic Investment Bank merupakan salah satu cara untuk menggaet masyarakat lokal membuka tabungan di bank. Pasalnya, hingga kini mayoritas masyarakat di provinsi itu masih menyimpan uang mereka dengan cara konvensional, ditabung di rumah.
“Kami mendukung pembukaan Al-Amanah Islamic Investment di Sulu,” katanya. ‘Kami mengharapkan hal ini bisa menstimulus masyarakat mulai menabung di bank untuk hidup mesa depan mereka,” ucapnya.
Selain itu, ia mengungkapkan, kedatangan Al-Amanai Islamic Investment Bank di wilayah itu adelah bentuk perdamaian Islam dan Kristen di wilayah itu. “Ini merupakan langkah maju untuk menciptaken ketenangan di provinsi ini,” ujarnya. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, Sefti Oktarianisa/firkah fansuri[/FOOTNOTE]
[h=1]Bank BJB Syariah Rambah Jakarta[/h]
JAKARTA — Bank BJB Syariah kembali memperluas jaringan bignisnya. Kali ini, BJB Syariah merambah Jakarta dengan membuka kantor cabang di Menafa Bidakara 2, Jakarta Selatan, Kamis (7/4). Ini merupakan kantor cabang ketujuh yang dimiliki Bank BJB Syariah.
Launching kantor baru itu dilakukan oleh Direktur Utama Bank BJB Syariah, Hendarin Sukarmadji. Hadir pula dalam kegiatan itu jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank BJB Syariah, Direktorat Perbankan Syaniah BI, Direktur Utama PT Banten Global Development, Rudi Radjab, serta mitra bisnis Bank BJB Syariah.
Pembukaan kantor itu ditandai dengan pembukaan rekening bagi nasabah baru, yakni Budiarti dan Ditlola Dana Haji Kementerian Agama Republik Indonesia. Dirut Bank BJB Syariah Hendarin Sukarmadji. mengatakan, pembukaan kantor cabang baru didakara telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.
Hendarin menegaskan, Bank BJB Syariah belum berusia satu tahun. Namun, pihaknya akan bekerja keras untuk mengembangkan kegiatan bisnis syariah. Pembukaan kantor baru merupakan bagian dari upaya Bank BJB Syariah dalam mengembangkan volume usaha perbankan syariah. “Kami akan menopang tumbuhnya perbankan syariah di Tanah Air, khususnya di Jabar,” ujar Hendarin, Kamis (7/4).
Data dari Bank BJB Syariah, menunjukkan, per Desember 2010, nilai aset Bank BJB Syariah mencapai Rp 1,9 triliun. Nilai aset itu melonjak 87 persen dari posisi awal berdiri perusahaan pada 6 Mei 2010 yang hanya Rp 1,01 triliun. Begitu pun dengan pembiayaan, pada Mei 2010, hanya Rp 719 miliar, kini (Desember 2010) mencapai Rp 1,6 tniliun atau meningkat 122 persen.
Terkait dana pihak ketiga (DPK), pada Mei 2010, hanya Rp 633 miliar dan pada Desember 2010 mencapai Rp 13 triliun atau tumbuh 108 persen. Mengenai laba yang diperoleh Bank BJB Syariah per Desember 2010, berada pada angka Rp 13,5 miliar.
Memasuki 2011, Bank BJB Syariah menargetkan peningkatan aset menjadi Rp 2,5 triliun. Selain aset, Bank BJB Syariah pun menggulirkan target pembiayaan sebesar Rp 2,3 triliun, DPK Rp 1,9 triliun, dan laba sebelum pajak sekitar Rp 30 milar.
Komisaris Utama Bank BJB Syariah, Nana Supriana, mengatakan kinerja direksi Bank BJB Syariah selama ini cukup baik Pembukaan kantor cabang Bidakara merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan bank syariah. Kata dia, potensi nasabah bank syariah di Jakarta sangat tinggi.
Karena itu, pihaknya mencoba memberikan layanan yang lebih dekat, cepat, dan nyaman kepada warga Jakarta. Nana mengimbau direksi untuk selalu memberikan layanan terbaik bagi nasabah
Menurutnya, kepercayaan nasabah kepada Bank BJB Syariah harus disambut dengan layanan yang kian prima, Karenã itu, Nana menyatakan, proses kontrol internal dan pengawasan yang melekat terhadap Bank BJB Syariah akan terus ditingkatkan. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, Sandy Ferdiana/firkah fansuri[/FOOTNOTE]
[h=1]BWI Optimistis Wakaf Lewat Bank Syariah Naik[/h]
JAKARTA— Badan Wakaf Indonesia (BWI) optimistis dana wakaf yang disalurkan melalui perbankan syariah bisa mencapai ratusan miliar di 2011. Menurut Wakil Ketua BWI, Muslain Edwin Nasution, potensi yang masih besar menyebabkan hal ini terjadi.
Hingga kini, dana wakaf yang sudah ada tercatat sebesar Rp 2,6 miliar. “Kita optimistis angka ini akan semakin bertambah,” katanya kepada Republika di Jakarta, Rabu (6/4).
BWI mencatat setidaknya terdapat lima bank syariah yang mengakomodasi penerimaan wakaf. Meliputi Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Bank Mega Syariah, dan Unit Syariah Bank DKI.
Tahun ini, Mustafa mengatakan, akan ada tiga bank lainnya yang turut mendapatkan kepercayaan serupa. Yakni, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, Bukopin Syariah, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yogyakarta Unit Syariah.
Penambahan bank penerima dana wakaf ini juga diharapkan semakin mendongkrak dana wakaf. “Ke depan jumlah bank penerima akan diupayakan bertambah lagi, di antaranya dengan melibatkan BPD lainnya dan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Syariah,” katanya menjelaskan.
Ia mengatakan potensi besar wakaf berada di sejumlah provinsi Jawa dan Sumatra, seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. Selain itu, sejumlah wilayah lain se perti Kalimantan timur dan Sulawesi Selatan juga menunjukkan prospek.
“Sebenarnya di Tanah Air, paling tidak ada 10 juta para pemberi wakaf,” ujarnya. Menurutnya, dari sini saja, seharusnya dana yang bisa terkumpul untuk wakaf bisa mencapai minimal Rp 3 triliun.
Namun sayangnya, kesadaran masyarakat untuk berwakaf masih menjadi kendala. “ini terkait pola pikir. Karena itu, kita akan terus mengitensifkan publikasi dan sosialisasi ke depan,” katanya.
Wakaf diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf dapat dilakukan dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, dan kemitraan.
Selain itu, wakaf juga bisa dilakukan dengan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, rumah susun, pasar, atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Melalui bank syariah, penerimaan wakaf dapat lebih mudah dikelola.
Di BWI, dana wakaf dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit di wilayah Serang, Banten. Hingga kini, pembangunannya sudah berjalan 40 persen. Wakaf juga disalurkan untuk pembuatan tempat usaha dan penggemukan ternak sapi. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, Sefti Oktarianisa/firkah fansuri[/FOOTNOTE]
[h=1]BSB Tingkatkan Pembiayaan UMKM[/h]
JAKARTA Bank Syariah Bukopin bakal meningkatkan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 70 persen. Menurut Direktur Utama Bank Syariah Bukopin (BSB), Riyanto, pihaknya akan meningkatkan sektor ini dari 900 miliar menjadi Rp 1,5 triliun.
‘Strategi kita akan mengintensifkan direct selling (penjualan langsung),” katanya saat berkunjung ke Republika, Kamis (7/4). Selain itu, Syariah Bukopin juga akan memfokuskan pada Sejumlah pasar tertentu, seperti stakeholder Syariah Bukopin, komunitas Muhammadiyah.
Ia mengaku optimistis akan hal ini. Untuk UMKM, Syariah Bukopin memberi pembiayaan dengan plafon dari Rp 100 juta hingga Rp 50 miliar.
Riyanto menilai pihaknya tak akan bersaing dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). “Kalau untuk pembiayaan menengah, kita hanya akan menyentuh pasar dengan plafon Rp 10 miliar. Jadi, beda dengan BPRS,” jelasnya.
Pada tahun ini, Syariah Bukopin pun bakal intensif menggarap pembiayaan konsumer. Hingga kini, sektor tersebut masih sebesar 10 hlngga 15 persen.
“Yang pasti kita akan genjot hingga 100 persen dengan fokus pada pembiayaan mobil,” ujarnya. Kerja sama dengan sejumlah perusahaan pembiayaan bakal dilakukan, di antaranya Amanah Multifinance.
Selain itu, diutarakannya, sejumlah pembiayaan lain juga akan mulai dilirik. Tak hanya perdagangan, Syariah Bukopih juga bakal masuk ke properti, komunikasi, dan kesehatan.
Menanggapi kemungkmnan masuk ke nasabah prioritas, Riyanto mengaku belum akan melakukan ini. Ia mengatakan, sementara ini hal itu belum menjadi segmen pihaknya. “Lagi pula, dan jumlah produk, kami belum memilikinya. Layanan penanganan juga beda,” katanya.
Syariah Bukopin resmi menjadi bank umum syariah (BUS) pada 2008. Anak usaha Bank Bukopin ini menguasai sekitar tiga persen pasar dari total pasar perbankan syariah nasional.
Dari data Bank Indonesia, pasar perbankan syariah nasional masih sebesar 3,2 persen dari total pasar perbankan di dalam negeri. Tahun ini, BI berniat meningkatkan pasar perbankan syariah hingga 3,5 persen.
Riyanto mengakui masih rendahnya pangsa pasar syariah karena edukasi terhadap masyarakat soal perbankan syariah masih harus ditingkatkan. Saat ini, edukasi untuk masyarakat dirasakan masih kurang. “Soal edukasi ini tidak hanya tanggung jawab kami yang bergerak di syariah, seharusnya juga pemerintah.”
Kendati secara edukasi masih kurang, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Tahun lalu, pertumbuhan perbankan syariah sekitar 40 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dan pertumbuhan perbankan nasional. “Kalau edukasi ke masyarakat terus digalakkan, pertumbuhan perbankan syariah pada tahun ini akan lebih besar lagi dibandingkan tahun sebelumnya.” [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, Sefti Oktarianisa/firkah fansuri[/FOOTNOTE]
[h=1]Nasib Kandidat Terlarang di Tangan Komite Normalisasi[/h]
JAKARTA—Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) menyerahkan nasib empat kandidat yang dilarang maju sebagai ketua umum PSSI kepada Komite Normalisasi. Ini disampaikan FIFA lewat surat elektroniknya kepada Republika, Kamis (7/4) menjawab peluang mereka maju sebagai wakil ketua umum atau Komite Eksekutif (Exco) PSSI.
“Hal tersebut harunns diputuskan oleh Komite Normalisasi berdasarkan Statuta PSSI. Statuta PSSI tidak membedakan antara kandidat untuk ketua umum PSSI dan kandidat untuk Esco PSSI,” demikian balasan Departemen Media FIFA kepada Republika.
FIFA menegaskan empat kandidat ketua umum PSSI:
Nurdin Halid, Nirwan Bkrie, George Toisutta, dan Arifin Panigoro, tidak dapat maju kembali. FIFA beralasan mereka telah dicoret oleh Komite Banding terdahulu. Namun, dalam rilisnya awal pekan ini, FIFA menggunakan kata Presidency of PSSI sehingga sempat menimbulkan penafsiran bahwa mereka hanya tidak boleh maju sebagai Ketua Umum PSSI.
Anggota Komite Normalisasi Joko Driyono menyatakan, belum ada keputusan terkait ini. Ia menjelaskan bahwa Komite Normalisasi akan bertemu para petinggi serta bagian hukum FIFA untuk membalas banyak hal. Di antaranya adalah electoral code dan penafsiran tentang pelarangan keempat kandidat itu.
Joko mengatakan, Komite Normalisasi mengabaikan surat elektronik yang dikirimkan FIFA kepada Republika. Menurut dia, isi surat tersebut tidak bersifat keputusan hukum FIFA. “Kami harus sesuai amanat FIFA, jadi kami tidak akan menafsirkan sendiri,” kata Joko.
Anggota lain Komite Normalisasi Nur Zanah menambahkan, timnya masih fokus pada penyusunan draf electoral code kongres 20 Mei.
“Mengenai masalah empat nama yang namanya digugurkan FIFA tersebut belum kami bahas lagi,” ujar Nur Zanah.
Dalam draf electoral code ini, kata Nur Zanah, Komite Normalisasi kembali menggunakan aturan yang tercantum pada Statuta PSSI. Seorang bakal calon komite eksekutif PSSI termasuk ketua umum dan wakil ketua umum PSSI harus aktif di sepak bola setudaknya selama lima tahun.
Namun, penafsirannya berbeda dengan para pengurus PSSI sebelumnya. Jika sebelumnya PSSI menyatakan kandidat harus aktif sebagai pengurus, maka Komite Normalisasi menafsirkannya secara luas. “Asalkan masih di sepak bola kandidat memenuhi syarat maju tanpa harus menjadi pengurus PSSI,” kata Nur Zanah.
Adapun Pasal 35 ayat 4 statuta PSSI yang menyebutkan seorang kandidat tidak sedang menjalani hukuman karena tindakan kriminal diubah sesuau Statuta FIFA. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, Fernan Rahadi/israr itah[/FOOTNOTE]
[h=1]LP3I Dapat Kado Istimewa dari MURI[/h]
Sejak didirikan tahun 1989, telah banyak peran pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I). Tahun ini, pada ulang tahun yang ke-22, LP3I mendapat kado istimewa dari Museum Rekor Indonesia (MURI).
Pada perayaan ulang tahun LP3I kali ini nuansa agamis begitu menonjol. Beberapa rangkaian kegiatan diawali dengan corporate culture LP3I, yaitu melaksanakan kegiatan ritual seperti shalat Dhuha, membaca Alquran, tausiah keagamaan, dan memanjatkan doa syukur yang diikuti oleh keluarga besar LP3I yang kini mencapai 4.800 orang.
Perayaan ulang tahun dan syukuran tidak hanya dilaksanakan di LP3I pusat, namun juga serentak dilaksanakan di seluruh cabang LP3I se-Indonesia. Presiden Direktur LP3I, Isral Nurdin mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan HUT ini merupakan puncak berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya secara serentak se-Indonesia, 21-28 Maret 2011. Misalnya, kompetisi bahasa Inggris antar mahasiswa LP3I se-DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, dan lomba futsal antar karyawan dan mahasiswa seJabotabek.
Selain itu, kegiatan donor darah nasional, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI): “Donor darah yang kami lakukan ini merupakan bentuk konkret program cinta LP3I terhadap bangsa. Akhir-akhir ini sering terjadi musibah sehingga banyak anggota masyarakat yang membutuhkan darah,” kata Isral, di Jakarta, Selasa (29/3).
Dari kegiatan donor darah yang dilaksanakan secara nasional tersebut, LP3I meraih rekor MURI sebagai kampus pendonor darah terbanyak se-Indonesia. Seluruh cabang LP3I di Indonesia yang berjumlah 48 cabang, rata-rata di setiap cabangnya menyumbang pendonor darah sebanyak 100 orang peserta.
Direktur MURI, Jaya Suprana mengatakan, rekor MURI kali ini merupakan yang kedua bagi LP3I. Tahun 2009, LP3I mendapatkan rekor MURI sebagai kampus yang melakukan penempatan kerja dengan cabang terbanyak. [FOOTNOTE]Republika, 8 April 2011, Annisa Mutia[/FOOTNOTE]
[h=1]Reference & Resources[/h]
[REFLIST]1[/REFLIST]