Jakarta detiknews - Anggota Dewan selingkuh menjadi salah satu pengaduan yang diterima Badan Kehormatan (BK) DPR. Namun ini bukan berarti BK DPR segera memproses pengaduan ini.
"BK sebaiknya menangani yang jadi prioritas. Misalnya saja anggota yang jadi
terdakwa korupsi, mangkir dari kewajiban, bepergian ke luar negeri," kata pengamat politik UGM Arie Sudjito dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (22/10/2010).
Menurutnya, hal-hal yang berkaittan dengan ranah privat seperti laporan selingkuh itu tidak seharusnya menjadi prioritas.
"BK buat prioritas dulu. Jangan semua hal langsung ditangani. Kalau menangani yang privat dulu, susah nanti," lanjut Arie.
Menurut dia, soal perselingkuhan ada baiknya publik saja yang menilai. Sebab tugas BK lebih berkenaan dengan etika politik dan kedisipin anggota.
Dia mengingatkan agar BK DPR tidak terjebak dengan masalah yang kurang prioritas. Karena bisa jadi hal itu sengaja dimunculkan untuk mengaburkan sekian banyak masalah yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih BK.
" Ini seperti waktu kita banyak isu, seperti HAM, korupsi, lalu muncul isu Ariel. Jangan terjebak ke sana," tutur pria yang juga peneliti IRE ini.
Arie khawatir jika BK memprioritaskan masalah privat maka akan terpolitisasi luar biasa. Like and dislike di tubuh BK pun akan muncul.
"Silakan terima pengaduan apapun, tapi sekali lagi buatlah prioritasnya denagn baik. Ingat peran kelembagaan yang ada, jadi sebaiknya keluarkan unsur pribadi untuk membenahi lembaga ini," ucap Arie menutup pembicaraan.
"BK sebaiknya menangani yang jadi prioritas. Misalnya saja anggota yang jadi
terdakwa korupsi, mangkir dari kewajiban, bepergian ke luar negeri," kata pengamat politik UGM Arie Sudjito dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (22/10/2010).
Menurutnya, hal-hal yang berkaittan dengan ranah privat seperti laporan selingkuh itu tidak seharusnya menjadi prioritas.
"BK buat prioritas dulu. Jangan semua hal langsung ditangani. Kalau menangani yang privat dulu, susah nanti," lanjut Arie.
Menurut dia, soal perselingkuhan ada baiknya publik saja yang menilai. Sebab tugas BK lebih berkenaan dengan etika politik dan kedisipin anggota.
Dia mengingatkan agar BK DPR tidak terjebak dengan masalah yang kurang prioritas. Karena bisa jadi hal itu sengaja dimunculkan untuk mengaburkan sekian banyak masalah yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih BK.
" Ini seperti waktu kita banyak isu, seperti HAM, korupsi, lalu muncul isu Ariel. Jangan terjebak ke sana," tutur pria yang juga peneliti IRE ini.
Arie khawatir jika BK memprioritaskan masalah privat maka akan terpolitisasi luar biasa. Like and dislike di tubuh BK pun akan muncul.
"Silakan terima pengaduan apapun, tapi sekali lagi buatlah prioritasnya denagn baik. Ingat peran kelembagaan yang ada, jadi sebaiknya keluarkan unsur pribadi untuk membenahi lembaga ini," ucap Arie menutup pembicaraan.
