ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)
Wadah kesatuan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia, yang berdasarkan Keppres No. 225/Pit/I 962 bertugas menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri dan menyediakan kekuatan militer yang cukup agar Indonesia berada pada posisi yang kuat di dunia internasional sehingga tidak mudah diserang negara lain. Dalam menjalankan tugasnya itu, ABRI memiliki dwifungsi, yaitu fungsi di bidang sosial politik serta pertahanan dan keamanan.
Pergantian Pimpinan. Pada tahun 1990—1995
Pergantian Pimpinan.
Pada tahun 1990—1995 beberapa kali terjadi pergantian pada pucuk pimpinan ABRI. Pada bulan Februari 1993, Jenderal Try
*Sutrisno, yang sejak 1988 menjabat sebagai pangab, menyerahkan jabatan tersebut kepada Jenderal Edi Sudradjat, yang ketika itu menjabat KSAD. Upacara serah terima dilangsungkan di mabes ABRI Ciiangkap.
Dengan diangkatnya Edi Sudradjat menjadi pangab, terjadiiah alib generasi pimpinan ABRI dan angkatan45 ke angkatan pasca-45, yaitu era generasi Akademi Militer Nasional (AMN), sebab Edi Sudradjat adalah lulusan penama AMN tahun 1960.
Dalam Kabinet Pembangunan VI (dilantik 19 Maret 1993) Edi Sudradjat dipercaya untuk menjabat menteri pertahanan dan keamanan, sehingga ia sempat memegang tiga jabatan rangkap (menhankani, pangab, dan KSAD). Sebulan kemudian barulah jabatan panglima ABRI diserahkan kepada Jenderal Feisal 5Tanjung, sedang jabatan KSAD diserahkan kepada Letjen Wismoyo
Pada bulan Pebruari 1994, Pangab Jenderal Peisal Tanjung mengadakan mutasi di beberapa jabatan tinggi ABRI dan menaikkan pangkat sejumlah perwira tinggi. Rangkaian mutasi dan promosi ini dimulai dengan pergantian kasospol ABRI, dan Flaryoto P.S. kepada Letjen
H.R. Hartono. Rangkaian mutasi kembali dilakukan pada bulan Februari 1995 dengan pergantian pejabat KSAD, dan Jenderal Wismoyo Anismunandar kepada Jenderal H.R. Hartono.
Insiden. Adanya gangguan keamanan dalam tahuntahun terakhir menimbulkan beberapa insiden yang mendapat sorotan tajam di dalam negeni maupun di luar negeni. Yang paling besar di antaranya adalah gangguan dan
*GPK di Timtim yang menimbulkan Peristiwa ;kDiii.
Penistiwa Diii 12 November 1991 merupakan tamparan keras bagi ABRI. Penistiwa itu menyebabkan Panglima Komando Pelaksana Operasi Timor Timur Brigjen R.S. Warouw diberhentikan secara hormat dan dinas ABRI karena dianggap bersalah dalam kasus itu. Sedangkan Pangdam IX/Udayana
foto : Republika
Polemik tentang Dwifungsi.
Pada bulan Januari 1992 terjadi polemik antara Jenderal (purn.) Soemitro dan Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno mengenai dwifungsi ABRI. Soemitro melontarkan gagasan pemisahan antara ABRI dan pusat kekuasaan. Menurut Soemitro, ABRI perlu mengkaji ulang peranannya sebab masa krisis sudah berlalu. Dwifungsi ABRI, yang berasal dan ide Jenderal Abdul Hans Nasution pada tahun 1950, lahir dan proses awal ketika ABRI berjuang bersama rakyat. Ia menginginkan ABRI membatasi keterlibatannya dalam urusan-urusan sipil.
