JAKARTA, KOMPAS -- Para aktivis hak asasi manusia dan korban pelanggaran hak asasi manusia menyerukan delapan amanat Munir sebagai upaya mengkonsolidasikan kekuatan demokrasi dan hak asasi manusia. Langkah itu merupakan bagian dari peringatan hari HAM sedunia yang bakal diperingati pada 10 Desember mendatang.
Delapan amanat Munir itu merupakan hasil dari pertemuan dan diskusi komunitas korban dan pejuang hak asasi manusia yang ingin menyuarakan kembali Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan.
Delapan amanat Munir itu adalah: (1) Pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan. (2) Hak rakyat untuk mendapatkan upah layak nasional serta pekerjaan yang layak dan bermartabat. (3) Kesejahteraan rata dan keadilan yang nyata dengan pemenuhan jaminan sosial. (4) Stop diskriminasi terhadap kelompok penyandang cacat, kelompok ras, etnis, dan agama minoritas dan wujudkan yang inklutif berdasarkan pengakuan atas hak dan martabat manusia. (5) Tuntaskan kasus-kasus kekerasan negara masa lalu, hentikan di masa kini dan jangan terulang lagi di masa depan. (6) Stop kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. (7) Hentikan pengekangan kebebasan berekspresi. (8) Menolak pembangunan yang tidak berkeadilan lingkungan.
Delapan Amanat Munir itu nantinya bakal diserahkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai institusi negara yang secara khusus bekerja dalam persoalan HAM. Korban juga berharap Komnas HAM dapat menjadikan Delapan Amanat Munir itu sebagai pijakan dan pedoman kerja lembaga tersebut.
Laporan Wartawan Kompas Josie Susilo Hardianto
Delapan amanat Munir itu merupakan hasil dari pertemuan dan diskusi komunitas korban dan pejuang hak asasi manusia yang ingin menyuarakan kembali Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan.
Delapan amanat Munir itu adalah: (1) Pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan. (2) Hak rakyat untuk mendapatkan upah layak nasional serta pekerjaan yang layak dan bermartabat. (3) Kesejahteraan rata dan keadilan yang nyata dengan pemenuhan jaminan sosial. (4) Stop diskriminasi terhadap kelompok penyandang cacat, kelompok ras, etnis, dan agama minoritas dan wujudkan yang inklutif berdasarkan pengakuan atas hak dan martabat manusia. (5) Tuntaskan kasus-kasus kekerasan negara masa lalu, hentikan di masa kini dan jangan terulang lagi di masa depan. (6) Stop kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. (7) Hentikan pengekangan kebebasan berekspresi. (8) Menolak pembangunan yang tidak berkeadilan lingkungan.
Delapan Amanat Munir itu nantinya bakal diserahkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai institusi negara yang secara khusus bekerja dalam persoalan HAM. Korban juga berharap Komnas HAM dapat menjadikan Delapan Amanat Munir itu sebagai pijakan dan pedoman kerja lembaga tersebut.
Laporan Wartawan Kompas Josie Susilo Hardianto